Ditemukan 96636 data
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIAN RAKYAT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2689/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT DIAN RAKYAT, beralamat sesuai NPWP di Jalan RawaGirang Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, JakartaTimur, alamat korespondensi: Thamrin Residences OfficePark Blok A Nomor 11 Kebon Melati, Tanah Abang, JakartaPusat, yang diwakili oleh Mario Alisjahbana, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat
Pengadilan Pajak NomorPut001446.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS$193/WPJ.20/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak YangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa Nomor00051/507/07/007/10 tanggal 11 Februari 2010 Masa Pajak September 2007atas nama PT Dian Rakyat
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut001446.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September2018;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat PT DIAN RAKYAT:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
40 — 14
Menyatakan Terdakwa I NENGAH TAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
(empat ribu rupiah) untuksetiap biji atau potong sesuai ukuran batu padas;Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak dilengkapidengan jin Usaha Pertambangan, jin Pertambangan Rakyat atau jinUsaha Pertambangan Khusus dari Pemerintah atau pihak yangberwenang, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitarpukul 10.00 Wita aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap danmengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa :a. 1 (satu) unit mesin sircleb. 1 (satu) unit mesin sensorc. 1
Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (lin Pertambangan Rakyat)atau IUPK (jin Usaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad.1 Unsur "Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orangmenunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atasperbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaktidaknya mengenaisiapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.
Menteri;Menimbang, bahwa suatu daerah dapat ditentukan sebagai wilayahpertambangan apabila ada usul dari Bupati tentang Ijin Usaha PertambanganRakyat dan SK Menteri memutuskan Wilayang Pertambangan (WP)berdasarkan Pasal 1 Ayat (29) UU No. 4 Tahun 2009;Menimbang, bahwa IUP tidak ditentukan luasnya, setiap pemanfaatansumber daya alam berupa bahan galian batuan harus memiliki izin daripemerintah dan berdasarkan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batubara, Luas lzin Usaha Pertambangan Rakyat
(IUPR)sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) untuk 1 (satu) IPR dapat diberikankepada : Perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare, Kelompok masyarakatpaling banyak 5 (lima) hectare, Koperasi paling banyak 10 hektare;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan usaha pertambangan yangdilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganunsur yang ke2 (kedua) tidak memiliki IUP (lin Usaha Pertambangan), IPR (linPertambangan Rakyat
Menyatakan Terdakwa NENGAH TAMAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha penambangan tanpa IUP (ljin Usaha Pertambangan),IPR (ljin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;.
78 — 39
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Partai Serikat Rakyat Independen tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
Partai Serikat Rakyat Independen melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Selatan, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PartaiSerikat Rakyat Independen;Yoshi Erlina, bertempat tinggal Jalan Cempaka Putih BaratV2, RT O08/RW 003, Kelurahan Cempaka Putih Barat,Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Sekretaris Nasional Dewan PimpinanNasional Partai Serikat Rakyat Independen;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tempat kedudukandi Jalan Imam Bonjol Nomor
KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.1.Bahwa, Penggugat adalah suatu partai politik yang didirikan berdasarkanhukum Indonesia yang berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mendapatkanpengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia (Bukti P1);Bahwa, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: Peserta PemilihanUmum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;Bahwa
Bahwa, oleh karena itu, sesuai asas kedaulatan rakyat, segenapperaturan perundangundangan dan kelembagaan haruslahmemfasilitasi perwujudan kedaulatan rakyat (lihat, MarsillamSimanjuntak, Pandangan Negara Integralistik. Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 1994, hal. 1). Dengan demikian, apabila ada peraturanperundangundangan yang kurang jelas, maka KPU harusmengambil kebijakan yang paling memudahkan partaipartai politik;ll. Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan.1.
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011menyatakan: Jenis Peraturan Perundangundangan selainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturanyang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau
Pemerintah atas perintahundangundang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;Dengan demikian, Surat Nomor 481/KPU/X/2012, Surat Nomor588/KPU/XV/2012, dan Surat Nomor 681/KPU/XIV/2012 sesungguhnyatidak termasuk jenis peraturan perundangundangan menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.
TOTO HARMIKO
Terdakwa:
Maryono Bin Kasiran
115 — 0
1.ASRUL, S.H
2.Dewinda Raisa Hasani, S.H
3.Andi Saifullah Sakti, S.H., M.H
4.Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H
5.Andi Saenal Amal, S.H
6.Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H.
7.PANJI PATRIATAMA, S.H.
Terdakwa:
MARTHEN MANDA
32 — 0
Terbanding/Terdakwa I : Amualago Hia Alias Ama Kasto
Terbanding/Terdakwa II : Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis
18 — 0
1.KHATHRYNA I PELEALU,SH.,MH
2.YUDIE ARIEANTO TRI SANTOSA,S.H.,M.H
3.JAMES FRANS PADE,S.H.,M.H
Terdakwa:
JUSUF WOLOPA
37 — 15
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
DONI RINALDI, SE alias DONI bin H ABDUL AZIZ
138 — 28
DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA
/ KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN : SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
- 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN
CALON ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAPTPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATANPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNGDAGANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA :INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRIHULU 1.5. 1 (Satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1DPRD KAB / KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI ~ HASILPENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAPTPS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAMWILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA /KELURAHAN : KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN /DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU,PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.86.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAMWILAYAH
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAMWILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SEKIP HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.91.1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI
Terbanding/Terdakwa : SOPIA A. RAPAMI
28 — 11
Terbanding/Terdakwa : SAPARUDIN Als APENG Bin JAHRUDIN
19 — 12
Terbanding/Terdakwa : SABARIAH DG CORA BIN SONGKENG
27 — 19
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MHD. REXSI IRWAN Bin A.MAKI Diwakili Oleh : Dani Alfian Hardi, S.H.
20 — 0
Terbanding/Terdakwa : DZUL FIQRI Alias ZUL Bin SABER TUPPU
20 — 11
David Razi, SH.MH
Terdakwa:
Repelita alias Ta'ita Bin Tapa'na
72 — 34
Vidza Dwi Astariyani, S.H
Terdakwa:
Ir. MUH DARWIS SIJAYA Bin H. ABDUL RAHIM DG LIWANG
28 — 15
Toyib Hasan,SH
Terdakwa:
Syaharuddin Bin Abd. Latif
104 — 42
1.YULIANTO ALWI LATIF, SH
2.ACHMAD ARAFAT A.B, SH
3.WISNU JATI DEWANGGA, SH
Terdakwa:
IRWAN, S. Sos Alias IRWAN ARYA
96 — 46
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CICI MISMA BINTI EFRIMA Diwakili Oleh : YAZMI DONA, S.H., M.M., M.H., CLA
27 — 25
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
108 — 55
Bahwa terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Als PAK AWI Bin H.SAMSUDIN merupakan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partaiKeadilan Sejahtera periode 20142019, dan terdaftar sebagai calon tetapanggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilinan VI nomor urut 2 dariPartai Keadilan Sejahtera sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.Terlampir dalam berkas perkara. 1 (Satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo padaPemilihan Umum Tahun 2019. 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306
Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.Terlampir dalam berkas perkara; 1 (Satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo padaPemilihan Umum Tahun 2019. 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306
Menyatakan barang bukti berupa :e 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.Hal 18 dari 35 hal putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT SMGTerlampir dalam berkas perkarae 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenPurworejo Nomor: 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan UmumTahun 2019.e 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi
3306/Kab/IX/2018Hal 32 dari 35 hal putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT SMGtentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada PemilihanUmum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.e 8 (delapan) lembar Daftar Pemilin tetap Hasil Perbaikan 2(DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019. 1 (Satu) bendel Model K2PK.NAS Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (Satu) bendel Model