Ditemukan 2675953 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 14-04-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sbw
Tanggal 31 Mei 2023 — Penggugat:
L.AHMAD YAMIN
Tergugat:
BUPATI SUMBAWA
Turut Tergugat:
1.IBRAHIM PATAH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
45 — 23
  • Penggugat:
    L.AHMAD YAMIN
    Tergugat:
    BUPATI SUMBAWA
    Turut Tergugat:
    1.IBRAHIM PATAH
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
    3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
NURNIWATI Binti BABA'OANG
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
113 — 44
  • Penggugat:
    NURNIWATI Binti BABA'OANG
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Bahwa di akhir tahun 1960an atau di awal tahun 1970an, OBJEKGUGATAN tersebut tanpa persetujuan BABA OANG di ambil alihpenguasaanya oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar untuk dijadikan atau di gunakan Sekolah Taman Kanak Kanak;7.
    Bahwa setelah Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar berubahnama di awal tahun 2000an menjadi Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ), Sekolah Taman Kanak Kanak Pertiwi tersebut tetapdalam lingkungan /kekuasaan Pemerintah Kabupaten Selayar;9. Bahwa di akhir tahun 2007, Pemerintahn Kabupaten Selayar( TERGUGAT I!)
    Bahwa atas Permohonan Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ) tersebut, TERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebihdahulu ke Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT,TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas OBJEK GUGATANdengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020 atas nama PemerintahKabupaten Selayar dan terdaftar dalam Pembukuan TERGUGAT Iltanggal 5 12 2007;11.Bahwa ditahun 2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah namalagi menjadi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT )di mana
    tanpa izindari Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT memohon ke TERGUGAT II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atasOBJEK GUGATAN atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa atasPermohonan Pemerintah Kabupaten Selayar ( TERGUGAT ) tersebut,Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirTERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebin dahulu ke Ahli Waris BABAOANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat HakPakai
    atas OBJEK GUGATAN dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar dan terdaftar dalam PembukuanTERGUGAT II tanggal 5 12 2007;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa di tahun2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah nama lagi menjadi PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT ) di mana Sekolah TamanKanak Kanak Pertiwi tersebut tetap berada dalam lingkungan / kekuasaanPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT 1);Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — ., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
37 — 12
  • ., dkkLawan:Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo /Bupati Sidoarjo, yangberkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya : 1. Dr. Heri Soesanto, SH., MH., KepalaBagian Hukum Setda Kab Sidoarjo, 2. Aries Saputro, SH., KasubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab Sidoarjo, 3.Machwal Anam, SH., Staf pada Bagian Hukum Setda Kab Sidoarjo,4.
    / Pemerintah Daerah,(TERGUGAT IT ) , setelah dipelihara oleh Perusahaan selama jangkawaktu yang ditentukanBahwa hingga saat ini tidak pernah ada pembangunan perumahan diatas tanah milik PENGUGAT (Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timur)161718tersebut point (satu) dan point 2 (dua) permohonan ini; sehinggatidak ada obyek yang harus dipelihara dan tidak ada obyek yangharus diserahkan kepada TERGUGAT ITI (Pemerintah KabupatenSidoarjo).e Bahwa oleh karena SK Gubernur tersebut point 4 (empat) butir a telahbatal
    No 28 Tahun 2004 . tentangYayasan.Bahwa keberadaan Berita Acara Musyawarah Kelurahan Sepanjang KecamatanTaman Kabupaten Sidoarjo yang membuktikan Tidak pernah ada TIMVERIFIKASI yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (vide point 4 bukti ini).
    Pemerintah KabupatenSidoarjo/Bupati Sidoarjo sebagai Tergugat II (3).
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat I (2).Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo/Bupati Sidoarjo sebagai Tergugat II(3).
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 25-08-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Plw
Tanggal 12 Oktober 2021 — Penggugat:
ZULKHAIRI, SH.MH
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (PUPR KAB. PELALAWAN)
2.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
67 — 0
  • Penggugat:
    ZULKHAIRI, SH.MH
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (PUPR KAB. PELALAWAN)
    2.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Kdi
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
DEBORA SAMPERURU
Tergugat:
1.Pemerintah Kota kendari Cq. Panitia Pengadaan Tanah
2.Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Kendari
3.ROSNAENI AMBODALE
122 — 49
  • Penggugat:
    DEBORA SAMPERURU
    Tergugat:
    1.Pemerintah Kota kendari Cq. Panitia Pengadaan Tanah
    2.Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Kendari
    3.ROSNAENI AMBODALE
Pengadilan PN PONTIANAK
Register : 22-10-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 113/Pdt.G/2014/PN.Ptk
Tanggal 30 Juni 2015 —
49 — 6
  • IKHWANUL MUSLIMINPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.
Pengadilan PTTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-03-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PTTUN BANJARMASIN Nomor 18/B/2024/PT.TUN.BJM
Tanggal 2 Mei 2024 —
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
45 — 30

  • Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Juli 2017 — PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. vs PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, CQ KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT, CQ KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG, CQ JAKSA/PENUNTUT UMUM
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. vs PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, CQKEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT, CQKEJAKSAAN NEGERI KETAPANG, CQ JAKSA/PENUNTUTUMUM
    AH.05.01.Tahun 2013, tertanggal 25042013, hal ini membuktikan pengakuan Pemerintah Negara RI ataskedudukan Pelawan sebagai pemilik yang sah atas kendaraan a quo dijamindan dilindungi oleh hukum dan UndangUndang. sebagai bentuk kepastianhukum:.
    Astra Sedaya Finance tentang Pengujian UndangundangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telahdiubah berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndangHalaman 6 dari 22 hal.Put.
    Tiaptiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepadaSiapa pun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itudalam keadaan beradanya;18.Bahwa, tujuan yang ingin dicapai upaya perlawanan Pelawan adalahmelawan secara formal dan resmi terhadap suatu putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap yang telah "merampas" hak milikPelawan karenanya supaya tidak berkekuatan mengikat terhadap diriPelawan sebagai pemilik yang sah menurut hukum dan undang undang;19.Bahwa, Pelawan menempatkan Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 07-10-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559K/PDT/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 —
57 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASTRA INTERNASIONAL Tbk ; RACHMAT SUMADIHARDJA ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
    Sebagai perusahaan terbuka (Tbk) yang bertaraf internasional sahamsaham Penggugat Intervensi saat ini dimiliki oleh para investor asing,Pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat. Sehingga saat iniPenggugat Intervensi telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesiasebagai salah satu aset negara ;3.
    No.30 PK/TUN/2004 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa selain itu pula tindakan administratif Tergugat tersebut adalah dalamrangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahansebagaimana kewenangan yang dimiliki berdasarkan UndangUndang Dasar1945 Pasal 33 ayat (8), Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 pasal 2,Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 jo.
    Peraturan Pemerintah Nomor :24 tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006,Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999, Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, danperaturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4Tahun 2006 dan peraturan pelaksaan lainnya yang merupakan mekanisme/proses
    Peraturan Kepala BPN No.4 tahun 2006.Oleh karena dalam Surat Gugat Penggugat dinyatakan Tergugat adalahKepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dilain pihak seolaholah Tergugatberkedudukan berdiri sendiri tidak mewakili Pemerintah R. sebagai causaquo Negara R.I cq. Kepala BPN cq.
    No. 559 K/Pdt/2008melawan hukum karena Putusan tersebut hanya sematamatadidasarkan pada pertimbangan sebagaimana tercantum dalampertimbangan hukum bagian konvensi/gugatan asal (bagian pokokperkara) alinea kedua dari halaman 17 Putusan yang berbunyi sebagaiberikut :"Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karenabertentangan dengan pasal 22 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10Tahun 1991 dan pasal 199 ayat (1) HIR, maka penerbitan Sertipikat HakGuna Bangunan No.1/Pasirluyu atas tanah yang
Pengadilan PN Pulau Punjung Perdata
Register : 26-04-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Plj
Tanggal 25 September 2023 — Penggugat:
DASMIARTY
Tergugat:
1.ERIYONTORI
2.Pemerintah RI Cq Kementerian ATR/BPN RI Cq Kakanwil ATR/BPN Prov. Sumatera Barat Cq ATR/BPN Kabupaten Dharmasraya
46 — 19
  • Penggugat:
    DASMIARTY
    Tergugat:
    1.ERIYONTORI
    2.Pemerintah RI Cq Kementerian ATR/BPN RI Cq Kakanwil ATR/BPN Prov. Sumatera Barat Cq ATR/BPN Kabupaten Dharmasraya
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 01-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 140/PDT/2019/PT MND
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
158 — 841
  • Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
    Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
    Bahwa pada tanggal 1 April 1989 Tergugat melalui Peraturan Pemerintah RINo.6 tahun 1989 tentang Pemisahan dan Pengalihnan Kekayaan Negara padaBandar Udara Frans Kaisepo di Biak dan Bandar Udara Sam RatulangiManado di serahkan kepada Tergugat II untuk dijadikan tambahan PenyertaanModal Negara dalam Perusahaan Umum.
    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan danPengalihan Kekayaan Negara pada Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak danSam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan Penyertaan Modal Negaradalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I;2.
    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan danPengalihan Kekayaan Negara pada Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biakdan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan Penyertaan ModalNegara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura ;b.
    ; atau. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan; atausurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961; atausurat keterangan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 115/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 24 Januari 2018 — Hidajatun melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur DIY Cq. Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Sleman Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Cq. Kepala Desa Caturtunggal, dkk
94 — 31
  • Hidajatun melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur DIY Cq. Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Sleman Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Cq. Kepala Desa Caturtunggal, dkk
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian DalamNegeri Cq. Gubernur DIY Cq. Kepala Daerah/BupatiKabupaten Sleman Cq. Camat Kepala WilayahKecamatan Depok Cq. Kepala Desa Caturtunggal ,Bertempat tinggal di JI. Kaswari No 2 Demangan Baru,Caturtunggal, Depok, Sleman ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andi Sofyan,M.Pd. 2. Nia Astuti, S.IP., 3. Kirnwanto, beralamat di KantorPemerintah Desa Caturtunggal, Jl.
    Bahwa, sehubungan dengan permohonan konversi / Pendaftaran Tanahatas Obyek Sengketa dari PENGGUGAT Pemerintah Desa Caturtunggal( TERGUGAT ) telah menyampaikan surat atau tanggapan , yaitu : SuratNomor: 590/374, Tanggal 29 September 2016, Hal : TanggapanPermohonan Konversi Tanah. Pemerintah Desa Caturtunggal( TERGUGAT ) tidak dapat menandatangani dan menerbitkan data pendukung atas Obyek Sengketa untuk didaftarkan konversi yangdiajukan PENGGUGAT, dengan pertimbangan :6.1.
    DALAM EKSEPSI1.Bahwa Tanah Kas Desa yang saat ini disebut dengan TanahDesa adalah tanah milik Kasultanan NgayogyakartaHadiningrat sesuai yang tercantum dalam Peraturan GubernurNomor 112 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desapasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tanah Desa yangberasal dari hak anggaduh merupakan tanah milik Kasultanandan tanah milik Kadipaten; sehingga gugatan ini kurangsubyek, karena Kepala Desa/Pemerintah Desa hanya sebagaipengelola dan penerima manfaat dari tanah desa tersebut
    ,sementara pemilik tanah desa adalah KasultananNgayogyakarta Hadiningrat;Bahwa selain hal tersebut, dalam struktur tata pemerintahan,Kepala Desa Caturtunggal sebagai Tergugat, dalam naunganPemerintah Desa Caturtunggal, Pemerintah Kecamatan Depok,Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta, dalam persoalan tanah desa,kewenangannya sangat terbatas.
    Sesuai dalam PeraturanGubernur Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemanfaatan TanahDesa, pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwaPemantaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 harus mendapatkan izin dari Gubernur; Dengandemikian apabila Pemerintah Desa Caturtunggal menghadapisendiri gugatan ini sebagai Tergugat, maka persona standinyatidak cukup, apalagi ini yang menjadi Tergugat adalah KepalaDesa Caturtunggal, bukan Pemerintah Desa Caturtunggal;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/PDT/2017
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-10-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 674/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
PT Bank Panin,Tbk
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksan Agung Republik Indonesia
2.Muhammad Helmi Kamal Lubis
3.Dana Pensiun Pertamina
761 — 180
  • Penggugat:
    PT Bank Panin,Tbk
    Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksan Agung Republik Indonesia
    2.Muhammad Helmi Kamal Lubis
    3.Dana Pensiun Pertamina
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 270/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 4

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Namun karena pelaksanaan sidang pelayanan terpadu yang dilakukansecara bersamasama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan AgamaKecamatan Parigi dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiransepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten ParigiMoutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang KelilingPengadilan Negeri dan Pengadilan
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 4 Juli 2018 — Pemohon:
1.Alimudin Bin Jungkur
2.Ica Binti Lanangku
27 — 4

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);
    Namun karena pelaksanaan sidang pelayanan terpadu yang dilakukansecara bersamasama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan AgamaKecamatan Kasimbar dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiransepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten ParigiMoutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang KelilingPengadilan Negeri dan Pengadilan
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 18-08-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 27-11-2022
Putusan PN LAMONGAN Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lmg
Tanggal 10 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR
36 — 9
  • Menyatakan Terdakwa FREDY AKBAR alias GEPENG Bin KHOIRUL AKBAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum
Register : 26-10-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 21-02-2023
Putusan PN SURAKARTA Nomor 262/Pid.B/2022/PN Skt
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
TITIEK MARYANI A., SH.
Terdakwa:
GIYANTO bin Alm KAMTO
66 — 17

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa GIYANTO bin Alm KAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan hukum menjual, memakai, tanah Pemerintah atau tanah partikulir;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa GIYANTO bin Alm.
    pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
  • Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, dengan ketentuan dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana dengan perintah oleh hakim untuk ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • Foto Copy Sertifikat Hak Pakai (Legalisir Sertifikat Hak Pakai)

    Nomor 62 Kelurahan Jebres atas nama pemegang hak Pemerintah

    Kota Surakarta berkedudukan di Surakarta;

    • Foto Copy Sertifikat Hak Pakai (Legalisir Sertifikat Hak Pakai) Nomor 71 Kelurahan Jebres atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Surakarta berkedudukan di Surakarta;

    dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Suhadi;

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 742/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 11
  • YAKOBUS BUDI NUROTO, PR, pada tanggal 9 Oktober 2011 di Surabaya dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, Nomor 3578-KW-21032017-0003, dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2017, oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA SURABAYA, putus karena perceraian;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau wakilnya yang sah
    untuk mengirimkan salinan putusan ini, bilamana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
  • Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama MECHAELA JOSEPHINE AYU LINGGANI MUIJS, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 2017;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar
    Sby.RICHARDUS MEIDA CHRISTIANS MUYS, Alamat: GAYUNGAN 03/22,RT/RW: 007/002, Desa/Kelurahan: GAYUNGAN, Kecamatan: GAYUNGAN,Kabupaten/Kota: KOTA SURABAYA, Dikeluarkan Tanggal: 30112017, olehDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTASURABAYA, tercantum nama VINCENTIA YUVI INDRAWATI, pada kolomStatus Hubungan Dalam Keluarga sebagai ISTRI, diberi tanda P1;2.
    KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, Nomor 3578KW210320170003,dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2017, oleh DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA SURABAYA, bahwa di KOTASURABAYA pada tanggal 20 Maret 2017 telah tercatat perkawinan antara:RICHARDUS MEIDA CHRISTIANS MUYS dengan YUVI INDRAWATI, yangtelah dilangsungkan dihadapan pemuka agama KATHOLIK yang bernamaRM. YAKOBUS BUDI NUROTO, PR, pada tanggal 9 Oktober 2011, diberitanda P3;4.
    Yuwan Karbianto: bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan tata cara agamaKatholik pada tanggal 9 Oktober 2011 di Surabaya dan telah tercatat diDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya padaHalaman 6 dari 12, Putusan Nomor: 741/Pdt.G/2019/PN.
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama: RM.YAKOBUS BUDI NUROTO, PR, pada tanggal 9 Oktober 2011 di Surabaya dantelah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam KUTIPANAKTA PERKAWINAN, Nomor 3578KW210320170003, dikeluarkan padatanggal 22 Maret 2017, oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL PEMERINTAH KOTA SURABAYA, putus karena perceraian
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atauwakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan putusan ini, bilamana telahmempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Pemerintah Kota Surabaya agar dicatat pada Register Akta Perceraiandalam tahun yang sedang berjalan;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 PK/Pdt/2023
Tanggal 24 Oktober 2023 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI qq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN UTARA qq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN vs H. SYAMSUL BACHRI
79 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI qq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN UTARA qq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN, tersebut
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI qq.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSIKALIMANTAN UTARA qq. BUPATI KEPALA DAERAHTINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN vs H. SYAMSUL BACHRI
Pengadilan PA LAHAT Perdata Agama
Register : 22-07-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PA LAHAT Nomor 423/Pdt.P/2022/PA.Lt
Tanggal 11 Agustus 2022 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
  • Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);