Ditemukan 374644 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-01-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83PK/TUN/2008 Tanggal 27 Januari 2009 — ONG HIAN LIP ; KEPALA DINAS BANGUNAN KOTA BANDUNG ; HERMAN JOSEPH, SH, Dkk
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ONG HIAN LIP ; KEPALA DINAS BANGUNAN KOTA BANDUNG ; HERMAN JOSEPH, SH, Dkk
KEPALA DINAS BANGUNAN KOTA BANDUNG, yangdiwakili oleh H. JUBIARSO RIDWAN Jabatan selakuKepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung,berkedudukan di Jalan Cianjur No. 34. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada:1. ASEP MULYANA, SH2. R. BUDI DRAJAT, SH3. IRWAN HERMAWAN, SH.MKn, ketiganya WargaNegara Indonesia, pekerjaan staff pada Dinas TataRuang dan Cipta Karya, beralamat di Jalan Cianjur No.34, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September2008.2.
Menyatakan batal dan tidak sah Surat Kepala Dinas BangunanKota Bandung Nomor 640/860Disbang tentang PemberitahuanPelaksanaan Pembongkaran dan Perintah PengosonganBangunan tanggal 30 September 2003, di Jalan Bukit JarianNomor 3640 Kota Bandung ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasBangunan Kota Bandung Nomor 640/860Disbang tanggal 30September 2003, tentang Pemberitahuan PelaksanaanPembongkaran dan Perintah Pengosongan Bangunan ;4.
Bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan memori gugatannyahanya ditujukan kepada Kepala Dinas Bangunan, sedangkansesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 332 Tahun 2001tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah KotaBandung jo Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah TingkatIl Bandung Nomor 640/2660Dpb.
Bahwa dengan demikian Kepala Dinas Bangunan dalammengeluarkan surat telah mendapat petunjuk dan perintah dariatasan yakni Walikota Bandung ;Berdasarkan alasanalasan tersebut, maka Tergugat mohonkiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :1. Menerima eksepsi Tergugat ;2.
No. 83 PK/TUN/20082003 Surat Peringatan II (dua) tentang Pembongkaran Bangunandari Dinas Bangunan Kota Bandung dan selanjutnya tanggal 30September 2003 Surat Kepala Dinas Bangunan Kota BandungNomor 640/860Disbang tentang Pemberitahuan PelaksanaanPembongkaran dan Perintah Pengosongan Bangunan, denganalasan mendirikan bangunan (carport/garasi) tanpa IMB dan diatastanah milik orang lain;Dapat diketahui bahwa surat Kepala Dinas Bangunan Kota BandungNomor 640/860Disbang tanggal 30 September 2003 yang
Register : 06-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/TUN/KI/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 — PEMANTAU KEUANGAN NEGARA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR;
157 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR;
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — GRAHA TEKNIK VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
110 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
GRAHA TEKNIK VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
Register : 08-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/KI/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 — AISYAH VS KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA;
184 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
AISYAH VS KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA;
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2380 B/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — YAYASAN SUBUD VS KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA;
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN SUBUD VS KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA;
Register : 17-03-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/KI/2022 Tanggal 16 Juni 2022 — KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TATA KOTA SURABAYA VS AISYAH;
148 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TATA KOTA SURABAYA VS AISYAH;
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — BUTTU SARIRA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA;
299 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
299 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUTTU SARIRA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA;
Register : 16-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/KI/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA VS KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
164 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA VS KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
Register : 06-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR VS SUSTIAWAN DAMANIK;
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR VS SUSTIAWAN DAMANIK;
Register : 03-02-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2023/PTUN.TPI Tanggal 9 Februari 2023 — PENGGUGAT : TIURMA BALANCE SIANIPAR
TERGUGAT : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
207 — 41
207 — 41
PENGGUGAT : TIURMA BALANCE SIANIPARTERGUGAT : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/TUN/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — BUMI MULIA MAKMUR LESTARI VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
417 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
417 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMI MULIA MAKMUR LESTARI VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
.:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa TataUsaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objeksengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala DinasKehutanan
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018,tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan KewajibanPembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PTBumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi KalimantanTimur;Dalam Pokok Perkara:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal
Putusan Nomor 24 PK/TUN/2021Mengadili SendiriDalam Eksepsi: Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/PemohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembali;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali; Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli2018, tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi
MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabutKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi DendaAdministratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IzinUsaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di KabupatenPaser Provinsi Kalimantan Timur; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada semua tingkat pengadilan;
Register : 13-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/TUN/KI/2020 Tanggal 4 Nopember 2020 — WILANI SOETRISNO VS KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
218 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILANI SOETRISNO VS KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WILANISOETRISNO dan Pemohon Kasasi II KEPALA DINAS PENGELOLAANBANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M.
Register : 10-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;
294 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
294 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;
Putusan Nomor 525 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek SengketaTata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018, tanggal 23 Juli2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban PembayaranPSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa KeputusanKepala Dinas
Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur Nomor 970/130/KPTS/DKII/2018 tanggal 23 Juli 2018, tentangSanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DRkepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari diKabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sah dan menurutHukum;3.
Dinas Kehutanan Kabupaten Paser mengirimkan surattertanggal 21 Agustus 2013 ditujukan kepada Penggugat yangmenyebutkan Penggugat telah melakukan penebangan dan pembukaanlahan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
Kewajiban DRterhadap potensi tegakan yang tidak dilaporkan tersebut sebesar USD2.853.671 ,13; Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkansurat keputusan tertanggal 3 Agustus 2016 dimana Penggugatdikenakan sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Penggantian NilaiTegakan (PNT) terhadap PT Bumi Mulia Makmur Lestari ataspelanggaran pembukaan lahan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) padaAPL/KBNK di areal perkebunan
Register : 28-02-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PT AMBON Nomor 12/PDT/2019/PT AMB Tanggal 24 April 2019 — Bupati Maluku Tenggara Barat
Tergugat 2/ Turut Terbanding:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat
47 — 21
Tergugat 2/ Turut Terbanding:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat
47 — 21
Bupati Maluku Tenggara Barat
Tergugat 2/ Turut Terbanding:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara BaratKepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan EnergiKabupaten Maluku Tenggara Barat, bertempat tinggal di Jalan Ir.Soekarno, Saumlaki, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/Tergugat Il;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 12/PDT/2019/PT AMBtanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt/2018/PT AMB2.
N.LOBLOBLY, MT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan danEnergi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selaku SKPD (satuan kerjaperangkat daerah) terkait, untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 3Unit Rumah, Pasar Sayur yang berlokasi di Pasar Omele Desa Sifnana,Saumlaki Kecamatan Tanimbar selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat,dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 893.338.000.00, (delapan ratussembilan puluh tiga juta, tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).Bahwa dengan keterbatasan sarana
prasana, juga keterbatasan Anggarandan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga PemerintahKabupaten Maluku Tenggara Barat membutuhkan bantuan pihak ketigauntuk menyediakan sarana pelayanan publik, yaitu 3 (tiga unit Pasar Sayur diDesa Sifnana utuk medukung kegiatan roda pemerintahan otonom di ibukotaSaumlaki.Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, Tergugat melaluiSatuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Maluku
Register : 11-06-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN TOBA SAMOSIR VS RIANA SIMANJUNTAK;
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN TOBA SAMOSIR VS RIANA SIMANJUNTAK;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DANKOPERASI UKM KABUPATEN TOBA SAMOSIR;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor30/G/2020/PTUN.MDN., tanggal 5 Agustus 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;3.
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/FP/TUN/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. KEDUNG JATI;
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. KEDUNG JATI;
Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNANDAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAY A tidak dapat diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan membayar biaya perkara padapeninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, Dr. H.
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/TF/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;;
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;;
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/TF/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;;
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;;
Register : 09-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — AGUSMAN YAHYA, M.M VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG;
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUSMAN YAHYA, M.M VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG;
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
102 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;