Ditemukan 2330966 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95/B/PK/Pjk/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
312 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPh Pasal 21 Kurang Bayar;Tahun 2005 Rp 70.646.969,00Tahun 2007 Rp 120.838.520,00Total Rp 191.485.489,003.
    Tahun 2005, PPh Pasal 23 Tahun 2005, PPh Badan Tahun 2007,PPh Pasal 21 Tahun 2007 dan PPh Pasal 23 Tahun 2007 sesuaiperhitungan saksi ahli Terbanding Sdr.
    perhitungan Terbanding sebagai dasar penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar atas keseluruhannya yaitu PPh BadanTahun 2005, PPh Pasal 21 Tahun 2005, PPh Pasal 23 Tahun 2005, PPhBadan Tahun 2007, PPh Pasal 21 Tahun 2007, dan PPh Pasal 23 Tahun2005, maka Pemohon Banding telah meminta kepada Kepala KPP PratamaMakassar Utara yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayartersebut sesuai Surat Nomor 09/ASTEKVI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yangditerima tanggal 5 Juni 2012 dengan Bukti Penerimaan
    Surat NomorS.1394/WPJ.15/KP.0103/2012 Perihal:"Permohonan keterangan tertulis dan data yang menjadi Dasar PengenaanPajak dalam penerbitan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal23 Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 atas nama CV.
    Menyatakan batal atas Keputusan Terbanding Nomor KEP300/WPuJ.15/2012tanggal 2 Mei 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Pasal 21 Tahun 2005 Nomor 00064/201/05/801/11 tanggal 11Februari 2011 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesarRp104.557.514,00;3. Menetapkan besarnya PPh Pasal 21 Tahun 2005 atas nama CV.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Tanah
Register : 09-05-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Wsb
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat : 1.SARTINAH 2.MUHDHOR, Tergugat : 1.Ny. SUPRONI NK DJUMIYAH 2.Ny. MAKIYAH 3.Ny. RODIYAH 4.Ny. SARDIYAH 5.MUSLIMIN 6.Ny. MUTMAINAH
113 — 17
  • 21/Pdt.G/2017/PN Wsb
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Upload : 01-04-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 21/PID/2021/PT DPS.
PUTU CANDRAWATI, SE.;
130 — 151
  • 21/PID/2021/PT DPS.
    Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampaidengan tanggal 21 Oktober 2020;8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020sampai dengan 20 Desember 2020;9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasarsejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;10.
    ,Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.Dan Desember 2013 meminta uang sebesar Rp. 146.795.693.
    Tangkuban Perahu PerumPadang Asri di tahun 2014 dan renofasi serta penambahan kamar kosHalaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.kosan pada lantai III di JI.
    /PID/2021/PT DPS.10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)Photo copy sertifikat SHM No. 437 Desa Abuan an.
    ,M.H.Panitera Pengganti,DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 16-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Tanggal 19 April 2016 — Penuntut Umum : DIDIK SETYAWAN,SH.Mum., Terdakwa : AMINUDIN Bin SUDARTO
88 — 11
  • Menetapkan barang bukti berupa : 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi pembuatan tahun 2012, ciri-ciri gambar utama depan potret I Gusti Ngurah Rai dengan perincian : - 16 (enam belas) lembar uang palsu dengan no. seri UDD518010 ; - 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu no seri UDD518011 ; - 13 (tiga belas) lembar uang palsu no seri UDD518012 ; - 18 (delapan belas) lembar uang palsu no seri UDD518013 ; Dirampas untuk dimusnahkan;6.
    21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
    Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16022016 No.21/Pen.Pid./2016/PN Wsb sejak tanggal 16022016 s/d tanggal 16032016;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo,tertanggal 08 Maret 2016 Nomor.21/Pen.Pid/2016/PN Wsb sejak tanggal17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN WsbTerdakwa tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor:21/Pen.Pid /2016/PN Wsb tanggal 16 Februari 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo,Nomor: 21/Pen.Pid /2016/PN Wsb tanggal 16 Februari 2016 tentangPenetapan Hari Sidang;a Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
    Toni ;Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan buktisurat di persidangan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara iniyaitu berupa :Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.
    Unsur Setiap Orang;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN WsbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orangsebagaimana dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 adalahsetiap orang atau korporasi.
    DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.LiPanitera Pengganti,TIYASMIYARTIHalaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV ANJASMORO
320 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 632/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2901/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018 dan
    Putusan Nomor 632/B/PK/Pjk/2019telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Koreksi atas obyek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan masaDesember 2010 :Obyek PPh Pasal 21 Rp 28.200.000,00PPh Pasal 21 Terutang Rp 657.000,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Pasal 21 Kurang Bayar Rp 657.000,00Sanksi.
    Administrasi Rp 315.360,00Total PPh 21 yang masih harus dibayar Rp 972.360,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan PPh Pasal 21yang masih harus dibayar sebesar Rp 972.360,00 karena gaji karyawansebesar Rp 28.200.000,00 bukanlah gaji karyawan milik 1 (satu) orang sajamelainkan gaji yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang karyawan dan gajiyang Pemohon Banding berikan tersebut masih di bawah PTKP sehinggamenurut Pemohon Banding tidak terutang PPh Pasal 21;Bahwa berdasarkan uraian dari datadata
    di atas, berikut perhitunganPajak Penghasilan PPh 21 Terutang masa Desember tahun 2009 menurutPemohon Banding:(Rp)Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 28.200.000PPh Terutang 0Kredit Pajak 0PPh Kurang/(Lebih) bayar 0Sanksi adininistrasi 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan SuratUraian Banding tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097838.10/2010/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018
    Putusan Nomor 632/B/PK/Pjk/2019Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakDesember 2010 Nomor 00002/201/10/503/14 tanggal 30 Juni 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.964.095.2503.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Penghinaan
Register : 19-03-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pid.B/2014/PN Wsb
Tanggal 4 Juni 2014 —
27 — 3
  • 21/Pid.B/2014/PN Wsb
    PUTUSANNomor 21 / Pid.B /2014/ PN WsbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkaraperkara pidana pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama terdakwa :Nama : HARYO SETYO ANGGIRI BIN MUHLISONTempat lahir : WonosoboU mur/ tgl lahir : 18 tahun / 15 MARET 1995Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kp/Kel Kalianget RT 04/01 Kec/Kab WonosoboAgama : IslamPekerjaan
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Agama Perceraian
Register : 26-11-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Bi
Tanggal 22 Agustus 2013 — - Penggugat: ANTONIUS JOKO PRASETYO - Tergugat: LUCILLA NENIYA DESY AMSARI
74 — 7
  • 21/Pdt.G/2013/PN.Bi
    PUTUSANNomor: 21/Pdt.G/2013/PN.BIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa perkaraperkaraPerdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:ANTONIUS JOKO PRASETYO, Umur 35 Tahun/25 Maret 1978,Pekerjaan POLRI, Alamat Aspol Manahan TR.01/012 BanjarsariSurakarta;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:LUCILLA NENIYA DESY AMSARI, Umur 34 Tahun/ 10 Desember1979, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
    .8 Sambon,Banyudono, Boyolali;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah Membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan yang dianggap perlu termasuksaksisaksinya;Telah memperhatikan pula buktibukti surat yang diajukan olehpihak Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatanya Tanggal3 Juni 2013. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBoyolali pada Tanggal 4 Juni 2013 di bawah Register Perkara PerdataNomor:21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3716 B/PK/PJK/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MAPALUS MAKAWANUA CHARCOAL INDUSTRY
203 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 14-11-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 630/B/PK/PJK/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — PT. HASEDA REMINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
251 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Nomor Put.38509/PP/M.VI/99/2012, Tanggal 01 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, denganposita perkara pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan permohonan gugatan kepadaPengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21
    Nomor00027/201/09/013/11 tanggal 15 Agustus 2011 dari hasil pemeriksaan pajak yangditerbitkan oleh Tergugat yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atautatacara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00027/201/09/013/11 tanggal 15 Agustus 2011 telah Penggugat terima pada tanggal 18Agustus 2011 dengan rincian perhitungan pajak terutang sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajan/ Dasar
    Pengenaan/Rp 2.630.589.510PajakPajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Rp 83.765.190Kredit Pajak Rp 68.463.002Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 15.302.188Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) Rp 6.973.293KUPJumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 22.275.481 Kronologis Pelaksanaan Pemeriksaan;Bahwa kronologis peristiwa sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaaan yangmelatarbelakangi permohonan gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:a Penggugat telah melaporkan SPT PPh Badan tahun pajak 2009
    dengan status lebihbayar sebesar Rp159.837.168,00 pada tanggal 16 Agustus 2010, atas permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut, maka sesuai Pasal 17B UUKUP Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkansurat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterimalengkap;b Sehubungan dengan uraian pada huruf a, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lamatelah melaksanakan pemeriksaan pajak lapangan yang juga meliputi pemeriksaanatas SPT PPh Pasal 21 masa
    karena Laporan Hasil Pemeriksaan yang menjadi dasar penerbitan NotaPenghitungan dan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut tidak disertai dengan Berita AcaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan serta Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir yangtelah ditandatangani baik oleh Pemeriksa Pajak dan Penggugat yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan;Bahwa dengan didasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas,maka perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 masa Januari sampai
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 10-12-2015 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.P/2014/PN Byl
Tanggal 16 Juni 2014 — -JOKO SANTOSO -WAHYANI,
34 — 2
  • -21/Pdt.P/2014/PN Byl
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 10-08-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor - 21 / Pid B / 2015 / PN Byl
Tanggal 4 Juni 2015 — - Drs. SUTOJOYO, MSi Bin CAHYO HADI SULIYO - MUHLIS SYAIFUDDIN, SE Bin SAHIRMAN
86 — 14
  • - 21 / Pid B / 2015 / PN Byl
    SUTOJOYO, M.Si ;Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.BylHal 21 dari 167Bahwa ketidakbenaran Surat Keterangan Lulus tersebut ada 2 yaitu1. Karena Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwaSdr.
    MUHLIS SYAIFUDDIN, SE ;Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.BylHal 53 dari 167Bahwa yang menangani masalah kejar Paket B adalah Sdr.
    PURWANTO, SH ;Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.BylHal 71 dari 167Bahwa yang dibicarakan oleh Sdr.
    Surat Keterangan Terdaftar sebagai penduduk Desa Sesuai KTP;Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.BylHal 157 dari 16715.
    (SUGENG WARSONO, SH) Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.BylHal 187 dari 167
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Tanah
Register : 07-11-2017 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.G/2014/PN Byl
Tanggal 18 Nopember 2014 — -SUDONO PRAPTO HARSONO -SUMANTO -FRENDYANTO -NUR WAKHIDAH ALFIANI, SH
121 — 19
  • -21/Pdt.G/2014/PN Byl
    P UT US ANNomor:21/Pdt.G/2014/PN Byl DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAaan Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : SUDONO PRAPTO HARSONO, tempat tinggal di Dukuh Ngrangkah RT 09RW 02 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolalidalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs.SUWANTO, SH & JOKO PURWANTO Hs, SH keduanyaadvokat konsultan hukum berkedudukan
    kantor di Bulusari Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali57352 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBoyolali dibawah nomor: W12.U17/72/HK.04.01/04/2014,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENS!
    Laporan No : LP / B / 18 / XI / 2011, namun sudah cukup lamaPenggugat menunggu proses penindakan hukum oleh Aparat PenegakHukum, ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan / Penyidikan dari POLSEK NOGOSARI, No : B / 12/1/2012, tertanggal 21 Januari 2012, diinformasikan kalau TerlaporFRENDYANTO als. FRENDY ( Tergugat II ) telah melarikan diri dantidak diketahui keberadaannya saat akan dilimpahkan ke KantorKejaksanaan Negeri Boyolali.
    Bahwa posita 07, 08, dan 09 gugatan Penggugat TIDAK BENARdan selanjutnya Tergugat Ill tanggapi sebagai berikut :Page 21 of 534.1. Bahwa Tergugat Ill selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di dalam melakukan pekerjaannya sesuai HUKUMACARA KENOTARIATAN yang diatur dalam UU No.30 tahun2004 tentang JABATAN NOTARIS dan PPAT jo PeraturanPemerintah No.37 Tahun 1998 jo Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH.4.2.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa danmengadili perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Byl antara SUDONOPRAPTO HARSONO sebagai Penggugat melawan SUMANTO sebagaiTergugat , FRENDYANTO sebagai Tergugat Il dan NUR WAKHIDAHALFIANI, SH sebagai Tergugat Ill; Menetapkan perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Byl tersebut dilanjutkan; Menetapkan biaya perkara Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.Byl akandiperhitungkan sampai dengan putusan akhir; wnnnn= Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
312 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melihat kenyataan yang ada;Bahwa mengacu pada penjelasan di atas, maka seharusnya jumlah DasarPengenaan Pajak Pemohon Banding sebesar Rp15.167.171.571,00 yang telahPemohon Banding laporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 PemohonBanding sudah benar;PPh Pasal 21 yang Terutang;Menurut Penelaah Keberatan: Bahwa Penelaah menambah jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dari Pemeriksasehingga menjadi sebagai berikut:Menurut Pemeriksa Rp2.398.320.561 ,00Ditambah/(Dikurangi) Rp 180.000.000,00Menurut Penelaah Rp2.578.320.561
    Koreksi atas DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007sebesar Rp6.129.147.466,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;2. PPh Pasal 21 Terutang Masa Pajak Januari s.d.
    Pokok Sengketa PPh Pasal 21 Terutang:a) Bahwa koreksi atas PPh Pasal 21 terutang merupakan akibat dariadanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21sebagaimana telah diuraikan pada pokok sengketa PenghasilanKena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak di atas;b) Bahwa dalam proses keberatan, diketahui bahwa terdapatkesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21/26 ataspenghasilan pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri;Halaman 17 dari 22 halaman.
    Putusan Nomor 400/B/PK/PJK/2015c) Bahwa secara keseluruhan PPh Pasal 21 terutang menurutpenghitungan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)adalah sebagai berikut:Penghasilan Pegawai tetap Rp1.172.478.475,00Penghasilan WPLN Rp1.405.842.086,00Jumlah PPh Pasal 21 terutang Rp2.578.320.561 ,00Bahwa oleh karena itu, untuk membetulkan kesalahan hitung 21yang terutang ditambah menjadi sebesar Rp2.578.320.561 ,00;d) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas koreksi Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 21 sebesar
    Bahwa berdasarkan datadata dan faktafakta tersebut di atas makaPutusan Majelis Hakim yang membatalkan Koreksi atas Objek/DPP PPhPasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 sebesarRp6.129.147.466,00 dan tidak mempertahankan PPh Pasal 21 TerutangMasa Pajak Januari s.d.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 23-06-2016 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -477/Pdt.P/2012/PN.Bi
Tanggal 12 Juli 2012 — -BUDI SUPRIHATIN -DIKS AGUS SUPRIYONO
27 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 27-11-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT.NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
225 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nafasindo berdasarkan surat Nomor: Pemb42/WPJ.25/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan atas pemeriksaanpajak tersebut, KPP Pratama Subulussalam menerbitkan SKPKB PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011Masa/Tahun Pajak: 2009;2.
    Rp31.695.823.993,00 karena merupakanObjek PPh Pasal 21 yang belum dikenakan PPh Pasal 21 sesuai UU PPhsehingga diperoleh angka koreksi Pajak Kurang DibayarHalaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014Rp1.944.609.882,00 ditambah Sanksi Administrasi Ro661.167.360,00 dansehingga Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp2.605.777.242,00;bahwa sementara dalam surat Nomor S80/WPUJ.25/KP.0700/2011 tanggal27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 21menyebutkan total objek PPh Pasal 21
    21 disebutkanObjek PPh Psl 21 berupa biaya Harvesting Expenses sebesar Rp.5.137.015.299... Sementara didalam surat Nomor : S78/WPJ.25/KP.0700/2011 tanggal27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 23ditemukan Objek PPh Psl 23 berupa biaya B. Angkut TBS ke PMKSsebesar Rp. 5.137.015.299...
    Nafasindo berdasarkan surat Nomor : Pemb42/WPJ.25/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan atas pemeriksaan pajaktersebut, KPP Pratama Subulussalam menerbitkan SKPKB PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011Masa / Tahun Pajak : 2009.Adapun rincian perhitungan SKP tersebut adalah sebagai berikut : 1.2.3.URAIAN PKP FISKUSPenghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.960.107.894 Rp 34.543.916.796Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Rp 43.188.039 Rp 1.561.077.015Kredit
    dan/atauPajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,dan Kegiatan Orang PribadiPasal 9Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagaiberikut:a.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Lelang
Register : 06-07-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan PTUN PADANG Nomor 21/ G/ 2011/ PTUN
Tanggal 20 Desember 2011 — JEFRIE CAHYA. lawan KEPALA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SUMATERA BARAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.
86 — 27
  • 21/ G/ 2011/ PTUN
    PUTUSANNomor : 21/ G/ 2011/ PTUN PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di jalan DiponegoroNo. 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan pertimbangan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara antara PT.
    /PMH/2011/PTUN PDG;Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 26 Juli 2011, Nomor : 21/PENHPP / 2011 / PTUNPDG; Halaman 1 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUNPDGTelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang tentang Penetapan Hari Persidangan tertanggal 14 September 2011 Nomor: 21/PENHS / 2011 / PTUNPDG; Telah membaca bukti yang diajukan pihak Tergugat di persidangan danmendengarkan keterangan
    Azas Keterbukaan / menanggapi harapan yang wajar karena Tergugattidak menaggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelumHalaman 11 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUNPDG12menerbitkan sebuah keputusan; c.
    Apakah substansi surat keputusan objek sengketa aquo, merupakankompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danHalaman 27 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUNPDG28menyelesaikan sengketatersebut?
    Redaksi : Rp. 5.0005s Leges Rp. 3.000 Jumlah Rp 560.000 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) PDGHalaman 35 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PARISAL,
346 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Juni2011 Nomor:00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor: KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 danmenetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian PamerionBanding1 Penghasilan kena
    Pajak /Dasar Pengenaan Pajak 0,002 PPh Pasal 21 yang terutang 0,003 Kredit Pajaka.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Juni2011, atas nama: Parisal NPWP 14.031.714.0202.000,beralamat di VI Koto Selatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat,(Alamat Korespondensi: Perkantoran Sentra Kramat Blok A 11Nomor 79, Jl.
    Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juni 2011 Nomor:00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
    Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 21 ayat (1),UndangUndang Pajak Penghasilan;b.
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-07-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN BOYOLALI Nomor 21/ Pid.Sus/2014/PN.Bi
Tanggal 2 April 2014 — - Terdakwa WAWAN TRIWIBOWO Bin WARJIYO
134 — 17
  • 21/ Pid.Sus/2014/PN.Bi
    PUTUSANNomor : 21/ Pid.Sus/2014/PN.BiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : WAWAN TRIWIBOWO bin WARUJIYO :Tempat lahir : Boyolali ;Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 25 November 1976 ;Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal :Jembangan Rt. 001/Rw. 002
    Bi tanggal 21Januari 2014 sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal19 Pebruari 2014 ;5.
    Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 Januari 2014No.21/Pen.Pid/2014/PN.Bi tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 Januari2014 No.21/Pen.Pid/2014/PN. Bi tentang Penetapan Hari Sidang3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 16-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3837 B/PK/PJK2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — PT INFRATECH INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
166 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 29-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540/B/PK/PJK/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS EVILIANA ISKANDAR
245 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt/...Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put36805/PP/M.XVI/14/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara sebagai berikut:1Dalam Surat Keputusan Direktur
    , NPWP 47.984.013.4086.000, beralamat diJalan Pulau Pari Blok G1 Nomor 15 RT 007 RW 008, Kembangan Utara, JakartaBarat, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIANMENURUTMAJELIS (Rp) Penghasilan netto dalam negeri:e ~Penghasilan dari Jasa/Pekerjaan bebas71.709.702,000,00)e ~=Penghasilan sehubungan dengan 71.709.702.00pekerjaan 13.200.000,00Jumlah Penghasilan Netto 58.509.702,00Penghasilan Tidak Kena Pajak 4.600.970,00Penghasilan Kena PajakPPh Terutang 9.325.716,00Kredit Pajak:e PPh Pasal 21
    Putusan Nomor 540/B/PK/PJK/2014Koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp 107.564.554,00;1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 25 alinea ke3 dan alinea ke4: Bahwa berdasarkan buktibukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang diajukanPemohon Banding, terbukti bahwa Pemohon Banding menerimapenghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja yaitu PT. Asuransi Jiwa ManulifeIndonesia dan PT.
    Putusan Nomor 540/B/PK/PJK/2014121Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PenghasilanPasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan KegiatanOrang Pribadi sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER15/PJ/2006 (selanjutnyadisebut PER15/PJ/2006), menyatakan:Pasal 8 ayat (1):Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilanbruto dikurangi dengan:a.
    Oleh karenaitu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36805/PP/M.X VI/14/201223tanggal 21 Februari 2012 menyangkut koreksi Penghasilan Netto sebesarRp 107.564.554,00, harus dibatalkan;V.