Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43999/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
123 — 34
123 — 34
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Penggugat" Pasal 40 ayat (5) disebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaanPenggugat"Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambilsikap atau tindak lanjutnya atas
pos 04 Juli 2012)sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 diterbitkan tanpa tanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinan bukti kirimKeputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggal berupaBukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode 12432758306, dimana pada buktikirim tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan pada tanggal 04 Juni2012 pukul 17 : 24 : 30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalahselama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaanpenggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikan dalam persidangan denganNomor 020/SE/I/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa: bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarberlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambilsikap atau tindak lanjutnya atas Keputusan
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Sdr XXX, jabatan : Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor005/JIG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI dengan N.IL.K12.5608.090558.0001, yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, Provinsi Jawa TimurMengingatMemutuskantanggal 27 Mei 2008 benar bernama XXX sehingga surat gugatan diketahui memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP844/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tentang Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008, Nomor:00120/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010, atas
Register : 12-12-2011 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43228/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 13 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 27
107 — 27
XII/99/2013Gugatan2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Keputusan TergugatNomor : KEP648/WPJ.29/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor:00033/107/08/733/11 tanggal 13 April 2011 Masa/Tahun Pajak Januari sampai denganDesember 2008;bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor: 00033/107/08/733/11 tanggal 13 April 2011 TahunPajak Januari sampai dengan Desember 2008 diterbitkan berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak
Nomor LAP22/WPJ.29/KP.0505/2011 tanggal 7 April 2011;bahwa Penggugat dengan surat gugatan Nomor: SKKS/004/XII/HLPGT/2011 tanggal 5Desember 2011 menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Tergugat Nomor: KEP648/WPJ.29/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor: 00033/107/08/733/11tanggal 13 April 2011 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2008,bahwa penjelasan atas alasanalasan gugatan Penggugat baik mengenai
alasan penerbitSurat Keputusan tidak sesuai dengan peraturan perundangundang perpajakan yangberlaku sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan cacat hukum dan batal demi hukummaupun atas Surat Keberatan SKPKB PPN, Tergugat belum memberikan ataumenerbitkan Keputusan Keberatan namun atas sanksi administrasi sudah langsungditolak, dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menjelaskannya tetapi penjelasanterhadap alasanalasan gugatan Penggugat dijelaskan dalam persidangan yaitu sebagaiberikut :1. penyampaian
/pemberian Surat Keputusan telah melewati jangka waktu yangditetapkan dalam Undangundang KUP, dimana dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal permohonan pembatalan diterima, harus memberikan suratkeputusan atas permohonan yang diajukan.
sengketa pajak terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP648/WPJ.29/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas STP PPNNomor: 00033/107/08/733/11 tanggal 13 April 2011 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008, atas nama : PT XXX;
Register : 13-07-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43733/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 30
107 — 30
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43003/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 33
116 — 33
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42850/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 80
125 — 80
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42850/PP/M.V 1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Januari 2009 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Januari 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 025/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PeRp ajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Januari 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01059/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP198/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor01059/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Upload : 20-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 K/PDT/2009 PARTO SUDARMO ALS. PARMAN; NGGERMAN, DKK.
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, secara hukum ~= menurut prinsip daluwarsaekstintif maka Penggugat dengan lewatnya waktu sudahsepantasnya mendapatkan hak atas bagian tanah yang telahditempatinya yang jika dihitung sampai sekarang sudah 42tahun ;14. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar tanahsengketa yang sudah ditempatinya atas dasar pemberianMbah AMAT DULA Putri di sertifikatkan atas namaPenggugat demi kepastian hukum dan demi kepentingan anakketurunan Penggugat di kemudian hari ;15.
Menghukum para Tergugat untuk membantu proses. baliknama atas tanah sengketa dari atas nama KARTOSUWITO /TRIMO menjadi atas nama Penggugat dan apabila engganmaka atas dasar putusan ini Penggugat berhak untukmensertifikatkan tanah sengketa walaupun tanpa bantuandan tandatangan para Tergugat selaku ahli warisKARTOSUWITO / TRIMO ;5.
AMAT DULA dihubungkan dengan obyek sengketa ;Bahkan sangat NEKAT pada halaman 21 alinea 1 bukti P.1.dikesampingkan ;Ini jelas melanggar Hukum Acara Perdata, Judex Factiharusnyapaham betul, atas dasar apa bukti C No. 502 ditempatkansebagai P.1 ;C 502 tertulis atas nama NY.
P.2.P.l. : C No. 502 tertulis atas nama DJOINANGUN,NY. aliasNGADINEM ;P.3. : Buku Tanah Milik No. 184 asal C No. 502PEMBUKUANtertulis atas nama TRIMO KARTOTIYOSO ;P.4. : Buku Tanah Desa Pakahan khususnya tanahtanah yang sudahbersertifikat, milik Nomor 184/Pakahan, asal CNo. 502 Pembukuan, atas nama TRIMO KARTOTIYOSOP.2. : C No. 744 atas nama TRIMO KARTOSUWITO ;Jadi sangat jelas ternyata pensertifikatan tanahsengketa bukandidasarkan pada C No. 744 namun C No. 502, yang tidaktertulis atasnama TRIMO
SertifikatMilik No. 184 / Pakahan didasarkan pada PEMBUKUAN CNo. 502 tertulis atas nama DJOINANGUN, Ny. aliasNGADINEM, bukan atas nama TRIMO KARTOTIYOSO / TRIMOKARTOSUWITO ;Atas dasar hukum apa Judex Facti menyatakan danmenyimpulkanperolehan Sertifikat No. 184 / Pakahan itu sah ?
Register : 26-01-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43931/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 37
115 — 37
Pasal 13 UU PPN, ataspenyerahan BKP kepada pembeli sebesar Rp.5.690.147.812.855,00 tersebut, Penggugatseharusnya menerbitkan Faktur Pajak Standar dan bukan Faktur Pajak Sederhana;bahwa dapat disimpulkan bahwa PKP Penjual tidak memenuhi kewajibannya membuat FakturPajak Standar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP sesuai dengan amanatPasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU PPN;bahwa perlu Penggugat beritahukan bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP763/WPJ.19/BD.05/2010 tersebut di atas
tidak memberikan alasan yang jelas mengenai ditolaknyapermohonan pembatalan yang Penggugat ajukan, kecuali menyatakan bahwa tidak terdapatcukup alasan untuk menerima permohonan Wajib Pajak sehingga pada tanggal 14 Januari2011 Penggugat mengajukan permohonan penjelasan tertulis mengenai alasan ditolaknyaPermohanan Pembatalan STP PPN Barang dan Jasa tersebut di atas melalui Surat PenggugatNomor : 001/CPITax/I/2011, namun hingga surat gugatan ini disampaikan ke PengadilanPajak, Tergugat tidak memberikan
penjelasan tertulis mengenai alasan penolakan permohananPenggugat;bahwa dengan demikian menurut Penggugat penerbitan STP PPN Barang dan Jasa Nomor :00060/ 107/08/092/10 dan Keputusan Tergugat Nomor : KEP763/WPJ.19/BD.05/2010 tersebuttidak berdasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa berdasarkan data dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapatsengketa gugatan terjadi karena Tergugat berpendapat atas transaksi berupa penyerahan barangkena pajak sebesar Rp.5.690.147.812.850,00
harus diterbitkan Faktur Pajak Standar sedangkanPenggugat berpendapat atas transaksi tersebut dapat diterbitkan Faktur Pajak Sederhana;bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti dan keterangan para pihak dalam persidanganserta peraturan perundangan yang terkait dengan sengketa gugatan ini;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaDan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan
wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.bahwa Pasal 13 ayat (7) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 aquo menyatakan :Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannyaditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.bahwa Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP128/PJ./2004 tentangPerubahan Kedua Atas
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43919 /PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
126 — 26
126 — 26
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT.43919 /PP/M.XIV/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatanterhadap PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak Januari 2008, diterbitkanberdasarkan Laporan Penelitian Penghapusan Sanksi Administrast Nomor: LAP231.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012;bahwa Tergugat
menerbitkan Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak Januari2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Januari 2008;Pemenuhan
,ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: 560/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 560/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, diterimaoleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 (cap harianpos : 12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat atas
terdaftar dalam Nomor sengketa: 990667142008 untuk dihapus dari daftarsengketa;MengingatMemutuskanUndangundang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkas gugatan Nomor: 990667142008 atasgugatan Penggugat terhadap surat Keputusan Nomor: KEP230.NK/WPJ.14/2012 tanggal15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan
PajakBunga Penagihan Nomor 000016/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakJanuari 2008 atas nama: PT.
Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1805 K/PDT/2009 HUSAINI BIN M. SALEH; PR. KHATIJAH
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
13.CAMAT BAKTIYA, selaku Pejabat Pembuat Akta tanah(PPAT), Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara di AluePuteh ;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbandingdan para Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas
waktuitu telah dibuat Akta Jual Beli dihadapan PPAT Kecamatan Baktiya (TergugatXIll) dan mereka telah menanda tangani Surat Akta Jual Beli tersebut ;Bahwa pada tahun 1985 Penggugat pernah mengajukan perkara inike Pengadilan dengan cara memberikan kuasa kepada pengacara, tetapiproses perkara tersebut tidak berjalan sehingga perkara tersebut telah gugur ;Bahwa permasalahan ini pernah Penggugat mau selesaikan secarabaikbaik di kampung, tetapi tidak ada titik penyelesaiannya, sehingga gagal ;Bahwa atas
Menyatakan Tergugat s/d XI menguasai tanah sengketa serta TergugatXlIl dan XIll ikut membantu membuat Surat Jual Beli atas tanah sengketaadalah perbuatan melawan hukum ;Hal. 3 dari 8 hal. Put.
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat s/d X putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi di Banda Aceh dengan putusan No. 08/PDT/2009/PT.BNAtanggal 16 Februari 2009 yang berbunyi sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Tergugat s/d X/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Oktober2008 No. 15/Pdt.G/2008/PNLsk yang dimohonkan banding ;Mengadili
Bahwa Yudex facti tidak pernah mempertimbangkan buktibukti yangPenggugat / Pemohon Kasasi ajukan baik bukti surat maupun buktisaksi dimana ketiga dari saksi Pemohon Kasasi ajukan mengetahuiadanya gadai atas tanah sengketa antara kakek Penggugat yang bernamaMudatia dengan alm. Abdullah, dan saksi Pemohon Kasasi melihat sendirialm.
Register : 17-10-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43346/PP/M.X/99/2013 Tanggal 20 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 29
111 — 29
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf f dan g PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal atas objek yang digugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka(6) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 37huruf f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sehingga tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut
;: bahwa berdasarkan Pasal 23 Undangundang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimanatelah dirubah dengan Undangundang Nomor 16 tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 40 Undangundang Nomor14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) mengajukanGugatan atas Keputusan Tergugat Nomor : KEP1737/WPJ.07/2012 tanggal 19September 2012 yang Penggugat terima tanggal 19 September 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SuratKetetapan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf f dan gPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal atas objek yang digugat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf fdan g Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sehingga tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Memperhatikanbahwa sesuai uraian dan ketentuan di atas, Tergugat memohon kepada
Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal40 ayat (1,3,6) dan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, namun atas objek gugatan yang di gugat oleh Penggugat Majelistidak dapat melakukan pemeriksaan atas materi Gugatan yang merupakankewenangan Direktorat Jenderal Pajak sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009bahwa
dengan Juli 2009 Nomor : 00008/203/09/056/10 tanggal 13 Desember2010, sebagaimana telah diputuskan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP3254/WPJ.07/2011 tanggal 23 Desember 2011, atas nama: XXX,NPWP YYY;
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43409/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
108 — 23
108 — 23
2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisMenimbangMengingatMemutuskan: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor:KEP00018/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pembetulan atasSKPN PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor : 00255/507/09/641/11 tanggal 4Januari 2011;: bahwa "SPT Perbaikan" PPN Masa Pajak Februari 2009 disampaikan pada tanggal29 November 2010, dilampiri dengan SSP atas
pokok pajaknya saja dan "SPTPerbaikan" PPN Masa Pajak Februari 2009 tidak memenuhi syarat pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP;: bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP00018/WPUJ.24/KP.0803/2012 yangditerbitkan oleh Tergugat menggunakan dasar penerbitan yang tidak benar danseharusnya batal demi hukum;: bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00018/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pembetulan atas SKPN PPNMasa Pajak
Februari 2009 Nomor : 00255/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas datayang terdapat dalam berkas gugatan , Majelis berpendapat bahwa pembetulan atasSKPN PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor : 00255/507/09/641/11 tanggal 4Januari 2011 tersebut dilakukan Tergugat secara jabatan sesuai dengan ketentuanPasal 16 Undangundang Nomor : 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor :16 Tahun 2009, dan Majelis berpendapat bahwa pembetulan SKPN PPN tersebutmasih dalam jenjang Surat Ketetapan Pajak;bahwa berdasarkan Pasal 36 Undangundang Nomor : 16 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 28 Tahun 2007 dinyatakan : Direktur Jenderal Pajakkarena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undangundang
lanjut;: bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Tergugat dan Penggugat,Majelis berkesimpulan untuk menyatakan permohonan gugatan Penggugat tidakdapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak nomor : KEP00018/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentangPembetulan atas
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43758/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
137 — 27
137 — 27
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP415/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00432/207/07/725/09tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY, Tidak Dapat Diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42827/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
108 — 26
108 — 26
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42827/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP133/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00217/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Pebruari 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep133/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Februari 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000,
STP PPN Nomor : 00217/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP133/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor : 00217/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 05-08-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43029/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 26
112 — 26
sampai dengan Maret 2009 Nomor: 00300/107/09/055/10tanggal 17 Desember 2010;: bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor: 343/PTEI/PTEI/ACCT/VIII/11 tanggal 3Agustus 2011 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;: bahwa tidak seharusnya kepada Penggugat dikenakan sanksi Pasal 14 (4) danPenggugat memohon pembatalan atas
dengan demikian terlinat jelas bahwa sanksi Pasal 14 (4) yang menurutperhitungan Penggugat seharusnya adalah Rp 0,00;: bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember2010 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 diterbitkan berdasarkanBerita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 6 Desember 2010dengan perhitungan Surat Tagihan Pajak dihitung berdasarkan Pasal 14 ayat 4UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp392.011.199,00;bahwa atas
tanggal 1 Juli 2011 perihal pembatalan atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember2010 yang dijawab Tergugat dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S160/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal 08 Juli 2011;bahwa berdasarkan kronologis di atas Majelis berpendapat Keputusan TergugatNomor: S160/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar berkenaandengan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan
Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2009 Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember 2010 adalahjawaban atas Surat Penggugat Nomor: 285/PTEI/ACCT/IV/11 tanggal 1 Juli 2011;bahwa Surat Penggugat Nomor: 285/PTEI/ACCT/IV/11 tanggal 1 Juli 2011 adalahsurat permohonan yang ketiga atas permohonan pembatalan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai atas Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember2010, karena sebelumnya Penggugat telah menyampaikan dua surat permohonandan telah diterbitkan
Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S160/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar berkenaan denganSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganMaret 2009 Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember 2010 atas namaXXX, NPWP YYY;
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42855/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 21
113 — 21
V1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP203/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 01064/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juni 2009 yang tidak disetujui olehPenggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP203/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi
atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01064/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juni 2009 telah diterbitkan tepat waktusesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri KeuanganNomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 030/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhi ketentuanformal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undangundang Nomor 6 Tahun1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep203/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Juni 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diproses olehTergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentangKetentuan
STP PPN Nomor01064/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwaalasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi nota penjualan yangdianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkan mengingat tidak adaunsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor : 01064/107/09/723/11 tanggal 26September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 30-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43197/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
108 — 29
108 — 29
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43197/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00006/104/09/038/11 tanggal
20 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00006/104/09/038/11 tanggal 20 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat
Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 00006/104/09/038/11 tanggal 20 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XXX, jabatan : Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: 202/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 202/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, diterima diSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 (diantar), sedangkanSurat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00006/104/09/038/11 tanggal 20 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 20-07-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42864/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 41
120 — 41
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutMajelisPut42864/PP/M.V1I/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP895/WPJ.04/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2008 s.d.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalampenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakanhanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajakbahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis melakukan pemeriksaan apakah KeputusanTergugat Nomor: KEP895/WPJ.04/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
, terbukti Surat Tergugat termasuk dalam ruang lingkup Pasal 23ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007sehingga dapat diajukan Gugatan;bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Surat Gugatan, diketahui bahwa Penggugattidak mengajukan keberatan atas prosedur penerbitan Keputusan yang digugat ataupun halhal lainyang mendasari gugatan atas Keputusan Tergugat;bahwa
pada dasarnya Penggugat hanya mengajukan permohonan pengampunan atas kesalahanperhitungan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Penggugat dengan alasan hal tersebutbukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena ketidaktahuan Penggugat;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor: 037/MPH/DIJJ/VII/2012tanggal 19 Juli 2012 secara subtansi bukan merupakan Surat Gugatan melainkan hanya merupakansurat permohonan pengampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;bahwa permohonan
Desember 2008 atas nama: PT XXX tidak dapatditerima.
Register : 05-09-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 36/Pdt.Plw/2013/PN.Bjb Tanggal 27 Maret 2014 — MARHITE MANURUNG, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT.02, RW.IV No. 71 Kelurahan menteng Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya Kalimantan Tengah,selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;
M E L A W A N :
RITA ULI B. TAMBUNAN, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Gang Purnawirawan No.57 B. Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut selanjutnya....................................TERLAWAN ;
JIDEN PARDOMUAN MANURUNG, pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia, alamat Kantor Polisi Sektor Bati-bari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebutâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæ....âÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæâÃÂæ.TURUT TERLAWAN;
104 — 50
104 — 50
pembeli atau penerima peralihan hak atas tanah danrumah yang sah menurut hukum,Bahwa benar sebelum PELAWAN melakukan jual beli atas 1 (satu) bidangtanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Komplek Wengga RT.42,RW. 07, Blok M, No. 322 Kelurahan Guntung Manggis, KecamatanLandasan ulin, Kota Banjarbaru tersebut dari TURUT TERLAWAN,PELAWAN telah mengecek informasi ke beberapa keluarga yang menetapdi Banjarbaru tentang keabsahan tanah dan bangunan tersebut, danPELAWAN mendapatkan informasi bahwa
benar tanah dan bangunantersebut adalah atas nama TURUT TERLAWAN dan PELAWAN jugadiberikan fhoto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dariTURUT TERLAWAN,Bahwa benar TURUT TERLAWAN membenarkan telah terjadi jual beliatas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di PerumahanKomplek Wengga RT.42, RW. 07, Blok M, No. 322 Kelurahan GuntungManggis, Kecamatan Landasan ulin, Kota Banjarbaru dari atas namaTURUT TERLAWAN kepada atas nama PELAWAN,Bahwa benar TURUT TERLAWAN mengakui dengan
Suparman, selanjutnya diberi tanda T.T4;Fotocopy slip pembayaran Gaji Anggota Polri atas nama JidenPardomuan, selanjutnya diberi tanda T.T5;Fotocopy perjanjian kredit antara PT.
Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan SelatanNomor : 31/PDT/ 2012/PT.BJM ;Menimbang, bahwa adalah haknya seseorang yaitu dalam perkara a quoadalah Pelawan untuk menarik pihakpihak yang dianggap telah merugikannyadalam perlawanannya atas sita eksekusi tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dengan tidak dijadikannya Parulian Sirait sebagaipihak yang berperkara oleh Pelawan dalam perlawanannya tersebut, tidakmenjadikan perlawanan Pelawan kurang pihak, karena sebagaimana telahdiuraikan di atas, yang dilawan
dasar bukti surat tersebut di atas didapat faktabahwa jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan terjadi pada tanggal30092013 sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 1451 tersebut, bukanterjadi pada tanggal 6 Maret 2009 sebagaimana bukti P1 dan P2 yangbersesuaian dengan bukti T.T1 dan T.T2 dan peralihan pemegang hak atas dasarjual beli dari Turut Terlawan kepada Pelawan dicatatkan pada tanggal03102013 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Sita Eksekusi atas tanah
Putus : 23-03-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/Pdt/2020 Tanggal 23 Maret 2020 — KEONG; DJAYA VS AFANDI BUNAWAN, DKK.; AFANDI BUNAWAN, dkk.;
465 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
465 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 82 K/Pdt/202010.11.12.yang patut diduga keterangannya dipalsukan dan/atau tanda tanganPenggugat dipalsukan adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat yang patut diduga membuat rekeningdi Bank Panin dengan menggunakan identitas palsu atas nama AfandiBunawan (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang dengan mudahnyamempercayai produk surat di bawah tangan tanpa menerapkan prinsipkehatihatian dan/ atau melakukan pengecekan terhadap keabsahandari
(Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi;Meletakkan sita jaminan atas satu bidang tanah yang merupakan asetmilik PT Tribharata Sejati yang terletak di Jalan Infantri, KecamatanMakassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas12.350 m?
(dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yangtercatat dalam Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April1995;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslaag)atas satu bidang tanah yang merupakan aset milik PT TribharataSejati yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, KelurahanCipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m?
(dua belasribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam GambarSituasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 yang saat inisertipikatnya saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat II secaramelawan hukum;:Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi atas kerugian materiil yang ditimbulkan dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp41.050.000.000,00(empat puluh satu miliar lima puluh juta rupiah);Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng
untuk membayarganti rugi atas kerugian immateriil yang ditimbulkan dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp15.000.000.000,00(lima belas miliar rupiah);Halaman 4 dari 171 hal.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44006/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
172 — 12
172 — 12