Ditemukan 5653893 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-12-2015 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Mad Tanggal 17 Desember 2015 — - Muljadi
- Wahyu Ginaryanto
105 — 36
105 — 36
hukum tidakdapat mengembalikan kedua sertifikat hak milik No. 1720 atas namaWAHYU GINARYANTO dan Sertifikat hak milik Nomor : 1588, atas namaWAHYU GINARYANTO yang sudah dipecah menjadi Sertifikat hak MilikNomor : 4758 atas nama WAHYU GINARYANTO dan Sertifikat Hak MilikNomor : 4759 atas nama WAHYU GINARYANTO kepada PENGGUGAT ;Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT kepada PENGGUGAT maka TERGUGAT tidak melakukanperalinan Srtifikat Hak Milik No. 1720 atas nama WAHYU
Menyatakan perbuatan TERGUGAT tidak megembalikan pinjamansebesar Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah ) kepada PENGGUGATpada tanggal 21 Januari 2014 sampai sekarang adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT ;5.
hukum dan merugikan Penggugat,dimana14akibatnya telah merugikan Penggugat karena tidak bisa menikmati hak nya yangseharusnya di terima oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata,seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dandapat dituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsurunsur pasal1365 KUHPerdata secara komulatif, yaitu :1.
Ada perbuatan melawan hukum;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan;4. Ada kerugian;5.
Adanya hubungan causal;(vide Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst,SH. hal. 9194);Menimbang, bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas bersifatkomulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatanmelawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur pasal1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sesudahArrest 1919 adalah berbuat atau tidak berbuat yang melawan hak orang lain baikhak
Putus : 26-09-2006 — Upload : 14-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1655K/PID/2006 Tanggal 26 September 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI ; HERU SUSANTO bin PARLAN
59 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena didakwa :Primair :Bahwa ia Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLAN pada hari yangsudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tanggal 03 Februari 2004,tanggal 16 Mei 2004, tanggal 21 Agustus 2004 atau sekitar waktu itu setidaktidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2004, bulan Mei 2004, bulanAgustus 2004, bertempat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, atau setidaktidaknya di salah satu tempat di dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sengaja memiliki dengan melawan
Menyatakan Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLAN terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnyakepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPsebagaimana dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SUSANTO bin PARLANDENGAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3.
tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkanputusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun halini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murniharus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Dalam hal pembuktian unsur Pasal 372 KUHP, khususnya unsur Sengaja memiliki dengan melawan
Pid/2006.bayaran uang penjualan sepeda motor agak lama sehingga uang tersebutada tenggang waktu dipergunakan oleh Terdakwa secara pribadi, di DesaKampung Baru tidak ada Bendahara Desa sehingga segala urusan keuangan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan Buku Kas Desa di Persidangan dan seharusnya semua keperluan Desaharus dianggarkan yang disetujui oleh BPD, sehingga pengelola keuanganDesa oleh Terdakwa tanpa mempedulikan aturan yang ada adalah merupakan suatu sifat melawan
Terdakwa dengan hukuman penjara yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,karena dari perobuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telahsalah melakukan : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal penafsiran/pembuktian unsur Pasal 372 KUHPkhususnya unsur sengaja memiliki dengan melawan
Putus : 19-01-2012 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.Dpk Tanggal 19 Januari 2012 — L I N A vs SURYA LESMANA,
89 — 50
89 — 50
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 402.660.000,-- (empat ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus ;4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Jakarta Pusat dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepadaR.SUBANDRIO, SH dan SAMSUL BAHRI, SH Advokat padaKantor ADVOCATE & Legal Concultans RSSUBANDRIO, SH &PARTNERS yang beralamat di Jalan Gading Putin Raya UtaraCB 2 Nomor 12 A, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 279/SK.RSP/II/2011tertanggal 01 Pebruari 2011 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 97/SK/PDT/2011/PN.DPK tanggal 28 Maret 2011 untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;Melawan
Tergugat sudah seringmemperingatkan Tergugat untuk mengembalikan uang hasil pembayaranbarang elektronik Komputer milik Penggugat, namun peringatan tersebuttidak pernah mendapat tanggapan yang serius dari Tergugat, bahkanTergugat cenderung untuk tetap menguasai dan memiliki uang hasilpembayaran barang elektronik Komputer milik Penggugat tersebut;Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugatsehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian secaramateriil maupun imateriil
Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai buktibukti yangotentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala putusan pengadilan101121.22.23.24.dalam perkara ini dalam putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebihdahulu (Uit Voorbar bijjvoorrad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;Bahwa sebelum gugatan perbuatan melawan hukum diajukan, Penggugattelah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara inidengan jalan musyawarah secara kekeluargaan , akan tetapi Tergugat tidakpernah
jatuh tempo masingmasing PO/Pechase Order/Order Pembelianyang diterbitkan oleh Tergugat sampai Tergugat melunasi seluruh kewajibanbayarnya kepada Penggugat;14Bi10.11.Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap Tergugat lalimemenuhi isi putusan Majelis Hakim, terhitung sejak putusan diucapkanoleh Majelis Hakim hingga Tergugat melaksanakan putusan Majelis Hakimtersebut;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;403. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar Rp. 402.660.000, (empat ratus dua juta enam ratus enam puluhribu rupiah), secara tunai dan sekaligus ;4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;5.
Putus : 14-01-2009 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2080K/PDT/2008 Tanggal 14 Januari 2009 — KH.M. MADHARI, BA alias H.M. MADHARI, BA ; Drs. AS'AD ANSHARI, M.Sc. alias AS'AD ANSHARI, dkk. ; KH. ABDURRAHMAN WAHID ; Drs. H. MUHYIDIN ARUBUSMAN, dkk.
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-05-2010 — Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 K/PID.SUS/2009 Tanggal 19 Mei 2010 — HALIM SUSANTO Als. KING LIM Bin JAKARSI.
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KING LIM bin JAKARSI padahari selasa tanggal 20 Mei 2008 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Gudang toko milik terdakwa diDusun Walikukun Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ngawi, yaitu pihak lain yang dengan sengajamelakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinyakelangkaan pupuk bersubsidi, perouatan tersebut dilakukan
KING LIM bin JAKARSIterbukti bersalan melakukan tindak pidana "*melawan hukum yangHal. 3 dari 11 hal. Put. No. 934 K/Pid.Sus/2009mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi sebagai manadiatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 19 ayat(4) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 03/MDAG/PER/2/2006 JoPasal 1 Sub 3e Jo pasal 6 ayat (1) huruf b U.U Darurat No.7 Tahun 1955.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIM SUSANTO Als.
Putus : 03-07-0007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1498K/Pdt/2003 Tanggal 3 Juli 0007 — H. DJUHER ARIEF; H.M. DJENI. S
140 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
Putus : 04-01-2007 — Upload : 22-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620K/PDT/2002 Tanggal 4 Januari 2007 — LUTHER TULANGOW ; ASLUN BONDE ; MUDIARTA, dkk.
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-09-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN LIMBOTO Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Lbo Tanggal 17 Oktober 2017 — PENGUGGAT : 1.Hasan Habibie
2.Zulkifli Habibie, S.H., M.H.
TERGUGAT : 1.Retny Ibrahim Habibie
2.Fenny Ibrahim Habibie
3.Santi Ibrahim Habibie
4.Herlin Ibrahim Habibie
5.Rianti Ibrahim Habibie
6.Darwis Didipu alias Oyong
7.Menteri Agraria dan Tata Ruang.Kepala Badan Pertanahan Naional di Jakarta Cq Kepala Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang.Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo cq Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo
8.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernyr Gorontalo Cq Bupati Kabupaten Gorontalo Cq Camat Batudaa
9.Kepala Desa Payunga
10.HARTATI HARIDJI,SH
75 — 24
75 — 24
Putus : 12-03-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3911K/PDT/2001 Tanggal 12 Maret 2008 — MOCH. ICHWANOEL HS ; Drs. HARTONO
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-07-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.BB Tanggal 14 Juli 2011 — CUCUN HERNAWATI Melawan PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk cq PT BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Cimahi cq PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pembantu Cimindi
83 — 17
83 — 17
CUCUN HERNAWATI Melawan PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk cq PT BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Cimahi cq PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pembantu Cimindi
Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT baik dalam halpembuatan perjanjian secara baku dan tidak seimbangmaupun tindakan yang tidak memberikan salinan asliperjanjian, serta upaya menjual' lelang/mengalihkanasset tersebut secara sepihak tanpa persetujuan PARAPENGGUGAT menurut PARA PENGGUGAT dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkankerugian bagi PARA PENGGUGAT, karena ada hak hak daripada PARA PENGGUGAT atas asset jaminan tersebut, olehkarenanya haruslah pula dinyatakan TERGUGAT
telahmelakukan perbuatan melawan hukum serta mohon kiranyaKetua/Majelis Hakim mulia agar berkenan kiranyamenghukum pula TERGUGAT untuk membayar ganti kerugianImmaterial kepada PARA PARA PENGGUGAT senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan material5berupa biaya biaya yang dikeluarkan oleh PARAPENGGUGAT dalam rangka menegakkan hakhaknya yaknisebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)secara tunai dan seketika;9.
Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Para Penggugatpada posita butir 8 (delapan) yang menyatakanpembuatan perjanjian tidak seimbang, tindakan tidakmemberikan salinan perjanjian serta upaya untukmenjual lelang/mengalihkan tanah obyek sengketasebagai perobuatan melawan hukum.
Fakta ini semakin memperjelas motif dariPara Penggugat, yaitu) hanya mencari cari alasan danuntuk menghindar dari kewajiban kewajiban yang harusdiselesaikan Para Penggugat ;23.Bahwa dari jawaban tersebut di atas jelas tidak adasatupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Dengan demikian seluruh posita dan petitum GugatanPara Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan ;Maka berdasarkan halhal dan dalil dalil tersebutdiatas, Para Penggugat terlalu
Hukum tidaklah dapatdibuktikan, sehingga petitum angka 2 agar dinyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum patutuntuk dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat angka3 untuk dinyatakan perjanjian kredit antara Para Penggugatdan Tergugat dinyatakan cacat hukum/batal demi hukum,diatas telah dibuktikan bahwa perjanjian membuka kredit No38 tanggal 31 maret 2009 adalah sah adanya dan jugapermohonan tersebut menurut Majelis semata mata dimohonkanoleh Para Penggugat
Putus : 24-04-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602K/PDT/2002 Tanggal 24 April 2007 — H. ASMUNI bin H. MASRI ; H. TARSI ; RUSMIYATI binti H. TARSI, dkk.
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di JalanDharmawangsa RITI.16, No.7 Komplek' Beruntung Jaya,Banjarmasin (d/h di Jalan Gatot Subroto Barat No. 84Banjarmasin, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/T erbanding;melawan:1. H. TARSI;2. RUSMIYATI binti H. TARSI, keduanya bertempat tinggal diJalan A.
hukumperbuatan Tergugat dan II dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawanhukum (Onrechtimatige daad);Bahwa sekitar bulan Juli 1999 ternyata mobil tersebut telah dimutasikanoleh Tergugat dan Tergugat II ke Kalimantan Selatan dan Nomor Polisi KT 8347DA diganti dengan Nomor Polisi DA 9019 FA dan sekitar bulan itu pula Tergugat dan Tergugat II telah menjual mobil milik Penggugat tersebut kepada Tergugat III;Bahwa oleh karena penguasaan BPKB dan mobil milik Penggugatdilakukan tanpa hak dan melawan
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir dan Sita Jaminan atas hartakekayaan milik Para Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita PengadilanNegeri Amuntai dalam perkara ini;4. Menghukum Tergugat Ill atau pihak ketiga lainnya yang menguasai/memperoleh BPKB dan mobil Toyota Kijang Pick Up (sekarang Nomor PolisiDA 9019 FA) untuk mengembalikan kepada Penggugat tanpa beban apapunjuga;5.
Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir yang telah dilaksanakansebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan RevindicatoirNo.03/Pdt/G/2000/PN.Amt tertanggal 12 Mei 2000, yang dibuat oleh WadjaniDarman, Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap: Sebuah mobil Toyota Kijang model Pick Up Nomor POlisi DA 9019 FA,Silinder 1486 CC, Nomor Mesin 5K 9033492, Nomor Rangka KF 50 075819berikut foto copy BPKB kendaraan Toyota Kijang DA 9019 FA;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Tergugat Il atau pihak ketiga lainnya yangmenguasai/memperoleh BPKB dan mobil Toyota Kijang Pick Up (sekarangNomor Polisi DA 9019 FA) untuk mengembalikan kepada Penggugat sebagaipemiliknya yang sah tanpa beban apapun juga;5.
Register : 31-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 154/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 4 Maret 2015 — SUPRIYANTO.L.N,
LAWAN :
SUPIYANTI NYONYA, DKK.
32 — 5
32 — 5
Rw. 06,Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, sesuaidengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2015 dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 03Januari 2015 No : 03/2015, selanjutnyaCiseDut ha aeeeseesseeesceesseecsaecnseeeseeesaeecsaecseesseeenaeeesaeensPENGGUGAT ;MELAWAN: 1. SUPIYANTI NYONYA, wanita, pekerjaan buruh.
Putus : 14-03-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PT DENPASAR Nomor 23/PDT/2012/PT.DPS Tanggal 14 Maret 2012 — 1. I GUSTI GEDE RAKA ANTARA,
2. ANAK AGUNG KETUT SARIASIH,
3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG, M E L A W A N
LI WAN WANG ERIC,
49 — 35
49 — 35
POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian ; ------------------------- Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ; ---------------------------------------------------------------- Menyatakan perbuatan Tergugat I/Pembanding yang mendirikan bangunan/kios dibagian barat tanah sah milik Penggugat/Terbanding yang selanjutnya disewakan kepada Tergugat II/Pembanding adalah perbuatan melawan
Denpasar tanggal 9 Nopember 2011Nomor : 262/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI : e Menolak eksepsi para Tergugat I,II,II1I untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ; Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mendirikan bangunanbangunan/kiosdibagian barat tanah sah milik Penggugat yang selanjutnya disewakankepada Tergugat II adalah perbuatan melawan
tanggal31072006 Nomor : 6319/Jimbaran/2006 AN LI WAN WANG ERIC, SHMNomor : 11994/Kelurahan Jimbaran luas 535 m2, surat ukur tanggal31072006 Nomor : 6320/Jimbaran/2006 AN LI WAN WANG ERIC, SHMNomor : 11995/Kelurahan Jimbaran luas 565 m2, surat ukur tanggal31072006 Nomor : 6321/Jimbaran/2006 AN LI WAN WANG ERIC, SHMNomor : 11996/Kelurahan Jimbaran luas 545 m2, surat ukur tanggal31072006 Nomor : 6322/Jimbaran/2006 AN LI WAN WANG ERIC,dimana bagian Baratnya berbatasan dengan Jalan dan Tokotoko adalahPerbuatan Melawan
Hukum ( On Rechtmatig Overheadsdaad ) yang telahmerugikan Penggugat oleh karenanya menurut hukum kesembilan sertifikattersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikatdan kekuatan Hukum tidak berlaku, karena kesembilan sertifikat tersebutditerbitkan dengan melawan Hukum; Menghukum tergugat III untuk menerbitkan kembali sertifikat hak milik Nomor :a.
Register : 14-01-2015 — Putus : 23-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Kln Tanggal 23 Juli 2015 — H. BAMBANG KUNCORO
Vs
1.PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG BERKEDUDUKAN DI SEMARANG CQ. PT PLN (PERSERO) AREA KLATEN, dkk.
54 — 18
54 — 18
M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI;- Menolak eksepsi Tergugat.I,II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; DALAM KONPENSI; - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI ;- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.902.962,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus enam
HUKUM.Bahwa oleh karena telah terjadinya tindakan tanpa hak secara melawan hukumyang dilakukan TERGUGAT I dan II sebagaimana tersebut diatas, makamenimbulkan kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL yang diderita danditanggung PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:abKerugian MATERIIL :Penggunaan tenaga listrik dalam kondisi normal untuk proses produksipengolahan kayu menjadi barangbarang Meubel sebelum terjadinyatindakan tanpa hak secara melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT Idan II sebagaimana tersebut
Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT Rekonpensimelakukan samabuangan langsung ke InstalasiPelanggan dari Instalasi PLN sebelum APP,melalui lubang kabel yang menembus sampaikawat penghantar dalam kabel, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan:a terjadinya lossis KWH Meter yang tidakterukur besarnya (energy listrik hilang);b rusaknya travo PENGGUGAT I Rekonpensi rusak;c adanya Tagihan Susulan sebesar Rp. 10.902.962;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilaakukanoleh TERGUGAT Rekonpensi tersebut
Kin.hak secara melawan hukum dan menimbulkan kerugiankepada Penggugat .b.
ada kerugian yang timbul sebagaiakibat dari perbuatan melawan hukumtersebut; Hal.39 dari 61 Halaman Putusan No: 2/Pdt.G/2015/PN.
ini, dapat dikategorikan sebagaiperbuatan yang melawan hukum ?
Putus : 16-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/Pid/2013 Tanggal 16 Desember 2013 — DJONI MALAKA ; ,LINAWATI
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakanoleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakaiakta itu seolaholah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang menimbulkankerugian" yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 266 Ayat (1)KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam surat DakwaanPertama Jaksa/Penuntut Umum, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telahmemenuhi komponen suatu tindak pidana, yaitu adanya perbuatan pidana (Feit),adanya sifat melawan
Duren Nomor : 2287/VI/PMJ/RESTROJAKBAR/SEK.TG DUREN tanggal 6 Juni 2011, dengan demikian bahwadengan adanya akta yang lahir dari perbuatan menyuruh memasukanketerangan palsu ke dalam Akta Outentik tersebut, merupakan perbuatan yangAd.5.Ad.6.sengaja sebagai tujuan atau sengaja tingkat I, yaitu sengaja yang bertujuanuntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta yang seolaholahketerangannya sesuai dengan kebenaran, sehingga perbuatan para Terdakwayang dilakukan secara sengaja adalah perbuatan melawan
dikuasai oleh Donny dan Tony Malaka ;3 Pemblokiran terhadap aset Tan Malaka juga dilakukan oleh Donny Malaka danTony Malaka sebagai saudara kandung para Terdakwa ;4 Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa inginmempertahankan kepentingan haknya sebagai Ahli Waris dari Tan Malaka daritindakan Donny dan Tony Malaka yang juga sebagai Ahli Waris dari TanMalaka.Dari alasan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang melapor kehilangan danmenggunakan Akta Kematian bukan merupakan perbuatan melawan
Register : 24-11-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 12-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 140/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 12 Maret 2015 — BURUH HARYONO
VS
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KLATEN SEJAHTERA, DK.
39 — 9
39 — 9
Trucuk, Klaten Dalam hal ini memberikansurat kuasa khusustertanggal : 14 November2014 kepada ; DANANGSINDHU SASANGKA,SHAdvokat dan KonsultanHukum Alamat : KrenekanWetan Ril Ceper Kec.Ceper Klaten, JawaTengah; Selanjutnya disebutsebagaiPENGGUGAT; MELAWAN ; PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT KLATENSEJAHTERA yang beralamat: di JI.
Putus : 10-08-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403K/PDT/2004 Tanggal 10 Agustus 2007 — ETJE SUTARDI ; NEGARA RI Cq. PEMERINTAH RI Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI Cq. KOMANDO DISTRIK MILITER 0607 SUKABUMI, dkk.
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1253 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 — Drs. BAMBANG TOTOK HARTONO Bin JAYUSMAN
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara teoritis kondisi tersebutdapat terjadi karena kelalaian Mahkamah Konstitusi bahwa terdapatpenjelasan serupa yang tertuang dalam Penjelasan Bagian Umum.Apabila menggunakan pembedaan antara sifat melawan hukum secara umumdan khusus, secara formil dan materiil, maka dapat dikaitkan bahwa kategorisifat melawan hukum yang dipakai oleh Pasal 2 Ayat (1) dan dalam Pasal 12huruf e UndangUndang Anti Korupsi, yaitu sifat melawan hukum khusus dandalam pengertian materiil.
Maksud melawan hukum secara khusus yaitu Pasal2 Ayat (1) dan Pasal 12 huruf e UndangUndang Anti Korupsi yang secarategas mencantumkan melawan hukum sebagai bagian inti atau bestandeeltindak pidana.
Apabila penjelasan bagian Umum UndangUndang Anti Korupsimengenai melawan hukum masih dianggap berlaku, sesungguhnya UndangUndang Anti Korupsi masih mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiildalam fungsi positif, di samping sifat melawan hukum formil dan materiildalam fungsi negatif.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengingat Penuntut Umum denganmendasarkan faktafakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terutama dalam kaitannya dengan unsur Secara melawanHal. 29 dari 35
Di samping itu saksi sebagai ahli pidana dalam persidanganini, telah menjelaskan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 maknayaitu :Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananyasuatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yaknikelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifatmelawan hukum dan dapat dicela.Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik,dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulisuntuk dapat dipidananya suatu perbuatan.sifat melawan
Sifat melawan Hukum Formal merupakan syarat untukdapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas Legalitas.
Putus : 26-06-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2338K/PDT/2005 Tanggal 26 Juni 2008 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INONESIA, Cq. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH XVII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI, NTB, NTT, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MATARAM ; SUWARTONO
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/MIL/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 — SUKAMTO
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
hari Minggu tanggal sembilan belas bulan Meitahun dua ribu delapan, setidaktidaknya dalam tahun 2008 di halaman depanRuang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati,Jakarta Timur, setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk wewenanghukum Pengadilan Militer IIO8 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telahmelakukan tindak pidana sebagai berikut :"Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan