Ditemukan 1153455 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pejabat negara Penyelenggara negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara Piutang negara Arsip negara Keuangan negara
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-05-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Byw
Tanggal 7 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
2.SUPRIYADI AHMAD, SH.
Terdakwa:
WOWOK MAHENDRA Bin MULYONO
30 — 13
  • Penuntut Umum:
    1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
    2.SUPRIYADI AHMAD, SH.
    Terdakwa:
    WOWOK MAHENDRA Bin MULYONO
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 15-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 473/Pid.B/2020/PN Byw
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
2.NOVALITA EKA PURWANTI, SH
Terdakwa:
SADIMAN BIN SUHAINA
16 — 2

Dirampas untuk Negara

  1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Penuntut Umum:
1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
2.NOVALITA EKA PURWANTI, SH
Terdakwa:
SADIMAN BIN SUHAINA
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-02-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Byw
Tanggal 16 Maret 2023 —
2.I Ketut Gde Dame Negara, S.H.
Terdakwa:
MOCHAMAD SAMSI BIN SAHURI
24 — 5

    • 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna biru Nomor Imei: 860417041929428, Nomor SIM: 083861579538;

    Dirampas untuk Negara.

    • 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: P-6676-RC;

    Dikembalikan kepada Terdakwa.

    Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);


    2.I Ketut Gde Dame Negara, S.H.
    Terdakwa:
    MOCHAMAD SAMSI BIN SAHURI
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-04-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Ska
Tanggal 9 Oktober 2014 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
19 — 4
  • KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTAAlamat di Jl. Ki.
    Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT,kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untukpelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 31-03-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 280/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Desember 2020 — BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk
157 — 46
  • BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 12-09-2022 — Putus : 07-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN BATAM Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm
Tanggal 7 Februari 2023 — BPR KENCANA GRAHA
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam
39 — 16
  • BPR KENCANA GRAHA
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 18-12-2013 — Putus : 20-09-2010 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 20/PDT.G/2010/PN.GS
Tanggal 20 September 2010 — RIZAL SURYANTO MELAWAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR SLAMET WAHJUDI, SH, MBA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
70 — 10
  • RIZAL SURYANTOMELAWANPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR SLAMET WAHJUDI, SH, MBAKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
    Dengandemikian Penggugat dalam hal ini mempersoalkan masalah "KeabsahanPenetapan Lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Negara". Karenapenetapan Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Negara maka bentuk"Penetapan a quo" adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara a quo jika disoal keabsahannya makaharus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan di PeradilanUmum (ic. Pengadilan Negeri Gresik).b.
    Berdasarkan argumentasi diatas maka KTUN Penetapan Pemenang Lelang atas Tergugat IIyang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang negara dalam proses Lelang a quo adalah Keputusan13Tata Usaha Negara yang bersifat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalamketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 UU Nomor 5 tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (disingkat UU PTUN).
    Angka 9 "" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
    Berdasarkan hal di atas maka permintaan pembatalan atas Keputusan PenetapanLelang dan Pembatalan Setifikat Hak milik a quo adalah "Kewenangan dari Pengadilan TataUsaha Negara" dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, bukan kewenanganPengadilan Negeri Gresik.
    Jawabanrya pada point tentang Kompetensi Absolut, bahwa jelas dalam gugatanPenggugat adalah mengenai proses penjualan obyek a quo secara lelang yangmengandung cacat hukum dan jelas Penggugat atas Penetapan lelang obyek a quotersebut telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftardalam perkara Nomor:107/G/2009/PTUN.Sby ditujukan pada KEPALA KANTORPELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SURABAYAI dan terhadapperkara tersebut di Pengadilan Tatra Usaha Negara Surabaya masih dalam
Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 27-03-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN SERANG Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Srg
Tanggal 10 Agustus 2020 — BANK TABUNGAN NEGARA, BTN Persero Cabang Cilegon
128 — 55
  • BANK TABUNGAN NEGARA, BTN Persero Cabang Cilegon
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 05-09-2022 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 11 April 2023 — BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
50 — 5
  • BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 23-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwokerto
Tergugat:
1.ARIF GUNAWAN
2.ABDULLAH ARIF BUDIMAN
99 — 15
  • Penggugat:
    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwokerto
    Tergugat:
    1.ARIF GUNAWAN
    2.ABDULLAH ARIF BUDIMAN
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 09-06-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 September 2020 —
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA METRO JAYA Cq. POLRES METRO JAKARTA UTARA
23 — 0

  • Termohon:
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA METRO JAYA Cq. POLRES METRO JAKARTA UTARA
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 02-11-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 24-05-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Dpk
Tanggal 21 April 2022 — Penggugat:
TUYONO
Tergugat:
PT.INDOSURYA INTI FINANCE
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Kota Bogor
79 — 24
  • Penggugat:
    TUYONO
    Tergugat:
    PT.INDOSURYA INTI FINANCE
    Turut Tergugat:
    Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Kota Bogor
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 14-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Plg
Tanggal 9 Agustus 2021 — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH PALEMBANG
Tergugat:
1.EVA LESTARIA AZ
2.GUNTUR SANTOSO
29 — 6
  • Pangeran blok B Nomor 14 Jalan Pageran Ayin Kelurahan Kenten Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11565 tanggal 23 Juli 2014 atas nama EVA LESTARIA, AZ (Tergugat I) yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah dilakukan Pengikatan oleh Penggugat sebesar Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah ) vide Sertifikat Hak Tanggungan No. 812/2017 tanggal 12-06-2017 dapat dilelang dengan perasntaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
    BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH PALEMBANG
    Tergugat:
    1.EVA LESTARIA AZ
    2.GUNTUR SANTOSO
    ,MH, dan Rekan, Advokat yang berkantor di PTBank Negara Indonesia (persero) Tok Kantor Wilayah Palembang Jalan Jend SudirmanNo 132 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021.
    Bank Negara Indonesia (Persero) Tok.,Sentra Kredit KonsumerPalembangNo. PLL/7.2/9811 tanggal 06102018 perihal Teguran TunggakanKredit Macet 1;b. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.,Sentra Kredit KonsumerPalembangNo. PLL/7.2/10792 tanggal 9112018 perihal Teguran TunggakanKredit Ke2;c. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tok.,Sentra Kredit KonsumerPalembangNo. PLL/1.1/12944 tanggal 11 Desember 2018 perihal TeguranTunggakan Kredit Macet 3;13.
    Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.,Sentra Kredit KonsumerPalembangNo. PLL/7.1/9811 tanggal 06102018 perihal Teguran TunggakanKredit Macet 1Keterangan singkat : Alat bukti Surat tersebut secara nyata membuktikan bahwaPenggugat telah menunjukkan itikad baik kepada ParaTergugat dengan memberitahukan untuk melakukankewajibannya sebagaimana tercantum dalam PerjanjianKreditNomor : PLL/GRIYA/2014/0445 tanggal 18 Juli 2014.5. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tok.
    Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk dengan objek Hak Tanggungan adalah SHMNo. 11565tanggal 23 Juli 2014 atas nama Eva Lestaria AZ (Tergugat 1)dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 242.000.000,(dua ratus empat puluh dua jutarupiah).9.
    Bank Negara Indonesia (Persero) Tok Sentra KreditKonsumen Palembang No PLL/7.1/9811 tanggal 6 Oktober 2018 perihal TeguranTunggakan Kredit Macet 1, diberitanda................:. ccc cee eee eee eee eee eee eee teense PA,Photo copy dari copy Surat PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-05-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 230/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 2 Juli 2018 — BANK TABUNGAN NEGARA. Persero CABANG BOGOR.
Terbanding/Tergugat I : Teta Aprianti
Terbanding/Tergugat II : Bobi Cuprio, A.Md
33 — 0
  • BANK TABUNGAN NEGARA. Persero CABANG BOGOR.
    Terbanding/Tergugat I : Teta Aprianti
    Terbanding/Tergugat II : Bobi Cuprio, A.Md
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bil
Tanggal 6 Agustus 2018 — BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Malang
66 — 13
  • Bank Tabungan Negara, Tbk) yang telah disetujui dan dibuat tgl 17122015;
  • Menyatakan sah Penggugat sebagai pemilik tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah Perumahan Lembah Kolursari A20 Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
  • Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah atas rumah di Perumahan Lembah Kolursari A20 Kecamatan Bangil Pasuruan dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten
    BANK TABUNGAN NEGARA Cabang Malang
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 23-08-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PN KUDUS Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Kds
Tanggal 5 Desember 2023 — Penggugat:
Nurul Hidayah
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
47 — 28
  • Penggugat:
    Nurul Hidayah
    Tergugat:
    1.Koperasi Simpan Pinjam Graha Mandiri
    2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-12-2021 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 418/Pdt.G/2021/PN Cbi
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penggugat:
C.V JAGOR JAYA
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA BOGOR
Turut Tergugat:
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK
127 — 76
  • Penggugat:
    C.V JAGOR JAYA
    Tergugat:
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA BOGOR
    Turut Tergugat:
    PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-05-2016 — Putus : 02-09-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2016/PTUN.YK
Tanggal 2 September 2016 — RINI PURWANINGSIH dkk selanjutnya disebut sebagai :PARA PENGGUGAT MELAWAN KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT
224 — 118
  • Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);--------------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 Perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. Rini Purwaningsih dkk yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);-------------------4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.554.000, 00(Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);----
    RINI PURWANINGSIH dkk selanjutnya disebut sebagai :PARA PENGGUGAT MELAWAN KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANNOMOR : 09/G/2016/PTUN.YK.Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :1.
    secara tegaskebenarannydj 7 22222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen cen nnn nnn nee nen nen nn neBahwa Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala KantorRegional Badan Kepegawaian Negara) Surat Kepala Kantor Regional BadanKepegawaian Negara Nomor 26/K.Reg.VTMSK2/2015 tanggal 13 Januari2015 perihal Pengembalian berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 An.
    penetapan Nomor IndukPegawai Negeri Sipil kepada Badan Kepegawaian Negara (Tergugat) ;c.
    Maka sesuai dengan ketentuan pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Pegavuai ASNbertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Maka Tergugat yang notabene adalah merupakan pegawai Aparatur SipilNegara pada instansi Badan Kepegawaian Negara harus tunduk, patuh danloyal menjalankan setiap kebijakan yang dibuat oleh Kepala Badankepegawain Negara selaku Pejabat
    Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;2.
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN WAINGAPU Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Wgp
Tanggal 30 Oktober 2023 — Pemohon:
Umbu Tay Rawambaku
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Nusa Tenggara Timur Cq. Kapolres Sumba Timur,
39 — 5
  • Pemohon:
    Umbu Tay Rawambaku
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Nusa Tenggara Timur Cq. Kapolres Sumba Timur,
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 20 Oktober 2016 — DEWA DEWI ABADI; Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA BATAM; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA
302 — 236
  • DEWA DEWI ABADI; Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA BATAM; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA
    Bahwa surat keputusan Tergugat telan memenuhi kualifikasi sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objekhalaman 5 dari 72Putusan No.10/G/2016/PTU.TPIGugatan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9UU Nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor: 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena:a.Objek Gugatan I:Objek Gugatan II: Merupakan suatu penetapan tertulis;diikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam halini adalah Kepala
    tidakserta merta menjadi suatu Keputusan Tata Usaha Negara: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, disebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkonkret, individual
    Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;4. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5. Bersifat konkrit, individual dan final:6.
    Bank Anricodilikuidasi hubungan hukum yang diserahkan kepada Direktorat JendralKekayaan Negara Departemen Keuangan RI kemudian menyerahkankembali penagihan hutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta adalah permasalahan hubungan perdata, sehingga bukanmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikansebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai denganketentuan pasal 2 huruf (a) UndangUndang Peratun yang berbunyi:; Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian
    Rumusan Hukum Kamar TataUsaha Negara angka 1 menyatakan bahwa: Tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak ditujuoleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasakepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudahmengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadidihitung sejak yang