Ditemukan 2675577 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 18-03-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tjk
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
SAHROMI
Tergugat:
1.Pimpinan Cabang PT BRI Tbk Cabang Tanhung Karang
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG
3.1. Pimpinan Cabang PT. BRI, TbkCabang Tanhung Karang
4.2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG
40 — 14
  • Penggugat:
    SAHROMI
    Tergugat:
    1.Pimpinan Cabang PT BRI Tbk Cabang Tanhung Karang
    2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG
    3.1. Pimpinan Cabang PT. BRI, TbkCabang Tanhung Karang
    4.2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 03-07-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
JAKUP SEMBIRING
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
38 — 0
  • Pemohon:
    JAKUP SEMBIRING
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
PERLENGKAPAN SEMBIRING
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBUK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
22 — 5
  • Pemohon:
    PERLENGKAPAN SEMBIRING
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBUK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-01-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 700 PK/Pdt/2017
Tanggal 16 Januari 2018 — PEMERINTAH R.I cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN R.I, cq PANGLIMA TNI, cq KEPALA STAF TNIAD, cq PANGDAM IX UDAYANA, cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, cq DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, cq DAN DEN POM IX/I KUPANG VS THOMAS PATTIWAELLAPIA dan 1. PEMERINTAH R.I cq MENTERI PEKERJAAN UMUM R.I, cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,dkk.
84 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH R.I cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN R.I, cq PANGLIMA TNI, cq KEPALA STAF TNI-AD, cq PANGDAM IX UDAYANA, cq DAN REM 161 WIRASAKSI KUPANG, cq DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, cq DAN DEN POM IX/I KUPANG tersebut; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    PEMERINTAH R.I cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN R.I, cq PANGLIMA TNI, cq KEPALA STAF TNIAD, cq PANGDAM IX UDAYANA, cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, cq DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, cq DAN DEN POM IX/I KUPANG VS THOMAS PATTIWAELLAPIA dan 1. PEMERINTAH R.I cq MENTERI PEKERJAAN UMUM R.I, cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,dkk.
    PEMERINTAH R.I cq MENTERI PEKERJAAN UMUMR.I, cg KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jalan W.JLalamentik Nomor 20 Kupang;Halaman 171 dari 15 hal. Put. Nomor 700 PK/Pdt/20172. PEMERINTAH R.I cq MENTERI DALAM NEGERI R.1I,cq GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,berkedudukan di Jalan Raya Eltari Nomor 52, Kupang;3.
    PEMERINTAH R. cq MENTERI AGRARIA/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR, cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan Basuki RachmatNomor 1, Kupang;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
    Nomor 700 PK/Pdt/2017Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Il: 1.PEMERINTAH R.I cg MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN R.I, cqPANGLIMA TNI, cg KEPALA STAF TNIAD, cg PANGDAM IX UDAYANA, cqDAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, cq DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG,cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, 2.
    PEMERINTAH R.I cq MENTERIPEKERJAAN UMUM R.1I, cg KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : THOMASPATTIWAELLAPIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 65/PDT/2011/PTK tanggal 14 November 2011 yang memperbaiki Putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 23 November 2010;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH R.I cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANANR.I, cg PANGLIMA TNI, cq KEPALA STAF TNIAD, cq PANGDAM IXUDAYANA, cq DAN REM 161 WIRASAKSI KUPANG, cq DAN DENZIBANG IX/I KUPANG, cq DAN DEN POM IX/I KUPANG tersebut;2.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 03-07-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 172/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
KOMANDO GINTING
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
38 — 0
  • Pemohon:
    KOMANDO GINTING
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-03-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWA TIMUR SURABAYA Cq. KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BONDOYUDO MAYANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWA TIMUR DI LUMAJANG Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN JEMBER DK VS MULYONO DKK
32 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANREPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSIDAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Cq. DINASPEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI JAWATIMUR SURABAYA Cq. KEPALA BALAI PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BONDOYUDOMAYANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRANPROPINSI JAWA TIMUR DI LUMAJANG Cq. KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATENJEMBER DK VS MULYONO DKK
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 08-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 171/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 8 Juli 2024 — Pemohon:
TESALONIKA BARUS
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
26 — 2
  • Pemohon:
    TESALONIKA BARUS
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 28-07-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN RABA BIMA Nomor 46/Pdt.G/2022/PN RBI
Tanggal 17 Oktober 2022 — YUNARI H.HASNUN alias YUNARI
2.AINANI TAJRIANI Binti H.ISMAIL
3.MUHTADIN Bin H.ISMAIL
Tergugat:
1.H.A.WAHAB H.AHMAD
2.Pemerintah Desa TEKE Cq. Kepala Desa TEKE Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
3.Pemerintah Kecamatan BELO / CAMAT BELO Kabupaten Bima
4.Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Bima
Turut Tergugat:
ABDUL GANI H. MUSA
132 — 11
  • YUNARI H.HASNUN alias YUNARI
    2.AINANI TAJRIANI Binti H.ISMAIL
    3.MUHTADIN Bin H.ISMAIL
    Tergugat:
    1.H.A.WAHAB H.AHMAD
    2.Pemerintah Desa TEKE Cq. Kepala Desa TEKE Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
    3.Pemerintah Kecamatan BELO / CAMAT BELO Kabupaten Bima
    4.Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Bima
    Turut Tergugat:
    ABDUL GANI H. MUSA
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 21-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 27 Juni 2024 — PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.II. PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALA1 WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
49 — 0
  • PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.II. PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALA1 WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 17-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 143/PDT/2013/PT KPG
Tanggal 15 Januari 2014 —
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI. Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Resort Ende
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI. Cq. Kepala Kejaksaan Agung RI. Cq. Kejaksaan Negeri Ende
40 — 5

  • Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI. Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Resort Ende
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI. Cq. Kepala Kejaksaan Agung RI. Cq. Kejaksaan Negeri Ende
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 05-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 16/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 13 April 2015 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
Terbanding/Penggugat : RUSLI ALI PANGO, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. BEUDOH PRIBUMI
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
56 — 4
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
    Terbanding/Penggugat : RUSLI ALI PANGO, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. BEUDOH PRIBUMI
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
HAMDANI LUBIS
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BAD AN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
88 — 0
  • Pemohon:
    HAMDANI LUBIS
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BAD AN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 27 Juni 2024 — Pemohon:
KATA ERSADA SEMBIRING
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG,
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I
22 — 0
  • Pemohon:
    KATA ERSADA SEMBIRING
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG,
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 07-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Jmr
Tanggal 11 Mei 2021 — Karomah Jaya Mandiri
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertanian RI cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Satgas V Jember
32 — 0
  • Karomah Jaya Mandiri
    Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertanian RI cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Satgas V Jember
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 20-09-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PN BAJAWA Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bjw
Tanggal 9 Mei 2023 — Penggugat:
KLARA BABA
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA
2.KETUA BADAN PEMBANTU PENYELENGGARA PENDIDIKAN / KOMITE SEKOLAH DASAR IMPRES WOGO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/KEPALA BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
65 — 42
  • Penggugat:
    KLARA BABA
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA
    2.KETUA BADAN PEMBANTU PENYELENGGARA PENDIDIKAN / KOMITE SEKOLAH DASAR IMPRES WOGO
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/KEPALA BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN NGADA
    2.PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGADA
    3.PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq. MENTERI KESEHATAN RI, Cq. DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGADA
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA PARIGI Nomor 144/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
98 — 15
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Biaya Perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2020 — Upload : 07-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 PK/Pdt/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — PEMERINTAH KOTA SURABAYA, cq. DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA, cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM PAKET PEKERJAAN PENGADAAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION SMA Lawan PT INTERNET PRATAMA INDONESIA
172 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH KOTA SURABAYA, cq. DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA, cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM PAKET PEKERJAAN PENGADAAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION SMA tersebut;
    PEMERINTAH KOTA SURABAYA, cq. DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA, cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM PAKET PEKERJAAN PENGADAAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION SMALawanPT INTERNET PRATAMA INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2759 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Nopember 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, cq. KANWIL PROPINSI BALI, cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq.
71 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, cq. KANWIL PROPINSI BALI, cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, cq.KANWIL PROPINS!I BALI, cq. BADAN PERTANAHANKABUPATEN TABANAN;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq. DIREKTORATPAJAK PROVINSI BALI, cq. KANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA TABANAN, cq. DINAS PENDAPATAN KABUPATENTABANAN, cq. SEDAHAN AGUNG TABANAN, cq.
    yang prematur dengan tidak membaca alatalat bukti yang diajukanoleh Para Penggugat dan sangat keliru dan bahkan bertentangan dengan normanorma hukum yang hidup didalam masyarakat, lebin jauh lagi hakim JudexFactiternyata telah salah dalam penerapan hukum Yurisprudensi tanggal 23Maret 1976 Nomor 879 K/Sip/1974, baik hukum materiil maupun hukumacaranya, kasus dalam hukum pembuktian baik dalam bukti surat, keteranganketerangan saksi, maupun dalam (UUPA) agraria/BPN Nomor 3 Tahun 1997 danPeraturan Pemerintah
    Bahwa dapat dilakasanakan terhadap orang yang takmempunyai barang lagi, Pemerintah HindiaBelanda menghapuskanVandeling Gekap dalam hukum adat, karena bertentangang denganprikemanusiaan dan martabat manusia yang beradab;Maka perkara a quo ini Hakim telah salah menjalankan putusan,masih menggunakan pasalpasal tentang Gijzelling (RID) pasal 209dan seterusnya yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas,bertentangan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia, yaitu: Keputusan Mahkamah
    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 75 dan 76 (3 b) menyangkut desa adat dan lurahdan dipertegas lagi tentang Desa Dinas, yaitu UndangUndang Nomor 5Tahun 1974, Lembaran Negara 3046 Tahun 1974 sehingga pertimbanganMajelis menurut hal tersebut tidak sah batal demi hukum;Bahwa ketentuan UndangUndang Nomor 2 yang mengatur tentangPeradilan Umum, bahwa Judex Facti putusan Pengadilan Tinggi Denpasardengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;Hal. 24 dari 29 halaman Putusan
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 29-11-2017 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 84/Pdt.G/2017/PN RBI
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
m. ali hamzah
Tergugat:
1.ahmad pua suka
2.pemerintah RI,Cq. kementrian desa pembangunan daerah tertinggi dan transmigrasi, Cq. dinas Transmigrasi nusa tenggara barat, Cq. Pemkab bima,Cq. dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bima
3.PEMERINTAH RI CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
4.nurha h. sarbini dan sutawang
101 — 71
  • Penggugat:
    m. ali hamzah
    Tergugat:
    1.ahmad pua suka
    2.pemerintah RI,Cq. kementrian desa pembangunan daerah tertinggi dan transmigrasi, Cq. dinas Transmigrasi nusa tenggara barat, Cq. Pemkab bima,Cq. dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bima
    3.PEMERINTAH RI CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
    4.nurha h. sarbini dan sutawang
    Pemerintah RI, Cq.Kementerian Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Cq.Dinas Transmigrasi Nusa TenggaraBarat Cq.PEMKAB BIMA Cq.Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bima di Bima. Dalam hal ini memberika kuasa kepada AmarMaruf, SH M. Syirajudin, SH.MH A. Nafis Mulyana, S.Sos Saiful Islam, SHDrs Sukirman Azis, SH.
    Pemerintah RI, Cq.Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq.KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq.KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, dan untuk selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat II;4.
    (Lima Are);Yang kesemuanya atau ketigatiganya atas nama : ALWI AMAHALIMAH.Bahwa, ketiga tanah obyek sengketa hak milik Penggugat tersebut diatas didapat atau diperoleh Penggugat dari pemerintah berdasarkankeputusan Menteri Transmigrasi PPH RI Nomor: 174.3.PP.04.4.3.1996,Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.RbiIII)IV)V)VI)tanggal 23 Desember 1996 tentang Penetapan Transmigran Penggantidi Unit Pemukiman Transmigrasi Oi Tul Kecamatan Wera, KabupatenBima atau dari
    Bahwa dalil penggugat pada poin VI (enam) romawi sampai denganpoin IX (sembilan) romawi adalah benar bahwaberdasarkanPertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bimadengan Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN Rbi tertanggal 26 April 2017penggugat sudah mengakui dengan terang dan jelas bahwa : Tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugatpemberian langsung dari Pemerintah Propinsi TransmigrasiNusa Tenggara Barat melalui Surat Keputusan Nomor027/040/DISTRANS tangal 10 Desember 2001 berdasarkanSertipikat
    Bahwa dalil Penggugat pada poin VI (enam) romawi sampai denganpoin IX (sembilan) romawi adalah benar bahwa berdasarkanPertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bimadengan Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Rbi tertanggal 26 April 2017Penggugat sudah mengakui dengan terang dan jelas bahwa : Tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugatpemberian langsung dari Pemerintah Propinsi TransmigrasiNusa Tenggara Barat melalui Surat Keputusan Nomor027/040/DISTRANS tanggal 10 Desember 2001 berdasarkanSertipikat
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 591/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat IV : Supomo Diwakili Oleh : Affrik Priyono SH
Pembanding/Penggugat II : Cipto Asmo Diwakili Oleh : Affrik Priyono SH
Pembanding/Penggugat III : Nur Hasan Idris,S.Sos Diwakili Oleh : Affrik Priyono SH
Pembanding/Penggugat I : Asis Andrika Diwakili Oleh : Affrik Priyono SH
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kota Surabaya
Terbanding/Tergugat I : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pemutusan Pemerintah Kota Surabaya
30 — 13
  • Pembanding/Penggugat IV : Supomo Diwakili Oleh : Affrik Priyono SH
    Pembanding/Penggugat II : Cipto Asmo Diwakili Oleh : Affrik Priyono SH
    Pembanding/Penggugat III : Nur Hasan Idris,S.Sos Diwakili Oleh : Affrik Priyono SH
    Pembanding/Penggugat I : Asis Andrika Diwakili Oleh : Affrik Priyono SH
    Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kota Surabaya
    Terbanding/Tergugat I : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pemutusan Pemerintah Kota Surabaya
    Pemerintah Kota Surabaya, Alamat Jalan Jimerto No. 6 8 KotaSurabaya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semulaTergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 September2020 NOMOR 591/PDT/2020/PT SBY., tentang penunjukkan MajelisHakim untuk mengadili perkara tersebut;2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 17 September 2020 NOMOR 591/PDT/2020/PT SBY..
    Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan TinggIPemeriksa Perkara Aquo , bahwa Para Penggugat sangat mendukungprogram dan rencana pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaankegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan pelebaran jalanWiyung, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, yang dikenal denganJalan Raya Menganti Wiyung, Kota Surabaya, serta Para Penggugat/Para Pembanding tidak keberatan apabila tanah dan bangunan miliknyaHalaman 7 Putusan Nomor 591/PDT/2020/PT SBY.dimanfaatkan untuk
    4diatas, maka menjadi aneh apabila Judex Facti Pengadilan NegeriSurabaya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27Juli 2017 Alinea 1 & 2 Halaman 33 sebagai berikut:Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana bukti T1, T2 1 yaituundangan dan resume rapat tanggal 21 Januari 2016 di Aula KantorKecamatan Wiyung yang isi dari resume pada pokoknya PemerintahKota menyampaikan kembali normative pembayaran ganti rugi diKelurahan Wiyung dan warga belum sepakat terhadap harga yangsudah disampaikan Pemerintah
    TENTANGEKSEPSI PARA TERBANDING pada Memori Bandingnya Halaman 3,karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dalammemberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut:*"Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti T1 T21 yaituundangan dan resume rapat tanggal 21 Januari 2016 di Aula kantorKecamatan Wiyung yang isi dari resume pada pokoknya PemerintahKota menyampaikan kembali normative pembayaran ganti rugi diKelurahan Wiyung dan warga belum sepakat terhadap harga yangsudah disampaikan Pemerintah