Ditemukan 150274 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — ZUBAIDAH VS GUBERNUR JAWA TIMUR DAN YULIZAR IDRIS;
148 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-03-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 36/G/2018/PTUN-SMG Tanggal 24 Juli 2018 — Gapura Nirwanan Agung Konsultan
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Klaten
779 — 347
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Klaten
779 — 347
Gapura Nirwanan Agung Konsultan
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten KlatenOBJEK GUGATANSurat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten No. 600/2322/22tanggal 11 Oktober 2017tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna AnggaranDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yangdikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan dan KawasanHalaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.Permukiman Kabupaten Klaten tanggal 11 Oktober 2017, danselanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek gugatan;.
Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar HitamPengguna Anggaran Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;2.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPengguna Anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar HitamPengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;4.
Gugatan Penggugat error in persona karena di Kabupaten Klatentidak ada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang adaadalah Dinas Perumahan Dan KawasanPermukiman;2.
pengguna anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober2017 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam pengguna anggaranDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yangdikeluarkan oleh Plt.
Putus : 23-08-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 — CAMAT JATINEGARA, DK VS DAVID KOTA, DKK
77 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, yang beralamat diJalan Belimbing X No. 8, Komplek Perumahan HarapanBaru I, Bekasi, 17133, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Januari 2011;PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk., diwakilioleh dahulu AGUS KRISTIYONO, Pekerjaan SeniorManager General Support TELKOM DIVRE II JAKARTA,sekarang RINALDI FIRMANSYAH, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama, berkedudukan diJalan Japati Nomor 1, Bandung, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1.
Register : 11-08-2009 — Putus : 21-01-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 132/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 21 Januari 2010 — 1. Drs. Darmadji, MM, 2. Sagito, SH, MM, DKK;PT. Angkasa Pura I (Persero)
98 — 89
98 — 89
Register : 01-10-2009 — Putus : 11-01-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 151/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 11 Januari 2010 — Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2. Suresh Gobindram Vaswani
104 — 46
104 — 46
Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2. Suresh Gobindram Vaswani
Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta. ; Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah1.
Putusan No. 151/G/2009/PTUNJKT.Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1971 ;Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 7 Tahun 1971 menyatakanPemakaian penempatan atau penghunian Perumahan yangmasih dikuasai Gubernur Kepala Daerah adalah Sah,apabila telah mendapat Surat Izin Perumahan dari KepalaDinas Perumahan.6.
dalam Huruf . ; Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun1981, menyatakana. yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpaSurat Ijin Perumahan (SIP) yang sah bagi perumahanyang masih dikuasai Kepala Daerah.b. yang a dan seterusnya.
;Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/Huk/KEP/V/1982 didalamLampiran angka VIII tentang Tata Cara PelaksanaanPengosongan dalam Huruf I, menyatakanKepala Kantor Urusan Perumahan (Dinas Perumahan ProvinsiDKI Jakarta) berwenang melaksanakan pengosongan terbataspada : a. Perumahan yang digunakan tanpa suatu hak.
yang masih dikuasaiGubernur Kepala Daerah, ditentukan dan ditetapkanoleh Kepala Dinas Perumahan.
Register : 22-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2015 Tanggal 19 Nopember 2015 — MANAR RAMADHAN, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT;
93 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-12-2009 — Upload : 25-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2032K/PDT/2007 Tanggal 29 Desember 2009 — Drs. SYINAR BUDHIARTHA ; PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT ; KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG, dkk.
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-03-2010 — Putus : 27-04-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 27 April 2010 — Drs. Djausin Silalahi, M.Si;Walikota Jakarta Barat
129 — 53
129 — 53
Register : 15-06-2010 — Putus : 04-10-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 4 Oktober 2010 — 1.Rusmiati,2.Teddy Nurjaya, DKK;1.Walikotamadya Jakarta Pusat,2.Hj. Fatima
137 — 69
137 — 69
Register : 16-03-2012 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/TUN/2012 Tanggal 21 Juni 2012 — KADIS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. DKI JAKARTA, II. H.R. SUNARYO;
109 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
KADIS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. DKI JAKARTA, II. H.R. SUNARYO;
Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;melawan:1 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHDAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman JatibaruNo. 1 Jakarta Pusat 10150.
