Ditemukan 2675650 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Smn
Tanggal 22 Desember 2021 — SUTIKNO
Tergugat:
Kadarisman
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kelurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, DIY
2.Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Sleman, DIY
197 — 0
  • SUTIKNO
    Tergugat:
    Kadarisman
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah Kelurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, DIY
    2.Kepala Kantor ATR / BPN Kabupaten Sleman, DIY
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 16-10-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 145/PDT/2015/PT PDG
Tanggal 20 Nopember 2015 —
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pertanian Republik Indonesia c.q Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat
40 — 17

  • Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pertanian Republik Indonesia c.q Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-12-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2018 — APLUS PACIFIK
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
302 — 136
  • APLUS PACIFIK
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
    Pemerintah Republik Indonesia c.g. Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia c.g. Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual c.q. Direktorat Merek, beralamat di JI. H.R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2737 K/PDT/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PANGLIMA TNI, CQ KASAL, CQ PANGARMATIN SURABAYA, CQ DANLANTAMAL VI MAKASSAR, CQ DANPOSAL MAMUJU VS A. AMIR DAI, dkk.
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PANGLIMA TNI, CQ KASAL, CQ PANGARMATIN SURABAYA, CQ DANLANTAMAL VI MAKASSAR, CQ DANPOSAL MAMUJU VS A. AMIR DAI, dkk.
    PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU cq BUPATI MAMUJU,cq CAMAT SIMBORO, cq LURAH RANGAS, Beralamat diLandi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro,Halaman 2 dari 40 hal.Put.
    Nasir/ Darwis;Padahal batasbatas obyek sengketa yang benar dari tanah yangdigugat oleh Para Penggugat adalah: Sebelah Utara Tanah Alimuddin; Sebelah Selatan Sungai Saluniu; Sebelan Barat Dahulu Tanah Perumahan rakyat (Pemukiman),sekarang Tanah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan TanahKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat: Sebelah Timur Laut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat:3. Bahwa Gugatan Para Penggugat obscuur libe!
    Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan keputusan Nomor 302 tanggal22 Maret 2013 tentang penghapusan dan pemindahtanganan barangmilik pemerintah Provinsi Sulawesi barat berupa hibah asset tanahkepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang terletakdi Desa Belangbelang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,Provinsi Sulawesi Barat yang intinya:1) Menghapus dari buku inventaris kekayaan milik pemerintah ProvinsiSulawesi Barat atas tanah yang terletak di Desa BelangbelangKecamatan Kalukku
    MAKSUM DAI, dan kawankawan danPemohon Kasasi Il: Pemerintah RI CQ PANGILMA TNI., CQ KASAL CQPANGARMATIN SURABAYA, CQ DANLANTAMAL VI MAKASSAR CQDANPOSAL MAMU4JU tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,Halaman 38 dari 40 hal.Put.
    HARLAWATI dan PemohonKasasi Il: PEMERINTAH RI. CQ. PANGILMA TNI., CQ. KASAL CQ.PANGARMATIN SURABAYA, CQ. DANLANTAMAL VI MAKASSAR CQ.DANPOSAL MAMUJU tersebut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 31-01-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 PK/Pdt/2017
Tanggal 31 Januari 2018 —
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NAD-NIAS, di Banda Aceh c.q. Ir. Salihin Jabbar, dk VS DIREKTUR UTAMA (DIRUT), PT POLADA MUTIARA ACEH
    PUTUSANNomor 772 PK/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTAc.q. KEPALA BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, di Banda Aceh c.q.Ir.
    Mohd TahirNomor 20 Lueng Bata Kota Banda Aceh;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q.KEPALA BADAN REHABILITAS! DAN REKONSTRUKSI(BRR) NADNIAS, di Banda Aceh c.g. Ir. Marsidi UmarJabatan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR InfrastrukturLingkungan dan Pemeliharaan Wilayah IV dahulu beralamatkantor di Jalan Gajah Mada Nomor Komplek Kantor BupatiAceh Barat sekarang beralamat kantor di Jalan Ir.
    Negeri Meulaboh tanggal 3 Desember2009 Nomor 11/Pdt.G/2008/PN MBO., yang dimohonkan bandingtersebut: Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);Kemudian permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Tergugatditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 886 K/Pdt/2011tanggal 3 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.Pemerintah
    Salihin Jabbar, 2.Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Badan Rehabilitasi DanRekonstruksi (BRR) NADNIAS, di Banda Aceh, cq Ir. Marsidi Umar tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 886Halaman 5 dari 9 hal. Put.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq. KEPALA BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, di Banda Aceh cq. Ir. SalihinJabbar, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq.Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2017KEPALA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS, di Banda Aceh cq. Ir. Marsidi Umar tersebut;2.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PT SAMARINDA Nomor 160/PDT/2023/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2023 — Bintang Alam Rezeki
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
96 — 0
  • Bintang Alam Rezeki
    Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-08-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 6 April 2023 — Penggugat:
PERKUMPULAN STAND UP INDONESIA
Tergugat:
RAMON PRATOMO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
118 — 0
  • Penggugat:
    PERKUMPULAN STAND UP INDONESIA
    Tergugat:
    RAMON PRATOMO
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 07-06-2024 — Putus : 12-09-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bna
Tanggal 12 September 2024 — Penggugat:
DARKASYI
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Pengairan Aceh/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh
23 — 22
  • Penggugat:
    DARKASYI
    Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Pengairan Aceh/Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 958 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Juli 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TIMUR cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN cq CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN KEDUNGPRING cq KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG VS LASRI,
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TIMUR cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN cq CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN KEDUNGPRING cq KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG VS LASRI,
    atau apabila Pengadilan tidakberwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PEMERINTAH
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Tender
Register : 16-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 108 / G / 2017/ PTUN-MDN
Tanggal 10 Oktober 2017 — BUSIMOR ENGINEERING LAWAN TERGUGAT : KELOMPOK KERJA 034-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
97 — 40
  • BUSIMOR ENGINEERING LAWANTERGUGAT : KELOMPOK KERJA 034-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
    . ; Halaman 1Penetapan PencabutanNomor : 108/G/2017/PTUNMDNSemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HOMBING RIZAL & REKAN beralamat di JalanPalang Merah No. 56, Kelurahan Kesawan, KecamatanMedan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebutSCD AQAI 00. eeeeeece cece tree ee eeetetetetreteeeeseseee PENGGUGAT ;KELOMPOK KERJA 034PK UNIT LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGANPROVINS SUMATERA
Pengadilan PN TAPAK TUAN Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ttn
Tanggal 12 April 2018 — IB
Tergugat:
1.ABDURRAHIM
2.PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
113 — 16
  • IB
    Tergugat:
    1.ABDURRAHIM
    2.PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pengadilan PN TAPAK TUAN Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Ttn
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat:
HASBI
Tergugat:
1.AINAL MARZIAH
2.PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
118 — 15
  • Penggugat:
    HASBI
    Tergugat:
    1.AINAL MARZIAH
    2.PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Plk
Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon:
SARIYANTO Bin H ABDUS SAID
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala Badan Nasional Narkotika di Jakarta, Cq.Kepala BNN Propinsi kalimantan Tengah Cq. Penyidik BNN Propinsi Kalimantan Tengah
46 — 15
  • Pemohon:
    SARIYANTO Bin H ABDUS SAID
    Termohon:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala Badan Nasional Narkotika di Jakarta, Cq.Kepala BNN Propinsi kalimantan Tengah Cq. Penyidik BNN Propinsi Kalimantan Tengah
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 354/Pdt.G/2020/PN Bks
Tanggal 19 April 2021 — PILAR SINERGI BUMN INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kota Bekasi
2.Dinas Tata Ruang Kantor Pertanahan kota bekasi
39 — 7
  • PILAR SINERGI BUMN INDONESIA
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah Kota Bekasi
    2.Dinas Tata Ruang Kantor Pertanahan kota bekasi
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-08-2010 — Upload : 28-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 36/PDT/2010/PT.BTN
Tanggal 11 Agustus 2010 — PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI BANTEN cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG cq. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. 2567/PID.B/2008/PN.TNG., melawan PT. OTO MULTIARTHA.
79 — 58
  • PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI BANTEN cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG cq. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. 2567/PID.B/2008/PN.TNG., melawan PT. OTO MULTIARTHA.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
82 — 33

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi;

    • Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Menyatakan Berita Acara Pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II untuk pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila adalah cacat hukum
    • >Menyatakan membatalkan berita acara pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang di buat oleh Tergugat II untuk Pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemeritah Negeri Hila, sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuat dan mensahkan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah
    Penggugat:
    SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
    Tergugat:
    1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
    2.SANIRI NEGERI HILA
    3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
    PEJABAT/PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, Beralamat diNegeri Hila, Kecamatan. Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;Sebagai Tergugat ;2.
    Dalil tersebut adalah tidak benarkarena pada kenyataannya dalam pembuatan Peraturan Negeri HilaNomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan YangBerhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila telah melibatkan SaniriNegeri Hila dan menjadi atas persetujuan bersama dengan PejabatKepala Pemerintah Negeri Hila pada saat itu sehingga Peraturan NegeriHila Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/KeturunanYang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dapat disahkan.Bahwa Penggugat
    Soerat Perbatasan dan Doesong oleh Pemerintah Hila tanggal 15 Mei1802, bukti P4;5. Soerat deosun tanggal 7 Juli 1802, bukti P5;6. Soerat Doesung Nanihaha dan Doesung Wossu Pemerintah NegeriHila tahun 1803, bukti P6;7. Surat Keputusan (Besluiten) Djapnoer Lating Nuoestapy orang Kaya dariNegeri Hila, bukti P7;8.
    Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang BerhakMenjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, bukti T.1Il12;13. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 02 Tahun 2009 tertanggal 5Januari tahun 2009. Tentang Panitia Pencalonan, Pemilihan Dan PelantikanKepala Pemerintah Negeri Hila, bukti T.III13;14. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05120.a Tahun2009 tertanggal 19 Januari tahun 2009 tentang Pengesahan PanitiaPemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, bukti T.III14;15.
    Keputusan Bersama Para Calon Kepala Pemerintah (Raja), SaniriNegeri, Para Kepala Soa dengan Panitia Pemilihan tertanggal 18 Januaritahun 2010, bukti T.III17;18. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 02Februari tahun 2010 tentang Panetapan Kepala Pemerintah (Raja)Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, bukti T.III18;19.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 30-07-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 197/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 30 Juli 2015 — IMAM SUDRIYO MASHUDI melawan Pemerintah R.I. c/q Menteri Keuangan R.I. c/q Direktorat Jendral Keuangan Negara R.I., c/q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
19 — 21
  • IMAM SUDRIYO MASHUDI melawan Pemerintah R.I. c/q Menteri Keuangan R.I. c/q Direktorat Jendral Keuangan Negara R.I., c/q KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 10-01-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 1 Agustus 2018 — MUJIASIH
2.RUMIYEM
3.PEMERINTAH DESA GILANG HARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
65 — 25
  • MUJIASIH
    2.RUMIYEM
    3.PEMERINTAH DESA GILANG HARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
    4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
    PEMERINTAH DESA GILANG HARJO KECAMATAN PANDAKKABUPATEN BANTUL, beralamat : di Gilangharjo, KecamatanPandak, Kabupaten Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT III;4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENBANTUL, Beralamat : di Ringroud Bantul.
    Perbuatan Tergugat tersebutadalah perbuatan yang melanggar hukum dan undangundang, UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria, Pasal 19 menyatakan ayat (1):Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan PemerintahHalaman 5 dari 46 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.
    Mujiasih telah dilakukan sejaktanggal 25 September 1996, sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugatsudah melampaui tenggang waktu (Kadaluwarsa), Hal ini jelas sekaliberdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah : (1) Sertipikat merupakan tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanahhak yang bersangkutan. (2).
    Mujiasih yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenangtelah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah sudah sesuai dengan ketentuan yangberlaku, dengan tahapan, sebagai berikut :Dilakukan pemecahan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1607 tanggal 09091996 Gambar Situasi Nomor 965 tanggal 01031996 seluas 813 m2 atasnama 1) Pantyo, 3) Nyonya Jokasmo/Ngadinem 3) Nyonya Temu,berdasarkan peralihan hak karena Jual beli menjadi 2 Sertipikat Hak Milik,yaitu :1)
    Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda T.IV4;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh TergugatIV yaitu bukti surat T.IV1 sampai dengan bukti surat T.IV4, untuk bukti Suratsurat yang dapat ditunjukan aslinya, maka bukti Suratsurat tersebut dapatdipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai PasalHalaman 27 dari 46 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Putus : 17-06-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 23 /Pdt.G/2015/PN.Skt
Tanggal 17 Juni 2015 — PEMERINTAH KOTA SURAKARTA CQ KEPALA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA YANG BERKEDUDUKAN DI KOMPLEK BALAIKOTA JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 2 SURAKARTA ;
63 — 27
  • PEMERINTAH KOTA SURAKARTA CQ KEPALA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA YANG BERKEDUDUKAN DI KOMPLEK BALAIKOTA JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 2 SURAKARTA ;
    Mengacu pada Berita Acara poin 1(satu), kesepakatan kerjasama bisa berlaku / terlaksana setelahterbentuknya Lembaga Pengelola Kawasan (LPK), yang unsumyaHal. 10 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMGterdiri dari Pemerintah Kota Surakarta, Karaton dan masyarakatyang terkait dengan proyek. Hingga saat ini Lembaga PengelolaKawasan (LPK) yang dimaksud belum terbentuk.
    Mengacu pada Keppres tersebut seharusnya pihak Karaton danHal. 12 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMG10.11.12.Pemerintah Kota Surakarta bersamasarna mengkomunikasikan keDirektur Jenderal Pariwisata, agar LPK (Lembaga PengelolaKawasan) segera terbentuk, bukan justru) menyalahkan pihakPemerintah Kota Surakarta bahkan mengajukan gugatan a quo..Bahwa~ atas dalil gugatan penggugat poin 5 tergugatmenyarnpaikan bahwa, penentuan dan penarikan retribusi terhadappasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota adalah
    Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai gantirugi layak untuk dikesampingkan.Bahwa apa yang disampaikan Penggugat di dalam gugatannyasangat mengadaada, berlebinan dan tidak berdasarkan faktaterutamaterkait retribusi yang ditarik oleh Pemerintah KotaSurakarta c.q. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
    DalamHal. 13 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMGmenarik retribusi, Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan azasmemberi pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk = mencarikeuntungan, karena jika diperbandingkan antara hasil penarikanretribusi dengan biaya pengelolaan, gaji pegawai, listrik, keamanandan lainlain sebenarnya tidak sebanding.
    Bahwa Pihak yang mewakili Pemerintah Kota Surakarta seharusnyakepala dinas definitif karena pejabat Pelaksana tugas = (PIt.)tidak berwenang membuatobyek gugatan sesuai Surat PerintahWalikota Surakarta Nomor 800/5125 point 2 (dua) yangmenyatakan "pelaksanaan tugas sebagai pejabat Pelaksanatugas (Plt.)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2552 K/Pdt/2010
Tanggal 24 Oktober 2011 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR UTAMA PLN (Persero) PUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. PLN (Persero) Cq. KEPALA KANTOR CABANG PT. PLN (Persero) vs PT. PELITA ENAMELWARE INDUSTRY, CO
108 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR UTAMA PLN (Persero) PUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. PLN (Persero) Cq. KEPALA KANTOR CABANG PT. PLN (Persero) vs PT. PELITA ENAMELWARE INDUSTRY, CO
    PUTUS ANNo. 2552 K/Pdt/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR UTAMA PLN(Persero) PUSAT Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. PLN(Persero) Cq. KEPALA KANTOR CABANG PT. PLN (Persero),berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No.2 SerangBanten,diwakili oleh Ir. ACHMAD TAUFIK HAul, MT. selaku General ManagerPT.
    Pengenaan Tagihan Susulan dan PemutusanSambungan Listrik) baik terhadap pelanggan maupun non pelanggan diatursecara tegas dalam peraturan perundangan antara lain :" UndangUndang No.15 Tahun 1986 ; Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan danPemanfaatan Tenaga Listrik ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 024PRT1978 ;= Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/451/PE/1991 tentangHubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang IzinUsaha Ketenagakerjaan
    Bahwa demikian pula Pemohon Kasasi/Tergugat dalam melaksanakanpemeriksaan tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) hurufadan huruf b Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentangPenyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (bukti 1.19), yangmenyatakan :(1)Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang IzinUsaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalammenyediakan tenaga listrik diberi hak untuk :a.Memeriksa Instalasi Ketenagalistrikan yang diperlukan olehmasyarakat, baik sebelum
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIACq. DIREKTUR URAMA PLN (Persero) PUSAT Cq. KEPALA KANTORWILAYAH PT. PLN (Persero) Cq. KEPALA KANTOR CABANG PT. PLN(Persero), diwakili oleh Ir. ACHMAD TAUFIK HAul, MT. selaku GeneralManager PT.