Ditemukan 96636 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pt. dian rakyat Ipr (ijin pertambangan rakyat) Pidana Pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat Partai serikat rakyat independen Parpol Pemilu Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Dewan perwakilan daerah Dan dewan perwakilan rakyat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2689 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIAN RAKYAT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIAN RAKYAT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 2689/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT DIAN RAKYAT, beralamat sesuai NPWP di Jalan RawaGirang Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, JakartaTimur, alamat korespondensi: Thamrin Residences OfficePark Blok A Nomor 11 Kebon Melati, Tanah Abang, JakartaPusat, yang diwakili oleh Mario Alisjahbana, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat
    Pengadilan Pajak NomorPut001446.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS$193/WPJ.20/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak YangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa Nomor00051/507/07/007/10 tanggal 11 Februari 2010 Masa Pajak September 2007atas nama PT Dian Rakyat
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut001446.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September2018;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat PT DIAN RAKYAT:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 33/Pid.Sus/2017/Pn.Gin
Tanggal 30 Maret 2017 — I Nengah Taman
40 — 14
  • Menyatakan Terdakwa I NENGAH TAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
    (empat ribu rupiah) untuksetiap biji atau potong sesuai ukuran batu padas;Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak dilengkapidengan jin Usaha Pertambangan, jin Pertambangan Rakyat atau jinUsaha Pertambangan Khusus dari Pemerintah atau pihak yangberwenang, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitarpukul 10.00 Wita aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap danmengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa :a. 1 (satu) unit mesin sircleb. 1 (satu) unit mesin sensorc. 1
    Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (lin Pertambangan Rakyat)atau IUPK (jin Usaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad.1 Unsur "Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orangmenunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atasperbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaktidaknya mengenaisiapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.
    Menteri;Menimbang, bahwa suatu daerah dapat ditentukan sebagai wilayahpertambangan apabila ada usul dari Bupati tentang Ijin Usaha PertambanganRakyat dan SK Menteri memutuskan Wilayang Pertambangan (WP)berdasarkan Pasal 1 Ayat (29) UU No. 4 Tahun 2009;Menimbang, bahwa IUP tidak ditentukan luasnya, setiap pemanfaatansumber daya alam berupa bahan galian batuan harus memiliki izin daripemerintah dan berdasarkan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batubara, Luas lzin Usaha Pertambangan Rakyat
    (IUPR)sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) untuk 1 (satu) IPR dapat diberikankepada : Perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare, Kelompok masyarakatpaling banyak 5 (lima) hectare, Koperasi paling banyak 10 hektare;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan usaha pertambangan yangdilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganunsur yang ke2 (kedua) tidak memiliki IUP (lin Usaha Pertambangan), IPR (linPertambangan Rakyat
    Menyatakan Terdakwa NENGAH TAMAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha penambangan tanpa IUP (ljin Usaha Pertambangan),IPR (ljin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;.
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus
Register : 18-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN BANTA ENG Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Ban
Tanggal 26 Juni 2019 — Pidana - Rosdiana N. S.Pd Binti H. Nasodding
78 — 39
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 —
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Partai Serikat Rakyat Independen tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
    Partai Serikat Rakyat Independen melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
    Selatan, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PartaiSerikat Rakyat Independen;Yoshi Erlina, bertempat tinggal Jalan Cempaka Putih BaratV2, RT O08/RW 003, Kelurahan Cempaka Putih Barat,Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Sekretaris Nasional Dewan PimpinanNasional Partai Serikat Rakyat Independen;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tempat kedudukandi Jalan Imam Bonjol Nomor
    KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.1.Bahwa, Penggugat adalah suatu partai politik yang didirikan berdasarkanhukum Indonesia yang berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mendapatkanpengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia (Bukti P1);Bahwa, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: Peserta PemilihanUmum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;Bahwa
    Bahwa, oleh karena itu, sesuai asas kedaulatan rakyat, segenapperaturan perundangundangan dan kelembagaan haruslahmemfasilitasi perwujudan kedaulatan rakyat (lihat, MarsillamSimanjuntak, Pandangan Negara Integralistik. Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 1994, hal. 1). Dengan demikian, apabila ada peraturanperundangundangan yang kurang jelas, maka KPU harusmengambil kebijakan yang paling memudahkan partaipartai politik;ll. Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan.1.
    Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011menyatakan: Jenis Peraturan Perundangundangan selainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturanyang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau
    Pemerintah atas perintahundangundang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;Dengan demikian, Surat Nomor 481/KPU/X/2012, Surat Nomor588/KPU/XV/2012, dan Surat Nomor 681/KPU/XIV/2012 sesungguhnyatidak termasuk jenis peraturan perundangundangan menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN MJY
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOTO HARMIKO
Terdakwa:
Maryono Bin Kasiran
115 — 0
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 25-03-2024 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN MALILI Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mll
Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
1.ASRUL, S.H
2.Dewinda Raisa Hasani, S.H
3.Andi Saifullah Sakti, S.H., M.H
4.Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H
5.Andi Saenal Amal, S.H
6.Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H.
7.PANJI PATRIATAMA, S.H.
