Ditemukan 358941 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 29-11-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 49/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 10 Mei 2017 — ARIE DARMANA, S.H MELAWAN: DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
160 — 76
  • ARIE DARMANA, S.HMELAWAN:DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
    Bahwa dengan adanya keberatan salah satu anggota Direksi terhadapSurat Keputusan tersebut sehingga telah melanggar aspek kolektif kolegialdalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang PerusahaanUmum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia sebagaimana diatur dalam Paragraf 3, Rapat Direksi, Pasal 41s.d Pasal 44 PP 77/2012..
    berdasarkanperjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan.Ayat (2) menyebutkan :bagi karyawan Perum tidak berlaku segala ketentuan kepagawaian daneselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.Bahwa berdasar hal tersebut diatas perselisihan dalam perkara aquo bukanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tetapiPengadilan Hubungan Industrial.Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Periode 20162017 antara Perum Lembaga
    :Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan yang berkaitan denganmutasi di Perum LPPNPI majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 30,Pasal 31 huruf e, f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 TentangPerusahaan Umum(Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan NavigasiPenerbangan Indonesia (vide bukti P.6=Bukti 1.4) yang menentukan sebagaiberikut :Pasal 30Pasal 31Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yangberkaitan dengan pengurusan Perum untukkepentingan Perum dan sesuai dengan maksud
    didalam agendapembahasan angka 5 terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi kepala birohukum dan pada rapat tersebut sudah diambil keputusan serta berdasarkanrisalah rapat dapat diketahui tidak seluruh anggota direksi hadir dimana direkturpengembangan pelayanan tidak hadir dalam rapat tersebut (vide bukti P.17 danP.18) ;Menimbang, bahwa terkait rapat direksi Peraturan Pemerintah Nomor 77Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 49/G/2016/PTUNSRG.Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga
    Penyelenggara Pelayanan NavigasiPenerbangan Indonesia, juga tidak hadir, hal ini dapat dibuktikan dengan tidakadanya tanda tangan dari direktur pengembangan pelayanan atas nama New InHartaty atau tanda tangan dari wakilnya yang sah (vide bukti P.17 dan bukti P.18) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dihubungkandengan ketentuan pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara PelayananNavigasi Penerbangan Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-02-2013 — Putus : 31-05-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) vs PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
280 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) tersebut tidak dapat diterima;
    KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) vs PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
    EPS) adalahPerseroan yang bergerak dalam bidang perantara pedagang efek dan manajerinvestasi (investment manager) dan penjamin emisi (underwriter), yang mendapatizin dari Tergugat, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(BapepamLK), yang tunduk kepada ketentuan UndangUndang PerseroanTerbatas, UndangUndang Pasar Modal dan Regulasi Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) serta ketentuan undangundanglainnya;Bahwa Penggugat, PT. Eurocapital Peregrine Securities (PT.
    EurocapitalPeregrine Securities, Jodi Haryanto, dan telah memberikan semua data danketerangan yang diperlukan kepada Biro Pemeriksaan dan PenyidikanBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan kepada pihakKepolisian.
    Pasal 1515 PMK 100/2008 yang menentukan :Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugasmelaksanakan penelaahan, penyusunan dan pemberian pendapat atasperaturan perundangundangan, dan penyiapan bahan pemberianpertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan,yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selakuPerantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil PenjaminEmisi Efek dan Wakil Perantara
    Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek,Kustodian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan TransaksiObligasi dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan efekdi pasar sekunder;e.
    Efek dan Penjamin Emisi Efek, BiroAdministrasi Efek, Kustodian, Wakil Penjamin Emisi Efek, WakilPerantara Pedagang Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat LaporanTransaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansiperdagangan efek di pasar sekunder;Bahwa dalam PMK 100/2008 tersebut tidak diatur mengenai jangka waktubagi Tergugat untuk memberikan keputusan atas surat keberatan, termasuksurat keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas penerbitan ketiga objeksengketa tersebut diatas.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 02-03-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 28 / Pdt.G / 2015 / PN. SBY.
Tanggal 2 Maret 2015 — Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur MELAWAN PT. INDONESIA AirAsia, Pengurus Surabaya DKK
68 — 22
  • Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur MELAWAN PT. INDONESIA AirAsia, Pengurus Surabaya DKK
    *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ; Telah membaca berkas perkara Perdata No. 28 /Pdt.G/2015/PN.Sby, dalam perkaraPengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur :, Drs.Muhammad Said yang juga disebut Muhammad SaidSutomo sebagai Ketua, Zainal Arifin, SH, sebagaisekretaris dan Mukharrom Hadi kusumo, sebagaiBendahara sesuai Surat Keputusan Ketua PembinaNomor : 18/YLPKJATIM/SK/IV/2013, tanggal 11April 2013 yang domisili
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 03-08-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN KEDIRI Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Kdr
Tanggal 7 Desember 2022 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT BCA FINANCE Cabang Kediri
111 — 26
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT BCA FINANCE Cabang Kediri
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 15-03-2013 — Upload : 09-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 2/PDT/2013/PT.PR
Tanggal 15 Maret 2013 — NYARING vs YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) PUSAT Cq. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PT-PGRI) KALIMANTAN TENGAH, dkk.
35 — 18
  • NYARING vs YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) PUSAT Cq. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PT-PGRI) KALIMANTAN TENGAH, dkk.
    YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURUREPUBLIK INDONESIA (YPLPPGRI) PUSAT Cq.YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKANPERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURUREPUBLIK INDONESIA (YPLPPTPGRI)Hal. dari 11 Hal. Putusan No. 02/PDT/2013/PT.PRKALIMANTAN TENGAH, alamat Jalan Raya GalaxiNo. 1A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebutTERBANDING I semula TERGUGAT I;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 08-01-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
1.PERKUMPULAN BADAN PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN DAN APARATUR SIPIL
2.LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEUANGAN INDONESIA
Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia
226 — 134
  • Penggugat:
    1.PERKUMPULAN BADAN PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN DAN APARATUR SIPIL
    2.LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEUANGAN INDONESIA
    Tergugat:
    Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-08-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PN MALANG Nomor 187/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 16 Desember 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK, DKK VS Puri Nirwana Gajayana Pengembang/developer, DKK
77 — 16
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK, DKK VS Puri Nirwana Gajayana Pengembang/developer, DKK
    sr aSetiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.gr /l "7M MSH (CL ML NGM Sp J, Tm (MH RMSE MonCHy.r tem) #8. CM! pF MEL ym, BOC wom lw Lm mL gma"# .0woof Lm rm gb org we ere FB LY le BEML D Hobo ,m rom ge sh el g gL (JE mE Sm Bom ryergr/! YM, 7" My Z "EM 46 ,.8.B 5 S#!obomh ty !
    e" " (Gugatan yangdiajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.Ler yel rye NSP Poa t ge My Pagm el ak TCE FFVa os r/" woe FS #! st Mh (Colyer fo y7m wep ormpessy cy 4 oll, #yenrsu gut # ! .c("! more Seer nge stl &"! ' 1" (# # r/"* S #! .! billy. ! S) /. . ,S.) ' 7 L.,# )&NS ) fT NH/ S5"5s" ## * Spe ML hla tou gm!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2201 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN yang biasa disebut YLPKK VS PT ASTRA SEDAYA FINANCE, DK
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENKALIMANTAN yang biasa disebut YLPKK VS PT ASTRA SEDAYA FINANCE, DK
    PUTUSANNomor 2201 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENKALIMANTAN yang biasa disebut YLPKK, berkedudukan diJalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko Nomor 5 Lantai 2Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan cq KANTORPERWAKILAN YLPKK PALEMBANG, berkedudukan diJalan Peltu Kohar RT 22 RW 05 Nomor
    50 KecamatanKalidoni, Kelurahan Kalidoni, Palembang, untuk membantukonsumen SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Angkatan45 Nomor 48 RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Tugu Kecil,Kecamatan Prabumulin Timur, Kota Prabumulih, ProvinsiSumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSehatno Samiadoen, dan kawankawan, selaku Direktur danPengurus Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKkK), berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, RT06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan,berdasarkan
    Menyatakan Penggugatadalah Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) yang baik demi untuk memperjuangkanhakhak konsumen;4. Menyatakan Tergugat , melakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdi/20185. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan JaminanFidusia Nomor 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yangberlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang ditandatangani antaraPenggugat dengan Tergugat I;6.
    Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan)tidak memiliki egal standing untuk beracara di Pengadilan;c. Gugatan Penggugat masih prematur;d.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 26-07-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tjk
Tanggal 7 September 2022 — Penggugat:
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
Tergugat:
BFI Cabang Bandar Lampung
67 — 6
  • Penggugat:
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
    Tergugat:
    BFI Cabang Bandar Lampung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-05-2011 — Putus : 22-07-2011 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Gugatan Lain-Lain/ 2011/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 22 Juli 2011 — JANDRI SIADARI,SH,LL.M >< TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ; PT.BPR TRIPANCA SETIADANA (Dalam Likuidasi),
228 — 99
  • JANDRI SIADARI,SH,LL.M >< TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ; PT.BPR TRIPANCA SETIADANA (Dalam Likuidasi),
    PROGRAM PENJAMIN SIMPANAN.Bahwa Tergugat II adalah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan UndangUndangNo : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.7 Tahun 1992Tentang Perbankan dan oleh karenanya merupakan peserta dalam programpenjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh TergugatBahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.:2/PLPS/10, tentangProgram Penjamin Simpanan mengatur bahwa :Pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan :Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    Gugatan Error In Persona.12 Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil (error in Persona)PENGGUGAT telah keliru dan salah dalam menentukan pihak TERGUGAT,Dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawanhukum (PMH) terhadap :1 Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yangberalamat di Equity Tower 20 th 21 st Fl.
    No. 33/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst ;5 Bukti P5 : Foto copy Surat dari Kuasa Tim Kurator PT.Tripanca Group Ref.No. : 057/TGLPS/H&H/X/09, tanggal 19Oktober 2009 kepada Ketua Lembaga Penjamin Simpanan,perihal : Pengajuan6 Bukti P6 : Foto copy Surat dari Lembaga PenjaminSimpanan (LPS), Nomor : S.681/KE/X/2009, tanggal 28Oktober 2009 kepada Kantor Hukum Hanis & Hanis, perihal :Penyelesaian Simpanan Nasabah PT BPR Tripanca Setiadana(DL) atas nama PT TripancaGroup 57 Bukti P7 : Foto copy Salinan Peraturan
    Lembaga PenjaminSimpanan Nomor 2 / PLPS / 2010 Tentang ProgramPenjaminanSimpanan.
    TripancaGroup Ref.No.: 057/TGLPS/H&H/X/09, tanggal 19 Oktober 2009 kepadaKetua Lembaga Penjamin Simpanan, perihal : PengajuanBukti T13 : Foto copy Surat dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),Nomor : S.681/KE/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009 kepada Kantor HukumHanis & Hanis, perihal : Penyelesaian Simpanan Nasabah PT BPR TripancaSetiadana (DL) atas nama PT Tripanca Group ;Bukti T1l4 : Foto copy Kutipan Buku Karangan Sudikno Mertokusumoberjudul ~Hukum Acara Perdata penerbit Liberty, halaman5 Bukti T15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1465 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) vs BADAN PENGUSAHAAN BATAM, dkk
209 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKATPEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) vs BADAN PENGUSAHAAN BATAM, dkk
    IV/2013, perihal Permintaan Copy Surat Teguran BapedalKota Batam; (Bukti P12);Dalam surat ini Penggugat telah mempertegas kepada Tergugat Ill yakniPenggugat meminta Surat Teguran yang pernah dikirimkan kepadaTergugat IV terkait kegiatan pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahanberacun dan berbahaya) jenis copper slag di 3 (tiga) lokasi yang berbedayang telah dilakukan Tergugat IV;Dapat dijelaskan oleh Penggugat mengenai Penggugat mengirimkan suratkepada Tergugat III adalah supaya Penggugat sebagai lembaga
    Nomor 1465 k/Pdt/2016mohonkan, namun limbah tersebut masin berada di 3 lokasitersebut, dan tidak ada tindakan apapun dari Tergugat Ill sebagaisuatu Lembaga Negara yang berwenang untuk menanganipermasalah lingkungan, sehingga sangat jelas unsur kesengajaanyang telah dilakukan oleh Tergugat IIl dan melakukan tindakanpembiaran adanya pengrusakan/pencemaran lingkungan terjadiyang masih berada di dalam wilayah kerja dan kewenanganTergugat III;15.6 Bahwa Tergugat IIl sebagai organ administratif Pemerintah
    Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk mencopot atau menggantipimpinan Tergugat Ill dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu untukmenjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untukmenjaga dan mengendalikan dampak lingkungan hidup;4.
    Nomor UndangUndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 ("UU Yayasan"), badanhukum yang sesuai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat adalah"Yayasan;Bahwa oleh karena Pengugat tidak dapat membuktikan status badanhukumnya, maka patut untuk dipertanyakan /egal standing Penggugatdalam mengajukan gugatan ini.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA SWADAYAMASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGANHIDUP (LSMAMPURH) tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN MALANG Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 30 Januari 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA , dkk vs PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), CABANG SYARIAH MALANG
36 — 8
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA , dkk vs PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), CABANG SYARIAH MALANG
    PUTUSANNo. 158/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIAberalamat di Jl.Raya Wapoga 2 Perum Ngujil Permai IJ BunulrejoBlimbing Malang, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya LukmanHadi Wijaya, Nanang Nelson, SH, selanjutnya, disebutsebagai ...........
    Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat pada tanggal limabelas Juli dua ribu tiga belas (15072013) yang bernama Amin Soehardi, alamatPerum A.
    berdasarkan bentukpengikatan jaminannya yang seharusnya sesuai dengan sistem syariah semestinyatergugat menjadwalkan kembali pembayaran sesuai dengan kemampuan konsumenbukan merugikan degan lelang yang nyata harga lelang tersebut merugikanPenggugat Il dalam hal ini konsumen sehingga perbuatan tergugat tidak dapatmenguntungkan dua belah pihak.Bahwa agar gugatan tidak salah arah dengan ini para Penggugat meminta kepadaTergugat untuk terlebih dahulu menunjukan kelengkapan ijin usaha karena Tergugatmengaku lembaga
    Rumusan Iegal standing ,dalam UUPK ditemukan dalampasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yangdalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebutuntuk kepentingan perlindungan konsumen dan melakanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya".Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang undang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secara khusus
    sebagaimana pasal46 Ayat t huruf ( c ) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atauyayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (TandaDaftar Lernbaga perlindung Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dariPemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakattelah memenuhi yang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintahdan berlaku diseluruh Indonesia.
Pengadilan PN MALANG
Putus : 28-01-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 210/Pdt.G/2014/PN. Mlg
Tanggal 28 Januari 2016 —
30 — 16
  • BESKINURPengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia ( PPLP Dikdasmen PGRI )
    Beskinur, dkk, Pekerjaan PNS Dosen, tempat tinggal di Perum Politeknik No.30 Merjosari Malang ;Sebagai PARA PEMOHON KASASI ;Melawan:Pengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan GuruRepublik Indonesia (PPLP DIKDASMEN PGRI), dkk, berkantor di Jalan A.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-08-2010 — Putus : 28-04-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 391/PDT.PLW/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 28 April 2011 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) QQ. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI) >< RITA GOSAL, dkk
187 — 65
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) QQ. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI) >< RITA GOSAL, dkk
    Namun upaya yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT tidak diindahkan dan dipertimbangkan oleh TERGUGAT.Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, setiapnasabah dijamin nilai simpanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelahberlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) ( P2).Pasal 1 :; Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah
    Bank Umum (bukti P5.1)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.009/LPS/V/2006 tanggal 11 Mei 2006tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.2)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.01/KE/I/2008 tanggal 9 Januari 2008tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.3)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.08/KE/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.4)Surat Edaran Lembaga
    PST.1651 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.01/KE/I/2009 tanggal 12 Januari 2009tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.6)52 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.003/KE/II/2009 tanggal 12 FEBRUARI2009 tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.7).53 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.005/KE/II/2009 tanggal 142 Maret2009 tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.8).Menimbang, bahwa
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) qq Tim Likuidasi Bank IFI (DALAMLIKUIDASI) yang beralamat di Gedung BRI II lantai U, Jalan Jenderal SudirmanKavling 4446 Jakarta 10210, JakartaIndonesia" Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dan terpisah dari dan Tim LikuidasiBank IFI (dalam likuidasi).
    Humaidy Joery (T15.B)SDA;Hal.27 dari 33 hal.Putusan No.391/Pdt.Plw/2010/PN.JKT.PST.28383940Al4243444546AT48495051bernama ZULKARNAIN SITOMPUL yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:e Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan UU No.24 Tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dimana LPS berfungsi menjamin dana simpanannasabah sampai jumlah tertentu dan sesuai persyaratan yang berlaku;Tanda terima PT. Bank IFI (T16) SDA ;Fund Raising a.n.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Prisai Sakti (LPKPS)
Tergugat:
PT Bhavana Mitra Gemilang
136 — 63
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Prisai Sakti (LPKPS)
    Tergugat:
    PT Bhavana Mitra Gemilang
    tanggal 15 April 2021, dalam persidanganPengadilan Negeri Kepanjen yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:WAKID BASUKI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan KetuaLembaga Perlindungan konsumen Perisai Sakti (LPKPS), alamatD'Rich Garden Blok Rafiro D12 kedungkandang Kota Malang,Kedungkandang, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalamhal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Mulyadi, SH, advokat /penasehat hukum dari Lembaga
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-10-2014 — Upload : 14-12-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 216/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 7 Oktober 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN, dkk melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GOMBONG
43 — 24
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN, dkk melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GOMBONG
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIAKABUPATEN KEBUMEN ; berkedudukan di Perum TamanwinangunIndah Gg.II No.C83 Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, dalamhal ini diwakili Pengurusnya bernama Khumedi, NanangNelson, SH. ; 22 none nen nn nn en nn nnn nee=2. HELMY SABRI NAHDI ; bertempat tinggal di JI.
    ., Khumediselaku Pimpinan / Pengurus pada Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen,berkedudukan di Perum Tamanwinangun Indah Gg.IlNo.C8384, Kelurahan Tamanwinangun RT 02 RW 10,Kebumen berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKebumen tanggal 29 Mei 2013 Nomor 11 SK/2013/PN.Kbm.dalam hal ini juga diwakili olen Denny Sabri Nahdi selakuKuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Kebumen No. 12/Pen.IBH
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 11-06-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 174/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Agustus 2019 — DARWIN MASRUL HARAHAP
Terbanding/Tergugat : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
92 — 7
  • DARWIN MASRUL HARAHAP
    Terbanding/Tergugat : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 16-06-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Tjk
Tanggal 4 Oktober 2022 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia
Tergugat:
Bank Syariah Indonesia ( BSI )
147 — 31
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia
    Tergugat:
    Bank Syariah Indonesia ( BSI )
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Nopember 2017 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR melawan PT. SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA Dkk
510 — 299
  • PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMURmelawan PT. SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA Dkk
    Bahwa bahwa gugatan yang diajukan oleh lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat in casu Pengurus Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen (YLPK) Jawa Timur merupakan hal baru dalam duniaperadilan di Indonesia namun biasa disebut dengan hak gugat organisasiatau ada juga yang menyebut dengan legal standing;Halaman 26 Putusan Nomor : 882/Pdt.G/2016/PN.Sby.3. Bahwa4. Bahwa5.
    Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59Halaman 33 Putusan Nomor : 882/Pdt.G/2016/PN.Sby.Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatdisebutkan pada intinya bahwa membantu konsumen dalam memperjuangkanhaknya merupakan salah satu tugas dari lembaga perlindungan konsumenyang dilaksanakan melalui advokasi atau pemberdayaan konsumen agarmampu memperjuangkan haknya secara mandir ; Apabila uraian tersebut di atas dihubungkan, maka jelas bukan menjadikapasitas PENGGUGAT untuk menuntut
    Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaHalaman 63 Putusan Nomor : 882/Pdt.G/2016/PN.Sby.2.
    Swadaya Masyarakat tersebut memiliki legal standing ;Menimbang, bahwa hak gugat organisasi dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 44 dan pasal 46 ayat (1) huruf c serta ayat (2) :Menimbang, bahwa pasal 44 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen , menyatakan : (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat ;(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikikesempatan untuk
    Pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganiperlindungan konsumen ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 44 dan pasal46 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 dan pasal 2 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat , dapat diketahui bahwa Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat untuk dapat memilki legal standing mengajukangugatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 31-12-2009 — Putus : 26-04-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2010 — Csm Corporatama;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
71 — 30
  • Csm Corporatama;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia