Ditemukan 1153455 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pejabat negara Penyelenggara negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara Piutang negara Arsip negara Keuangan negara
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 10-07-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Bks
Tanggal 30 Nopember 2023 — BANK TABUNGAN NEGARA
2.BPN kota bekasi
35 — 22
  • BANK TABUNGAN NEGARA
    2.BPN kota bekasi
Pengadilan PN KUPANG
Register : 21-07-2008 — Putus : 24-06-2009 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 86/Pdt.G/2008/PN.Kpg
Tanggal 24 Juni 2009 —
79 — 31
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dkk
    Bahwa akan tetapi sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat dengan alasan HAK PAKAI yang diperoleh dari Tergugat II sebagaitanah Negara, yakni tanah bidang I yang terletak dibelahan Barattelah dibangun sebuah bangunan permanent dan dibangunan itubertuliskan POS POLISI ALAK, sedangkan tanah bidang Ii yangterletak dibelahan Timur telah dibangun bangunanbangunanpermanen atas dasar sertifikat hak pakai yang diterbitkan olehTergugat Ill sebagaimana tertera dalam tonggak papan diatas tanah 10.11.12
    Selanjutnya ketentuanPeraturan pemerintah No. 08 Tahun 1953 nomor 124 C menetapkanneunniin Tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hakhak perorangandalam UUPA disebut tanahtanah yang dikuasai oleh Negara, yangdalam administrasi pertanahan disingkat menjadi tanahtanahNegara;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1 UndangUndang No.5tahun 1960, Jo PP No. 08 Tahun 1953 nomor 124C, tanah sengketatidak dapat dikategorikan sebagai tanah yang dikuasai langsung olehNegara atau tanah Negara sebab jauh
    Dengan demikian tindakan Tergugat Iyang menguasai tanah sengketa dengan alasan memperolehnya dariTergugat I sebagai tanah Negara dan membangun bangunanbangunan permanent diatasnya serta tindakan Tergugat III yangmenerbitkan Sertifikat Hak Pakai P.423 dan P.424 adalah perbuatanmelanggar hukum yang sangat merugikan para penggugat;Bahwa selain secara yuridis materiil penerbitan sertifikat Hak PakaiP. 423 dan P.424 bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1UU No.5 tahun 1960 JO PP.No.08 Tahun 1953
    Bahwa pada intinya Penggugat keberatan akan adanya penerbitanSertifikat Hak Pakai P.423 dan P.424 atas nama Tergugat I menurutpendapat kami Pengadilan Negeri Kupang tidak mempunyai 12kewenangan mengadili perkara ini karena termasuk dalam hukumadministrasi Negara sehingga gugatan penggugat harus dinyatakanditolak demi hukum;. Bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas sekiranya majelissidang menerima Eksepsi kami dan menjatuhkan putusan gugatantidak dapat diterima;. DALAM POKOK PERKARA.
    , dan diatas tanah bidang I telah dibangun sebuahbangunan permanent bertuliskan Pos Polisi Alak, sedangkan tanahbidang II telah dibangun bangunanbangunan permanent;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang No.5tahun 1960, Jo PP No. 08 Tahun 1953 nomor 124C, dua bidangtanah sengketa sengketa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagaitanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah Negara sebabjauh sebelum diterbitkannya sertifikat P.423 dan P.424 pada tahun1986, tanah sengketa
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 15-09-2023 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 20-05-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Mks
Tanggal 16 Mei 2024 — Penggugat:
Suhartini Ruslan
Tergugat:
1.Bank Rakyat Indonesia Cabang Panakkukang
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
30 — 0
  • Penggugat:
    Suhartini Ruslan
    Tergugat:
    1.Bank Rakyat Indonesia Cabang Panakkukang
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 09-11-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 701/Pid.B/2020/PN Byw
Tanggal 21 Januari 2021 — ,M.H
2.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
Terdakwa:
SUTAMTO bin SLAMET HADI
72 — 18
  • ,M.H
    2.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
    Terdakwa:
    SUTAMTO bin SLAMET HADI
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-09-2022 — Putus : 28-11-2022 — Upload : 06-12-2022
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Byw
Tanggal 28 Nopember 2022 —
2.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
Terdakwa:
IMAM SANDALI Bin SUPARLAN
23 — 2

  • 2.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
    Terdakwa:
    IMAM SANDALI Bin SUPARLAN
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 17-11-2023 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN BATAM Nomor 433/Pdt.G/2023/PN Btm
Tanggal 19 Maret 2024 — FAJAR PROPERTINDO
2.Bank Tabungan Negara (BTN)
20 — 10
  • FAJAR PROPERTINDO
    2.Bank Tabungan Negara (BTN)
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 09-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Pml
Tanggal 13 Juni 2017 — BANK TABUNGAN NEGARA Persero Cab. Pekalongan
128 — 37
  • BANK TABUNGAN NEGARA Persero Cab. Pekalongan
    Pimpinan Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cab.Pekalongan, beralamat di Jl.
    Bank Tabungan Negara (Persero) cabangPekalongan, dimana Penggugat telah membeli tanah dan bangunan tersebutsecara over kredit dari Turut Tergugat dan telah melunasi pembayaran hargatanah dan bangunan tersebut (bukti P12) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksisaksi, ternyataPenggugat telah menguasai rumah obyek sengketa sejak tahun 1996 sampaidengan sekarang dan tidak ada yang mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, P10, P11 dan P12 yangmerupakan bukti setor angsuran
    BankTabungan Negara cabang Pekalongan (Tergugat IV) dipegang olehPenggugat, dan berdasarkan keterangan para saksi, ternyata Penggugatyang meneruskan angsuran kredit obyek sengketa sebagaimana bukti P9, P10, P11, dan P12 hingga lunas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalampersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik rumah obyeksengketa adalah Alm.
    angsuran kredit atas obyeksengketa tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena telah di pertimbangkan sebelumnyabahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan rumahtempat tinggal Hak Guna Bangunan tersebut dengan cara perolehan yangsah menurut hukum maka pemilik yang sah atas sebidang tanah danbangunan rumah tempat tinggal Hak Guna Bangunan tersebut adalahPenggugat maka Penggugat (Endang Susilowati) mempunyai hak untukmengambil semua suratsurat hak guna bangunan tersebut di atas dari BankTabungan Negara
    Bank Tabungan Negara cabang Pekalongan(Tergugat IV) jadi Penggugat sampai saat ini belum bisa mengurus segalasesuatu tentang suratsurat untuk memindahkan/mengalihkan kredit danmembalik nama dari nama Alm.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 29-03-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
NURHAYATI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
183 — 85
  • Penggugat:
    NURHAYATI
    Tergugat:
    1.Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia
    2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
    Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Bogor, beralamat di Jalan Veteran No. 45 Panaragan Bogot Tengah,Kota Bogor Jawa Barat 16125. dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya yang bernama Tio Serepina Siahaan S.H., L.LM.,Pangihutan Siagian S.H., M.H., Selo Tarnando S. Dwi SusiantoGuntoro S.H., Agus Rodani, Helda Anggraini Octavina S.H., L.L.M.
    Utr.11.12.13.14.15.16.17.18.Bahwa Penggugat akan mengajukan Take Over kredit Pinjaman ke BankTabungan Negara Kantor Pusat Harmoni, karena Penggugat terkena DaftarHitam Nasabah maka permohonan Pinjaman Kredit Penggugat di tolak.;Bahwa akibat Penggugat Terkena Daftar Hitam Nasabah maka Prosespengajuan kredit penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000, ( lima milyar rupiah )di tolak oleh Bank Tabungan Negara Kantor Pusat Harmoni Jakarta Pusat.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
    Persona Standi In Juditio;Bahwa penyebutan person Tergugat II dalam gugatannya kurang tepatkarena tidak mengkaitkan secara lengkap dengan Pemerintah RI Cq.Kementerian R cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantorwilayah Jawa Barat dan Lelang Bogor bukan organisasi yang berdiri sendiri,tetapi merupakan bagian dari Badan Hukum yang disebut Negara;E.
    Utr.Tentang Persona Standi In Juditio;Bahwa penyebutan person Tergugat II dalam gugatannya kurang tepatkarena tidak mengkaitkan secara lengkap dengan Pemerintah RI Cq.Kementerian R cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantorwilayah Jawa Barat dan Lelang Bogor; Bahwa Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang ( KPKNL) Bogor bukan organisasi yang berdiri sendiri,tetap merupakan bagian dari Badan Hukum dengan Pemerintah RI Cq.Kementerian R cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 03-05-2012 — Upload : 16-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 135/PDT/2011/PT- BNA
Tanggal 3 Mei 2012 — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 2.DIREKTUR JENDERAl KEKAYAAN NEGARA berkedudukan di Jakarta, Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) 3. Nona AMELIA RAHMI, SE,
34 — 12
  • BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 2.DIREKTUR JENDERAl KEKAYAAN NEGARA berkedudukan di Jakarta, Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) 3. Nona AMELIA RAHMI, SE,
    DIREKTUR JENDERAI KEKAYAAN NEGARA berkedudukan di Jakarta, Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro, Banda Aceh, selanjutnya disebut: Terbanding/semula Tergugat II;3. Nona AMELIA RAHMI, SE, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan T. Imeum lueng Bata No. 65, Desalamseupeung, Kecamatan lueng Bata, Kota Banda Aceh,selanjutnya disebut: Terbanding/semula Tergugat HI;4. Ny.
Pengadilan PN NGANJUK Perdata
Register : 09-05-2011 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor 33/Pdt.P/2011/PN. Ngjk
Tanggal 18 Mei 2011 — Nama : WAKIN Jenis kelamin : Laki - Laki Umur : 41 Tahun Pekerjaan : Tani Alamat : Dsn Jaraan Desa Bareng Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk Agama : - Warga Negara : Indonesia Nama : LAMINI Jenis kelamin : Perempuan Umur : 30 Tahun Pekerjaan : Tani Alamat : Dsn Jaraan Desa Bareng Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk Agama : - Warga Negara : Indonesia
21 — 4
  • Nama : WAKIN Jenis kelamin : Laki - LakiUmur : 41 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Dsn Jaraan Desa Bareng Kecamatan Sawahan, Kabupaten NganjukAgama : -Warga Negara : IndonesiaNama : LAMINI Jenis kelamin : PerempuanUmur : 30 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Dsn Jaraan Desa Bareng Kecamatan Sawahan, Kabupaten NganjukAgama : -Warga Negara : Indonesia
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
Abdy Sabda
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Majesty Golden Raya
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Riau Sumatera Barat Dan Kepulauan Riau cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Batam
3.Helin
141 — 111
  • Penggugat:
    Abdy Sabda
    Tergugat:
    1.PT Bank Perkreditan Rakyat Majesty Golden Raya
    2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Riau Sumatera Barat Dan Kepulauan Riau cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Batam
    3.Helin
    Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JenderalKekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN RiauSumatera Barat Dan Kepulauan Riau cq KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Batam,bertempat tinggal di Jalan Engku Putri (Depan GedungPusat Informasi Haji), Batam Centre, Kota Batam,Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasakepada Sumarsono, Kepala KPKNL Batam danHalaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2020/PN Btmkawankawan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 24 Februari
    MenyatakanPasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama denganputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiterhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang
    Menyatakan Pasal 15 ayat (3)UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanyacidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atasdasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau
    MenyatakanPenjelasan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3889) sepanjang frasa kekuatan eksekutorial bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentangcidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela
    No. 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhirdengan Undangundang No. 51 Tahun 2009 yang kami kutip sebagai berikut :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdataBahwa sesuai
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Yyk
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat: WAHID PRAKOSO Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTIRAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D I YOGYAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA. 2.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk KANTOR CABANG YOGYAKARTA KATAMSO
139 — 26
  • Penggugat:WAHID PRAKOSOTergugat:1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTIRAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D I YOGYAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA.2.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk KANTOR CABANG YOGYAKARTA KATAMSO
    (lima puluh juta rupiah ) bukansebagai cicilan pembelian Tanah Hak Tanggungan SHM No. 10091 luas688 M2 yang saat ini alas nama NYONYA ENDANG TRI SUSILAWATI,sehingga tidak menjadi UANG MILIK NEGARA, karena sebenarnyaUANG JAMINAN tersebut sebagai Jaminan Penggugat sebagaiPemohon Lelang, dan Pelaksanaan Lelang dinyatakan Batal PengesahanPenggugat sebagai Pembeli, maka secara hukum seharusnya UANGJAMINAN tersebut HARUS DIKEMBALIKAN oleh Negara Cq KantorLelang (Tergugat !)
    Bahwa oleh karena telah dibatalkan pengesahannya Penggugatsebagai Pembeli , maka menurut ketentuan Pasal 41 butir a uangjaminan Penawaran Lelang Penggugat oleh Tergugat telahdisetorkan ke Kas Negara.
    (Lima puluh juta rupiah) akan disetorkan ke Kas Negara; Bahwa saksi tidak tahu, alasan uang jaminan lelang sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) akan disetorkan ke Kas Negara; Bahwa saksi tidak membaca alasan surat pembatalan pemenanglelang dari Bank BRI Katamso; Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah bertandatangan suratpermohonan sebagai peserta lelang karena Penggugat mendaftarsebagai peserta lelang dengan cara online;.
    Foto copy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820180626062838tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.50.000.000,00 wanprestasi an.
    yangmenyetorkan ke kas Negara uang jaminan penawaran lelang milik Penggugatyang menurut pendapat Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yang menyatakangugatan kurang pihak karena Nyonya Endang Tri Susilowati selakuTermohon lelang tidak dijadikan pihak haruslah pula ditolak, oleh karenagugatan ini bukanlah mengenai proses pelaksanaan lelang tetapi mengenaiperbuatan Tergugat yang elah menyetorkan uang jaminan penawaran lelangke kas Negara dan tidak terkait
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Blb
Tanggal 6 Januari 2022 —
Turut Tergugat:
1.PT.BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk Cq. KANTOR BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BANDUNG
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
414 — 304

  • Turut Tergugat:
    1.PT.BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk Cq. KANTOR BANK TABUNGAN NEGARA CABANG BANDUNG
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 05-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 624/Pid.B/2018/PN Byw
Tanggal 4 Oktober 2018 —
2.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
Terdakwa:
FATHUR ROCHIM ALS ROHIM
19 — 11

  • 2.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
    Terdakwa:
    FATHUR ROCHIM ALS ROHIM
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Jmr
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD GHOZALI
Tergugat:
1.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN JEMBER
2.KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA KASN
234 — 122
  • Penggugat:
    MUHAMMAD GHOZALI
    Tergugat:
    1.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN JEMBER
    2.KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA KASN
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-03-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Skt
Tanggal 4 Juli 2017 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SURAKARTA
31 — 8
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SURAKARTA
    KRATONAN SURAKARTA........... sebagai Tergugat Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA. .KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTASURAKARTA, Beralamat tinggal di JL.Ki mangun Sarkoro no.141 KotaSUraK AM... eee S@bagai Tergugat Il ;Hal 1 dari 5 hal Akta Perdamaian Nomor: 76 Pdt.G/2017/PN.SktUntuk selanjutnya disebut sebagai pihak KETIGA5. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL: Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Beralamat di JI.Anggrek No.1 Kab.
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 373/Pid.Sus/2020/PN Byw
Tanggal 21 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
2.NOVALITA EKA PURWANTI, SH
Terdakwa:
AMANG ZAENAL FAUZI
19 — 6
  • : 357380/05/317945/8 dengan nomor aplikasi Whatsapp 087750082377;

Dirampas untuk dimusnahkan;

  • Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian satu lembar pecahan uang tunai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dua lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), tiga lembar uang tunai pecahan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan dua lembar uang tunai pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Penuntut Umum:
1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
2.NOVALITA EKA PURWANTI, SH
Terdakwa:
AMANG ZAENAL FAUZI
Pengadilan PN TONDANO Pidana Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TONDANO Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tnn
Tanggal 26 Juli 2018 — Pemohon:
Ray Ronald Mambu
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulut Cq. Kepala Kepolisian Resort Minahasa
62 — 0
  • Pemohon:
    Ray Ronald Mambu
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulut Cq. Kepala Kepolisian Resort Minahasa
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 23-02-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Mdn
Tanggal 13 September 2022 — BANK MESTIKA DHARMA Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN
36 — 11
  • BANK MESTIKA DHARMA Tbk
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 514/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : Jusuf tanuwijaya
Terbanding/Tergugat I : PT COMMONWEALTH BANK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURABAYA
24 — 13
  • Pembanding/Penggugat : Jusuf tanuwijaya
    Terbanding/Tergugat I : PT COMMONWEALTH BANK
    Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURABAYA
    ., MH. dkk, Advokatdan Konsultan Hukum yang berkantor di Rustriyandi RaharjoLaw Office beralamat di Jalan Cikatomas II Nomor 1A RawaBarat, Kebayoran Baru, Jakarta, 12180, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020, sebagai Terbandingsemula Tergugat I;2.KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURABAYA,tempat kedudukan Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya Dalamhal ini memberikan kuasa kepada : Irwan Mardianto, SH.
    Surabayayang beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai 5,Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, berdasarkan SuratHalaman 1 Putusan Nomor 514/PDT/2020/PT. SBY.Kuasa Khusus' tanggal. 16 Oktober 2019, sebagaiTerbanding semula Tergugat II;PENGADILAN TINGGI tersebut :Telah membaca.1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 12 Agustus2020, Nomor 514/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;2.