Ditemukan 2315931 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2320
  • Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Karang Kediri pada tanggal 22 September 2002 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 01 Oktober 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 859/KW/Capil/07, tertanggal 03 Oktober 2007 adalah sah;
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian
    ;
  • Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah
    telahditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu MajelisHakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat halhal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasanPenggugat untuk mengajukan perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,setelah Penggugat dengan Tergugat menikah
    Hal ini sebagaimana diatur dalamHalaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Padt.G/2020/PN SrpPasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yangmenentukan bahwa: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatakibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantorpencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islamterhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama
    yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwaperceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatibukti PL
    ,sekurangkurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada KantorKependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinandilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebutputus karena perceraian;5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusanperceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakmempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatpada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;6.
Register : 06-03-2023 — Putus : 14-06-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 267/Pdt.G/2023/PN Dps
Tanggal 14 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
54
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu di Denpasar yang bernama Jro Mangku Sumaka pada tanggal 9 April 2014, dan telah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 Mei 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;<
    /li>
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp960.000,00
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 747/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
149
Register : 12-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN TONDANO Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tnn
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
2610
  • 5 April 1997, Putus karena Perceraian dengan segaia akibat hukumnya;
  • Menyatakan seorang anak yang masih dibawa umur bernama RIDEL ENRICO YONATHAN TAROREH, umur 19 tahun, lahir di Tomohon, tanggal 21 Juii 2002, jenis kelamin Laki-Laki, tetap dalam pemeliharaan dan tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang teiah berkekuatan hukum tetap kepada
Register : 26-08-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PA CURUP Nomor 0464/Pdt.G/2013/PA.Crp.
Tanggal 24 September 2013 — Penggugat Vs Tergugat
1210
Register : 04-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 547/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1616
Register : 15-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 212/Pdt.G/2017/PN Sgr.
Tanggal 20 Juni 2017 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
1416
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu tanggal 16 Februari 2003, Di Kabupaten Buleleng; yang selanjutnya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Akta Perkawinan No. 135/WNI/Bll/2009, sehingga perkawinan adalah sah, dan kini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 4.
    Bahwa semenjak Penggugat Pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat, sesuaipoint 7 (tujuh) tersebut diatas, Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng,bersama orang Tua Penggugat, sejak tanggal 28 Oktober 2016, sampaigugatan perceraian ini diajukan.9.
    Bahwa selama Penggugat pisah ranjang/Pisah Tempat Tinggal denganTergugat, Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab baik menganainafkah lahir / biaya hidup keseharian maupun nafkah bathin semenjak tinggalsementara di Kabupaten Buleleng, bersama orang Tua Penggugat;10.Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan atausecara musyawarah agar tidak terjadi hal yang sangat tidak diinginkan( perceraian ), namun tidak membuahkan hasil alias tetap nihil;11.Bahwa walaupun Penggugat telah
    untuk cerai, demiketenangan Tergugat mengasuh anakanak;12.Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja, agar perkawinan yang telah dilakukanantara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu tanggal16 Februari 2003, Di Kabupaten Buleleng; yang selanjutnya telah didaftarkanpada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, AktaPerkawinan No. 135/WNIBII/2009, sehingga perkawinan dinyatakan sah dankini putus karena perceraian
    Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, lahir diSingaraja, pada tanggal 24 Nopember 2014;Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukupharmonis, namun setelah berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sering terjadi percecokan yang dikarenakan dikarenakan masalahekonomi;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohonagar Pengadilan menyatakan sah dan putus perkawinan antara Penggugat danTergugat karena perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugatdengan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu tanggal 16 Februari2003, Di Kabupaten Buleleng; yang selanjutnya telah didaftarkan padaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, AktaPerkawinan No. 135/WNI/BII/2009, sehingga perkawinan adalah sah, dankini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;. Menyatakan hukum anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat bernama :4.1.
Register : 20-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1914
    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Busungbiu pada tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/WNI/Bsb/2012, tertanggal 17 September 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
    Juli 2012 dan I Made Arda Wandara Tangkas, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2014 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian
    ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
  • Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kePengadilan Negeri Singaraja;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamauntuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidangyang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
    ANAK Tangkas, Lakilaki, lahir di Denpasartanggal 22 Februari 2014 ;Bahwa Saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Tergugat ;Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugatdengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat tidak pernahmenafkahi Penggugat dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalumarahmarah bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadapPenggugat
    tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansipencatatan sipil;Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 414/Pat.G/2019/PN SgrMenimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakanbahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentangperceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya PejabatPencatatan
    Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan aktaperceraian ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untukmelaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukumpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya
    ini memperolehkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatatpada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan AktaPerceraiannya ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, olehkami A.A.