Danselanjutnya menurut staff/petugas Dinas Perumahan tersebut Penggugatakan dipanggil kembali untuk memberikan datadata dan final daribentuk kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Pemohon, danPenggugat akan dipanggil kembali oleh Dinas Perumahan ;4 Namun kenyataannya yang Penggugat terima adalah Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:678/2010 tanggal 29 Oktober2010 berdasarkan permohonan dari Pemohon Sdr.HR.Sunaryo, SHtanggal
No. 170 K/TUN/20121010VI49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa menyewaPerumahan.Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Angka Romawi IVNomor 6 poin a Keputusan Menteri Sosial No. 18/HUK/KEP/V/1982 yaitudalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 (1) PP Nomor 14 Tahun 1963tentang Hubungan Sewamenyewa Perumahan sebagaimana telah diubahdengan PP Nomor : 55 tahun 1981 tentang perubahan PP No. 49 tahun 1963tentang Hubungan SewaMenyewa Perumahan hendaklah diperhatikan bahwayang dapat dikualifikasikan
sebagai penggunaan perumahan tanpa haksalah satunya adalah ; apabila seseorang atau badan memasuki, menghuniatau menggunakan perumahan dengan menyerobot tanpa sepengetahuan danseizin pemilik atau yang berhak memberikan izin.Bahwa dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak memenuhi kualifikasidimaksud, karena Penggugat tinggal dirumah kediaman milik Penggugatsendiri dan tidak menyerobot rumah orang lain sehingga Penggugat tidakmemerlukan izin dari siapapun untuk dapat tinggal dirumah Penggugatsendiri
Tebet Jakarta Selatan selama puluhan tahun.Bahwa selain itu peraturanperaturan diatas semuanya adalah mengaturmengenai tentang SewaMenyewa Perumahan, dimana peraturanperaturantersebut sangat tidak tepat digunakan dalam sengketa antara Penggugat danPemohon. Karena kenyataannya tidak ada hubungan sewamenyewa antaraPenggugat dan Pemohon.
Putus : 08-07-2019 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 8 Juli 2019 — H. RAHIDIN H. ANANG bin H. ANANG
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2017 Tanggal 13 September 2017 — ASIMA RUMAHORBO, DKK VS I. EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)., II. HARDIANI BUDIARTI, DKK;
188 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lampiran Il SPR selengkapnya berbunyi :Lampiran 2KetentuanKetentuan Mengenai Penghunian Rumah Dinas UntukRumahRumah Milik PT Kereta api (Persero)Dengan tidak mengurangi ketentuanketentuan tentang perumahan PTKereta Api (Persero) dan ketentuan dalam peraturanperaturan sewamenyewa yang berlaku serta hak PT KAI (Persero) untuk memajukantuntutan dan/atau gugatan, saratsarat yang terkandung dalampenerimaan penunjukan rumah antaranya meliputi ketentuanketentuan:1.
Sampai berlakunya penunjukan perumahan dinas lain; ataud. Sampai tanggal penolakan penunjukan rumah dinas lain;7.
Sampai berlakunya penunjukan perumahan dinas lain; ataud. Sampai tanggal penolakan penunjukan rumah dinas lain;Bahwa saat ini SPR yang diberikan kepada Para Penggugat maupun orangtua/suami/istri dari Para Penggugat telah berakhir sebagaimana tercantumdalam ketentuan SPR sebagaimana dimaksud. Dalam ketentuan SPRtersebut disebutkan bahwa masa berlaku SPR adalah sampai dengan 3(tiga) bulan sesudah pegawai PT KAI diberhentikan dan atau sesudahmeninggal dunia.
Register : 15-08-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 136/B/2016/PT.TUN.MDN Tanggal 15 September 2016 — Pembanding/Penggugat : Darwin Diwakili Oleh : M.Amin Said SH.,M.Hum
Terbanding/Tergugat : General Manager PT. PLN Persero Wilayah Aceh Diwakili Oleh : Sufrin, SH.
117 — 34
Terbanding/Tergugat : General Manager PT. PLN Persero Wilayah Aceh Diwakili Oleh : Sufrin, SH.
117 — 34
Register : 12-12-2008 — Putus : 11-03-2009 — Upload : 23-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 11 Maret 2009 — Kepala Dinas Perumahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2. Marcellinus Djohan
82 — 38
82 — 38
Kepala Dinas Perumahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2. Marcellinus Djohan
Surat Peringatan Ketiga Kepala Dinas Perumahan ProvinsiDaerah Khusus lIbukota Jakarta / Tergugat tertanggal 16Desember 2008 Nomor 4108/ 1.796.6 tentang PerintahPengosongan Rumah / Bangunan yang terletak di JalanK.H.
Surat KeputusanTergugat / Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakartatanggal 7 November 2008 Nomor 249/2008 tentang PerintahPengosongan Rumah / Bangunan yang terletak di JalanK.H. Fachrudin No. 193, Rt. 0138, Rw. 007, KelurahanKebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, b).Surat Peringatan kedua Kepala Dinas Perumahan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3631/ 1.796.6tanggal 28 November 2008, tentang Perintah PengosonganRumah / Bangunan yang terletak di Jalan K.H.
Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dikeluarkannyaKeputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI JakartaNomor 249/2008 tanggal 7 November 2008 tentang PerintahPengosongan Rumah / Bangunan yang terletak di JalanK.H. Fachrudin No. 193, Rt. 0138, Rw. 007, KelurahanKebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKIJakarta Nomor 249/2008 tanggal 7 November 2008dikeluarkan atas permohonan dari Sdr. Drs.M.H.M.
Keputusan MenteriSosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 didalam lampirannya angkaVill tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengosongan dalamhuruf :Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun1981, menyatakanKepala KUP mengeluarkan surat perintah pengosonganterhadap penghuni : a. yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpaSurat Ijin Perumahan (SIP) yang sah bagi perumahan yangmasih dikuasai Kepala Daerah.
Perumahan yang digunakan tanpa suatu hak ;Bahwa dengan demikian kewenangan Dinas Perumahan ProvinsiDKI Jakarta sudah jelas diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana Tergugat dapatmengosongkan / menertibkan penghunian rumah tanpa haksehingga Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TergugatNomor 249/2008 tanggal 7 November 2008 adalah sah menurutFUKUI 2 me me we we ie 2 ee = ee 27. Bahwa dengan diajukannya permohonan pengosongan kepadaTergugat melalui Sdr. Drs.
Register : 13-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2015/PTUN Smg Tanggal 17 Februari 2016 — WIYATI Dkk Melawan Direktur Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah
143 — 112
143 — 112
Register : 22-06-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 11 Oktober 2017 — R. SRI NURLAELA, dkk ; ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BIDANG LOGISTIK, dkk
153 — 104
153 — 104
Register : 05-09-2008 — Putus : 17-02-2009 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 17 Februari 2009 — 1. Hasan Bin Mardjuk, 2. Saaman Bin Mardjuk, DKK;Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat
80 — 27
80 — 27
Register : 13-04-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 29 September 2011 — 1.Ruslan,2.Tohir,DKK;Kepala Kelurahan Karet
112 — 43
112 — 43
Register : 02-06-2010 — Putus : 26-08-2010 — Upload : 02-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 26 Agustus 2010 — 1.Anisah Binti Saleh Husen Balfas,2.Helmi Bin Saleh Husen Balfas;Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
116 — 46
116 — 46
1.Anisah Binti Saleh Husen Balfas,2.Helmi Bin Saleh Husen Balfas;Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
lingkungan Kelurahan Kramat Kecamatan Senen,Jakarta Pusat khususnya, serta di tengah tengahmasyarakat umumnya ;Bahwa Surat Vide Bukti P1 yang diterbitkan oleh Tergugattelah melanggar pasal 4, dan pasal 10 PeraturanPemerintah (PP) No.55 Tahun 1981 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1963 tentangHubungan Sewa Menyewa Perumahan dan melanggar pasal 10ayat (3) yang berbunyi sebagai berikutPasal 4 ayat (2) huruf (a) berbunyi*"Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ditimbulkan oleh (a
Keputusan Menteri SosialNo. 18/HUK/KEP/V/1982 di dalam lampirannya angkaVIII tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengosongandalam Huruf :Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.55 Tahun1981, menyatakanKepala KUP mengeluarkan Surat Perintah Pengosonganterhadap penghuniyang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpaSurat Ijin) Perumahan ( SIP) yang sah bagiperumahan yang masih dikuasai Kepala Daerah ;Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 72/G/2010/PTUN.JKT.Keputusan Menteri Sosial No. 18/HUK
, menyatakanKepala Kantor Urusan Perumahan ( Dinas PerumahanProvinsi DK Jakarta) berwenang melaksanakanpengosongan terbatas pada: a.
T 2: Keputusan Kepala Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Khusus Ibu KotaJakarta No.260/2010 tertanggal 10 Mei 2010tentang Perintah Pengosongan Rumah / Bangunanyang terletak di Jln. Bunga Raya No.C 12Rt.003 Kel. Kramat Kec.
KeputusanMenteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 lampiran VIIItentang tata cara melaksanakan pengosongan, disebutkanbahwa Kepala kantor Urusan Perumahan ( KUP ) berwenangmelakukan pengosongan terhadap perumahan yang digunakantanpa suatu hak, dengan demikian menurut pendapat MajelisHakim Kepala Dinas Perumahan dan GedungPemerintah DKI Jakarta ( dalam hal ini Tergugat i+)berwenang untuk melakukan pengosongan rumah / bangunanterhadap penghuni tanpa hak / tanpa persetujuan pemilik sahMenimbang, bahwa
Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 19/PID/2011/PT BABEL Tanggal 20 April 2011 — HALIM SUSANTO Alias ALIM
94 — 56
94 — 56
Bangka Belitung serta diproses ;Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yangdiancam pidana dan yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) Jo.Pasal 36 ayat (4) UU RI No. 4 tahun 1992 tentang perumahan danPemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tertanggal : 15 Desember 2010, Nomor, REG.PERK : PPM 21/PK.PIN/EP.2/02/2010, terdakwa telah dituntut sebagaiberikut1.
No. 4 Tahun 1192 tentang Perumahan dan Pemukimanjo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaankami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIM SUSANTO AlsALIM dengan pidana penjara masing masing 5 (lima)bulan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta No. 18tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pengoperan danPenyerahan hak ;e 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah HakGuna Bangunan No. 415 tanggal 27 Maret 1981 Blok VJl.
No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukimanjo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara iniMENGADILI3 Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Terdakwa ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinangtanggal O02 Maret 2011 No. 177 / PID.B / 2010 / PN.PKPyang dimintakan banding ;10 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam duatingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan