Ditemukan 375066 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pemberhentian taruna kepolisian
Kepala kepolisian daerah lampung;
Kepala kepolisian daerah sumatera selatan;
Tata kerja kepolisian
Class action
Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Binton samosir vs kepala kepolisian daerah jambi;
Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian;
Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh
Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Helwani vs kepala kepolisian daerah sumatera selatan;
Register : 15-01-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2024 Tanggal 13 Maret 2024 — BRLI ANDESTA PUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU;;
99 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
BRLI ANDESTA PUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU;;
Register : 25-05-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 — TEJA APRIAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
79 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
TEJA APRIAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 04-03-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/TUN/2022 Tanggal 6 April 2022 — ANDHIKA KALIWIRAATMADJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;
61 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDHIKA KALIWIRAATMADJA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;
Register : 10-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — KHALID AISHIDQI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHALID AISHIDQI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Register : 06-03-2023 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2023/PTUN.TPI Tanggal 13 Maret 2023 — PENGGUGAT : ERWIN DEPARI TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA ) KEPULAUAN RIAU
318 — 0
318 — 0
PENGGUGAT : ERWIN DEPARI TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA ) KEPULAUAN RIAU
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2023 Tanggal 9 Februari 2023 — RIZKY TRISMA WAHYU VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
102 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIZKY TRISMA WAHYU VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — ERWIN DEPARI vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU;;
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERWIN DEPARI vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU;;
Register : 19-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/TUN/2023 Tanggal 6 April 2023 — MUSLIM ARINO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
129 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSLIM ARINO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2023 Tanggal 9 Februari 2023 — HARI CANDRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
132 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARI CANDRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 02-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — ., DKK VS KEPALA KEPOLISIAN RI;
315 — 1080 — Berkekuatan Hukum Tetap
315 — 1080 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS KEPALA KEPOLISIAN RI;
terhadap lembagapenegak hukum dalam hal Hak Asasi Manusia dalam kaitannyaperan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan untukmemperjuangkan penegakan hukum demi kepentingan umum.
Putusan Nomor 1 P/HUM/2020 A.2.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 BERTENTANGAN DENGANUNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANGKEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKAUMUM Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara PenyelenggaraanPelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara PenyampaianPendapat Dimuka Umum, Pada Pasal 7 AYAT (1) menyatakan:(1) penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, padatempat dan waktu
KETERANGAN POLRI TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKANUNTUK DIUJIA.Keterangan Polri berkenaan dengan keterangan Para Pemohonberkenaan dengan pembatasan waktu dalam Pasal 7 ayat (1)Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2012, dengan filosofi/pertimbangan:1.
Dengan demikian,Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 diterbitkan dengan tujuan bahwaPPDU harus memang benarbenar bermanfaat, dan dalampelaksanaannya harus menghindari timbulnya kerugianHalaman 25 dari 42 halaman.
Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan UU Nomor 15Tahun 2019, dengan pertimbangan:1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun2019, Polri sebagai badan/lIembaga dapat mengeluarkanperaturan kepolisian yang diakui keberadaannya danmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangdiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebihtinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan,;2) Bahwa Polri mempunyai kewenangan dalam memeliharakeamanan
Register : 08-05-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 — SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
377 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 04-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS FAISAL AGITA FIRMANSYAH;
278 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS FAISAL AGITA FIRMANSYAH;
PUTUSANNomor 93 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung 131,Candi Baru Semarang 50232;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Eddy Purwatmo,M.H.
Menyatakan Batal atau tidak sah surat KEPUTUSAN GUBERNURAKADEMI KEPOLISIAN, Nomor: Kep/114/V/2018 tentangPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMIKEPOLISIAN TK.ILANGKATAN 51 BATALYON ADNYANA YUDDHAGAA.N. BRIGDATAR FAISAL AGITA FIRMANSYAH NO.AK.16.141,tertanggal 26 Mei 2018:3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat KEPUTUSANGUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN, Nomor : Kep/114/V/2018 tentangPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMIKEPOLISIAN TK.II, ANGKATAN 51 BATALYON ADNYANA YUDDHAGAA.N. BRIGDATAR FAISAL AGITA FIRMANSYAH NO.AK.16.141,tertanggal 26 Mei 2018:4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat danMartabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna AkademiKepolisian Republik Indonesia ;5.
Menyatakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian NomorKep/114/V/2018, tanggal 26 Mei 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. Il Angkatan 51Batalyon Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Faisal Agita FirmansyahNo. Ak. 16.141 adalah Sah Menurut Hukum;3.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/TUN/2019,tanggal 24 Oktober 2019;MENGADILI KEMBALI:Menolak gugatan Penggugat:2.
Register : 31-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/TUN/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — RANI ANDINI YASA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA;;
92 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
RANI ANDINI YASA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2024 Tanggal 26 Februari 2024 — I KOMANG AGUS SUGIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
104 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
I KOMANG AGUS SUGIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/TUN/2019 Tanggal 18 Juli 2019 — FARNO RICARDO SIHOMBING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BANGKA;
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
FARNO RICARDO SIHOMBING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BANGKA;
., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Eben Eser N & Partners Law Office,beralamat di Lumbu Barat Raya Nomor 21, Rawalumbu,Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKK.04.EEN &PLO.IV.019, tanggal 14 April 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA,berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Jansen Sitohang,S.I.K., M.H., jabatan Kepala Bidang Hukum PoldaKepulauan
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor: 5 atasnama: Farno R. Sihombing Pangkat: Bripda/92110217 Jabatan: BaSarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel:3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kep.
Putusan Nomor 335 K/TUN/2019UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode EtikProfesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Keputusan Kepala
Kepolisian Negara RepublikIndonesia No.
Register : 08-03-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/KI/2024 Tanggal 19 Maret 2024 — IRFAN NANDA SETIA VS KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
113 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
IRFAN NANDA SETIA VS KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — DESRYAN DWIRA PRATAMA VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;;
193 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
DESRYAN DWIRA PRATAMA VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 27-07-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 PK/TUN/2022 Tanggal 5 September 2022 — TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
173 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Register : 24-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/KI/2020 Tanggal 10 Maret 2020 — KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH JAWA BARAT VS DRAJAT MULIA;
170 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH JAWA BARAT VS DRAJAT MULIA;
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena pertimbangan Judex Facti yang menguatkan Putusan KomisiInformasi Publik Provinsi Jawa Barat sudah benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Informasi merupakan pihak terkait dan mempunyalkepentingan langsung terhadap informasi publik yang dimohonkan; Bahwa salinan Peraturanperaturan Kepala Kepolisian
Negara RepublikIndonesia dan ringkasan tahapan penyelidikan yang memuat tanggal dantahap pengumpulan serta Surat Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Jawa Barat kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan PolriPerihal Laporan Hasil Penyidikan merupakan informasi publik bersifatterbuka yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik oleh karenarelevan dengan kedudukan hukum dan tujuan kepentingan langsungPemohon Informasi Publik; Bahwa hasil pemeriksaan penyidikan dugaan adanya ketidakprofesionalan
Register : 18-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU VS BERNARD RANTO KRISTIANTO SARAGIH;;
91 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU VS BERNARD RANTO KRISTIANTO SARAGIH;;