Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Hak atas waris
Gugatan atas keputusan
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44356/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
136 — 36
136 — 36
Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak November 2008 mengingat Undangundang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehingga berdasarkanketentuan di atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajak dari WajibPajak yang dikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November
dengan Keputusan TergugatNomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00014/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008 atas nama PT XXXtidak dapat diterima.
Register : 18-10-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44095/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 30
111 — 30
VII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak
Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan
Oktober2012, ditandatangani oleh XX, jabatan : Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor : 025/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 025/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober2012, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012(diantar) sedangkan Keputusan Tergugat atas
Mengurangkan atau mengapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikanyang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya:bahwa Majelis berpendapat keputusan Tergugat Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05Oktober 2012 adalah keputusan berkenaan dengan permohonan Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00197/107/08/061
Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00197/107/08/061/11tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008 atas nama XXX, tidak dapat diterima.
Register : 12-10-2012 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43411/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 26
104 — 26
14.400.000,19 Desember 2012 28 Juni 2011 40.000.000, 19 2% 15.200.000,19 Desember 2012 22 Juli 2011 50.000.000, 20 2% 20.000.000,19 Desember 2012 22 Agustus 2011 50.000.000, 21 2% 21.000.000,19 Desember 2012 27 September 2011 65.000.000, 22 2% 28.600.000,19 Desember 2012 24 Oktober 2011 100.000.000, 23 2% 46.000.000,19 Desember 2012 24 November 2011 70.000.000, 24 2% 36.000.000,19 Desember 2012 28 Desember 2011 65.000.000, 25 2% 32.500.000,Jumlah 316.900.000, : Menyatakan: bahwa Pokok gugatan ini adalah atas
pelaksanaan penagihan pajak melalui SuratPaksa Nomor SP00545/WPuJ.07/KP.0904/2012 yang terbit pada tanggal 25September 2012 untuk melaksanakan penagihan pajak atas bunga penagihan PPNTahun Pajak 2007 yang ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Nomor00021/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012;: bahwa dalam sidang tanggal 17 Januari 2013, Penggugat dengan Surat Nomor053/OPJKT/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pernyataan PencabutanSurat Gugatan menyatakan mencabut Surat Gugatan Nomor: 042/OPJKT/X/2012tanggal
12 Oktober 2012;bahwa dalam sidang tanggal 31 Januari 2013 Terbanding menyatakan menyetujuipencabutan gugatan tersebut;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002, atas gugatan yang diajukan surat pernyataanpencabutan, dihapus dari daftar sengketa;bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonangugatan Pemohon Banding dihapus dari daftar sengketa dan karenanyapermohonan banding Pemohon Banding dinyatakan tidak
dapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa Nomor SP00545/WPJ.07/KP.0904/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Bunga PenagihanPajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007 atas STP Nomor :00021/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012, atas nama XXX, NPWP: YYY, tidakdapat diterima.
Register : 03-02-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42824/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 20
113 — 20
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put42824/PP/M.VI1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentangPermohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor: 00008/406/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011Tahun Pajak 2009;: bahwa atas permohonan Penggugat melalui surat nomor: 086/WON/VI/
2011tanggal 21 Juni 2011 Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkanKeputusan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor: KEP00013/WPJ.24/KP.0803/2011 tanggal 1 Juli 2011 dengan menimbang SuratPermohonan Penggugat Nomor: 086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo tanggal 21 Juni 2011dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor:PEM:01001878641jun2011 dengan mencantumkan nilai kompensasikerugian dari semula nihil menjadi Rp.1.680.050.890,00
.: bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, Penggugat telah melaporkan SuratPermohonan Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor: 00008/406/09/641/11 Tahun Pajak 2009 melaluisurat Nomor: 086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 untuk mengajukanpermohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndangNomor 28 tahun 2007 (UU KUP) dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor:21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau SuratTagihan Pajak Yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan.: bahwa sengketa ini bermula dari surat permohonan Penggugat Nomor086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang pembatalan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00008/406/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011.bahwa sebagai respon atas surat Penggugat Nomor
28Desember 2011, Tergugat menjawab dengan surat nomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9 Januari 2012.bahwa atas surat Tergugat nomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9Januari 2012, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.bahwa Majelis berpendapat, pada dasarnya surat Penggugat nomor:086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 telah dijawab oleh Tergugat denganMemperhatikanMengingatMemutuskanditerbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00013/WPJ.24/KP.0803/2011 tanggal 1 Juli 2011.
Register : 04-04-2012 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43310/PP/M.X/99/2013 Tanggal 18 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
121 — 26
121 — 26
PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPemohonBandingMenurut MajelisPut. 433 10/PP/M.X/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PermohonanPenghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 (dalam hal ini pengurangan jumlah STP)sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put34134/PP.M.X/16/2011 tanggal 7November 2011 tersebut di atas,
yang tidak benar memenuhi persyaratan formal yang isinya menyatakanbahwa permohonan Penggugat Nomor : NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan;bahwa Surat Penggugat Nomor: NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011 perihalPermohonan Penghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 sebagai tindak lanjut PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put34134/PP/M.X/16/2011 tanggal 07 Nopember 2011 atas
Undangundang Nomor 16 Tahun 2000) (yang untuk jelasnya surat tersebutPenggugat lampirkan bersama surat ini);bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S79/WPJ.07/KP.0608/12 tanggal 7 Maret 2012perihal Ralat atas Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, karena permohonantersebut telah melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SuratTagihan Pajak tersebut, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa atas
dalam sengketa gugatan ini, karena pasal tersebut hanya diterapkanterhadap Pemohon Banding yang tidak mengajukan keberatan atas pokok pajaknya danditujukan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terutang menurutperaturan perundangundangan perpajakan, sedangkan sanksi administrasi yang menjadisengketa sudah tidak terutang lagi;bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa olehkarena koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama:PT.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42989/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
186 — 17
186 — 17
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42844/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
129 — 35
129 — 35
V1/99/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00536/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2008 yang tidak disetujui olehPenggugat;bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan permohonannya.
Dalam perihal suratdisebutkan bahwa yang diajukan permohonan adalah Pembatalan atas STP PPN, sedangkan dalamalasan permohonan, Penggugat mengemukakan alasan: 1) tidak adanya unsur kesengajaan/unsurmerugikan penerimaan negara; dan 2) kurang mengerti atau paham administrasi perpajakan, yangpada lazimnya merupakan alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi(Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP);bahwa Surat gugatan penggugat nomor : 019/0GGT/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 tidakmemenuhi ketentuan
formal sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Juli 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00530/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00536/107/08/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat, tidak dapat diterima
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42981/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
139 — 28
139 — 28
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00507/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 18/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Februari Tahun 2008 Nomor00507/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil
pemeriksaandengan wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.bahwa menurut Penggugat meskipun permohonan gugatan diajukan atas suratKepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S686/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 namun tidak jelas alasan penolakannya dan dengan suratKepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S715/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 10 Agustus 2012
PembatalanKetetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Penggugat tidak dapatditerima yaitu karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan PermohonanPembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b, sehingga perhitungan 30 (tiga puluh) hari batas pengajuan gugatandihitung dari terbitnya surat Kepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S715/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 10 Agustus 2012.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Surat Tergugat Nomor S686/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00507/207/08/007/11tanggal
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor51/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/PDT/2009 Fu Jung Hasim; Badan Pengurus Primkopparseni; Bahtiar; Ng. Eng Ho, Cs.
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalildalil :Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut 1(satu) unit bangunan rumah ruko yang berdiri di atasnya terletak di JalanPangeran Diponegoro No.23 B, Kelurahan Pasiran, Kecamatan SingkawangBarat Kota Singkawang sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak MilikNo.1113 / Pasiran tanggal 4 Maret 1991 tercatat atas nama BAHTIAR denganbatasbatas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;Bahwa tanah berikut bangunan rumah toko tersebut, Penggugat beli dariTergugat seharga
Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) pembelian manamerupakan pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimanatertuang dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 11tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Arberson,SH.
prinsipal sebabyang membuat dan mengajukan gugatan adalah kuasa hukum Penggugatkarena telah diberikan kewenangan untuk itu ;Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Penggugatmenyatakan pada posita 1 bahwa ia (Penggugat) adalah sebagai pemilik yangsah atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan P.
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiKalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 34 / PDT / 2008 / PT.
No.227 K/Pdt/2009mempertahankan harta bendanya berupa bangunan ruko yang dijadikanobyek sengketa oleh Termohon Kasasi / Penggugat, dengan demikianperbuatan atau tindakan Termohon Kasasi / Penggugat yangmembaliknamakan sertifikat tanah dan bangunan ruko milik PemohonKasasi / Tergugat menjadi atas nama Termohon Kasasi / Penggugat adalahtindakan yang bertentangan dengan hukum ;.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/Pdt/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — ARI SUTOPO, DK VS AMAR MARUF
247 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Bondo Desa,dengan luas 15.000 m?
atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m?
atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m?, yangterletak di Desa Harjowinangun, RT 03, RW 02, Kecamatan Godong,Kabupaten Grobogan dengan batasbatas: Sebelah timur berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun, Sebelah barat berbatasan milik PT.
Anak kelima bernama Nuring Srirejeki:adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa tanah sawahdengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama Soenaryo, SertifikatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 333 K/Pdt/2020Hak Milik Nomor 1222 atas nama Soenaryo, dan Sertifikat Hak MilikNomor 1223 atas nama Siti Aminah;. Menyatakan sebagai hukumnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telan melakukan perbuatan melawan hukum;.
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42803/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
145 — 65
145 — 65
.: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.bahwa Penggugat menyatakan titik
tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14yang tidak benar.: bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa bahwa keputusanyang digugat adalah keputusan yang diterbitkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Proyeksi PPh harus dibayar sendiri Rp 29.729.462.154Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010= 1/6 x Rp29.729.462.154,Rp 3.303.273.573bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat Nomor KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP06/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember 2010 berlaku munduruntuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sejak Juli 2010 sampai denganMaret 2011 dan perhitungan Tergugat dalam STP
PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00152/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar,sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2010 sebesarRp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00 =Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak Agustus 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44346/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
136 — 43
136 — 43
Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak Januari 2008 mengingat UndangundangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehingga berdasarkan ketentuandi atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajak dari Wajib Pajak yangdikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1030/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari
Keputusan TergugatNomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008 atas nama PT XXX,tidak dapat diterima.
Register : 21-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42677/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 29
116 — 29
Pajak Keluaran seluruhnya(Tarif Umum 296.075.676 296.075.676(Tarif Efektif 0 0Jumlah (a.1 + a.2) 296.075.676 296.075.676lb.Dikurangi :IPPN atas retur penjualanIPajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN 193.774.9021 0 193.774.9021IPPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 860.308 1.492.790 (17.632.482Jumlah (b.1 + b.2 + b.3) 194.635.210 18.492.790ic. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri(a.3 b.4) 101.440.466 277.582.8863.
Adhi Karya (Persero) yang sudahditerima oleh Penggugat Surat Setoran Pajak sebanyak 2 (dua) lembar senilai : Rp.114.437.329, (tertanggal 19 Maret 2004 atas faktur pajak standar no.DVBXJ732.0000059, 732.0000060, 732.0000062, dan 732.000006 ), Rp. 26.484.820, ( tertanggal 18 April 2011 atas faktur pajak no. DVBXJ732.0000051 ) Serta PT.
SKPB a quo melainkan mengajukan keberatan ataupengurangan atau pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini.bahwaberdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwapenerbitanSurat Keputusan Tergugat Nomor : KEP22/SKP/WPJ.29/KP.0203/2011tanggal 01 Desember 2011 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januaris/d Desember 2002 sudah benar dan tetap dipertahankan.Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan
danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.1.
Peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP22/SKP/WPJ.29/KP.0203/2011 tanggal01 Desember 2011, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/dDesember 2002 Nomor : 00066/207/02/732/07 tanggal 24 September 2007.
Register : 07-12-2011 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44191/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 28
130 — 28
pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor: 00002/109/94/062/11tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994;: bahwa Sanksi Bunga Pasal 19 ayat (1) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan yang dikenakan kepada Penggugat sudah tepatsehingga tidak terdapat cukup alasan untuk menerimaPermohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukanPenggugat atas
Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:00002/109/94/062/11 tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994sebesar Rp4.141.678 959,00.bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun 1994 Nomor: 00093/206/94/011/97 yangditerbitkan tanggal 24 Oktober 1997 tidak pernah Penggugatterima, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui adanyaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun 1994 tersebut.: bahwa Penggugat melakukan gugatan atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor
: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:00002/109/94/062/11 tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994.bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas BungaPenagihan Nomor: 00002/109/94/062/11 Tahun Pajak 1994tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp4.141.678.959,00 yangselanjutnya digugat oleh Penggugat karena Penggugat terlambatmemenuhi kewajiban pembayaran atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan
atas jumlah pajak yang tidak dibayar ataukurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh temposampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitungpenuh satu bulan.bahwa jumlah bulan STP BP a quo dihitung oleh Tergugatmasingmasing sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) bulan dan 71(tujuh puluh satu) bulan bahwa untuk pembayaran berupa buktipemindahbukuan secara jabatan Tergugat yang mulai berlakusejak tanggal 23 Maret 2004 bunga STP
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor: 00002/109/94/062/11tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42829/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 31
117 — 31
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42829/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00219/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP135
adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak April 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal
STP PPN Nomor : 00219/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak April 2007 Nomor : 00219/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42840/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 29
119 — 29
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42840/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00532/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Maret 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 02-04-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43421/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 33
106 — 33
menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP049/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 2Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP049/WPJ.26/BD.06/2012tanggal 2 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiAtas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa pajak Januari s.d Desember 2009;: bahwa Penggugat mengajukan permohonan Gugatan atas
KEP.049/WPJ26/BD.06/2011 merupakan keputusan yangdapat diajukan gugatan (obyek gugatan);bahwa terkait dengan hal tersebut di atas maka Majelis perlu mengetahui secaradetail mengenai kronologi penerbitan keputusan Tergugat sampai dengandiajukannya gugatan oleh Penggugat;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap kronologis penerbitanKeputusan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut : TanggalUraian 30 Juni 2011Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26, Masa Pajak JanuariDesember
penghapusan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUPsebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2009 No.0000/204/09/115/11 tanggal 30 Juni 2011 dan dengan demikianseluruh upaya administratif yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat(1 a) Undangundang KUP belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat;bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulanSurat Gugatan Penggugat No. 031/EXTT/GM/III/12 yang dalam hal ini adalahjawaban pertama atas
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi tidak diterima untuk dipertimbangkan karena bukan obyek gugatan;: Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP049/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SKPKB PajakPenghasilan
Pasal 26 Masa pajak Januari s.d Desember 2009 atas nama XXX,NPWP YYY, tidak dapat diterima
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43002/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 30
113 — 30
tersebut tidak Penggugat sengaja dan sangat tidak layak untuk dikenai sanksisebesar itu dan tidak ada kerugian negara yang timbul dari kesalahan administrasi tersebut;bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011 diterbitkan oleh Tergugat dengan perhitungansebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 35.727.758,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 35.727.758,00bahwa atas
sanksi dalamSurat Tagihan Pajak tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut : Semula Dikurangkan/ Menjadi(Rp) Dihapuskan (Rp)Uraian Pajak yang harus dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi Administrasi :Denda Pasal 14 ayat (4) KUP 24.848.457,00)35.727.758,00) (10.879.301,00)(10.879.301,00) Jumlah ymh dibayar 35.727.758,00 24.848.457,00 namun Penggugat masih keberatan sehingga dengan surat tanpa nomor tanggal 27 Juli 2012mengajukan gugatan;bahwa menurut Tergugat, objek yang diajukan gugatan merupakan keputusan atas
itu dicantumkandalam PP Nomor 74 Tahun 2011 dan faktanya sampai dengan saat ini tidak ada yangmelakukan uji materi terhadap PP Nomor 74 Tahun 2011 tersebut;bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 tahun 2002: Keputusan adalah suatu penetapantertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UndangundangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa;bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak,. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktu pajak."
Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1210/WPJ.11/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2008 Nomor 00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011, atas nama : PT.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42838/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 30
128 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42838/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00530/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Januari 2008.: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Januari 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6
STP PPN Nomor : 00530/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor : 00530/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43740/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
103 — 30
103 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43740/PP/M.X V1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP397/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Januari 2007 Nomor: 00234/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPKB Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor: 00234/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak(Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur) No.