Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Persaingan usaha Izin usaha - persaingan usaha Persaingan Perikatanpersaingan usaha
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 94/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : IMANG HALIM
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Sitie Njoman, S.H.
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : Nanang Salikin
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : Liana Salikin
52 — 10

  • MENGADILI

    - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

    - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 36/G/2020/PTUN-SRG, tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding;

    - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 15-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 19/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
BUDI KURNIADI, S.TP.,M.Si.
Tergugat:
BUPATI LEBONG
38 — 26
  • Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor : 19/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan;

    3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini sebesar RP. 218.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

    PENETAPANNomor: 19/G/2019/PTUN.BKL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu yang ditentukan untuk itu di Jalan R.E.
    Telan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BengkuluNomor: 19/PENDIS/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Februari 2019, tentang LolosDiSMiSSal ; 22222 n enon nnn nn nnn n nn nn nn nen nnn n nnn enen nen enenneneenenenne2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BengkuluNomor: 19/PENMH/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Februari 2019, tentangPenunjukkan Majelis Hakim;3.
    Penetapan Nomor: 19/G/2019/PTUN.BKLUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka MajelisHakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasanhukum untuk dikabulkan) 22 ono nnn nnn n nnn nnn nnnMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatanoleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan in /itis haruslah dicoret dari BukuRegister Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
    UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraJo. Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sertaketentuan hukum lainnya yang berkaitan;1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat:;2.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkuluuntuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor :19/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan;3.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 17-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 208 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.
Tanggal 14 Nopember 2019 — MARTHEN RUPIASA, SH., MSi. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
175 — 54
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 27/G/2018/PTUN.KPG. Tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------------------------------------------------
    P U TUS ANNOMOR : 208/B /2019/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaaa aaMARTHEN RUPIASA, SH., MSi, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, Jalan RumbiaNomor 23. RT. 005.
    Kabupaten Kupang, Berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 689/Sk53.01/X1I/2018, tanggal 05November 2018, Selanjutnya disebut sebagai :wennennnennnnne nen ecnnennn en coee TERBANDING / TERGUGAT; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telahAS) ) = = aa1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 208/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 18 September 2019tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini di tingkat DANCING 5 ~===020 nnn ennnnnenns2.
    Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :27/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 30 April 2019 ;3. Berkas perkara dalam Bundel Adan Bundel B serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa in1 ; 7+
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 06-04-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 72 / B / 2018 / PT.TUN.SBY
Tanggal 2 Juli 2018 — CV. PESONA vs KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PAMEKASAN dan CV. LAPASTE
104 — 29
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkan banding; -----------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); --------------------------------
    PUTUSANNOMOR : 72/ B/2018/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : CV.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 72/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 9 April 2018, tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;2.
    Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor72/PENHS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Juli 2018 tentang PenetapanHari Sidang ; = = 2= 9= 292 222 enn nnn none nnn en nnn neonHal. 3 dari hal. 10 Put.
    No. 72/B/2018/PT.TUN.SBY.pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat halhal baru yangdapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,oleh karenanya haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraianuraian pertimbangantersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor112/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 22 Januari 2018 tersebut haruslah dikuatkanMenimbang, bahwa oleh karena Pembanding
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor112/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkan3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggalHal. 8 dari hal. 10 Put.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 29-10-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 189/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 18 Desember 2013 — SAJID DJAKOB NASMUN. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan dr. HAJI MAWARDI HAMRY, MPPM
70 — 25
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 04/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;--------------------------
    P U T U S ANNOMOR : 189/B/2013/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara SAJID DJAKOB NASMUN,, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Desa Rempung, KecamatanPringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalamPerkara ini memberikan Kuasa kepada : 1.
    PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT :Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 189/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Nopember 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya ...........Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara ini di tingkat banding. 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 04/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding
    Usaha Negara Mataram memberikan putusanSCC!
    , oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberikesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masingmasing diberitahukan dengansurat tertanggal 5 September 201 3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadiansengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding , ternyata diajukan pada tanggal 12 Agustus 2013 , sedangkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dimohonkan bandingtersebut diucapkan dalam sidang
    Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundanganlainnya yang bertalian. 202020 2222022020220MENGAODILI1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 04/G./ 2013/PTUN.MTR. tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan153.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 203/G/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2014 — M MARGONO vs I. BUPATI GROBOGAN II. SUYATNO
83 — 28
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 14 / G/ 2013 / PTUN.SMG tanggal 26 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;--- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------------------------
    PUTUSANNOMOR : 203/G/2013/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding telah mengambilputusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : M MARGONO ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Sumurgede, RT.03 RW. 02, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, PekerjaanSwasta; 222 22 22222 22222 ===Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret
    Alamat Jalan Zebra Tengah No.23Semarang dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnyatersebut di atas;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT INTERVENSI / TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 203 /PEN/ 2013 /PT.TUN.SBY. Tanggal 16 Desember 2013 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata UsahaNegara tersebut ditingkat banding ; 2.
    Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis,DJOKO DWI HARTONO.
    Biaya Administrasi Proses Banding ...................e cess Rp. 155.000,TIAN, Gensese 2 xe cemsmmome oe 2 commen Rp 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah )KATA PENGANTARMemenuhi perintah lisan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dalam rapat hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, makadisusun Format Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Format PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( dengan diktum menguatkan ).
    PUTUSANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA(MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT )OLEH :KETUT RASMEN SUTA.SHHAKIM TINGGI TUN SURABAYABAHAN RAKORDA TAHUN 2013DIKEDIRI JAWA TIMURKOMPETENSI DAN CAKUPAN KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABAHAN RAKORDA TAHUN 2013OLEH:SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum.HAKIM TINGGI TUN SURABAYATANGGAL 19 S/D 21 NOPEMBER 2013DI KEDIRI JAWA TIMUR
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 207/ B / 2014 / PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP VS R. SOEHARTONO
71 — 16
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 36/G/2014/ PTUN.SBY. tanggal 7 Agustus 2014 yang dimohonkan banding; ---3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;---------------------------------
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusansebagai berikut dalam sengketa antara : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan diJI.
    Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 207/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Nopember2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini di tingkat banding; 2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :36 /G/2014/PTUN.SBY. tanggal 7 Agustus 2014; 3.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.500, (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7Agustus 2014 dengan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dengan tanpadihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya:;Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayasesuai Akta
    sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang telahdirubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo.
    UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundanganlainnya yang bertalian. 22220 nn nnn nnn ne nnn nnn ne nnn ene nena1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 36/G/2014/ PTUN.SBY. tanggal 7 Agustus 2014 yang dimohonkanbanding; 3.
Pengadilan PTTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-12-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PTTUN PALEMBANG Nomor 144/B/2023/PT.TUN.PLG
Tanggal 31 Januari 2024 — Pembanding : ANTONIUS TUMIRAN Terbanding : KEPALA DESA BATUPUTIH DORI LOVARISA SOPIAN ROBIANTO Turut Terbanding : STEFANUS KARNIAGO WIJAYA
39 — 15
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor : 32/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 24 Oktober 2023, yangdimohonkan banding tersebut ;3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat I untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkatbanding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 186/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 14 September 2021 — 1. MUHAMMAD HAIDARULLAH. dk. vs 1. PETINGGI DESA KUANYAR, KECAMATAN MAYONG, KABUPATEN JEPARA, PROPINSI JAWA TENGAH. 2.DIDIK SUGIYANTO
87 — 22
  • M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding; ------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 Juni 2021 yang dimohonkan banding;------ - Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-01-2022 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 18-03-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.PBR
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
1.1. Syurya Hardi
2.Muh Zaudi
3.3. R. Rosnaini
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
143 — 46
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor Register 3/G/TF/2022/PTUN.PBR dari Buku Register Induk Perkara;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 296.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-08-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 119/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 5 Desember 2013 — Hj. MIJAWATI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
82 — 34
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 94/G/2012/PTUN-MDN tanggal 11 Juni 2013 yang dimohonkan banding; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    PU TUS ANNomor : 119/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara :HJ.
    CINTA PANDIA, SH., Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu,Beralamat di Jalan Pramuka No. 3 Rantau Prapat,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:119/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 07 Oktober 2013 tentangPenunjukan Majelis
    Negara;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkarayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti danmemperhatikan suratsurat bukti, dan keterangan saksisaksi yang diajukanoleh pihak Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha
    Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor : 94/G/2012/PTUNMDN tanggal11 Juni 2013, ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perludipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secaracermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat danberkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan
    ,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selakuHakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, SH., M. Hum. danMASKURI, SH., M. Si. masing masing Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh HakimKetua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu olehERIANUR, SH., MH.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 06-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 107/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 10 Agustus 2017 — MARCELINO SAIRLELA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan Anggota Polri BA Satuan Reskrim Polres Maluku Tenggara Barat,Bertempat dahulu di Aspol Saumlaki Kel/Desa Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, sekarang di Jl. Dr. Kayadoe Batu Gantong Dalam RT 005 / RW 03, Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon ;------------ Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH. MH.;------------------------------------ 2. ARDIYAH LEATEMIA, SH, MH.;------------------------------------ 3. DIAN J.G. SITANIAPESSY, SH, MH.;----------------------------- 4. ELTHER M. LEAUA, SH, MH ;-------------------------------------- Para Advokat, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Firel E. Sahetapy, SH, MH dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 04/SK-TUN/XI/FES/2016 tertanggal 29 Nopember 2016.----------------- Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, tempat keduduan Jl. Rijali No. 1 Kota Ambon ;------------------------------------------------------------------------ Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :--------------------------------- 1. SUHARWIYONO, SH, MH, Pangkat / Nrp : AKBP / 65010029 Jabatan KABIDKUM Polda Maluku ;------------------ 2. L. TETHOOL, SH, MH, Pangkat / Nrp : KOMPOL / 64080383 Jabatan KASUBBAG DUMASAN Polda Maluku ;- 3. MAX MANUSIWA, SH, Pangkat / Nip : PENATA / 197011032002121003 Jabatan KAUR BANHATKUM Polda Maluku ;-------------------------------------------------------------------- 4. THOMAS WATUNGLAWAR, SH, Pangkat / Nrp : BRIGADIR / 84010185 Jabatan BA BIDKUM Polda Maluku ;-------------------------------------------------------------------- 5. JOHN NETTANA, SH, Pangkat / Nrp : BRIGADIR / 85060716 Jabatan BA BIDKUM Polda Maluku ;----------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2016;------------------------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai --------------------- TERGUGAT;
88 — 26
  • MENGADILI: Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2016/PTUN Abn. tanggal 15 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
    PUTUSANNOMOR 107/B/2017/PT.TUN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama : MARCELINO SAIRLELA;Kewarganegaraan: Indonesia;Bertempat Tinggal: dahulu di Aspol Saumlaki Kel/ DesaSaumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab.Maluku Tenggara Barat, sekarang diJalan Dr. Kayadoe Batu Gantong DalamRT 005 / RW 03, Kel.
    JOHN NETTANA, S.H., Pangkat/Nrp : BRIGADIR /85060716 Jabatan BA BIDKUM Polda Maluku;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 DESEMBER 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar Nomor107/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 9 Juni 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2.
    Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor27/G/2016/PTUN Abn. tanggal 15 Maret 2017.3.
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontelah tepat dan benar oleh karenanya diambil alin menjadi pertimbangan MajelisPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara iniditingkat banding sedangkan Memori Banding Pembanding dahulu Penggugatkarena tidak ada berisi halhal baru tetapi merupakan pengulangan dari halhalyang telah
    ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 9Agustus 2017 oleh kami DR ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum., Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Sebagai Ketua MajelisKAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP dan H. EDI SUPRIYANTO S.H.,M.H.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 21-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 172/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 April 2024 — Pembanding/Penggugat : PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA Diwakili Oleh : Muhamad Ali Hasan, S.H.
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ANZAWARA SATRIA
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : PT. BARITO BARA DIPA,
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : PT. BUMI MANDIRI INVESTINDO,
89 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 413/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
    3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-09-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 107/B/2015/PTTUN.MKS
Tanggal 16 Nopember 2015 — 1. SYAMSUDDING DG. NASSA Bin TOKE DG. SEMPA, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; ---------------------------------- 2. HJ. SALAMANG DG. TACO Binti BASSE DG. RIKONG, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; ----------------- 3. BACCE DG. NGAGI Binti SATTING DG. NGIJI, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; ----------------- 4. H. M. ARSYAD DG. NGEPPE, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;------------------------------------------------------- 5. HJ. HATIJAH DG. NUTTA, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;-------------------------------------------------------- , selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING; -------------------------------------------------------- M e l a w a n 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; ----------------------------------------- 2. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN, , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; ---------------------------------------
54 — 21
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat /Pembanding ; ------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 109/G/2014/PTUN.MKS tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
    PUTUSANNOMOR : 107/B/2015/PTTUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAeePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. SYAMSUDDING DG. NASSA Bin TOKE DG.
    tersebut telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 107/Pen/2015 tanggal 8 September 2015 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 109/G/2014/PTUN.MKS. tanggal 18 Juni 2015;3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan BundelBserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketaTENTANG
    Banding yangdibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar bahwa Para Penggugat menyatakan banding terhadap putusanHal. 5 dari 8 hal.
    Negara Makassar telah tepat dan benar olehkarena itu. untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang samamaka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarmengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tersebut menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding dalammemutus perkara inl;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahtepat dan Benar dengan demikian
    No. 107/B/2015/PT TUN Mks.amar putusan ;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuanketentuan hukum lain yangberkaitan :MENGADILIe Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat /Pembanding ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:109/G/2014/PTUN.MKS tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkanbanding tersebut ; Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 16-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 236/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 6 Nopember 2019 — MARDIJATI. dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
203 — 36
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat ; -------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2019/PTUN.YK tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan banding ; - Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------
    PUTUSANNomor : 236/B/2019/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang MadyaVl Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaNULL, mmm nnn nnn1. Nama : MARDIWATI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; 222 Alamat : Dsn. Ngablak RT O1/RW 02, KelurahanBangunkerto, Kec.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-02-2022 — Putus : 08-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 37/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 April 2022 — Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang
Terbanding/Penggugat : ROSMINI
131 — 44
      1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
      2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 61/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 6 Januari 2022, yang dimohonkan banding ;
      3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-10-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 280/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2023 — Pembanding/Penggugat : Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H.,M.H, Diwakili Oleh : Muhammad Sidik, SH.
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025
73 — 25

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 442/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
    3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 25-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 105/ B / 2019 / PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2019 — WALIKOTA SURABAYA vs HERMAN SOEJANTO
132 — 59
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; --------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110 / G / 2018 / PTUN.SBY , tanggal 21 Januari 2019, yang dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,yang bersidangdi gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di JI. KetintangMadya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalamsengketa antara : 27 =9= 22 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn en nnn cccNamaTempat KedudukanWALIKOTA SURABAYAJL.
    Karena suatu alasan makaTerbanding/Penggugat mencabut surat kuasatersebut sesuai surat pemberitahuan pencabutansurat kuasa yang dikirimkan ke Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 25Januari 2019 5HaL.5 Perkara 105/B/2019/PT.TUN.SBY.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayasetelah membaca : 27 n= 2 = nan nnn nnn nn nn nnn en ne ee ence1.sepertiPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 105/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Maret2019 tentang
    Negara Surabaya memberikan putusanyang intinya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayayakni sebagai berikut : 22502 2 neon1.
    , bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonanbanding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 23Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugatdan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 5Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataanbanding yang diajukan Pembanding / Tergugat pada tanggal 23 Januari2019 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
    Negara Surabaya,Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 110 / G// 2018 /PTUN.SBY.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 169/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 18 Agustus 2021 — KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KEBUPATEN BANYUMAS vs MURTI Alias MURTINAH
116 — 0
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Tergugat membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;------
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 24-02-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 45/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 15 April 2014 — RAGIEL POERNOMO, Dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Cs"
45 — 23
  • M E N G A D I L I:- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 13/G/2013/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan Banding;- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000., ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );
    *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidangdigedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun KompleksMedan Estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebutdibawah ini dalam sengketa antara:1.
    ini; Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakimyang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 45/Pen.HS/2014/PTTUN.MDN,tanggal 10 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 13/G/2013/PTUN.BL, tanggal 11 Desember 2013;Halaman 7 dari 17 Halaman.Putusan.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 13/G/2013/PTUN.BL tanggal 11 Desember 2013;3.
    Nomor: 45/B/2014/PTTUN.MDN.Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sependapat dengan pertimbanganhukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwapertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung selaku judex factie ditingkat pertama sudah tepat dan
    rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari R a b u, tanggal 16 April2014, oleh kami: ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H., Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Sidang,NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum., dan T.