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 328/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1621
  • secara verstek;
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinanya secara agama Hindu di Jalan Sri Rama Barat, Dusun Tista Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanggal 19 Januari 2016 yang dipuput oleh Jro Ngurah Pertama, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-24032017-0004, tertanggal 24 maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian
    Puluh Sembilan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas) dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ayah Kandungnya (Purusa) sampai anak tersebut dewasa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian
    Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidakterjadi pertengkaran dan percekcokan ataupun perceraian tetapi hal tersebuttidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukunmalahan sebaliknya dan puncaknya pada bulan April 2018 saat itu Penggugatdan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;.
    Bahwa dari perpisahan tersebut Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya,sehingga untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan Penggugatdengan Tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan pisah / berceraidi Kantor Perbekel Desa Baktiseraga, yang disaksikan oleh Prajuru Desa AdatBaktiseraga serta diketahui pula oleh Perbekel Desa Baktiseraga padatanggal 25 Oktober 2018 ;10.Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian
    sebagai berikut:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadapTergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus adaalasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,dan di dalam Ayat (3) dinyatakan tata cara perceraian
    Perkawinan, artinyaHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2019/PN Sgrhanya alasanalasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikandasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainsebagainya
    Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperolehkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yangdiperuntukan untuk itu;6.
Register : 04-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.Sgr
Tanggal 19 Juni 2017 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
117
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Bulelengpada tanggal 15 Agustus 1994 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Maret 2009 dengan nomor 253/WNI/Kbt/2008 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama 1.
    Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu 60 (enam puluh ) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan/mendaftarkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;6.
    Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkanperceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkanke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enampuluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;5.
    Fotokopi Pernyataan Perceraian antara TERGUGATdan PENGGUGATtertanggal 9 April 2010, diberi tanda P5 ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut ;1.
    Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telahdipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir danputusan harus dijatuhnkan secara verstek;Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatanPenggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agarperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuaidengan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng putus karena perceraian ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernahhadirdipersidangan, akan tetapi
    suami isteri itu sudah tidak ada ikatanbathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudahrapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, makakeadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaatketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkanakan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anakmereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian
    wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanapaling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat dan Tergugatdiwajibkan untuk melaporkan perceraiannya kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 harisejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehinggaberdasarkan hal tersebut petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan denganperbaikan bunyi redaksionalnya
Register : 15-10-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 459/Pdt.G/2015/PN Sgr
Tanggal 17 Nopember 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
1011
  • Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu tanggal 14 Maret 2005 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 693/WNI/Bsb/2007 tertanggal 3 Juni 2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.4.
    Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);6.
    Penggugat dengan Tergugat yaituuntuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkinuntuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telahdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2005 danperkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor CatatanSipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. 693/WNI/Bsb/2007tanggal 6 Nopember 2007, putus Karena perceraian
    Tergugat masingmasing :anak pertama lakilaki bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Singaraja padatanggal 14 Juli 2007 dan anak ke.2 perempuan bernama ANAK KEDUA yang lahirdi Singaraja pada tanggal 13 Desember 2008 tetap berada dalam asuhan dantanggung jawab Tergugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugatselaku Ibu kandung kedua anak tersebut untuk sewaktuwaktu dapat bertemu dengankedua anak tersebut meskipun kedua Orangtuanya telah bercerai;6 Bahwa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian
    telahditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2005 danperkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor CatatanSipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. 693/WNI/Bsb/2007tanggal 6 Nopember 2007, putus karena perceraian
    2008 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengantetap memberi kesempatan kepada Penggugat selaku Ibu kandung kedua anaktersebut untuk sewaktuwaktu dapat bertemu dengan kedua anak tersebut meskipunkedua Orangtuanya telah bercerai;Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari segera mendaftarkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng, untuk dicatatkan perceraian
    dengan segala akibat hukumnya.4 Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalamwaktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000, (Limaratus dua puluh satu ribu rupiah);6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 17
Register : 08-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 14 Maret 2017 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
1915
  • Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;5. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : - ANAK 1, Perempuan lahir di Singaraja 3 April 2013 ; berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Bapak Kandungnya untuk berhubungan dengan anak tersebut serta untuk ikut memelihara anak tersebut ; 6.
    Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626.000,-(enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah) ;
    Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjangdan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri ,maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugatmohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakanputus karena perceraian ;8.
    Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian inike Pengadilan Negeri Singaraja ;Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalulama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada harisidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat telah dilangsungkan perkawinanya secara Agama Hindu padatanggal 24 Desember 2012 di Banjar Dinas Kaje, Desa danKecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya , danHalaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 73/PDT.G/2017/PN.Sgr.perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan diKantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Maret 2013sesuai dengan Akta Perkawinan No. 113 /WNI Bsb/2013 ;, putuskarena perceraian
    menyingkat putusan ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telahturut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujiuan Pengugat adalah sebagaimanadiuraikan dalam Surat Gugatannya ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yangmenjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian
    Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang lahir dalam Perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1, Perempuan lahir di Singaraja 3 April 2013 ;berada dalam asuhan Penggugat tanoa mengurangi hak Tergugatsebagai Bapak Kandungnya untuk berhubungan dengan anaktersebut serta untuk ikut memelihara anak tersebut ;.
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 333/Pdt.G/2015/PN.Sgr
Tanggal 16 September 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
128
  • Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 25 April 2004 di Kabupaten Bangli dengan kutipan akta perkawinan nomor 113/BGL/2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;5. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama :3.1. Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 2005 dengan kutipan akta kelahiran No. 914/IST/BGL/2008 ;3.2.
    Menyatakan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;7.
    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli untukmemanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa dan memutuskan yangamar putusannya sebagai berikut :1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada padaTanggal 25 April 2004 secara Agama Hindu dan Adat Bali,yang dilaksanakan di Kabupaten Bangli dengan kutipan AktaPerkawinan Nomor 113/BGL/2005, adalah sah menuruthukum dan putus karena perceraian
    Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah danpatut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secaraverstek;Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, makayang menjadi dasar /pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Bangli pada tanggal 25April 2004 putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcokan secaraterus menetus ;Menimbang
    /PN.Sgr.diserahkan kepada Penggugat tetap tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu danmemberi kasih sayang kepada anak tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis berharap bahwa untuk menjaga tali silaturahmiantara Tergugat dengan anak kandungnya sendiri, Tergugat diharapkan harus tetapmenyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akanterdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilahmantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam
    hal ini tetap berharap agarPenggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengan anak kandung dari hasilperkawinan tersebut, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungankekeluargaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum poin 3 dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa walaupun hal ini tidak dimohonkan oleh Penggugat, namundengan memperhatikan ketentuanketentuan yang berlaku dalam UndangUndangNomor 23 tahun 2006 pasal 40 ayat (1) yang mengatur bahwa perceraian wajibdilaporkan
    oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 harisejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat diwajibkanuntuk melaporkan perceraiannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bangli ;Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, makajelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan sebagian dalil dalilgugatannya berdasarkan
Register : 21-02-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 26-12-2017
Putusan PA PATI Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Pt
Tanggal 16 Oktober 2017 — Penggugat Tergugat
201
  • Bahwa, sesuai pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 116KHI huruf (g), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukanGugatan perceraian di Pengadilan Agama Paiti.;9.
    ketidakhadirannyatidak ternyata adanya alasan sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR dan pasal27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1947, Gugatan Penggugatdapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(verstek) ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksudpasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016tidak dapat dilakukan ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinandalam perkara perceraian
    , lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakimmenilai Penggugattetap harus membuktikan dalildalil Gugatannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugattelah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.8 dan 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa saksi Penggugat dibawah sumpahnya telahmemberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentangrumah tangga Penggugat
    Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, makaperkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum,karena telah memenuhi pasal 39 Undangundang Nomor : 1 tahun 1947 Jo.pasal 116 ( g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka GugatanPenggugattersebut harus dikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugatdan Tergugat
Register : 16-01-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 6 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
238
  • Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
  • Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 25 November 2006, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No 1161 / CS / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 25 November 2006, putus karena perceraian
    beserta segala akibat hukumnya ;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon/Petugas yang di tunjuk untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan resmike Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, guna diterbitkan akta perceraian tersebut ;
  • Menyatakan anak-anak kami yaitu :
    • Anak yang pertama bernama Billy AXL Pattikawa, yang lahir di Ambon pada tanggal 31 Maret 1999
      dengan membawa anakanak kami dan memutuskan untukmengajukan gugatan ini.Bahwa dari halhal yang telah penggugat uraikan diatas, maka penggugatberhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kota Ambon pada tanggal 25 November 2006, sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No 1161 / CS / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 25 November 2006,putus karena perceraian
      Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kota Ambon pada tanggal 25 November 2006, sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No 1161 / CS / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 25 November 2006,putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;3.
      yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat pada pokoknya bermohonagar perkawinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilKota Ambon pada tanggal 25 November 2006, sesuai dengan kutipan AktePerkawinan No 1161 / CS / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 25 November 2006, putuskarena perceraian
      tersebut diatas, oleh karena itu putusan dalam perkara ini harusmenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dan putusanakan dijatuhkan dengan verstek ; 0202 22 ne ne nen e nena nenMenimbang, bahwa walaupun putusan akan dijatuhkan dengan verstek,namun untuk gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka terlebihdahulu dipertimbangkan apakah buktibukti yang diajukan Penggugat cukupmenunjang dalildalil pokok gugatannya dan apakah alasan gugatannya cocokdengan alasanalasan perceraian
      Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan CatatanSipil Kota Ambon pada tanggal 25 November 2006, sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No 1161 / CS / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ambon, tanggal 25 November 2006,putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ; 4.
Register : 17-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2711
  • Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Juli 2006, sebagaimana kutipan Surat Keterangan Kawin Dari Perbekel\Kepala Desa Bila Nomor: 82 / SK / II / 2020 tertanggal 6 Juli 2006 adalah sah dan putus karena perceraian
    dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ;
  • Menyatakan hukum anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama KADEK GITA ANANDA
    Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugatdengan tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kePengadilan Negeri Singaraja;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamauntuk memanggil penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari sidingyang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang di langsungkan secara agama Hindu di Kecamatan SawanKabupaten Buleleng pada tanggal, 6 Juli 2006, dinyatakan sah dan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
    UU No. 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yangbersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, parapihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansipelaksana
    Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkanpetitum gugatan Penggugat Nomor 3 (tiga) dengan perubahan redaksional;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat danTergugat dikabulkan, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuhanak Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan antara Penggugat danHalaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN SgrTergugat dinyatakan putus karena perceraian seperti permohonannya dalampetitum 4 (empat
    Menyatakan hukum bahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secaraAdat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Juli 2006,sebagaimana kutipan Surat Keterangan Kawin Dari PerbekelKepalaNomor: 82 / SK / Il / 2020 tertanggal 6 Juli 2006 adalah sah dan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
Register : 28-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1915
  • >
  • Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Oktober 2002, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/Skd/2010, tertanggal 9 Maret 2010 adalah sah dan putus karena perceraian
  • 2004 dan Kadek Depa Widiantara, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 24 Februari 2013, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian
    ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
  • Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukuplama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasisebagaimana layaknya suami istri lainnya maka Penggugat merasakanbahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkinuntuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;9.
    Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kePengadilan Negeri Singaraja;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamauntuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidangyang telah ditentukan, dan setelahn memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pegadungan,Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 6102002, danperkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 82/WNI/SKD, tertanggal 932010, dinyatakan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
    Foto Kopi Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 21 Januari 2015,kemudian diberi tanda P5 ;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P 1 sampai P 5 tersebutdiatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehinggabukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas,dipersidangan Penggugat telan pula mengajukan saksi saksinya yangbernama Saksi . SAKSI 1 dan saksi II.
    Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperolehkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatatpada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan AktaPerceraiannya ;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Sgr6.
Register : 18-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN TONDANO Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnn
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
304
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir ;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan di Teep, pada tanggal 26 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-31072012-0002, tanggal 9 Nopember 2021, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
Register : 26-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 435/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1315
    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor 5108-KW-31032015-0037 tertanggal 01 April 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
    dengan Tergugat yang bernama I GEDE RENDI WEDANA, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 2 Juni 2015 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian
    ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  • Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisahdan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasisebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugatmerasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidakmungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agarperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putuskarena perceraian;9.
    Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian inike Pengadilan Negeri Singaraja;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamauntuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidangyang telah ditentukan, dan setelahn memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
    ;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2019/PN SgrMenimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untukmelaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukumpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta
    Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng padatanggal 19 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :Nomor 5108KW310320150037 tertanggal 01 April 2015 adalah sah danputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Padt.G/2019/PN Sgr4.
    Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperolehkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatatpada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan AktaPerceraiannya ;6.
Register : 03-06-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 01-11-2013
Putusan PA CURUP Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA.Crp.
Tanggal 18 Juli 2013 — Penggugat Vs Tergugat
116