Terdakwa:
MARTHEN MANDA
32 — 0
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 28-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 754/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum V : YUDHI PERMANA, SH
Terbanding/Terdakwa I : Amualago Hia Alias Ama Kasto
Terbanding/Terdakwa II : Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis
18 — 0
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 01-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PN MANADO Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mnd
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.KHATHRYNA I PELEALU,SH.,MH
2.YUDIE ARIEANTO TRI SANTOSA,S.H.,M.H
3.JAMES FRANS PADE,S.H.,M.H
Terdakwa:
JUSUF WOLOPA
37 — 15
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 21-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN Rgt
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HAYATU COMAINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
DONI RINALDI, SE alias DONI bin H ABDUL AZIZ
138 — 28
  • DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN : INDRAGIRI HULU, PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
  • 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA
    / KELURAHAN: KAMPUNG PULAU, KECAMATAN / DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN / KOTA :I NDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN: INDRAGIRI HULU 1 ;
  • 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN : SUNGAI RAYA, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT
    PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA: INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
  • 1 (satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
    PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:RANTAU MAPESAI, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
  • 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
    ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:SUNGAI GUNTUNG HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;
  • 1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN
    CALON ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAPTPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATANPEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA/KELURAHAN:KAMPUNGDAGANG, KECAMATAN / DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA :INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRIHULU 1.5. 1 (Satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir formulir MODEL DAA1DPRD KAB / KOTA SERTIFIKAT REKAPITULASI ~ HASILPENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAPTPS
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAMWILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, DESA /KELURAHAN : KAMPUNG BESAR SEBERANG, KECAMATAN /DISTRIK : RENGAT, KABUPATEN / KOTA: INDRAGIRI HULU,PROVINSI : RIAU, DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1.86.1 (Satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAMWILAYAH
    HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAMWILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SEKIP HILIR, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1.91.1 (satu) rangkap formulir MODEL DA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
    HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAHKECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN, KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT,KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRI HULU, PROVINSI:RIAU, DAERAHPEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTA SERTIFIKATREKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALONANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTADARI SETIAP TPS DI
    HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI DAERAH PEMILIHANDALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,DESA/KELURAHAN:SUNGAI BERINGIN,KECAMATAN/DISTRIK:RENGAT, KABUPATEN/KOTA:INDRAGIRIHULU, PROVINSI:RIAU, DAERAH PEMILIHAN:INDRAGIRI HULU 1 ;1 (satu) rangkap formulir MODEL DAA1DPRD KAB/KOTASERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHANSUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA DARI SETIAP TPS DI
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 16-04-2024 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PT JAYAPURA Nomor 22/PID.SUS/2024/PT JAP
Tanggal 22 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : DEWI SITINDAON,S.H.
Terbanding/Terdakwa : SOPIA A. RAPAMI
28 — 11
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 01-04-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT MATARAM Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MTR
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIA PERKASA UTAMA,S.H.
Terbanding/Terdakwa : SAPARUDIN Als APENG Bin JAHRUDIN
19 — 12
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-04-2024 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 500/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS
Tanggal 25 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : ERWIN J.SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SABARIAH DG CORA BIN SONGKENG
27 — 19
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 27-06-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 03-07-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 152/PID.SUS/2024/PT JMB
Tanggal 3 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hari Anggara, S.H. M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MHD. REXSI IRWAN Bin A.MAKI Diwakili Oleh : Dani Alfian Hardi, S.H.
20 — 0
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-04-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 492/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS
Tanggal 23 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum VI : LITAMI APRILIA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : DZUL FIQRI Alias ZUL Bin SABER TUPPU
20 — 11
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Mam
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
David Razi, SH.MH
Terdakwa:
Repelita alias Ta'ita Bin Tapa'na
72 — 34
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus
Register : 13-03-2024 — Putus : 22-03-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN TAKALAR Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Tka
Tanggal 22 Maret 2024 — Penuntut Umum:
Vidza Dwi Astariyani, S.H
Terdakwa:
Ir. MUH DARWIS SIJAYA Bin H. ABDUL RAHIM DG LIWANG
28 — 15
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus
Register : 19-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Lss
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Toyib Hasan,SH
Terdakwa:
Syaharuddin Bin Abd. Latif
104 — 42
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 05-07-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 05-08-2022
Putusan PN POSO Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Pso
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.YULIANTO ALWI LATIF, SH
2.ACHMAD ARAFAT A.B, SH
3.WISNU JATI DEWANGGA, SH
Terdakwa:
IRWAN, S. Sos Alias IRWAN ARYA
96 — 46
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 16-04-2024 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 92/PID.SUS/2024/PT TJK
Tanggal 22 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Brawijaya Pati Nilakrisna, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CICI MISMA BINTI EFRIMA Diwakili Oleh : YAZMI DONA, S.H., M.M., M.H., CLA
27 — 25
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 197/PID.SUS/2019/PT SMG
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GHOFURUROCHIM, SH. Alias Pak. AWI Bin H. SAMSUDIN Diwakili Oleh : Dr.H.TEGUH PURNOMO,SH. M.Hum.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
108 — 55
  • Bahwa terdakwa GHOFURUROCHIM, SH Als PAK AWI Bin H.SAMSUDIN merupakan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari partaiKeadilan Sejahtera periode 20142019, dan terdaftar sebagai calon tetapanggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilinan VI nomor urut 2 dariPartai Keadilan Sejahtera sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
    Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.Terlampir dalam berkas perkara. 1 (Satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo padaPemilihan Umum Tahun 2019. 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306
    Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.Terlampir dalam berkas perkara; 1 (Satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Purworejo Nomor: 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo padaPemilihan Umum Tahun 2019. 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306
    Menyatakan barang bukti berupa :e 3 (tiga) buah keping DVD dan 4 (empat) lembar foto kegiatan.Hal 18 dari 35 hal putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT SMGTerlampir dalam berkas perkarae 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenPurworejo Nomor: 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan UmumTahun 2019.e 1 (bendel) foto copy Lampiran Keputusan Komisi
    3306/Kab/IX/2018Hal 32 dari 35 hal putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PT SMGtentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada PemilihanUmum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera, No. 8.e 8 (delapan) lembar Daftar Pemilin tetap Hasil Perbaikan 2(DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019. 1 (Satu) bendel Model K2PK.NAS Nama Pelaksana KampanyePemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun2019 (Partai Keadilan Sejahtera). 1 (Satu) bendel Model