Ditemukan 645877 data
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanHalaman 5 dari 7 halaman.
66 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, cdan Pasal 13 ayat (5) serta Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat
pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak
299 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
466 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 31 Januari 2020 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwatelah ditemukan bukti baru yang bersifat
Juni 2020 yang pada pokoknya mohon agar MahkamahAgung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;Bahwa menganai bukti baru yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali yaitu berupa Surat Pernyataan tanggal 21 Februari2017 yang dibuat oleh Sigarlaki Rotinsulu, surat itu bukan merupakan buktiyang bersifat
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
291 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.78 PK/Pdt/2005Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena novum yang diajukan pemohon PeninjauanKembali tidak merupakan novum yang bersifat menentukansebagaimana diatur dalam pasal 67 b UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh YULIANA TENGONABUtersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak
34 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
04walaupun Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah berulang kalimeminta agar Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat segeramengosongkan rumah tersebut, sehingga terpaksa pihak PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat mengajukan gugatan ini ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ke 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena buktibukti BPPK1 sampai dengan BPPK.11 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti(novum) yang bersifat
123 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan novum yang diajukan tidak bersifat menentukan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) UndangUndangHal. 13 dari 15 hal. Put.
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1 :Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (PengadilanTinggi) berwenang untuk mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Negerisepanjang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut tepat dan benar ;mengenai alasanalasan ke 2, dan ke 3:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat
128 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rekonvensi untuk mempertanggungjawabkan/mengklarifikasihalhal tersebut di atas kepada Dewan Pimpinan Cabang Pemuda PancasilaSurabaya ;bahwa Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan secara materiildengan pernyataan dari dalildalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensitersebut di atas ;bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi telah kehilangan waktubekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, karena harus memberikanpelayanan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;bahwa tuduhan perbuatan yang bersifat
Akan tetapi alatalat buktitersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal67 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, karena hanyaberisi tentang kehendak dari Tedjo Bawono Termohon Peninjauan Kembaliuntuk membeli tanah obyek sengketa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986, yaitu bersifat konkrit, individual dan finalserta menimbulkan akibat hukum bagi Pengeugat :Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuanpasal 48 ayat (2) jo pasal 51 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 :Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat yang amar selengkapnyasebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 5 tersebut.
Suroto telah memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2.a.3) tersebut :Menimbang :Mengenai keberatankeberatan ad. 1dan2:Bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini menge nai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atauada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimanayang