Ditemukan 2328939 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-05-2011 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44294/PP/M.XVI/10/2013 Tanggal 28 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
147 — 41
147 — 41
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44294/PP/M.XVI/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 7.217.496.305,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi didasarkan pada pengujian ekualisasi yangdilakukan antara obyek PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT TahunanPPh Pasal 21 dengan biayabiaya
yang telah dilaporkan pada Laporan KeuanganPPh Badan;bahwa total biaya dalam Laporan Keuangan yang menjadi objek PPh Pasal 21adalah sebesar Rp 196.311.463.914,00 sedangkan objek PPh Pasal 21 yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp187.133.833.525,00 sehingga koreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp9.177.630.389,00;: bahwa Pemohon Banding menyatakan untuk PPh Pasal 21 sengketa adalah adanyapengenaan objek 2 kali, yaitu objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 tetapimasih dikenakan
pengenaan PPh dari penerima penghasilan sesuaiketentuan tersebut yang wajib dipotong PPh Pasal 23 dan bukan PPh Pasal 21;bahwa dalil Terbanding tersebut adalah benar menurut Majelis karena padaprinsipnya yang dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : 15/PJ/2006 tersebut memberikan penegasan dan pedoman tentangobjek PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan honor yang diterima artis namun tidakditerima langsung oleh artisnya melainkan diterima oleh orang pribadi/badan
Dengan demikian pembayaranyang diterima tersebut merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23;bahwa menurut bukti atas pembayaran honorarium artis, akun nomor 5.100.231Honor artis (objek PPh Pasal 21) sebesar Rp 26.023.945.507,00 dibayarkan kepadapara artis secara langsung ada juga yang dibayarkan melalui pegawainya (manajer)dipotong PPh Pasal 21;bahwa dalam praktek seharihari yang disebut manajer artis pada hakekatnya adalahorang yang dipekerjakan oleh artis untuk mengurus atau membantu mengurussegala
Nomor : 00018/501/08/091/10 tanggal 12Maret 2010 Masa Pajak Januari s/d Desember 2008, atas nama : XXX, NPWP YYY,dengan perhitungan sebagai berikut : Dasar Pengenaan PajakPPh Pasal 21 terutangKredit Pajak :a.
Register : 29-03-2010 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43331/PP/M.II/10/2013 Tanggal 19 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
186 — 23
186 — 23
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43331/PP/M.II/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2004: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan PajakPPh Pasal 21 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp. 185.518.865,00;bahwa Terbanding melakukan perhitungan atas biayabiaya yang dibebankanpada PPh Badan yang relevan dengan Obyek PPh Pasal 21 dengan jumlahsebesar Rp. 3.817.427.754,00 sedangkan Obyek PPh Pasal 21
yang dilaporkanPemohon Banding pada SPT sebesar Rp. 3.631.908.889,00, sehingga terdapatselisih sebesar Rp. 185.518.865,00.: bahwa dari nilai PPh Pasal 21 yang terhutang sebesar Rp.282.827.306,97terdirt dari nilai pajak PPh Pasal 21 Rp.191.099.531,58 dan dendaAdministrasi Rp.91.727.775,00.: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP06/WPJ.02/KP.0405/2009 tanggal 15 Januari 2009, alasan Terbanding melakukan koreksikoreksi DPP PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp. 185.518.865,00adalah
karena terdapat insentif pegawai (biaya langsung), biaya surplus, biayajasa surplus dan honorarium konsultan/notaris yang belum dilaporkan,dipotong dan disetorkan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 185.518.865,00.bahwa menurut Terbanding, dalam surat permohonan banding, tertulis bahwaPemohon Banding hanya meminta pengurangan atas sanksi saja, dengan katalain seharusnya tidak ada sengketa pokok.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya menyatakan agarmendapatkan kebijakan keringanan atau penghapusan denda
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannyaadalah merupakan wewenang Direktur Jenderal Pajak, dengan demikianMajelis berpendapat penerbitan KEP498/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 30Desember 2009 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding tetapdipertahankan.bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulanuntuk Menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga DasarPengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP496/WPJ.02/BD.0602/2009tanggal 30 Desember 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 nomor:00062/201/04/216/09 tanggal 5 Februari 2009.
Register : 22-12-2011 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42820/PP/M.V/10/2013 Tanggal 23 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
143 — 31
143 — 31
terutang untuk MasaPajak Januari Desember 2008 yang dilakukan oleh Terbanding telahsesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksiTerbanding tetap dipertahankan;bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januart Desember 2008 versiKeputusan Terbanding akibat dari sengketa objek pajak menjadi sebagaiberikut:Tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa objek pajak INo Macami/jenis objek menurut Nilai Objek PPh Pasal 21 Tarif PPh PPh
rupiah)INo Macami/jenis objek menurut Nilai Objek PPh Pasal 21 Tarif PPh PPh Pasal 21 Koreksi jumlah pajakPasal 21istilah yang digunakan oleh akibat sengketa objekVersi Versi Versi Terbanding VersiTerbandingTerbanding Majelis Majelis3 4 6 (3x5) 7 (4x5)1 2 5 8 (67)1 Dasar Pengenaan Pajak 4.114.356.797,00 4.114.356.797,00 Umum 42.955.050,00 42.955.050,00 0,00Jumlah 4.114.356.797,,00 4.114.356.797,00 42.955.050,00 42.955.050,00 0,00Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa
mengenaitarif pajak;Menimbang bahwa oleh karena itu koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif olehMajelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari Desember 2008 menurut keputusan Terbanding atas keberatanPemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :Tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif (dalam Rupiah)No Objek PPN Tarif PPh Pasal 21 PPh Pasal 21Koreksi jumlah pajak(versi Terbanding) Ones!
BA279/WPJ.03/2011 tanggal 23 September 2011;bahwa Pemohon Banding menyatakan dapat menerima seluruh koreksiTerbanding atas Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakJanuari Desember 2008 sebesar Rp.4.000.000,00;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwakoreksi Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Masa PajakJanuari Desember 2008 yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi Terbandingtetap dipertahankan
Terbanding menjadi sebagai berikut :Tabel total nilai koreksi pajakNo Macam/Jenis Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Pasal 21 KoreksiObjek sesuai Jumlah PajakVersi 3 PPh Pasal 21 Versi Versiistilah yang oleh.
Register : 11-05-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43535/PP/M.XII/10/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
154 — 42
154 — 42
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43535/PP/M.XII/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut MajelisMenimbangMenimbangMenimbang: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksitarif pajak atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005 sebesar 5%menurut Pemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak2005 tidak dikenakan pajak (dibawah PTKP);: bahwa Terbanding melakukan
PemohonBanding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapanuntuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Bandingsehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut: Jumlah MenurutUraian (Rp)Pemohon Banding Terbanding Majelis Koreksi DikabulkanMajelisDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 7.027.691.661,00 7.027.691.661,00 7.027.691.661,00 0,00PPh Pasal 21 terhutang 63.047.337,00 367.671.838,00
367.67 1.838,00 0,00Kredit Pajak 63.047.337,00 49.582.609,00 49.582.609,00 0,00PPh Pasal 21 kurang (lebih) dibayar 0,00 304.624.501,00 304.624.501,00 0,00Sanksi Adm.
Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005 menjadi: No.
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 7.027.691.661,002. PPh Pasal 21 terhutang 367.671.838,003. Kredit Pajak 49.582.609,004. PPh Pasal 21 kurang/(lebih) dibayar 304.624.501,005. Sanksi Adm. Bunga Psl 13 (2) KUP 152.682.830,006. Jumlah PPh Pasal 21 ymh. dibayar 470.772.059,00
Register : 02-12-2009 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43024/PP/M.XII/10/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
168 — 35
168 — 35
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43024/PP/M.xXII/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Objek PPhPasal 21 Tahun Pajak 2006 Rp.1.907.315.841,00 yang terdiri dari : biaya manfaat karyawan sebesar Rp 870.691.623,00, biaya profesional sebesar Rp 1.036.624.218,00,yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp 870.691.623,00 atas biaya manfaat karyawanMenurut TerbandingMenurut
karena merupakan pembayaran kepada sejumlah karyawan proyek yangjumlahnya tidak mencapai Rp 25.000.000,00 sehingga bukan merupakan objekPajak Penghasilan Pasal 21;: bahwa berdasarkan pemeriksaan/penelitian Terbanding terhadap Laporan Audit KAPPKF terdapat objek PPh Pasal 21 pada Harga Pokok Penjualan antara lain berupaPesangon sebesar Rp 119.913.310,00, sedangkan pada Biaya Administrasi danUmum antara lain berupa Biaya Manfaat Karyawan sebesar Rp 1.537.673.056,00dan Pesangon sebesar 282.410.121,00
PT Mitrais Indoservices (PO) 21 (dua puluh satu) lembar Invoice, sesuai rekapitulasi; 21 (dua puluh satu) lembar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23, sesuairekapitulasi; 21 (dua puluh satu) lembar payment voucher, sesuai rekapitulasi; Bukti pembayaran, sesuai rekapitulasi;sa >ea90o0pbahwa berdasarkan buktibukti yang disampaikan dalam persidangan tersebut diatas, Pemohon Banding menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagaiberikut :bahwa biaya profesional sebesar Rp 1.036.624.218,00 adalah
Yang Masih Harus Dibayar untuk TahunPajak 2006 dihitung kembali sebagai berikut : No Uraian Jumlah Rupiah MenurutPemohon Terbanding Majelis KoreksiBanding1 DPP PPh Pasal 21 4.661.653.323.00 6.568.969.164.00 5.698.277.541.00(870.69 1.623.00)2 PPh Pasal 21 terutang 667.350.600.00 762.716.392.00 719.181.811.00(43.534.581.00)3 Kredit pajak(667.350.600.0) (667.350.600.0) (667.350.600.0) 4 PPh Pasal 21 kurang 95.365.792.00 51.831.211.00dibayar (43.534.581.00)5 Sanksi Bunga 34.331.685.00 18.659.235.00(
Tahun Pajak 2006 dihitung kembali sebagai berikut : DPP PPh Pasal 21Rp 5.698.277.541.000 PPh Pasal 21 terutangRp 719.181.811.000 Kredit pajak Rp (667.350.600.000)PPh Pasal 21 kurang dibayar Rp = 511.831.211.000Sanksi Bunga Rp 18.659.235.000PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar Rp = 70.490.446.000
Register : 29-03-2010 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43333/PP/M.II/10/2013 Tanggal 19 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
131 — 22
131 — 22
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43333/PP/M.II/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2004: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan PajakPPN Masa Pajak Januari s.d.
Register : 21-05-2010 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42823/PP/M.V/10/2013 Tanggal 23 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
166 — 52
166 — 52
Putusan PengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingPut42823/PP/M.V/10/2013PPh Pasal 212005bahwayang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi ObjekPajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 9.168.752.193,00;bahwa koreksi sebesar Rp 72.268.842.758,00 (Rp 63.100.090.565,00 tidak diajukan Bandingoleh Pemohon Banding) terdiri dari penghasilan atas nama pegawai secondment yang lebihbesar dari yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005
sebesarRp 67.944.067.693,00 dan penghasilan atas nama pegawai secondment yang belumdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 sebesar Rp4.324.775.065,00;1.2.1.3.I.bahwa berdasarkan surat permohonan banding dari Pemohon Banding NomorFIN/268/AN/ht/D.002793 tanggal 21 Mei 2010, pokok sengketa yang diajukanbanding adalah koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp72.268.842.758,00.
Dalam persidangan Pemohon Banding sama sekali tidakmenunjukkan bukti atas objek yang disengketakan misalnya biaya gaji,transkrip perhitungan biaya per pegawai dan rincian biaya yang ditagihkandalam bareme beserta bukti pengeluarannya;Koreksi atas objek PPh Pasal 21 sebesar Rp67.944.067.693,00 dilakukankarena terdapat data dalam Bareme yang nilainya lebih besar dibandingkandengan objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 TahunPajak 2005.Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding pada proses
Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4ayat (1) huruf a UU PPh dan memori penjelasannya, komponen personel coststersebut termasuk objek penghasilan yang terutang PPh Pasal 21;h.
Provision 3,743,077 21 dan dikoreksi oleh Terbandingnamun tidak diajukan bandingnya Bukan merupakan obyek PPh Pasal21 dan dikoreksi oleh Terbanding Collective costs 1,041,193 . ~ namun tidak diajukan bandingnyaBukan merupakan obyek PPhHolding Overhead Cost dan Support 3,913,988 Pasal 21 namun dikoreksi olehAdministrative Charges Terbanding sehingga diajukanbandingnyaBareme 41,124,708 ili.
Register : 13-01-2015 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PA ENREKANG Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Ek Tanggal 9 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 9
11 — 9
21/Pdt.G/2015/PA Ek
PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2015/PA Ek.pag eral alll pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanlbu rumah tangga, tempat kediaman di KecamatanCendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebutPemohon,;melawanTERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam,
No. 21/Pdt.G/2015/PA Ek.. Bahwa Pemohon pada tahun 1953 telah melangsungkan pernikahanmenurut agama Islam dengan saudara Termohon yang bernama SUAMIPEMOHON di Garege, Desa Cendana, Kecamatan Enrekang,Kabupaten Enrekang;.
No. 21/Pdt.G/2015/PA Ek.Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku AktaNikah, karena perkawinannya tidak tercatat di KantorUrusan Agama;Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di PengadilanAgama untuk mengurus' kelengkapan administrasipensiunan janda Veteran dan administrasi lainnya;2.
No. 21/Pdt.G/2015/PA Ek.2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengansaudara kandung Termohon, SUAMI PEMOHON yang dilaksanakanpada tahun 1958 di Garege, Desa Cendana Kecamatan Enrekang,Kabupaten Enrekang;3.
No. 21/Pdt.G/2015/PA Ek.
Register : 18-10-2012 — Putus : 11-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42670/PP/HT.IV/10/2013 Tanggal 11 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
151 — 28
151 — 28
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42670/PP/HT.IV/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April 2011Tahun Pajak 2008,bahwa penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 Tahun Pajak 2008 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April2011.: bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor:264/KBPRAK/MDN/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012permohonan Pemohon Banding tersebut ditambah.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding: bahwa Surat Banding Nomor: 548/KBPRAK/MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, ditandatangani oleh Direktur Utama:bahwa
Banding Nomor: 548/KBPRAK/MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada PengadilanPajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 548/KBPRAK/MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang penetapan ataskeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21
Ketentuan perundangundangan lainya serta peraturan hukum yang berlakudan berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: : KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April2011 Tahun Pajak 2008, tidak dapat diterima.
Register : 06-01-2012 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50402/PP/M.II/10/2014 Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
251 — 39
251 — 39
URAIAN Jumlah(Rp)1 Selisih obyek PPh Pasal 21 1.224.478.203,00untuk Cabang Sukabumiantara fisik SPT denganyang diperhitungkanTerbanding2 Obyek PPh Pasal 21 yg 988.331.296,00sudah dilapor di Jakartatetapi dibebankan sebagaibiaya di kantor pusat3 Obyek PPh Pasal 21 yang /6.891.103.081,00sudah dilapor di Cabangluar Jakarta & luar Jabar 1 belum dikurangkanObyek PPh Pasal 21 (621.729.152,00)Cabang Jakarta yang sudah dibatalkan koreksinya olehlpemeriksa pada saat Tax Audit dari obyek PPh Pasal21Terdapat
accrue biaya yang 36.964.021.268,00lbukan merupakan obyekIPPh Pasal 21 untuk masaJan Des 2008 Total 48.386.040.026,00 bahwa dalam permohonan bandingnya Pemohon menyatakan halhal sebagai berikut: ogbahwa Terbanding kurang mencantumkan Objek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan di KPPSukabumi sebesar Rp.1.224.479.192,00;bahwa terdapat Objek PPh Pasal 21 Rp.488.981.551,00 yang belum dikurangkan terkait adanyaaudit adjustment yang mengurangi saldo jumlah pada pos biaya yang diperhitungkan olehTerbanding
pada rekonsiliasinya saat pemeriksaan;bahwa terdapat objek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 di Jakarta,namun beban biayanya dicatat di kantor pusat sebesar Rp.988.331.296,00;bahwa terdapat objek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan di cabang di luar Jakarta dan Jabar1,namun beban biayanya dicatat di kantor pusat sebesar Rp.6.891.103.081,00;bahwa terdapat Objek PPh Pasal 21 yang sudah dibatalkan koreksi oleh Terbanding pada saatpemeriksaan PPh Badan sebesar Rp.621.729.152,00
Rp.988.331.296,00, sehinggakoreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.988.331.296,00tidak dapat dipertahankan;c. bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan atas Obyek PPh Pasal 21 yang sudah dilapor diJakarta tetapi dibebankan sebagai biaya di kantor pusat sebesar Rp.6.891.103.081,00, sehinggakoreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.6.891.103.081,00tidak dapat dipertahankan;d. bahwa Pemohon Banding dapat membuktian bahwa rincian sebesar
TahunPajak 2008 dan jumlah PPh terhutang dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp. 223.877.473.267,00Koreksi DPP yang tidak dapat dipertahankan Rp. 11.554.766.359.00Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp. 212.322.706.908,00PPh Pasal 21 menurut Terbanding Rp. 38.784.426.953,00PPh Pasal 21 yang tidak dapat dipertahankan(5% x Rp.11.554.766.359,00) Rp. 577.7 1 PPh Pasal 21 terutang menurut Majelis Rp. 38.206.688.635,00 deingiagetundang Nomor 14
Register : 13-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 27-06-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 21_PDT_G_2014_PA_WSP Tanggal 3 Juni 2014 — Penggugat dann Tergugat
14 — 6
14 — 6
PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2014/PA.Wsp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat antara:Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang dalam perkara yang inimemilin domisilin hukum sementara di kantor kuasanya denganmemberikan kuasa kepada Mustakim, S.H., Penasehat hukum
terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidakdiketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Republik Indonesia (gaib),tergugat;Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa buktibukti suratdan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaWatansoppeng dengan Nomor 21
Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.WSPe Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/69/IX/1996 Tanggal 30September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMarioriwawo, Kabupaten Soppeng kabupaten Soppeng, dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang olehketua majelis diberi tanda P.Bahwa selain bukti surat penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagaiberikut:1.
Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.WSP2. Mengabulkan gugatan penggugatdengan verstek.2. Menjatuhkan talak satu. bain Shughra tergugat,Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaWatansoppeng untuk menyampaikan salinan putusanini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.4.
Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.WSP
Register : 08-01-2018 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA ENREKANG Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Ek Tanggal 30 Januari 2018 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
20 — 7
20 — 7
21/Pdt.G/2018/PA.Ek
PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2018/PA Ek.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan lbu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenEnrekang, selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman
di KabupatenEnrekang, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaEnrekang dalam register dengan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ek. yang padapokoknya adalah sebagai berikut:1.
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumahorang tua Tergugat selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimanaHal 1 dari 11 hal Putusan No 21/Pdt.G/2018/PA Ek.layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernamaANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun lebih dann anaktersebut tinggal bersama dengan Tergugat;.
SAKSI Il, Umur 38 tahun, agama Islam yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahkeluarga isteri saksi dari Penggugat;Hal 4 dari 11 hal Putusan No 21/Pdt.G/2018/PA Ek.
Suharni Saleta, S.H.Hal 10 dari 11 hal Putusan No 21/Pdt.G/2018/PA Ek.Rincian Biaya Perkara: 1. BiayaPendaftaran : Rp 30.000,002. Biaya ATK : Rp 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp 480.000,004. Biaya Redaksi : Rp 5.000,005. Biaya Materai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 571.000,00(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)UntuK SalinanPanitera,Muh.Tang,S.HHal 11 dari 11 hal Putusan No 21/Pdt.G/2018/PA Ek.
Register : 10-02-2012 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51188/PP/MXB/10/2014 Tanggal 12 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
216 — 45
216 — 45
21 merupakan batasan penghasilanyang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai(bukan merupakan obyek pajak PPh Pasal 21);: bahwa berdasarkan LPP dan KKP, Pemeriksa melakukan koreksi positif objekPajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 532.250.264,00 karena terdapat objekPajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21sebesar Rp. 532.250.264,00 dengan rincian sebagai berikut :Objek PPh 21 cfm Pemohon Banding Rp. 1.863.229.756,00Objek PPh 21 cfm
Terbanding Rp. 2.395.480.020.00Selisth eee eeeecesecesecseeneeees Rp. 532.250.264,00bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 21 cfm Pemohon Banding sebesar Rp.1.863.229.756,00 adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilaporkanPemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
Di sisi lain pihak Pemeriksa memasukkanobjek PPh Pasal 21 unit SPBU yang dilaporkan secara konsolidasi (Pusat danUnit SPBU) sehingga obyek PPh 21 terutang menjadi lebih besar dari padaperhitungan Pemohon Banding.
Pasal 21 baik yangdi atas PTKP maupun yang di bawah PTKP dan harus dilaporkan dalam SPTPPh Pasal 21.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan belum melaporkanSPT Tahunan PPh Pasal 21 maupun SPT Masa PPh Pasal 21 unit SPBUselama Tahun 2008, Pemohon Banding beranggapan bahwa karenapenghasilan dari karyawan unit SPBU masih berada di bawah PTKP sehinggatidak dilaporkan.bahwa Pemohon Banding menyatakan mempunyai buktibuktinya untukmendukung hal tersebut diantaranya General Ledger (GL) PT.
2008 menjadi sebagai berikut :DPP PPh Pasal 21 menurut Terbanding Rp. 2.395.480.020,00Koreksi DPP PPh Pasal 21 yg tidak dapat dipertahankan Rp. 481.571.850,00DPP PPh Pasal 21 menurut Majelis Rp. 1.913.908.170,00: Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan.: 1.
Register : 11-05-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43536/PP/M.XII/10/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
219 — 11
219 — 11
Register : 08-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan PA SANGATTA Nomor 21/Pdt.P/2014/Pa. Sgta Tanggal 30 April 2014 — PEMOHON I dan PEMOHON II
20 — 6
20 — 6
21/Pdt.P/2014/Pa. Sgta
Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2014/PA.SgtaSALINANPENETAPANNomor : 21/Pdt.P/2014/PA.SgtaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonanitsbat nikah yang diajukan :Saipon bin Maluta, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukangBangunan, tempat tinggal di Jalan Muhammad Saleh, 2, RT.5, 2,Desa Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal,Kabupaten
Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, KabupatenKutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon II ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama buktibuktiyang diajukan di depan persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2014yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 08 April 2014di bawah register perkara Nomor : 21
adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anakbernama :1 Raima dianambia binti Saipon, lahir di Muara Bengkalpada tanggal 24 Desember2 Fahresa Husaini bin Saipon, lahir di Muara Bengkal padatanggal 18 Agustus3 Bunga Putri Lestari binti Saipon, lahir di Tubuhan padatanggal 8 AprilPenetapan Nomor : 21
Muhammad Saleh Gang Usman RT.2 Desa MuaraBengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknyasebagai berikut :e Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I bernama Saipon danPemohon II bernama Rita, saksi adalah sepupu kali Pemohone Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suamiistri, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan PemohonII tetapi saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon I menikah diPenetapan Nomor : 21
Arwin Indra Kusuma, S.HI.Hakim Anggota II,t.t.dPenetapan Nomor : 21/Pdt.P/2014/PA.SgtaMukhlisin Noor, S.H. Panitera Pengganti,t.t.dDrs. TaswirPerincian biaya :1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 391.000,Salinan sesuai aslinyaPengadilan Agama SangattaPanitera,Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.13
Putus : 31-10-2013 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg Tanggal 31 Oktober 2013 — Ariandani, A.Md. Bin Rusman Effendi Bustan
84 — 23
84 — 23
Asuransi Parolamas Nomor Jaminan : PLG/SB.B/00230/11 tanggal 21 Juli 2011.8. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT.
Dikembalikan Kepada M.TRIANTO,SH21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.
SPM : 00070/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pembayaran UMK pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.
SPM : 00465/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 13 Desember 2011 pemeliharaan pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.
Dikembalikan kepada Dinas PU Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan melalui saksi Drs.AHMAD HUSIN ;24. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Fisik Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiatul Khoiriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.
21/Pid.Sus/2013/PN.Plg
AsuransiParolamas Nomor Jaminan : PLG/SB.B/00230/11 tanggal 21 Juli 2011.1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT.
Abadi yang dilakukanHalaman 3 dari 61Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2013/PN.Plgoleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CKTRP/2011 tanggal 21 Juli2011.Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Trianto, SH BinChairuddin.5.
Asuransi ParolamasNomor Jaminan : PLG/SB.B/00230/11 tanggal 21 Juli 2011.1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT.
Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik bulanan maupun triwulan.Halaman 43 dari 61Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg443.
ISKANDAR HARUN, SH( Hakim Adhoc )PANITERA PENGGANTIBARTO,SHHalaman 61 dari 61Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg62
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek Tanggal 20 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
23 — 11
23 — 11
21/Pdt.P/2018/PA.Ek
PENETAPANNomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek."
Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telahmelangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 04 Maret 1990,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 269/2/III/1990 tanggal 05 Maret1990;Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahdikaruniai 4 orang anak yang masingmasing bernama :1. Muhammad Isa Arif bin Drs. Arif Jamaluddin;2. Muh. Sudirman Arif bin Drs. Arif Jamaluddin;3. Muh.
;Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkanfirman Allah SWT.
Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.Demikian ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2Rajab 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yangterdiri dari Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.
Biaya Meterai :Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 351.000,00(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.Salinan sesuai dengan aslinya,Panitera,Muh. Tang, S.H.Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.
Register : 07-06-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SOLOK Nomor -21/Pdt.G/2013/PN Slk Tanggal 27 Februari 2014 — - 1. EKA AURIHAN DJ
2. AMRULLAH
3. ADI PUTRA
LAWAN :
- 1. ZARKASYI
2. DARMIS
3. NASRUL DT. MAJO INDO
4. MUSTARI RAHMAT
5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK
86 — 25
86 — 25
-21/Pdt.G/2013/PN Slk
MAJO INDO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, beralamat di Sopan Jorong Basung Nagari Sulit AirHalaman 1 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slik.Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebutTergugat Ill ;4.
Endang Pahlawan pada sekitar tahun 1940, dan sekitar awal1940an pernah menggarap sebagian tanah tersebut untukHalaman 3 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slik.pertambangan. Pada awal tahun 1970an, Linun Dt.
Secara knusus Penggugat telah menegurTergugat V melalui surat tertanggal 21 Maret 2012 tentang haltersebut, termasuk juga keterangan yang disampaikan oleh PengurusKerapatan Adat Nagari tertanggal 21 Maret 2012. Hal mana telahHalaman 7 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slik.ditanggapi oleh Tergugat V dengan melakukan berbagai langkahpenyelesaian dan mediasi, akan tetapi' tidak tercapaipenyelesaiannya.
/Pdt.G/2013/PN.SIk ;Penggugat Muchlis, cs mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Solokdengan Nomor Perdata 05/Pdt.G/2012/PN.SIk, setelah itu dicabut dandidaftar Kembali menjadi Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SIk ;Halaman 21 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slk.2211.Bahwa berdasarkan uraianuraian yang Tergugat V sampaikan diatas, maka Tergugat V mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yangterhormat untuk memberikan putusan :a.
Bukti T.V.1.9 : Fotokopi RisalahPengolahan Data (RPD), tanggal 8 Februari2012, sesuai dengan aslinya,Halaman 31 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slk.3210.
Register : 23-01-2014 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 16-08-2015
Putusan PA SANGATTA Nomor 22/Pdt.G/2014/Pa. Sgta Tanggal 11 Maret 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 2
12 — 2
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Sgta dari penggugat; 2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah
PENETAPANNomor 21/Pdt.G/2014/PA.SgtaBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah inidalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru TK NurulIkhsan, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten KutaiTimur, selanjutnya disebut Penggugat; melawanTERGUGAT
SMA, pekerjaan TK2D di KantorPU Kutai Timur, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara,Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pihak dan saksisaksi di depan persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 23 Januari2014 dengan register perkara Nomor 21
Register : 14-12-2011 — Putus : 17-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT- 44951/PP/M.VI/10/2013 Tanggal 17 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
186 — 41
186 — 41
V1/10/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi besarnyajumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Tahun Pajak 2008 sebesarRp28.443.000,00;Menurut bahwa koreksi besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Tahun Pajak 2008Terbanding sebesar Rp 28.443.000,00 karena Pemohon Banding kurang menghitung besarnya PPh Pasal21 yang terutang;Menurut bahwa Pemohon
oleh pemeriksaPemohon yang masih tetap dipertahankan oleh Peneliti Keberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 21Banding terutang sebesar Rp 28.158.000,00 menurut Pemohon Banding Pemeriksa Pajak telah kelirumelakukan koreksi yang tidak seharusnya dilakukan, karena menurut Pemohon Banding:bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas maka karena tidak ada jumlah pajakterhutang yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding seharusnya atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21
termasuk sanksi adalah sebesar Rp 0,00;Menurut bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan diketahui datadata sebagai berikut :Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 21 terutang sebesarRp 28.443.000,00 karena Pemohon Banding kurang menghitung besarnya PPh Pasa 21 yangterutang;bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding karena Pemohon Banding tidak memberikandokumen yang diminta pada saat pemeriksaan;bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam persidangan bahwa dokumen yang dimintaTerbanding
tidak disampaikannyadokumendokumen a quo, Terbanding tidak dapat melakukan pembuktian kebenaran transaksiyang dilakukan oleh Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat Terbandingtelah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A ayat (4) UU KUP;bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelisberpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dan Majelis memutuskan koreksi PPh Pasal 21
terutang Tahun Pajak2008 sebesar Rp 28.443.000,00 tetap dipertahankan; menimbangbahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; menimbangbahwa oleh karena atas jumlah PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayar danyang disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp 39.421.200,00, maka Majelis berketetapanuntuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor