Ditemukan 457982 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN BANJARBARU Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bjb
Tanggal 31 Mei 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BANDAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REBUPLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BANDAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, Cq. KANTOR PETANAHAN KOTA BANJARBARU
30 — 7
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BANDAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REBUPLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BANDAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, Cq. KANTOR PETANAHAN KOTA BANJARBARU
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bil
Tanggal 22 April 2021 — ., M.Kn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
60 — 12
  • ., M.Kn
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
    ., Advokat yang berkantor di Lio Hek No.42 Rt 001 Rw 009Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung DepokJawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagaiTergugat Il;3.Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badan PertanahanNasional Kabupaten Pasuruan, tempat kedudukan JI. PahlawanNo. 26, Kel.
    SitiBatas Selatan : Tanah Yasan/Rumah Pak Marolla (lama)Batas Barat : Jalan/Gang DesaPERIODE Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Pasuruan, beralamat di JI. Pahlawan No. 26Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.Bahwa, Tergugat telah memiliki AJB No. 205/2016 dan balik namaSertifikat SHM No. 02409 Kelurahan Kiduldalem a.n. Didik YopphieHendrarto telah balik nama a.n.
    Danpembayarannya saja juga belum lunas (Kurang Rp 1.500.000,).Dengan demikian ketikarumah dan tanah dimintakembali olehPENGGUGAT , Tergugat menyerahkan dan tanpaperlawanan.Dari kenyataanini, menunjukkan bahwa JAMINAN RUMAH danTANAH a quo, memang nyatanyata dan senyatanya secarasahdan benar secara hukum masih merupakan milik dari PENGGUGATLBahwa Penggugat dan Penggugat II, memohon kepada TurutTergugat/ Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Pasuruan, beralamat di JI
    Yang mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan hukum, karena apa bila badan hukum atau Pejabat Tata UsahaNegara dalam menerbitkan surat keputusan dianggap tidak sesualdengan Peraturan perundangundangan yang berlaku atau melanggarasasasas umMuMm pemerintahan yang baik, maka yang berwenang untukmengujinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputipengujian dari segi wewenang, prosedur dan subtansi.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-09-2021 — Putus : 08-03-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Cbi
Tanggal 8 Maret 2022 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
23 — 12
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Putus : 21-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 384/Pid.B/2018/PN Kdi
Tanggal 21 Januari 2019 — M. NUR Bin AL GAIB
40 — 30
  • 1978 Desa Lepo-Lepo;- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat No. 12 tahun 1978 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisfr Kantor Pos Wua-Wua;- 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo;- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifakat No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata
    Usaha Negara, putusan No. 18/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 19/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 19/G/2015/PUTN.Kdi, jo 29/G/2016/PTUN.MKS yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;- 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari ABDUL SINGKA TAMAR;Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
    Usaha Negara, putusanNo. 18/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos WuaWua; 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusanNo. 19/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos WuaWua; 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusanNo. 19/G/2015/PUTN.kKdi, jo 29/G/2016/PTUN.MKS yang sudah dilegalisirKantor Pos WuaWua; 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari ABDUL SINGKA TAMAR;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
    yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama saksiANDI MARWIAH dan saksi ANDI SALWAN THAMAR pada Tahun 2016berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 April 2001 kemudiandikuatkan dengan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 18/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 11 Desember 2015 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 29/B/2016/PT.TUN MKS. Tanggal 25Mei 2016.
    Usaha Negara tentang kepemilikan Sertifikat terhadaplokasi tanah tersebut, dan sudah keputusan Pengadilan Tata usahaNegara Kendari, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar denganhasil bahwa gugatan saudara Terdakwa dan Lawata Lamuse tidak dapatditerima;Bahwa Saksi menerangkan bahwarincian gugatan Terdakwa dan LawataLamuse terhadap Sertifikat tanah milik ABDUL SINGKA THAMAR yangsudah dibalik nama atas nama saksi dan kakak saksi ANDI MARWIAH;Bahwa Penggugat yaitu Terdakwa dan kawankawan menggugat
    Kadi1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No.18/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos WuaWua; 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No.19/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos WuaWua; 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No.19/G/2015/PUTN.kKdi, jo 29/G/2016/PTUN.MKS yang sudah dilegalisir KantorPos WuaWua; 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari ABDUL SINGKA TAMAR;Oleh karena barang
    Usaha Negara, putusanNo. 18/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos WuaWua; 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusanNo. 19/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos WuaWua; 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusanNo. 19/G/2015/PUTN.kKdi, jo 29/G/2016/PTUN.MKS yang sudah dilegalisirKantor Pos WuaWua; 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari ABDUL SINGKA TAMAR;Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 21-05-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Mre
Tanggal 21 Mei 2024 — Penggugat:
Bank BRI Unit Beringin
Tergugat:
1.Komang Arjane
2.Kadek Jati
5 — 0
  • memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan memperhatikan bukti permulaan penggugat berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 900/KEC.L/SPPHAT/2012 atas nama I Wayan Kasih dimana dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut terdapat nama lain selain nama Tergugat, sehingga surat tersebut melibatkan pihak ketiga, Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
    Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya menyatakan masing-masing pihak dalam perkara gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

    Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena adanya pihak ketiga tersebut maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

    Penyelesaian Gugatan Sederhana;

    Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

    Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

    Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 06-03-2023 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 08-05-2023
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.JT
Tanggal 8 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
  • Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Meri Suryatna bin Tata Saputra) terhadap Penggugat (Dini Nopitasari binti Suparmin Sinaga alias Suparmin).

    3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1942/Pdt.G/2020/PA.Tmk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 10
  • Memberi izin kepada Pemohon (Tata Permana bin Sapei) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Eni Suryani binti Eman Suherman) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 426000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama
Register : 25-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA BANDUNG Nomor 557/Pdt.P/2020/PA.Badg
Tanggal 15 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 4

  • 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak yang bernama (Rifa Lutfia Chairunisa binti Tata Rudiansah) untuk menikah dengan calon suami bernama (Wandi Rizaldi bin Ajang Wahyu);

    3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

    Bahwa Tata Rudiansah bin Jajang telah menikah dengan Eros Rositabinti Endang pada tanggal 16 oktober 1999 di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukasari, Kota Bandung;2. Bahwa selama pernikahan antara Tata Rudiansah bin Jajang denganEros Rosita binti Endang telah di karuniai 2 (dua) orang anak yangbernama:a. Septiana Putra Pratama, tanggal lahir Bandung, 14 September2000;b. Rifa Lutfia Chairunisa, tanggal lahir Bandung, 07 Juli 2002;3.
    Bahwa Perkawinan antara Tata Rudiansah bin Jajang dengan ErosRosita binti Endang putus karena bercerai pada sekitar tahun 2004 diPengadilan Agama Bandung;4.
    Bahwa Pemohon dengan Pemohon II hendak menikahkan anaknyayang bernama Rifa Lutfia Chairunisa binti Tata Rudiansah, tempat tanggallahir Bandung, 07 Juli 2002, umur 18 tahun 1 bulan, Agama Islam, TidakBekerja, tempat kediaman di Jalan Gegerkalong Girang, No. 32, RT 007,RW 001, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung,dengan Wandi Rizaldi bin Ajang Wahyu, tempat tanggal lahir Bandung, 27Desember 1995, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Driver Online,tempat kediaman di Kampung Pasirmuncang
    di atas, dalildalil Pemohon telahsesuai dengan Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan denganitu;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;1.23.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak yang bernama(Rifa Lutfia Chairunisa binti Tata
    Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak yang bernama(Rifa Lutfia Chairunisa binti Tata Rudiansah) untuk menikah dengancalon suami bernama (Wandi Rizaldi bin Ajang Wahyu);3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 05-11-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 219/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Januari 2019 — Ir. HALIM SUSANTO vs Badan Hukum PT. BUKIT SEMARANG JAYA METRO dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
74 — 25
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -------------- - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ; --- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------------
    PUTUSANNomor : 219/B/2018/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugasmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya JalanKetintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa Antara nnnnn rennin nnn nnn nnnnmennnnIr.
    Seksi PengendalianPertanahan ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil (PNS), Alamat pada Kantor Pertanahan Kota Semarang JalanKi Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING/TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :219/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Nopember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
    NM 5 se resenesee terre teen emer nein eenenieennnniiteiennenemeiateTENTANG DUDUK SENGKETABahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alih dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 34/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Agustus 2018 yangdimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : MENGADILI:DALAM EKSEPSI :Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK PERKARA
    No. 219/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 34/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Agustus 2018 tersebut,Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan memori banding sesuaiSurat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2018;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca,menelitidan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri
    dari Salinanresmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor34/G/2018/PTUN.SMG tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohonkan banding,berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti bukti, saksisaksi dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usahanegara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapaikesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangansebagai berikut di bawall INT ; ==
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-10-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 20-02-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 140/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Januari 2013 — Ny. SIRIATUN vs KEPALA DESA TULAKAN, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI
64 — 17
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 52/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2012 yang dimohonkan banding ;---------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;---
    1Nomor : 123/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara pada tingkat banding, bersidang di Ruang PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara ; MUNASRI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Krajan Selatan RRW. 06, Desa Kampungbaru
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123 /PEN./ 2012/ PT.TUN.SBY, tanggal 01 Oktober 2012, tentang Penunjukan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding.;2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05 / G / 2012/PTUN. SBY, tertanggal 11 Juli 2012 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yangbertalian.3.
    tidak diterima ; e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 347. 000, ( tiga ratus empat tujuh ribu rupiah ) ; bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11Juli 2012 tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat danKuasanya Tergugat II Intervensi, atau kuasanya ; bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
    Permohonan banding yangdiajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 19 Juli 2012 tersebut6telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 UndangUndang Nomor: 51tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor :5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makapermohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formildapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti denganseksama berkas perkara yang terdiri dari salinan
    resmi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2012/PTUNSBY tanggal 11 Juli 2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,Berita acara Persidangan, suratsurat bukti serta suratsurat yangterkait dengan sengketa tata usaha negara ini, memori banding,kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat danbenar
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-04-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 72/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 23 Juni 2014 — LEAMI TELAUMBANUA, Dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS
29 — 13
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014, yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara, yangpada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    P UT US AN Nomor : 72/B/2014/PT.TUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yangbersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun KomplekMedan Estate Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah inidalam sengketa antara :1.
    ,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 288/300/XI/2013 tertanggal 22 Nopember 2013, selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT/TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telahmembaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 72/B/2014/PT.TUNMDN. tanggal 06 Mei 2014, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;2.
    2004 terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama suratgugatan, berita acara, buktibukti, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,serta suratsurat yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
    selanjutnya akanmempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada halhalyang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai judex facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan putusan
    Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebutsudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukumdimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUNMDN.tanggal 13 Februari 2014, yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalampemeriksaan tingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 96
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-08-2012 — Putus : 17-09-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 101/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 17 September 2012 — R. SABARNO vs KEPALA DESA BANJARARUM
61 — 16
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 01/G/2012/PTUN.YK ; --------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -------------------------------
    P U T U S A N Nomor : 101/B/2012/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabayatelah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara R. SABARNO.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal8 Agustus 2012 Nomor ; 101/PEN/2012/PT.TUN.SBY , tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 31 Mei 2012Nomor : 01/G/2012/PTUN.YK. beserta lampiran ; 3. Berkas ........ccccccceeee3.
    Menguatkan putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaYogyakarta dalam perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN. YK ;; 2.
    Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yangterdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 01/G/2012/PTUN.YK tanggal 31 Mei 2012 yang dimohonkan banding, berita acarapemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, saksi saksi, bukti bukti dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha
    negara ini, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa alasanpertimbangan hukum serta putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertamatersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum ttersebut diatas, makaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 01/G/2012/ PTUN.YKtanggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 7 Februari 2024 — Penggugat:
Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta
Tergugat:
Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM
88 — 86

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 18/G/2024/PTUN-JKT, dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 15-02-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Gsg
Tanggal 23 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
52 — 51
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Ratna Juwita Binti Tata untuk menikah dengan dengan calon suaminya laki-laki yang bernama Ade Sumarna Bin Jaenal Abidin;
    3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
    Fotokopi Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya atasnama Tata, Nomor 143/9/CM/SK/2/2022, tertanggal 7 Februari 2022,Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 44/Padt.P/2022/PA.Gsgyang aslinya dikeluarkan oleh Kampung Cimarias, telah diberi meteralcukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, olehHakim diberi kode bukti P.2;3. Fotokopi Kartu.
    Bahwa suami Pemohon dan ayah kandung dari Ratna Juwita yangbernama Tata saat ini sudah tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahuilagi kKeberadaannya;2. Bahwa anak kandung Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas)tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuahrumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhiroleh Hakim, namun anak kandung Pemohon tetap teguh pada pendiriannyauntuk menikah;3.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 18-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 106/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 23 Nopember 2016 — RAHMAN, Dkk VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG
89 — 29
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 106/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; ---------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). ;----------------------------------------------------------------------------------------------
    PENETAPANNomor: 106/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNomor : 34 Bandung telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukumsebagai berikut dalam Sengketa Antal + ==
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 06-06-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 104/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 19 Juli 2018 — 1. MUHAMMAD YUSUF HEKSA ATMADJA. dkk. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan 1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR. 2. WALIKOTA SURABAYA
45 — 16
  • MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;---- - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 123/G/2017/PTUN.SBY.
    PUTUSANNomor : 104/B/2018/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini,dalam perkara antara : 5 02 neo one nen nen nne nen1.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 15-05-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2024/PTUN.BNA
Tanggal 25 Juni 2024 — Penggugat:
BUHARI
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Aceh Tengah
2.Gubernur Aceh
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
35 — 0

  • MENGADILI

    Mengabulkan permohonan Penggugat;
    Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 15/G/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-10-2023 — Putus : 08-12-2023 — Upload : 23-01-2024
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2023/PTUN.KPG
Tanggal 8 Desember 2023 — Penggugat:
EFENDI YOSEANO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao
59 — 27

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 47/G/2023/PTUN.KPG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp454.000,00 (Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 21-09-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 23-01-2024
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2023/PTUN.KPG
Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat:
BINONI IMANUEL
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
74 — 48

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 41/G/2023/PTUN.KPG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp397,000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN BANJARMASIN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-05-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan PTTUN BANJARMASIN Nomor 28/B/TF/2024/PT.TUN.BJM
Tanggal 25 Juni 2024 — Penggugat/Pembanding I: ASMURADI Tergugat/Terbanding I: WALIKOTA SAMARINDA
35 — 0
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 43/G/TF/2023/PTUN.SMD tanggal 27 Maret 2024 yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).