Ditemukan 2070450 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hak paten ; hak cipta Pembayaran hak-hak penggugat Hak milik Hak tanah Hak cipta Hak terkait Pembayaran hak-hak pekerja Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak hak bekas istri Penyalahgunaan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2571 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 22 Januari 2013 — Jaksa Penuntut/ Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang; Wasroni Bin Samsuri
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulan Juli 2007, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2007,bertempat di lokasi pedagang kaki lima Komplek Pasar Pagi Pemalang,Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak
    Cipta atau Hak Terkait berupa 588 (lima ratusdelapan puluh delapan) buah atau setidaktidaknya dalam jumlah sekitar itucakram optik yakni Video Compact Disk (VCD) lagulagu bajakan yang tidakdilengkapi dengan tanda/stiker Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kemasanluar sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak kepada negara dan dalamHal. 1 dari 6 hal.
    lagulagu itu secara berjejer rapi supaya menarik perhatian khalayakumum dan sesekali memutarkan lagulagu dalam VCD tersebut denganmenggunakan perangkat elektronik lainnya sehingga peminat jadi membeli.Selanjutnya ia Terdakwa Wasroni Bin Samsuri yang mendapatkeuntungan dari hasil penjualan VCD bajakan tersebut kemudian ditangkap olehaparat Polres Pemalang saat melakukan razia berikut barang buktinya.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2)UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak
    Menyatakan Terdakwa Wasroni Bin Samsuri bersalah melakukantindak pidana menyiarkan, memamerkan dan menjual kepada umumhasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana surat dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wasroni Bin Samsuri denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintahTerdakwa tetap dalam tahanan ;3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Wasroni Bin Samsuri sebesarRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;4.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 10/Pid.B/2008/PN.Pml., tanggal 18 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :2Menyatakan Terdakwa Wasroni Bin Samsuri telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjualkepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan ;Memerintahkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-01-2007 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2003
Tanggal 17 Januari 2007 — LENG WUISANG ; Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ; Drs. H. Umar Lakunnu.
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Drh
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
DOMINGGUS A. TUASUUN
Tergugat:
1.MARTHINUS TUASUUN
2.HERMANUS TUASUUN
3.ORIGINES TUASUUN
4.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN RI DI JAKARTA Cq. KAKANWIL BPN PROVINSI MALUKU Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. SERAM BAGIAN BARAT
114 — 0
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-02-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 81/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 12 Maret 2015 — Pembanding/Penggugat : TN. KRISTANTO Diwakili Oleh : TN. KRISTANTO
Pembanding/Penggugat : NY. LUSIANA Diwakili Oleh : TN. KRISTANTO
Terbanding/Tergugat : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat Jakarta Cq, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Cirebon
67 — 15
  • RP 6.500.000.000, (enam milyar lima ratus juta rupiah)Bahwa, untuk aset Jaminan point 5.5.2 Sebidang tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik (SHM) No.574, yang terletak di JI.
    Barat, dan/atau belum memiliki Sertifikat fidusiaadalah TIDAK BENAR.> Perihal Hak TanggunganHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Bdg.Bahwa menurut Pasal 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan tanahmenyatakan :"Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabendalain yang
    merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utangtertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentuterhadap kreditorkreditor lain ;Bahwa Menurut Pasal 13 UndangUndang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996,pendaftaran Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan (dimanabenda tetap tersebut berada tambahan dari Tergugat);Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Hak Tanggungan No. 4Tahun 1996, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahanmenerbitkan
    ;Alasan Hukumnya:> Bahwa dengan telah diberikannya hak kepada Tergugat untuk membebankanobjek jaminan (hak tanggungan dan Fidusia) sebagai jaminan atas kewajibanDebitur kepada Tergugat maka sesuai dengan aturan Perundangundangan objekjaminan tersebut sudah berada dalam kekuasaan penuh penerima jaminan,prinsip ini dikenal dengan asas droit de preference yang artinya harta kekayaanyang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan.> Bahwa dengan, didaftarkannya hak tanggungan
    tersebut ke Kantor Pertanahanmaka telah keluar Sertifikat Hak Tanggungan dan mempunyai nilai eksekutorial,hal ini telah ditegaskan Pasat 20 ayat (1) huruf b UndangUndang HakTanggungan No. 4 Tahun 1996 menyatakan :"Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud dalum Pasal 14 ayat (2), Objek Hak Tanggungan melalui pelelanganumum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganuntuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahuluidaripada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 17 Januari 2014 — THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc. >< YON NOFIAR
837 — 397
  • 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
    PENGGUGAT ADALAH PENCIPTA DAN/ATAU PEMEGANG HAKCIPTA YANG DILINDUNGI HUKUM INDONESIA TERHADAP SEMUABENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA10.11.Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta maupunPemegang Hak Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkanatau memperbanyak ciptaannya.
    Dalam pasal 5 ayat(1) Konvensi Berne, Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yangberasal dari luar Indonesia harus dilindungi oleh hukum Nasional,yang dalam hal ini termasuk UU Hak Cipta; 13.
    Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne tersebut,dan dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta, ketentuan pasal 56 ayat 1UU Hak Cipta mengatur bahwa;Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan meminta penyitaanHalaman 7 dari 48 hal.
    Tindakan ini berdasarkan UU Hak Ciptasecara nyata telah memenuhi unsurunsur pelanggaran Hak cipta milikPenggugat, yang diancam pidana penjara dan/atau pidana denda;Bahwa Hak Cipta, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, merupakanhak ekskluif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untukmengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secaraotomatis setelah suatu cciptaan dilahirkan.
    Direktorat JenderalHak Kekayaan dan Hak Asasi Manusia RI Cq.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan 13Institusi dan pihakpihak yang menjadi distributor,peserta training akademis yang dalam hal inimenggunakan, memanfaatkan maupunmenyebarluaskan materi ciptaanPenggugat;Menimbang, bahwa Gugatan Pembatalan Hak Cipta cukup ditujukan kepadapihak yang nyatanyata melakukan pelanggaran hak cipta tersebut, dimana menurut dalilgugatan Penggugat dalam perkara ini, yang melakukan pelanggaran hak cipta
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 11-05-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 35/PDT/2012/PT BJM
Tanggal 3 September 2012 — Pembanding/Penggugat : Darson
Terbanding/Tergugat : ASNAWI
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecamatan padang batung Diwakili Oleh : MOH. ZAKIR MAULIDI, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Diwakili Oleh : MOH. ZAKIR MAULIDI, SH
53 — 17
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-09-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.Kb.Mn
Tanggal 21 Nopember 2013 — SUPARMIN Bin RAKIDIN
77 — 25
  • M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpa izin badan hukum yang mempunyai hak cipta ; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut
    Madiun, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau menjual kepada2Halaman 3 Putusan No.251/Pid.Sus/2013/PN.Kb.Mnumum suatu cipataan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkaittanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyai hak cipta.
    pidana sebagai berikut:e Unsur setiap orang 5 222 2n neon neem nnn n nn nn nnn n=e Unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkaittanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyai hak cipta ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tindak pidana dari pasaltersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : e Tentang unsur setiap orang ; Menimbang, bahwa
    ciptaanatau hak terkait tanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyaihak ciptaMenimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut :10Bahwa Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN pada hari Kamis tanggal 14Februari 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di pasar Babadan DesaDimong, Kecamatan Madiun, Kab.
    bahwa unsur pasal dari dakwaanPenuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhii ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu PenuntutUmum telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpaizin badan hukum yang mempunyai hak Cipta;Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selamaproses persidangan berlangsung
    UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasalpasal laindari ketentuan perundangundangan yang bersangkutan dan musyawarah MajelisHakim ;MENGADILI:e Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpaizin badan hukum yang mempunyai hak cipta ;e Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-01-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 41/PID.SUS/2014/PN. Bjb
Tanggal 30 April 2014 — ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN
98 — 108
  • M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menyiarkan Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan menetapkankan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah
    atas film belum pernahmemberikan izin untuk pengumuman maupun perbanyakan kepada Theater StudioDragon 21 yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan CitraBanjarbaru Plaza Kota Banjarbaru dimana terdakwa selaku pemiliknya, olehkarena itu film tersebut adalah film illegal karena dari hasil perbanyakan tanpa hakdan juga film tersebut telah diputar didepan umum atau disebut sebagaipengumuman yang tanpa hak, yang telah melanggar undangundang Hak Cipta.Bahwa Asirevi dalam kasus terdakwa
    atautanpa izin dari pemegang hak.16e Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada waktupemeriksaan.9 SAKSI AGUNG DAMARSASONGKO, SH.
    Bahwa berdasarkan buktibukti yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi, jelassudah bahwa CD/DVD yang diputar sebagian adalah ilegal atau bajakan karenasudah terbukti dari CD/DVD tersebut diproduksi dengan tidak memenuhi syaratsyarat produksi legal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undangundang.e Bahwa indikator adanya pelanggaran hak cipta bahwa cipta tersebut diperbanyakatau diumumkan secara tanpa hak atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hakcipta sehingga apabila Theater Studio Dragon
    Barang Siapa;2 Dengan Sengaja;3 Menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau baranghasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait;Ad.
    ;none ne nanan == Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ANDI ANDRIANSYAH BinCECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MenyiarkanKepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Ciptasebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undangundang RI Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta dalam dakwaan Kasatu Jaksa Penuntut Umum sehingga kepadaterdakwa patut untuk dijatuhi pidana.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 03-10-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN SURAKARTA Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Skt
Tanggal 28 Nopember 2023 — Penggugat:
PRIHADI, SH.
Tergugat:
1.PT. BPR GUNA DAYA
2.MULYANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kantor Pertanahan Boyolali, Alamat Kantor Pertanahan Boyollai
54 — 41
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
HAJI UKAT SUKATMA
Tergugat:
PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, TBK
Turut Tergugat:
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL LMKN
82 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-01-2006 — Upload : 21-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164PK/PDT/2001
Tanggal 24 Januari 2006 — P.T. METROPOLITAN KENCANA ; H. HANAFI Bin HUSEIN ; H. ALI Bin SAIYAN, Dkk
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 10-04-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 20-05-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 35/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 17 Juni 2014 — Pembanding/Tergugat : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya Diwakili Oleh : M. Yusuf A.Spd
Terbanding/Penggugat : T. RAYEUK Bin T. BUDIMAN
Turut Terbanding/Tergugat : SAID AJIMI
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI. cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Aceh cq. Bupati Kabupaten Aceh Jaya cq. Camat Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya
17 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 15-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924 K/PID.SUS/2010
Terdakwa; Ir. Baruna Antariksa, SE.
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenadidakwa:Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 sekira pukul17.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008,bertempat Counter Top Cell & Digital Jalan Diponegoro 235 KelurahanLawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kabupaten Malang di Kepanjen, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak
    Cipta atau hak terkait, dilakukan oleh Terdakwadengan cara: Bermula ketika Terdakwa telah membuka usaha Counter Top Cell danDigital bergerak di bidang cetak foto, servis HP, menjual pula kartu perdanaserta usahatambahan menjual lagulagu dalam format MP3 yang digunakanuntuk ringtone HP ; Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut dalam rangka menjuallagulagu dalam format MP3 yang digunakan untuk ringtone HP Terdakwamenyediakan perangkat berupa 1 (satu) unit Personal Computer, 1 (satu)Hal. 1 dari
    Baruna Antariksa, SE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu sengajamenjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Ciptaberupa format lagu MP3 untuk Ringstone HP sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan tunggal Pasal 72 (2) jo Pasal 49 ayat 1 No.19 Tahun2002 ;. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. Baruna Antariksa, SE. dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintahagar Terdakwa ditahan ;.
    Baruna Antariksa, SE. tersebut di muka terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izinmenjual kepada umum suatu Hak Cipta ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan ;Memerintahkan agar pidana tersebut tak perlu dijalani, kecuali di kemudianhari terdapat putusan Hakim yang memerintahkan lain dikarenakanTerdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir ;Menetapkan barang bukti berupa : 1
    BARUNA ANTARIKSA, SE. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izinmenjual kepada umum suatu Hak Cipta :2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;3. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Personal Computer, 1 (satu) buah USB 2,0 all in 1Card Reader dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Baruna Antariksa,SE. ; Uang tunai Rp.30.000,(tiga puluh nitu rupiah) dirampas untuk Negara ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 05-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1149 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; David Danarto
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Krendang Barat No.1A RT.012/RW.004, Kelurahan Krendang, KecamatanTambora, Jakarta Barat, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengansengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat(1), yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagiPencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ataumemperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatuciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan
    HakKekayaan Intelektual Direktorat Hak Cipta.
    Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh AHLI dibidang Hak Cipta yaitu AhliRIKSONSITORUS, SH.MH., terhadap barang bukti yang disita dari TerdakwaHal. 8 dari 18 hal. Put.
    dengan sengaja dan tanpa hak , melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hak cipta merupakan hakeklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatuciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yaitupelaku memiliki eklusif untuk memberikan izin atau pihak lain yang tanpapersetujuan nya membuat, memperbanyak atau
    Adalah terlalu ringan sehingga tidakmenimbulkan efek jera terhadap pelakupelaku tindak pidana yang serupakhususnya terhadap Terdakwa sendiri serta tidak sesuai dengan perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak,melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu hakcipta merupakan hak eklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untukmengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatissetelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 31-10-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 66/PDT/2013/PT JAP
Tanggal 5 Desember 2013 — Terbanding/ : Diwakili Oleh :
54 — 10
  • tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuanPenggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan tindakan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin dantanpa sepengetahuan Penggugat yang menjual dan/atau mengalihkan tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B
    .254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum dan tanpaseijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Adat tertanggal 2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dariTergugat I kepada Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007 tidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat.Hal. 3 dari 9 hal.
    Menyatakan tindakan Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dansepengetahuan Penggugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.6.
    Menyatakan tindakan Tergugat III yang menguasai dan menempati tanah milikPenggugat yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 yang diatasnya berdiri bangunan milik Tergugat II atas perintahTergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.7.
    Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPRRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang HGU, HGB dan Hak Pakai,bahwa pemegang hakhak tersebut harus memperbaharui haknya sebelum habismasa berlakunya jangka waktu hak tersebut, namun Majelis Hakim PengadilanNegeri tidak mempertimbangkan masa berakhirnya sertifikat hakhak tersebut. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permohonan Hak Pakai yangdiajukan Terbanding dan Turut Terbanding telah diproses dan diajukan kepadaGubenur Irian Jaya Up.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-11-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 8 Juni 2020 — MAGNO INOVASI TEKNOLOGI
2.YOSEN SUYONO HARTONO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT HAK CIPTA
420 — 204
  • MAGNO INOVASI TEKNOLOGI
    2.YOSEN SUYONO HARTONO
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT HAK CIPTA
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 05-11-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 153/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 5 Nopember 2012 — SURYANA NURZAMAN ZEIN;Jenrey Simamora, SH.,MH,Dkk vs Adi Yulistanto,SH ; Reza Prianda W,SH
114 — 61
  • Tergugat dan sekaligus pemilik sekolahCita Persada (Tergugat I);Bahwa dari hasil pertemuan tersebut Para Tergugattidak mau diajak berdamai dan menyampaikan bahwa keduaputri Penggugat tetap tidak diperbolehkan untuksekolah di tempat Tergugat I;Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak habis pikirakan perilaku dari Para Tergugat, apakah maksud dantujuan dari Para Tergugat menggantung nasib pendidikankedua putri Penggugat disatu sisi Tergugat Imengelurkan dari sekolah disisi lain Para Tergugatjuga menyandera hak
    Foto copy Surat dari Kementrian Hukum dan Hak ManusiaRI, diberi tanda bukti P7;488. Foto copy dari foto copy Somasi dari Kuasa HukumPenggugat, diberi tanda bukti P8;9.
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 09-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 9 April 2015 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
587 — 542
  • Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanatersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;5. Bahwa anak yang namanya Anak IL, lakilaki, lahir tanggal 29 Juli 2009 tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;6.
    Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut di atas, masih di bawah umur dan tentu masihsangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibukandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anaktersebut sematamata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknyaPenggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah dari 2 (dua) orang anaktersebut;7.
    Bahwa Pengggugat selaku ibu kandung anakanak tersebut telah mempunyaipenghasilan tidak kurang dari Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Penggugat sebagai ibu kandung darianakanak tersebut sebagai pemegang hak Hadhonah;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1.
    Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah 2 (dua) anak yangbernama : 1. Anak I (Jk), lahir tanggal 1 Desember 2006, 2. Anak II (1k), lahirtanggal 29 Juli 2009;3.
    di persidangan, sedangkanTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut sebanyak 3 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti PengadilanPematangsiantar dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan merupakan suatu alasanyang dibenarkan oleh hukum;Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Penggugatagar mengurungkan niatnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 20-04-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 28-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 67/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 22 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat : H.PUTRAMAT, SH BIN H.ABD.KADIR JAELANI
Terbanding/Penggugat IV : AHMAD PAUZAN BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat II : AGUS MAKRUP BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat V : ABDURRAHMAN BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat III : MUHAMMAD ZAINI BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat I : ABDURRASIP BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat VI : SADIKIN BIN ABU HANIPAH
32 — 19
  • Semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugat1, yang kemudian dipindahkan oleh tergugat 1 kepada tergugat 2, harus ikutdigugat sebagai tergugat.Bahwa menurut M.
    Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul HukumAcara Perdata, ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984 di atas pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifatmemaksa, karena pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugatmempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asalusul tanah sengketa, serta dasar hukum pihak ketiga tersebut mengalihkantanah sengketa kepada tergugat.DALAM POKOK PERKARA.1.
    Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 10 dan 11 adalah tidakbenar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa padaangka 3.1 adalah hak milik H. Jaelani (ayah tergugat 1) yang diperolehmelalui alas hak yang sah yaitu jual beli dengan Abu Hanipah (ayah parapenggugat), maka tergugat 1 sebagai ahli waris dari H.
    Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 13 adalah tidak benar dantidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa pada angka 3.1adalah hak milik dan peninggalan H. Jaelani (ayah tergugat 1) yangdiperoleh melalui alas hak yang sah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1selaku anak/ahli waris dari almarhum H.
    Bahwa sebaliknya, berdasarkan dalil jawaban tergugat 1, maka hal pokokyang harus dibuktikan oleh tergugat 1 adalah apakah benar obyek sengketa3.1 seluas + 75 are (+ 7500 m2) adalah hak milik dan peninggalan H. Jaelani(ayah tergugat 1) yang diperoleh melalui alas hak yang sah, yaitu jual bellidengan Abu Hanipah (ayah para penggugat)?Untuk membuktikan dalil pokok jawabannya di atas, tergugat 1 telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda T.11 s/d T.119, berupa :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Putus : 06-12-2019 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4055 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — HAMIDI
502 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap