Ditemukan 2328922 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Tanah
Register : 07-11-2017 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.G/2014/PN Byl
Tanggal 18 Nopember 2014 — -SUDONO PRAPTO HARSONO -SUMANTO -FRENDYANTO -NUR WAKHIDAH ALFIANI, SH
109 — 19
  • -21/Pdt.G/2014/PN Byl
    P UT US ANNomor:21/Pdt.G/2014/PN Byl DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAaan Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : SUDONO PRAPTO HARSONO, tempat tinggal di Dukuh Ngrangkah RT 09RW 02 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolalidalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs.SUWANTO, SH & JOKO PURWANTO Hs, SH keduanyaadvokat konsultan hukum berkedudukan
    kantor di Bulusari Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali57352 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBoyolali dibawah nomor: W12.U17/72/HK.04.01/04/2014,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENS!
    Laporan No : LP / B / 18 / XI / 2011, namun sudah cukup lamaPenggugat menunggu proses penindakan hukum oleh Aparat PenegakHukum, ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan / Penyidikan dari POLSEK NOGOSARI, No : B / 12/1/2012, tertanggal 21 Januari 2012, diinformasikan kalau TerlaporFRENDYANTO als. FRENDY ( Tergugat II ) telah melarikan diri dantidak diketahui keberadaannya saat akan dilimpahkan ke KantorKejaksanaan Negeri Boyolali.
    Bahwa posita 07, 08, dan 09 gugatan Penggugat TIDAK BENARdan selanjutnya Tergugat Ill tanggapi sebagai berikut :Page 21 of 534.1. Bahwa Tergugat Ill selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di dalam melakukan pekerjaannya sesuai HUKUMACARA KENOTARIATAN yang diatur dalam UU No.30 tahun2004 tentang JABATAN NOTARIS dan PPAT jo PeraturanPemerintah No.37 Tahun 1998 jo Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH.4.2.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa danmengadili perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Byl antara SUDONOPRAPTO HARSONO sebagai Penggugat melawan SUMANTO sebagaiTergugat , FRENDYANTO sebagai Tergugat Il dan NUR WAKHIDAHALFIANI, SH sebagai Tergugat Ill; Menetapkan perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Byl tersebut dilanjutkan; Menetapkan biaya perkara Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.Byl akandiperhitungkan sampai dengan putusan akhir; wnnnn= Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-02-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pid.B/2015/PN Wsb
Tanggal 9 April 2015 —
25 — 3
  • 21/Pid.B/2015/PN Wsb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 02-05-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692/B/PK/PJK/2011
Tanggal 2 Mei 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMWAY INDONESIA
246 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini PemohonBanding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar tersebut maupun Keputusan tersebut;Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut: Uraian IJ umlah (Re) 11 Dasar Pengenaan Pajak 14.813.833.728,00PPh 21 terutangKredit pajak 2.430.256.988,00Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kurang/(lebih) dibayar 2.428.687.725,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2)Jumlah masih harus dibayar
    Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2004 dihitung menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Rp14.813.833.728,00Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang Rp 2.430.256.988,00Kredit Pajak Rp2.428.687.725,00Pajak yang kurang dibayar Rp 1.569.263,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) Rp 345.238.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 1.914.500,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak
    Dalam surat permohonan bandingnya,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapatmenerima koreksi objek PPh Pasal 21 berupa pemberian hadiah(souvenir) yang belum dipotong PPh Pasal 21 sesuai Pasal 5 huruf eKeputusan Terbanding KEP545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.Dengan demikian, secara tidak langsung Pemohon Banding telahmengakui posisinya sebagai Pemotong Pajak dan kelalaiannya dalammemotong PPh Pasal 21 yang terutang.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah
    Putusan Nomor 692/B/PK/PJK/20112610terutang PPh Pasal 21 dan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) wajib untuk memotong PPh Pasal 21 tersebut.Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, penghasilan yang diterimadistributor dan pembicara dalam seminar dan rapat, merupakan biayayang dapat dikurangkan dari penghasilan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) juga merupakan bagian dariimbalan yang terutang PPh Pasal 21.Bahwa dengan
    Amway IndonesiaNPWP : 01.069.594.8091.000, dengan perhitungan PPh Pasal 21 Masa PajakJanuari s.d.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Upload : 01-04-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 21/PID/2021/PT DPS.
PUTU CANDRAWATI, SE.;
91 — 51
  • 21/PID/2021/PT DPS.
    Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampaidengan tanggal 21 Oktober 2020;8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020sampai dengan 20 Desember 2020;9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasarsejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;10.
    ,Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.Dan Desember 2013 meminta uang sebesar Rp. 146.795.693.
    Tangkuban Perahu PerumPadang Asri di tahun 2014 dan renofasi serta penambahan kamar kosHalaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.kosan pada lantai III di JI.
    /PID/2021/PT DPS.10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)Photo copy sertifikat SHM No. 437 Desa Abuan an.
    ,M.H.Panitera Pengganti,DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Tanah
Register : 09-05-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Wsb
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat : 1.SARTINAH 2.MUHDHOR, Tergugat : 1.Ny. SUPRONI NK DJUMIYAH 2.Ny. MAKIYAH 3.Ny. RODIYAH 4.Ny. SARDIYAH 5.MUSLIMIN 6.Ny. MUTMAINAH
101 — 17
  • 21/Pdt.G/2017/PN Wsb
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Tanah
Register : 06-09-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Wsb
Tanggal 21 September 2016 — Penggugat : FX. SUHARTA, Tergugat : 1.KARSINEM TONAH 2.BUDIADI GUNAWAN, SH
65 — 8
  • 21/Pdt.G/2016/PN Wsb
    PengadilanNegeritersebut;Halaman1dari7halamanPenetapanNomor21 /Pdt.G/2016/PNWsbTelahmembacasuratgugatan Penggugat;Telahmembacadan memperhatikan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwaPenggugattelahmengajukansuratgugatannyatertanggal24 Januari2016dantelahdidaftarkan diKepaniteraanPengadilanNegeriWonosobotanggal27 Januari 2016denganRegister Nomor3/Pdt.G/2016/PN Wsb, yang pada pokoknyadalam petitumsurat gugatannya berbunyi sebagai berikut: Bahwa Penggugat pada tanggal 21
    POERNOMO dan almarhumah Ny.POERNOMO nk SOERTINI dilakukan dihadapan Notari BUDIADIGUNAWAN, SH. ( Tergugat Il ) pada tanggal 21 Januari 2008 dengannomor akta jual beli 28 A/2008 dan nomor 29 A/2008, sehingga jual beliyang dilakukan oleh Penggugat dengan almarhum Pak RH. POERNOMOdan almarhum Ny.
    Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam gugatan ini ;Atau :Mohon putusan seadil adilnyaMenimbang, bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkan,Pengugat, namun Tergugat dan Tergugat Il tidak pernah hadir dalampersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;Menimbang, bahwaselanjutnyadalampersidangantanggal 21 September2016, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa ia akanmencabut gugatannya dan pada hari itu juga Penggugat membacakan suratpencabutan
Pengadilan PN SALATIGA Perdata Permohonan
Register : 28-02-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor -21/Pdt.P/2019/PN Slt
Tanggal 13 Februari 2019 — -KUNTI NAILAL KAROMAH
73 — 15
  • -21/Pdt.P/2019/PN Slt
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 30-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — PT. DONALDSON FILTRATION INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
249 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan SelisihKeberatan Terbanding Pemohon (Rupiah)(Rupiah) Banding(a) (Rupiah) (a)(a)Penghasilan Kena Pajak 3.610.917.903 3.610.917.903 PPh Pasal 21 Terhutang 449.800.450 421.357 .450 28.443.000Kredit Pajak 421.642.450 421.357.450 285.000Jumlah lebih/kurang Bayar 28.158.000 28.158.000Sanksi Pasal 13(2) KUP Jumlah 11.263.200 11.263.200PPhYMH Dibayar 39.421.200 39.421 .200 Dasar Koreksi oleh Peneliti KeberatanBahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak
    Pasal 21 sebesar Rp39.421.200,00 padatanggal 15 November 2011.
    atas objek PajakPenghasilan Pasal 21 oleh Pemeriksa Pajak, Pemohon Banding masih kurangmenghitung besarnya pajak yang terutang sehingga dilakukan koreksi positif;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif yangdilakukan oleh pemeriksa yang masih tetap dipertahankan oleh PenelitiKeberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp 28.158.000,00menurut Pemohon Banding Pemeriksa Pajak telah keliru melakukan koreksiyang tidak seharusnya dilakukan, karena menurut Pemohon Banding
    :1.Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan danmelaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun 2008 dengan penghitungan berdasarkan peraturan perpajakanyang berlaku, dimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangtahun 2008 telah dihitung dari jumlah penghasilan bruto sebesarRp3.610.917.903,00 Pemohon Banding telah menghitung besarnya PajakPenghasilan Pasal 21 2008Rp421.357.450,00;selama tahun adalah sebesarAtas besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 selama
    BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan dariSuratPermohonan BandingPemohon Banding diatas maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Kep Surat Banding Selisih DiajukanKeberatan Terbanding Pemohon Banding Banding(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)(a) (a) (a)Penghasilan Kena Pajak 3.610.917.903 3.610.917.903 7PPh Pasal 21 Terhutang 449.800.450 421.357 .450 28.443.000Kredit Pajak (421 .642.450) (421.357.450) (285.000)Jumlah lebih
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Final
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1283 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS AJB BUMIPUTERA 1912
352 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1283/B/PK/PJK/201 7PPh Pasal 21 Tahun 2007 Yang Terutang Menurut SKPKB PPh Pasal 21Dan Surat Keputusan Keberatan;Bahwa SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan berdasarkan hasil pemeriksaanKantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan dan berdasarkan KeputusanKeberatan adalah sebagai berikut:No : 00076/203/07/062/09Menurut SKPKBMenurut SK.KeberatanNo : KEP2413/WP3.04/2010 Dasar Pengenaan Pajak Rp. Kredit Pajak Rp.
    Pemohon Banding telah menyerahkan semua dokumen pembukuan, dandokumen lainnya yang berkenaan dengan pembayaran gaji seluruhkaryawan berikut pembayaran PPh Pasal 21.b. Dari koreksi yang terhadap objek PPh Pasal 21 yang dihitung olehPemeriksa dan Peneliti Keberatan, diketahui adanya pengeluaran/biayabiaya yang tidak seharusnya menjadi objek PPh Pasal 21, sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun oleh Pemeriksabiayabiaya tersebut dihitung sebagai objek PPh Pasal 21.c.
    Desember2007 Nomor: 00076/201/07/062/09 tanggal 29 Juli 2009 diterbitkankarena sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan ekualisasiobjek PPh Pasal 21 dengan pembebanan biaya dalam LaporanKeuangan Pemohon Banding terdapat koreksi positif objek PPhPasal 21 sebagai berikut:e Objek PPh Pasal 21 cfm Pemeriksa Rp55.187.930.122e Objek PPh PPh Pasal 21 cfm Pemohon BandingRp44.124.522.418e Koreksi positif Rp11.063.407.704Bahwa koreksi objek PPh Pasal 21: No.
    yangdihitung oleh Pemeriksa dan Peneliti Keberatan, diketahuiadanya pengeluaran/biayabiaya yang tidak seharusnya menjadiobjek PPh Pasal 21, sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku, namun oleh Pemeriksa biayabiaya tersebut dihitungsebagai objek PPh Pasal 21;Bahwa dalam persidangan berdasarkan laporan hasil sidangMajelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukanuji bukti atas materi sengketa, dari hasil uji bukti diketahui faktafakta sebagai berikut:a.
    Biayabiaya tersebut bukan merupakan objek Pajak PPh Pasal 21,maka koreksi sebesar nominal tersebut dibatalkan;d. Biaya Pindah Pegawai rek.3413 sebesar Rp1.491.234. 187;Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya ini adalah biayadalam rangka mutasi/promosi bagi pegawai a.l. transportasi,pindah anak sekolah, akomodasi, tiket transportasi,pengiriman barang, dan pengepakan. Biayabiaya tersebutbukan merupakan objek Pajak PPh Pasal 21, maka koreksisebesar nominal tersebut dibatalkan;4.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FRIGOGLAS INDONESIA
315 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 393/B/PK/PJK/2015Factory OverheadBonus sebesar Rp1.526.496.031,00 sebagai objek PPhPasal 21.
    Tahun 2007 15.815.016.765 (2.104.326.561) 13.710.690.204Objek PPh 21 yang telah dilapor SPT 1721 Tahun 2007Objek PPh 21 yang belum dilapor12.398.562.085 1.312.128.119 PPh 21 terutang 5% 65.606.406Sanksi administrasi 26% 17.057.666PPh 21 yang masih harus dibayar 82.664.071Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52000/PP/M.1IA/10/2014, tanggal 22 April 2014, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon
    FrigoglassIndonesia, NPWP: 01.071.759.3431.000, beralamat di Jalan Jababeka VI BlokP Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Wangunharja, Bekasi 17520 sehinggaperhitungan pajak menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 Rp 13.710.690.204,00PPh Pasal 21 Terutang Rp = 1.592.956.572,00Kredit Pajak Rp 1.527.350.166,00PPh Pasal 21 yang kurang di bayar Rp 65.606.406,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU KUP Rp 17.057.066,00 Jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar Rp 82.664.072,00Menimbang,
    , Pemohon PeninjauanKembali melakukan pengujianpengujian yang bersumber dari bukubesar dan equalisasi dengan biaya pada buku besar;Bahwa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 menurut SPT Tahunan PPhBadan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:Halaman 10 dari 17 halaman.
    Putusan Nomor 393/B/PK/PJK/2015 Uraian Jumlah(Rp)HPP 02.02 Factory Overhead Expenses 02.02.04 Gaji 10.345.904.610Biaya usaha 03.01 General and Adm Expenses 03.01.01 Gaji 3.286.145.900Biaya usaha 03.02 Selling Expenses 03.02.01 Gaji 2.182.965.255Jumlah obyek PPh Pasal 21 menurut SPT Tahunan PPh Badan 15.815.015.765Obyek PPh menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 DomisiliObyek PPh menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 Lokasi 12.398.561.088Selisih obyek PPh Pasal 21 menurut SPT PPh Badan dan SPT PPh Pasal 3.416.454.67721
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 16-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Tanggal 19 April 2016 — Penuntut Umum : DIDIK SETYAWAN,SH.Mum., Terdakwa : AMINUDIN Bin SUDARTO
80 — 11
  • Menetapkan barang bukti berupa : 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi pembuatan tahun 2012, ciri-ciri gambar utama depan potret I Gusti Ngurah Rai dengan perincian : - 16 (enam belas) lembar uang palsu dengan no. seri UDD518010 ; - 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu no seri UDD518011 ; - 13 (tiga belas) lembar uang palsu no seri UDD518012 ; - 18 (delapan belas) lembar uang palsu no seri UDD518013 ; Dirampas untuk dimusnahkan;6.
    21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
    Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16022016 No.21/Pen.Pid./2016/PN Wsb sejak tanggal 16022016 s/d tanggal 16032016;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo,tertanggal 08 Maret 2016 Nomor.21/Pen.Pid/2016/PN Wsb sejak tanggal17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN WsbTerdakwa tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor:21/Pen.Pid /2016/PN Wsb tanggal 16 Februari 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo,Nomor: 21/Pen.Pid /2016/PN Wsb tanggal 16 Februari 2016 tentangPenetapan Hari Sidang;a Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
    Toni ;Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan buktisurat di persidangan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara iniyaitu berupa :Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.
    Unsur Setiap Orang;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN WsbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orangsebagaimana dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 adalahsetiap orang atau korporasi.
    DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.LiPanitera Pengganti,TIYASMIYARTIHalaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Pengadilan PN BOYOLALI
Register : 26-11-2013 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 26-11-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Bi
Tanggal 17 Desember 2012 —
76 — 4
  • 21/Pdt.G/2012/PN.Bi
    PUTUSANNomor : 21/Pdt.G/2012/PN.Bi.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali, yang mengadili perkara PerdataGugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :MEGASIWI CHRIS OCTAVIANDARI, Umur 25 tahun, Pekerjaan swasta,Alamat Cengklik, Rt. 01 Rw. 19, Kel. Nusukan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta;Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :1. JATMINING BUDI RAHAYU, SH.2.
    04.01/06/12;Pengadilan Negeri Tersebut :Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengarkan keterangan pihakpihak yang berperkara ;Telah memperhatikan jawabjinawab antara pihakpihak yangberperkara ;Telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksisaksi dan alatpembuktian lainnya dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal11 Juni 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali padatanggal 11 Juni 2012 dibawah Nomor 21
    Tergugat IV juga diwakili oleh Kuasa Hukumnyasebagaimana telah disebut di muka;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIRjo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMARI) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yangberperkara melalui penunjukkan Mediator pada Pengadilan Negeri Boyolaliyaitu Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang bernama RETNO LASTIANI,SH. melalui Penetapan No. 21
    Saksi ARDI KRISNANTA :Page 21 of 5222Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat danTergugat dalam perkara ini adalah masalah Hutang Piutangantara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan 2 (dua)sertifikat tanah atas nama RAJAK GITO MULYONO dengan NY.JIMAH;Bahwa besar pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesarRp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uangjasa sebesar 5% (lima persen);Bahwa Akta Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat dibuat di Notaris SRI WAHYUNI,
    Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli2000 Nomor: 3 Tahun 2000, tidak terpenuhi, maka petitum gugatanPenggugat pada angka 11 tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa tentang uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) perharinya yang dituntut oleh Penggugatdalam petitum gugatan pada angka 12, oleh karena pelaksanaan putusandalam perkara ini dapat dilakukan secara riil, maka petitum gugatanPage 45 of 5246Penggugat pada angka 12 tersebut tidak beralasan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
218 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan dalam perkaraa quo, verifikasi juga tidak pernah dilakukan oleh TermohonHalaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 1831/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali, dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajakmelalui verifikasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melaluiputusannya Nomor 73 P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2014 (PutusanMA Nomor 73 P/HUM/2013, Bukti PK7a), yang telah diumumkandalam website Mahkamah Agung.
    Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a; Pasal19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c;Pasal 35 ayat (1) huruf d; Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (3),ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); Pasal 41 ayat (2) danayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c; Pasal 29 ayat (3); Pasal 37bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
    Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a; Pasal19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c;Pasal 35 ayat (1) huruf d; Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (3),ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); Pasal 41 ayat (2) danayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c; Pasal 29 ayat (3); Pasal 37 PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentangTata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
    Padahal PSC baruberlaku efektif pada tanggal 6 September 1998, sehinggaperaturan perundangundangan yang berlaku pada masa ituadalah Tax Treaty Indonesia Malaysia (yang berlaku efektif1 Januari 1993) sebagai acuan untuk menghitung tarif BranchProfit Tax (BPT) atau PPh Pasal 26 ayat (4);Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya sebagaimana yangdikutip pada butir 21 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secaratepat menyatakan bahwa PSC harus dilihat dengan good faith, nail downdan sanctity
    Oleh karena itu, kKesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangdiuraikan dalam butir 21 dan 24 di atas, yang menyatakan PSC yangditandatangani tanggal 26 Desember 1991 telah berlaku lebih duludibandingkan Tax Treaty Indonesia Malaysia yang baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993 sehingga, menurut Pengadilan Pajak,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapatmenerapkan tarif Tax Treaty Indonesia Malaysia, nyatanyata keliru dantelah mengabaikan ketentuanketentuan
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-06-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pid.Sus/2017/PN Byl.
Tanggal 5 April 2017 — -Eka Jaya Wardana alias Torong bin Teguh Raharjo
35 — 5
  • -21/Pid.Sus/2017/PN Byl.
    Thontowi Jauhari, S.H,M.Si advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Griya Pulisen ll NomorHalaman dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN By.32 Boyolali berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor10/Pen.PH/2017/PN Byl tertanggal 15 Pebruari 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:= Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor21/Pen.Pid.Sus/2017/PN Byl. tanggal 7 Pebruari 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2017/PN Byl
    Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN By.
    SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNUSUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO, S.si didapatkan hasil dandisimpulkan sebagai berikut:barang bukti yang diterima: dari terdakwa EKA JAYA WARDANA AlsTORONG Bin TEGUH RAHARJO.Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN By.
    Memilikii, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Byl.Ad. 1.
    M.H.Tid.Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H, M.H.Panitera PenggantiTtd.Sugeng Warsono, S.H.Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Byl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3471/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
315 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3471 B/PK/Pjk/2018tanggal 17 Maret 2016, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangmenjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104644.10/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104644.10/2011/PP/M.XB Tahun 2018 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP0009/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21
    Putusan Nomor 3471 B/PK/Pjk/2018menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00009/KEB/WPVJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.
    Pajak a quo karena in casu kedapatanLaporan Keuangan Audited yang berbeda, sehingga kurangmencerminkan itikad baik dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12ayat (3), Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 21
    Putusan Nomor 3471 B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp56.135.808,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp1.265.320.000,00Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3581 B/PK/PJK/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — PT PUTRA SINAR DESA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
161 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 29-10-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3925/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. TOTAL E&P INDONESIE
321 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012 serta seluruh surat tagihan pajak ataupunHalaman 1 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 3925/B/PK/Pjk/2019suratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012 dan;3.
    Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut071776.10/2007/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21
    Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012, atas nama BUT Total E&P Indonesia, NPWP01.001.260.7081.000, beralamat di World Trade Center Il, Lantai 12,Metropolitan Complex, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2931, Jakarta12920, dan menghitung kembali jumlan Pajak Penghasilan Pasal 21 yangmasih harus dibayar sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp489.350.229.269PPh Pasal 21 yang terutang Rp151.771.156.616Kredit Pajak Rp 97.712.286.327Pajak yang kurang dibayar
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 #Nomor:Halaman 3 dari 8 halaman.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Perjudian
Register : 08-03-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pid.B/2017/PN Wsb
Tanggal 18 April 2017 — Penuntut Umum : M.Riza Kumala Hasan,SH.MH., Terdakwa : Basirun Alias Bolot bin Wahyuri
45 — 3
  • 21/Pid.B/2017/PN Wsb
    PUTUSANNomor 21/Pid.B/2017/PN WsbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Basirun alias Bolot Wahyuri BinTempat lahir : WonosoboUmur/Tanggal lahir : 56 tahun/8 Oktober 1960Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dsn/Ds Sendangsari Rt/Rw 03/05 KecamatanGarung Kabupaten WonosoboAgama : IslamPekerjaan
    Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Wsb1.
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa Basirun Alias Bolot Bin Wahyuri pada Hari Senin tanggal 26Desember 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktulain pada Tahun 2016 bertempat di Dsn/Ds Sendangsari Rt/Rw 03/05Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriWonosobo, tanopa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberiHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21
    Bahwa Terdakwa BASIRUN ALIAS BOLOT BIN WAHYURI dengansegala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam SuratDakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam artimanusia (Natuurleijke Persoon) yang telah didakwa melakukanHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Wsbtindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebanipertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orangyang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;b.
    ,Panitera Pengganti, PURNA NUGRAHADI, S.H.Jaksa Penuntut Umum dandi hadapan Terdakwa.HAKIM KETUA,ttdEMMA SRI SETYOWATI, S.H., M.H.HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTAttd ttdDIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.LiDWI SURYANTA, S.H.M.HPANITERA PENGGANTI,ttdULLY KRISWANTO, S.H.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Wsb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Final
Putus : 07-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272/B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HOLCIM BETON
265 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Final
Putus : 09-01-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160/C/PK/PJK/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — CV. GUNUNG JATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
251 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding kepada PengadilanPajak atas Keputusan Keberatan Terbanding Cq Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Blitar di Blitar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/07/653/09 Masa Pajak Januari s/dDesember 2007 tanggal 23 Pebruari 2009 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
    Penghasilan Pasal 21 Nomor: 02/GJ/VKeb/2009 tanggal 10 Mei 2009 atas nama Pemohon Banding;Bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan tersebut pada tanggal 27 Januari2010 Nomor: KEP45/WPJ.12/2010 dan Pemohon Banding terima tanggal30 Januari 2010 dengan jawaban ditolak;Bahwa sehubungan dengan hal itu Pemohon Banding mengajukan bandingsebagai upaya dalam mencari dan mendapatkan keadilan yang seadiladilnya;Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp144.153.575,00Sanksi Pasal 13 (2) KUP Rp 37.479.929,00Jumlah
    tekor tidak ada bayaran dan ngebon di perusahaan, halseperti ini bukan di alami perusahaan Pemohon Banding saja semua usaha truckyang ada di blitar dan kotakota lain ;Bahwa kalau tidak percaya silahkan sopirsopir Pemohon Banding ditanya sendiritanpa sepengetahuan Pemohon Banding, hampir semuanya kehidupan para sopirtidak ada yang berkecukupan semuanya serba kekurangan jelas ini menunjukkanbahwa penghasilannya jauh dibawah PTKP, jadi Pemohon Banding memang tidakharus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21