Ditemukan 458525 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Herman, S.H.
2.Selly Agustina, SH
3.KIAGUS ANWAR, S.H.
4.Armein Ramdhani, S.H., M.H,
5.Hendra, SH
Terdakwa:
Anas Rudin Bin Kusriyanto
52 — 31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5590 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Desember 2022 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
19 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WISNU HAMBORO, SH
Terbanding/Terdakwa : A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
406 — 72
  • Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
    PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenHal 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.SusLH/2019 /PT TJKPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (
    Baratmenggunapan GPS map 78S adalah :> Titik Koordinat Tengah : 04 59 17.5 LS. 103 40 05.1 BT.> Titik Koordinat Ujung 1: 04 59 20.6 LS. 103 40 05.1 BT.> Titik Koordinat Ujung 2 : 04 59 17.3 LS. 103 40 07.5 BT.> Titik Koordinat Ujung 3 : 04 59 14.8 LS. 103 40 04.5 BT.> Titik Koordinat Ujung 4: 04 59 17.3 LS. 103 40 02.3 BT.adalah merupakan Zona Perikanan Tangkap dan Wilayah Peruntukan WisataKabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PesisirBarat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
    ALM)selaku Anak Kolam (pemberi pakan udang); dan saksi FERI ANTONI BINAZKAR selaku Bagian Umum, adapun alat alat yang terdakwa gunakan untukmelakukan kegiatan usaha tambak udang tersebut : 6 (enam) unit kincir air; 1(satu) mesin Dompeng 8 PK; 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat; dan 4(emapt) unit lampu tembak 100 wat.Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa di Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata
    Pesisir Baratmerupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisatasebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir BaratNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :1.
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT. Tri Bakti Sarimas
2.Lembaga Sertifikasi Sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO Indonesia Direktur RSPO Indonesia
228 — 136

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Penggunaan tata cara gugatan organisasi (legal Standing) register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk tidak sah;
    2. Menyatakan Pemeriksaan gugatan organisasi register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk dihentikan;
    3. Membebankan kepada Pengugat gugatan organisasi register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
      4. (Bukti P9);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 19), maka terbukti statusOBJEK SENGKETA adalah merupakan KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL);Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa Hutan Lindung adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburantanah;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas
      tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan organisasi (/egal standing)yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukandalam Pasal 92 ayat (3) butir c undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentanglingkungan hidup tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwaYayasan Menata Nusa Raya tidak memenuhi persyaratan formil sebagaiPenggugat yang berkompeten untuk mengajukan gugatan organisasi (/egalstanding) dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang menggunakan tata
      oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidaksah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalamamar putusan dibawah ini;Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN TIkMemperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan denganperkara ini khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia(PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan lain yang berlaku;MENGADILIMenyatakan penggunaan tata
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-02-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 8/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Drs. Robet Situmeang
Turut Tergugat:
1.PT. Ruas Utama Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
52 — 46
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 112/Pid.B./2017/PN.Bls
Tanggal 26 April 2017 — Edi Yudian Tata Bin Paimin
55 — 7
  • Edi Yudian Tata Bin Paimin
    ./2017/PN.Bls.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : EDI YUDIAN TATA BIN PAIMIN;Tempat Lahir : Rantau Prapat;Umur /Tanggal Lahir : 41 tahun/9 September 1975Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Karang sari, Desa Damuli Pekan, Labuhan Batu utara;Agama : Islam
    Menyatakan terdakwa Edi Yudian Tata Bin Paimin bersalah telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Yudian Tata Bin Paimindengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetapditahan.3.
    (lima belas juta rupiah).Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 372 KUHP:ATAUKeduaBahwa ia Terdakwa Edi Yudian Tata Bin Paimin pada hari Jumat tanggal27 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, atau pada bulan Mei 2016, atau padawaktu lain di tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di jalan Seroja Gg.
    Tata adalah adalah 1 (satu) unit sepeda motormerk/type kawasaki LX 150 H No.polisi BM 5496 DY.
    Menyatakan Terdakwa Edi Yudian Tata Bin Paimin telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 9 (Sembilan) bulan;3.
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 22-11-2022 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 54/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn
Tanggal 2 Maret 2023 — ,C.CA
3.Batara Mulia, S.H
4.Alluxmanul Hakim,S.H
5.Anggun Septiani,S.H
Tergugat:
5.PT.Incasi Raya Group
6.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat
8.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
9.Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
10.Kerapan Adat Nagari (KAN) Indra Pura
11.Direktorat Jendral Pengendalian DAS dan HUtan Lindung Balai Pengelolaan
114 — 27
  • ,C.CA
    3.Batara Mulia, S.H
    4.Alluxmanul Hakim,S.H
    5.Anggun Septiani,S.H
    Tergugat:
    5.PT.Incasi Raya Group
    6.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    7.Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat
    8.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
    9.Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
    10.Kerapan Adat Nagari (KAN) Indra Pura
    11.Direktorat Jendral Pengendalian DAS dan HUtan Lindung Balai Pengelolaan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 16-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 223/B/LH/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT MARGAHAYU RAYA Perseroan diwakili H Hari Raharta Sudrajat SE
Terbanding/Penggugat V : H DICKY SUWANDI
Terbanding/Penggugat XXXVII : SULAEMAN
Terbanding/Penggugat XX : DEFI FIRDAUS
Terbanding/Penggugat III : H WAN ISMET BSc
Terbanding/Penggugat XXXV : MUSTARI KANI
Terbanding/Penggugat XVIII : IYUS ROSWADI
Terbanding/Penggugat I : DRS AGUS DERMAWAN DASUKI Dkk
Terbanding/Penggugat XXXIII : IR H HERRY PURNOMO MT
Terbanding/Penggugat XVI : EDDY SUPARMAN SE
Terbanding/Penggugat XXXI : DR CHAIRIL AIBAR SIREGAR
Terbanding/Penggugat XIV : BOMA HERMAWAN
Terbanding/Penggugat XXIX : NANA H SUDRADJAT
Terbanding/Penggugat XLIV : H DJURNALIS BCP
Terbanding/Penggugat XII : RIZAL HANIFAN ARDLIANTO
Terbanding/Penggugat XXVII : Drs SUWANDI
Terbanding/Penggugat XLII : ADB MANAN
Terbanding/Penggugat X : IR DINA PARI RAHMAN
Terbanding/Penggugat XXV : SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XL : H EMAN SUHERMAN
Terbanding/Penggugat VIII : TOTOK WIDJANARKO
Terbanding/Penggugat XXIII : ABDUL YASMIN EFENDI
Terbanding/Penggugat VI : USMAN BUDIHARTO
Terbanding/Penggugat XXXVIII : R ASEP BUDIARSA
Terbanding/Penggugat XXI : SALEH ARDISOMA
Terbanding/Penggugat IV : MURYANTO SARWOKO
Terbanding/Penggugat XXXVI : RHE ROESLAN ADIWIDJAJA
Terbanding/Penggugat XIX : H TATANG TARJONO
Terbanding/Penggugat II : HERMAWAN LUKITO
Terbanding/Penggugat XXXIV : DRS R AGAH GS BSC
Terbanding/Penggugat XVII : H RACHMAT
Terbanding/Penggugat XXXII : DIDIT ADI DWI ANANDA P
Terbanding/Penggugat XV : USEP FATHUDDIEN
Terbanding/Penggugat XXX : KAMALUDDIN
Terbanding/Penggugat XLV : EDI MULYONO
Terbanding/Penggugat XIII : SETYANTO
Terbanding/Penggugat XXVIII : H MUCHLIS ABDULLAH
Terbanding/Penggugat XLIII : JATUN
Terbanding/Penggugat XI : MAC SJAVIANTO
Terbanding/Penggugat XXVI : ADE YUSUP
Terbanding/Penggugat XLI : EDI SETIAWAN ST
Terbanding/Penggugat IX : ASIAHWATI
Terbanding/Penggugat XXIV : IR BAMBANG PUDJIANTO
Terbanding/Penggugat XXXIX : H KARDJOKO
Terbanding/Penggugat VII : DR H ENDJANG NAFFANDY MSi
Terbanding/Penggugat XXII : ANWAR SANUSI ST
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BANDUNG Cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
267 — 14

  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Ter-gugat II Intervensi/Pembanding II; ------------------------------------------------
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

    Nomor 157/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 24 Mei 2018 yang dimohon kan banding; ---------------------------------------------------------------------------

    MENGADILI SENDIRI

Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 29-12-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 376/B/LH/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2018 — Pembanding/Penggugat I : REZA GANNY Diwakili Oleh : REZA GANNY
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT PP Property Tbk
Turut Terbanding/Penggugat III : HALIM PERDANAKUSUMA
Turut Terbanding/Penggugat IV : DAULAT PANTAS
Turut Terbanding/Penggugat II : GAMAL MUHAMMAD
Turut Terbanding/Penggugat V : ROBERT SUCIPTO
176 — 35

  • M E N G A D I L I :

    - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;----

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG tanggal 10 oktober 2017 yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------------------

    - Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan

Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
2.PT.Madukoro
151 — 89
  • Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dariPemberi izin (Tergugat 1!).
    Bahwa Menanggapi Poin 16 Dalil Penggugat yang pada pokoknyaPenggugat telah menggugat ke Penggadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru kami tanggap!
    sebagai berikut :Bahwa sudah seharusnya Perkara ini di diperiksa dan di adili diPengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan denganKeputusan Tata Usaha Negara.Bahwa SK Surat Keputusan Nomor: 522.21/IUPHHKT/1/ 2003/017tanggal 31 Januari 2003 merupakan Keputusan Tata usahaNegara yang telah memenuhi syarat yang harus diperiksa di adilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara.7.
    Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan TataUsaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yangditerbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdatadengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negaramenurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahankedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :"suatu
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 28/Pdt.G/LH/2020/PN Plw
Tanggal 28 Desember 2020 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PUTRA BIN ROYAN
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, GUBERNUR Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
209 — 110
  • (Bukti P8 ) ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15), maka sejak tahun 1986status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo sudah berstatus sebagaiKawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo ;Bahwa kemudian pada tahun 1987, Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) tersebut diatas (poin 15) telah dilakukan tata batas dilapangan olehDirektorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjangbatas 167,5 KM dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebutdiberi nama dengan Kawasan Hutan
    (BuktiP9) ;Bahwa pada butir c Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan ProduksiTerbatas Tesso Nilo tersebut disebutkan secara tegas bahwa di dalamkawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo di maksud tidak terdapat lagiHalaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.G/LH/2020/PN Plw19.20.21.22.23.24.tanahtanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau haklainnya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 14, poin 15, poin 16, poin 17dan poin 18), maka secara hukum status OBJEK SENGKETA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390K/TUN/2008
Tanggal 6 Februari 2009 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN PETISAH ; Drs. H. SUGANDI
83 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 17-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 55/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Beni Wijaya, S.H., M.H.
2.Rini Purnamawati, SH
3.Siti Fatimah, S.H., M.H.
4.Firmansyah, SH
5.Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Sohir Bin Mad Sopari Alm
60 — 36
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64K/TUN/2000
Tanggal 4 April 2007 — H. ABD. MUGENI ; CAMAT SAMARINDA ULU ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
106 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 08-04-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 245/Pid.B/LH/2022/PN Sda
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
DADANG HIDAYAT
109 — 27
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
789 — 331
  • PUTUSANNOMOR: 80/G/LH/2019/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNo. 34 Bandung, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaANA A! $$ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn enn een eens1.
    PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbuny : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negarasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap.; 2.
    Artinya bahwa suatu hubungan hukumyang menimbulkan pengaruh atau akibat pada kondisi hak, kewajiban ataukewenangan terhadap suatu subjek hukum.; Hak untuk menggugat (legal standing) di Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah hak yang melekat karena adanya peristiwa hukum dengan terbitnyasuatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dengan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak atau kewajibanhukum atau kedudukan hukum tertentu.
    Usaha Negara objek sengketa terbit bukanlahkeputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri.
    Bahwa objek sengketamerupakan keputusan Tata Usaha Negara yang lahir setelah adanya keputusanmengenai kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-07-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/TUN/2008
Tanggal 15 Juli 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ; KEPALA BULOG DIVISI REGIONAL KALIMANTAN BARAT ; SAIFULLAH EFFENDI
84 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2006 — Upload : 29-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 354 K/TUN/2003
Tanggal 4 Mei 2006 — Rudi Jono Tambun ; Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ; Thomas Lumanauw ;
231 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-04-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56PK/TUN/2005
Tanggal 24 April 2008 — SENDI BINGEI PURBA SIBORO ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DEPOK ; HENDRI PRASTOWO
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan PN BENGKALIS Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Bls
Tanggal 25 Juli 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1. PT. PANAHATAN
Turut Tergugat:
2. Kementerian Linngkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia),
92 — 64