Ditemukan 458383 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan tata usaha Tata usaha negara Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 50/Pdt.G/2021/PN SDA
Tanggal 27 Januari 2022 — INDO TATA GRAHA
2.DADANG HIDAYAT
3.FITRI YUNITA
Turut Tergugat:
1.INDRI YASMIN, S.H., Sp.N.
2.PIMPINAN KCU BANK BCA CABANG KABUPATEN SIDOARJO
65 — 22
  • INDO TATA GRAHA
    2.DADANG HIDAYAT
    3.FITRI YUNITA
    Turut Tergugat:
    1.INDRI YASMIN, S.H., Sp.N.
    2.PIMPINAN KCU BANK BCA CABANG KABUPATEN SIDOARJO
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 5 Desember 2018 — RAJA OLOAN diwakili HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR
Tergugat:
POKJA TIGA PULUH SATU PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBAER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
146 — 114

  • ------------------------------------------------M E N E T A P K A N-------------------------------------------

    1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 120/G/2018/PTUN-MDN ;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 120/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;
    3. Membebankan
    RAJA OLOAN diwakili HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR
    Tergugat:
    POKJA TIGA PULUH SATU PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBAER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
    PENETAPANNOMOR :120/ G/ 2018 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus sertamenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;PT. RAJA OLOAN di wakili HARIMAN TUA DIBATA SIREGAR, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Direktur PT.
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor:120/PENMH/2018/PTUNMDN, tanggal 17 September 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor120/PEN.PP/2018/PTUNMDN, tanggal 18 September 2018, tentang PenetapanHari Pemeriksaan Persiapan pada hari : Rabu, tanggal 9 Mei 2018 ;3.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untukmencoret Perkara Nomor : 120/G/2018/PTUNMDN dari Buku Register Induk Perkarayang sedang berjalan ;3.
    Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 371.900,( tiga ratustujuh puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) ;Penetapan Pencabutan Perkara No :120/G/2018/PTUNMDN Hal 4Demikianlah ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan, padahari Rabu, tanggal 5Desember 2018oleh kami : KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDEEKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H., dan A.
    ., Panitera PenggantiPengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat danTergugat ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS, GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H. KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MHA.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Kln
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
SUNARSI SUHARSONO
Tergugat:
1.Kementrian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) c.q. Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
54 — 14
  • Penggugat:
    SUNARSI SUHARSONO
    Tergugat:
    1.Kementrian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) c.q. Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
    2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 24-08-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN PRAYA Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Pya
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
1.Ahmad Zaini
2.Lalu Ruslan
Tergugat:
1.Pemerintah Desa Bilebante
2.Haerul Anwar
3.Mahsun,
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lombok Tengah,
107 — 50
  • Penggugat:
    1.Ahmad Zaini
    2.Lalu Ruslan
    Tergugat:
    1.Pemerintah Desa Bilebante
    2.Haerul Anwar
    3.Mahsun,
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lombok Tengah,
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL (ATR/IBPN) KABUPATEN LOMBOK TENGAH,Beralamat/kedudukan hukum di JIn.
    Nurahsan pada tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda olehKepala Desa Ganti, selanjutnya diberi tanda P.1;Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Padt.G/2021/PN Pya2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Pendaftaran Tanah SementaraMilik Indonesia atas nama Lalu Putra Anom tertanggal 10 April 1957,selanjutnya diberi tanda P.2;3. 2 (dua) lembar foto copy Surat Persumpahan Kepala Desa tertanggal 07Mei 1951, selanjutnya diberi tanda P.3;4.1 (satu) bundel foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata
    PUTRANOM pernah menggarap Tanah Obyek Sengketatersebut: Bahwa Saksi mengetahul yang menggarap Tanah Obyek Sengketapada saat ini adalah HAERUL ANWAR: Bahwa HAERUL ANWAR menggarapTanah Obyek Sengketa berdasarkan jual beli tahunan; Bahwa pada saat Saksimenjabat sebagai Kepala Desa Bilebante keturunan LALU PUTRANOM tidakpernah mengajukan keberatan atas penguasaan Tergugat terhadap TanahObyek Sengketa;Menimbang, bahwa saksi HASBULLAH pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Saksi bekerja di bagian Tata
    Yang mana bukti surat tersebut bersesuaiandengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh ParaPenggugat yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris (cucu)dari LALU PUTRANOM;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P4 berupaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 02/P/FP/2018/PTUN Mirtertanggal 05 September 2018, selanjutnya alat bukti surat tanda P.8 berupaPutusan Pengadilan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 78/PDT.G/2020/PN.Pyatertanggal 14 April 2021 serta
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mjl
Tanggal 18 Januari 2021 — RASUM Bin RAKMAN
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
82 — 23
  • RASUM Bin RAKMAN
    Turut Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 10-06-2024 — Putus : 20-08-2024 — Upload : 04-09-2024
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ngb
Tanggal 20 Agustus 2024 — Penggugat:
TRIWIDYA HARTANTO
Tergugat:
SUMARDI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH c/q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
5 — 5
  • Penggugat:
    TRIWIDYA HARTANTO
    Tergugat:
    SUMARDI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH c/q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-03-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 829 K/Pdt/2022
Tanggal 21 Maret 2022 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo - Yogyakarta di Kabupaten Klaten, dk
123 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH c.q.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN selakuPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo - Yogyakartadi Kabupaten Klaten, dk
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 456/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : Buchari Hanafi, S.H
Pembanding/Tergugat III : Jimmy Wijaya
Pembanding/Tergugat IV : Isyana Wisnuwardhani
Terbanding/Penggugat I : Bapak Bakhrial
Terbanding/Penggugat II : Ibu Balkis Salfithri
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria dan Tata Ruang
200 — 272
  • Pembanding/Tergugat I : Buchari Hanafi, S.H
    Pembanding/Tergugat III : Jimmy Wijaya
    Pembanding/Tergugat IV : Isyana Wisnuwardhani
    Terbanding/Penggugat I : Bapak Bakhrial
    Terbanding/Penggugat II : Ibu Balkis Salfithri
    Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria dan Tata Ruang
    Thamrin Kav. 81,Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 April 2020, selanjutnya disebutSebagal ..........2..26 Para TERBANDING semula ParaPenggugat;DANMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalcq. Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala KantorPertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat,berkantor di Jl.
    KOMPETENSI ABSOLUTBAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAKBERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO KARENA PUTUSANMAJELIS PENGAWAS NOTARIS WILAYAH PROVINSI BANTENDENGAN NOMOR : 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018TANGGAL 4 JANUARI 2019 YANG MENJADI DASAR GUGATANPARA PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN "OBJEKKEPUTUSAN" KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHANEGARA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN DALAM MEMERIKSA,MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA PERDATA BERKENAANDENGAN NOTARIS DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWANHalaman 8 dari 75 halaman
    Berdasarkan uraian TERGUGAT di atas,maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerimaeksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT dan memberikanputusan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang memeriksa perkara gugatan yang diajukan PARAPENGGUGAT .Bahwa karena adanya kesalahan pencantuman nomor peraturanperundangundangan di dalam putusan Majelis PengawasNotaris Wilayah Provinsi Banten maka hal ini merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negaradan tidak dapatdijadikan dasar pemeriksaan
    November 2018 JoPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor323/PDT/2017/PT.DKI Tertanggal 22 agustus 2017 Jo PutusMahkamah Agung No. 376 K/Pdt/2018 tertanggal 17 April 2018(Inkracht van gewijsde).c) Bahwa pihakpihak dalam perkara aquo dan perkara No.122/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst adalah sama semuanya sepanjang ParaPenggugat mempersoalkan Objek Sengketa yang sama, meskipundalam perkara aquo tidak ada nama Saleh Saaf selaku Tergugat,namun para Penggugat hanya menambahkan/mengikutsertakanMenteri Agraria dan Tata
    ParaPenggugat serta dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebutdianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonanpermohonan banding pada tanggaltanggal 3, 4 dan 6 Maret 2020 yang secara berturutturut diajukan oleh ParaTerggugat I, IV dan Ill terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 24 Februari 2020, Nomor: 369/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 176/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 8 Desember 2021 —
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan/ Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat
72 — 74

  • Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan/ Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat
    KEPALA KANTOR1.Menimbang,Yohanes Sahadoen, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;PERTANAHAN/AGRARIA DAN TATA RUANGKABUPATEN MANGGARAI BARAT, beralamat di JalanFrans Nala Nomor 12, Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMANIGNASIUS JULISAISAR, S.H., DKK, selaku KepalaSeksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan pada Kantor Pertanahan
    tidak memenuhi ketentuan oleh karena Kuasa yang diberikan hanyauntuk tingkat pertama dan menerangkan pula bahwa Kuasa Pembandingterlambat mengajukan permohonan' banding/telah lewat karena waktuseharusnya dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalendersampai dengan tanggal 27 Juli 2021permohonan banding dari Kuasa HukumPembanding semula Kuasa Hukum Penggugat diajukan pada tanggal 2 Agustus2021, dengan demikian permohonan banding tersebut tidak diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata
    cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan yaitu selama 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat(1) Rog dan PERMA RI Nomor 1 tahun 2019, namun permohonan banding itutersebut diajukan telah melebihi dari 14 (empat belas ) hari oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal tidak diterima;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut tidak diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yangditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rog dan PERMA RI Nomor
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 01-08-2024 — Putus : 28-08-2024 — Upload : 29-08-2024
Putusan PN JOMBANG Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Jbg
Tanggal 28 Agustus 2024 — KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JOMBANG
8 — 5
  • KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JOMBANG
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 01-07-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 273/PDT/2024/PT MDN
Tanggal 27 Juni 2024 — DANI GINTING
Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan
29 — 0
  • DANI GINTING
    Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA MEDAN
    Terbanding/Tergugat III : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 20-07-2023 — Putus : 22-08-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PT KENDARI Nomor 63/PDT/2023/PT KDI
Tanggal 22 Agustus 2023 — Rum Diwakili Oleh : Nur Fitrah, SH
Pembanding/Tergugat II : Kepala Desa Asipako Diwakili Oleh : Nur Fitrah, SH
Terbanding/Penggugat : Kadiruddin
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KONAWE
46 — 37
  • Rum Diwakili Oleh : Nur Fitrah, SH
    Pembanding/Tergugat II : Kepala Desa Asipako Diwakili Oleh : Nur Fitrah, SH
    Terbanding/Penggugat : Kadiruddin
    Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KONAWE
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Tmg
Tanggal 10 Maret 2020 — BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Cabang Semarang
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SEMARANG
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN TEMANGGUNG
161 — 25
  • BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Cabang Semarang
    2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SEMARANG
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN TEMANGGUNG
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 26-03-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN TEBO Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt
Tanggal 28 Oktober 2021 — Nasir
Tergugat:
1.amrizal alias amrijal
2.puji haryati
3.pemerintahan ri cq kementrian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri cq kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo
88 — 70
  • Nasir
    Tergugat:
    1.amrizal alias amrijal
    2.puji haryati
    3.pemerintahan ri cq kementrian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri cq kantor wilayah pertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo
    Tebo, Jambiberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2021sebagai Tergugat Il;Ri cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Ri cq Kantor WilayahPertanahan Provinsi Jambi cq Kantor PertanahanKabupaten Tebo, bertempat tinggal di komplekperkantoran kabupaten tebo km 12, Desa Sungai Alai,Kecamatan Tebo Tengah, Kab.
    Bahwa karena gugatan ini timbul dari perobuatan melawan hukum ( PMH )yang dilakukan oleh tergugat 1(amrizal alias amrijal ), tergugat 2 (pujiharyati), dan tergugat 3 (PEMERINTAHAN RI CQ KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/ badan pertanahan nasional RI cq kantor wilayahpertanahan provinsi jambi cq kantor pertanahan kabupaten tebo), makalayaknya jika tergugat 1,tergugat 2, dan tergugat 3 dihukum untuk membayarperkara ini.Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Padt.G/2021/PN MrtBerdasarkan
Pengadilan PA TASIKMALAYA Perdata Agama
Register : 07-04-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Tsm
Tanggal 14 April 2022 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
    2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Indah Sumiati binti Tata untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Pauji bin Kusnadi;
    3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-01-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 09/B/2014/PT.TUN.SBY.
Tanggal 6 Februari 2014 — PT. BONINDO ABADI vs KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
46 — 31
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 76/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah
    PUTUSANNOMOR : 09/B/2014/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negaradalam tingkat banding menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara : nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn nnn sennaPT. BONINDO ABADI , berkedudukan di JI.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 13-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 47/B/2013/PT.TUN.MKS
Tanggal 11 September 2013 — - H E R M A N, PENGGUGAT/PEMBANDING; -------------------- M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, TERGUGAT/TERBANDING; -------------------------- 2.1. FATIMAWATI, SE., 2.2. MULYATI, SE.M.Si., 2.3. DJUFRI M., SE., 2.4. MULYANI, S.Sos., 2.5. AGUSSALIM, S.Sos., 2.6. MASHUDIN, S.Sos., 2.7. SOLIHIN BAMBA, 2.8. M.A. NUR QUBAYZ, MB., TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ; -------------------
36 — 12
  • M E N G A D I L I :- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.Kdi, tanggal 20 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding ; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
    PUTUSANNomor : 47/B/2013/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.Kdi, tanggal 20 Pebruari 2013 ; 3.
    UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal PermohonanBanding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yangbersangkutan, antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alatalat buktiyang diajukan oleh para pihak di persidangan,
    Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar Surat Edaran Ketua MahkamahAgung RI tanggal 22 September 2012 Nomor : 07 Tahun 2012, tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, tentang criteria sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Perdata yaitu :a Apabila yang menjadi obyek sengketa tentang Keabsahan Keputusan Tata UsahaNegara, maka merupakan Sengketa Tata Usaha Negara ;b Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahanprosedur
    penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk Sengketa TataUsaha Negara ; 2222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnc Apabila satusatunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KeputusanTata Usaha Negara obyek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebutmenjadi kewenangan Peradilan Perdata ;d Apabila norma hukum Tata Usaha Negara dapat menyelesaikan sengketanya, makadapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan criteria tersebut di atas, maka gugatan
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 07/G/2016/PTUN.DPS
Tanggal 22 Juni 2016 — PENGGUGAT: -I KETUT SARA WINATA, DKK. TERGUGAT: -KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR.
71 — 29
  • 1.Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;
    2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret Perkara Nomor :07/G/2016/PTUN.DPS tersebut dalam Register Perkara yang sedang berjalan;
    3.Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 237.500 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
    PENETAPANPerkara Nomor :07/G/2016/PTUN.DPS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara antara : 22222 none nn nn nnn nee n en nee n eee ne=1.
    Selanjutnya disebutsebagal : TERGUGAT;PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERSEBUT 00200eeesnnseecccsnnnnncnesTelah membaca : 22022222 n nnn nn nnn en nnn en nnn nnn nee en ne en ene eeneneeeees1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 07/PEN.MH/2016/PTUN.DpsTanggal 12 Mei 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim 3Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 07/PENPP/2016/PTUN.Dps Tanggal 17 Mei 2016Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan 3 2222222 n nen n nee nn ee enePenetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
    Dp3 220222 nn enn nnn n nnn n een n nen neTelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya Tertanggal 11 Mei 2016 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Tanggal 11 Mei2016 dengan Register Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUN.Dps, dan telah diperbaiki Tanggal 08Juni 2016 telah mengemukakan dalildalil gugatannya yang pada pokoknya meminta kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
    Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP.51.71.040.001.0270245.0 Tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Ketut Denes.Menimbang, bahwa pada persidangan Tanggal 22 Juni 2016 Para Penggugat melaluiKuasanya Hukumnya telah menyampaikan surat permohonan pencabutan Tertanggal 22 JuniMenimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Para Penggugat tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoretPerkara Nomor :07/G/2016/PTUN.DPS tersebut dalam Register Perkara yang sedangberjalan ; 22292 2222222 nanan nnn anne3.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 29-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 36/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 26 Maret 2019 — SIN I vs KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN PROBOLINGGO dan ROBANI
37 — 19
  • M E N G A D I L I :-Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; ------------------ Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 8 Nopember 2018 yang dimohonkan Banding ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkatPengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor:36/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Januari 2019tentangPenetapan penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan memutussengketa di tingkat banding ; 2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :86/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 8 Nopember 2018 ; 3.
    Perkara No. 36/B/2019/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketatelah diberikesempatan untuk melihat dan memeriksa berkasa perkara(inzage) sebelumdikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukpemeriksaantingkat banding melaluiSurat Pemberitahuan Untuk Melihat BerkasPerkara pada tanggal 21 Desember 2018 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor :86/G/2018/PTUN.SBY, diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum
    Perkara No. 36/B/2019/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat berkasperkara yang terdiriSalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 86/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 8 Nopember 2018yangdimohonkan banding, berita acara pemeriksaanpersiapan,beritaacarapersidangan,buktibuktisuratpara pihak, keteranganseorang saksi dari pihakPenggugat,keterangan seorangsaksi dari pihak Tergugat Illntervensi yangberkaitan
    ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegaraSurabaya, setelah mempelajari dan mencermati secara seksamapertimbanganhukum dari MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dalam menjatuhkanputusannya sudah tepat danbenar, dengan demikian maka pertimbangan hukum MajelisHakim PengadilanTata Usaha Negara Surabayatersebutdiambil
    alin sebagai pertimbangan hukumsendiri oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemutus sengketaTata Usaha Negara ini ditingkat banding;Hal.5 dari 7 hal.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 24-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 22 April 2015 — TITA ROSITA MELAWAN : 1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG. 2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
66 — 19
  • M E N E T A P K A N- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dalam Perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN-SRG;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN-SRG dari Register Perkara;- Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
    PENETAPANNOMOR: 10/G/2015/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa,memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketaANtAr a j 22 n enna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nn eeTITA ROSITA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal KampungKadupandak Rt. 003 Rw. 11, Kel. / Kec.
    Kepala Sub BagianKepegawaian Setda Kabupaten Pandeglang;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/536Um/2015,Tariggal 7 Agar il ZOD jeqesecet eee ett erccrarce nc nccenaeet reteSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;Telah membaca1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor: 10/PENDIS/2015/PTUNSRG, tanggal 24 Maret2015, tentang LolosDismissal nnn nn nen2.
    Berkas perkara dan telah mendengar keterangan parapihak pada Pemeriksaan Persiapan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 10/G/2015/PTUNSRGSerang pada tanggal 24 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2015/PTUNSRG) 2222 nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang yang ditunjuk untuk
    memeriksa dan memutus sengketa tata usahanegara tersebut, telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimanaketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 1 April 2015, 8 April 2015, 15 AprilMenimbang, bahwa Majelis Hakim melalui bagian KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Serang, telah menerima surat permohonan dariKuasa Penggugat, tertanggal 15 April 2015, Perihal Pencabutan gugatanPerkara Nomor: 10/G/2015/PTUNSRG, yang mana surat
    UndangUndang Nomor:51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturanPerundangUndang lain yang terkait dengan perkara ini;MENETAPKANe Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dalamPerkara Nomor: 10/G/2015/PTUNSRG)e Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untukMencoret Perkara Nomor: 10/G/2015/PTUNSRG dari Register Perkara;e Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlahRp. 219.000, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;Demikianlah