ATUT anak TET MEU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Menyimpan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan; ------------------------------------------------------------------------------2.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan Sengaja Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi TanpaIzin Usaha Penyimpanan ?.

KaptenTandean No. 28 Jakarta Selatan; Bahwa keahlian ahli adalah berkaitan dengan pengaturan, pengawasanpendistribusian dan Penyediaan BBM bersubsidi dan non subsidi di seluruhbSdwilayah Indonesia dan sekaligus sebagai PPNS minyak dan gas bumi yangmelakukan tugas Penyidikan, penyalahgunaan pendistribusian BBM; Bahwa berdsarkan pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 yang dapat melakukanusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah:BUMN (Badan Usaha Milik Negara)BUMD (Badan Usaha Millik Daerah)KUK

(Koperasi Usaha Kecil)BUS (Badan Usaha Swasta)Dengan syarat sebagaimana pada penjelasan pasal 15 (2) PPNo. 36 tahun 2004tentang Usaha Hilir Migas; Bahwa dasar hukum untuk menyalurkan BBM jenis Solar yaitu memiliki izinusaha niaga umum dari Pemerintah; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut,Terdakwa menyatakan baru mengerti tentang ijin mengangkut bahan bakar minyak;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan

dilaksanakan oleh BadanUsaha setelah mendapatkan Izin usaha dari Pemerintah, Cq.

Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, baik berupaizin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganpada tanggal 8 September 2014 Terdakwa menyewa satu buah mobil TruckMitsubishi warna kuning KB 9221 K dari saksi Mahrus Als Arif seharga Rp.4.000.000 per bulan kemudian oleh Terdakwa melalui saksi Edi mobil tersebutdigunkan untuk membeli BBM jenis Solar dari sdr Apin yang bertugas sebagaiperantara untuk menghubungkan

Kediri atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau (5).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa MUNDZIR Bin(Alm) RUBAI telah melakukan usaha penambangan dengan cara menggalitanah maupun pasir kemudian memasukkan kedalam bak truk yangsebelumnya telah membeli tanah uruk maupun pasir dengan harga masingmasing jenis mineral batuan yaitu untuk tanah uruk seharga Rp. 30.000.

(tigapuluhriobu rupiah) per 1 (satu) rit dan untuk pasir dengan harga Rp.150.000, (Seratus limapuluhribu rupiah) per rit ; Bahwa hasil usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa MUNDZIR Bin(Alm) RUBAI berupa tanah uruk dan pasir masuk dalam katagori mineralHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2014/PN Gpr.golongan batuan (mineral batuan) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2)huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

; Bahwa terdakwa MUNDZIR Bin (Alm) RUBAI dalam melakukan usahapertambangan berupa penambangan tanah uruk dan pasir tidak memiliki izindari pihak yang berwenang sebagimana Ketentuan Undangundang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mensyaratkanbahwa segala bentuk usaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak yangberwenang terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha pertambangan dilakukanyakni berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin

pertambangan tanah urug tersebut tidak ada izin IUPmaupun IPR ;Bahwa usaha pertambangan tanah urug tersebut menghasilkan tanahdan pasir yang diangkut dengan truk setiap harinya ; Bahwa harga per rit sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribuBahwa alatalat yang digunakan berupa alatalat manual seperti cangkul,sekop, bambu, mulai beroperasi setiap harinya pukul 06.00 WIB hinggapukul 18.00 WIB ;Bahwa tanah yang digali merupakan tanah kebun ; Bahwa kedalaman penggalian mecapai 8 (delapan) meter

Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknya disuatutempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, Melakukan Pengangkutan tanpa izin usaha Pengangkutan,Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan dan Niaga tanpa izin usaha Niaga, yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika telah terjadikelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Solar yang disubsidi pemerintah

Nomor 22 tahun 2001Pasal 9, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan,penyimpanan dan = atau niaga bahan ~ bakar = minyak adalah:e Badan Usaha MilikNegara;e Badan Usaha MilikDaerah;e Koperasi, UsahaKecil;e Badan UsahaSWaSta 22222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nanan anneBahwa Ahli menerangkan bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijin usahaHilir adalah Menteri berdasarkan Pasal 23 UU.RI.

Hilir Minyak dan Gas Bumi berupaPengangkutan Bahan Bakar Minyak; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dan yang dimaksud dengan Pengangkutanadalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dariwilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutanGas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi; Menimbang,

Hilir Minyak dan Gas Bumi berupa Pengangkutan BahanBakar Minyak telah terpenuhi sehingga unsur ke2 inipun telah terpenuhi pula; Mengenai Unsur ke3 : Tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganmaka telah ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir Minyak danGas Bumi berupa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak mempunyai izin daripejabat yangberwenanQ; 22222222 nnn nn nnn nnn13Menimbang, bahwa berdasarkan

pertimbangan tersebut maka unsur Tanpamemiliki Izin Usaha Pengangkutan inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke3 inipuntelah terpenuhi pula; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhanunsur hukum dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Memiliki Izin Usaha Pengangkutan;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh

YUSUP ANDRIAN Bin SUNA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN; 2.

Sunandi alias Nandi Bin Saharudin Alias Asus (alm)dan terdawa Yusup Andrian Bin Suna bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan (IUP), ijinpertambangan Rakyat (IPR) atau ijin usaha pertambangan Khusus (IUPK),mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158UU RI.

Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan(IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan ? perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I.SUHERLAN Alias BOMBOM Bin AEP bersamasama terdakwa II. TEDI BinTOTONG, terdakwa III. ARIPIN Alias ARIP Bin ROSID (Alm), terdakwa IV.

.23tahun 2014 pemerintahan daerah yang berhak menerbitkan ijin usaha pertambanganberada pada wilayah Kab.

Bengkayang, sedangkan pemilik usaha tambang tersebut adalah sdr. Atok,sdr. Ace dan sdr.

Danny sebagai orang kepercayaan di tambang tersebut,sedangkan usaha penambangan emas tersebut dilakukan tanpa ada izin berupaIzin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi,Izin Penambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Terdakwatelah terbukti melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentangpertambangan minerl dan batubara, maka

Menyatakan Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan Penyimpanan Untuk Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ; 3.

Terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE pada hari Senin tanggal 02April 2012 sekitar 15.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2012, bertempat di Jalan Tibung Sari No. 9 Denpasar atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegenHal 1 dari 8 Hal Put.No:53 / PID.Sus / 2014 / PT.Dps.Denpasar, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untukmelakukan penyimpanan gas bumi berupa gas elpiji sebagaimana dimaksuddalam pasal 23 tanpa izin usaha

elpiji kemudian tabung gaselpiji ukuran 12 kg tersebut disimpan oleh I Putu Sujana dan I WayanWardana alias Wayun di dalam gudang milik terdakwa di Jalan TibungSari No.9 Denpasar ; Bahwa Terdakwa menyediakan gudang untuk menyediakan gas bumiberupa gas elpiji dalam tabung gas ukuran 12 kg sebagai hasil pemindahanisi tabung gas elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg dengancara menyewakan gudang tersebut kepada I Putu Sujana dan I WayanWardana alias Wayun tidak dilengkapi dengan izin usaha

Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukanpenyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha Penyimpanansebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN KARIASA,SE denganpidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan dendasebesarRp. 5.000.000, ( lima juta rupiah ) subsidair 3 (tiga ) bulan kurungan ;3.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, ( duaribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebutPengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 April 2014 Nomor : 777 / Pid.Sus /2013 / PN.Dps, telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang amarnyaberbunyi sebagai berikut ;1.Menyatakan terdakwa I NYOMAN KARIASA, SE telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTUMELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GASBUMI TANPA IZIN USAHA

Menyatakan Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantumelakukan Penyimpanan Untuk Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa IzinUsaha Penyimpanan2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itudengan Pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;3.

PUTRA TARIGANbersalah melakukan tindak pidana "mereka melakukan, menyruh melakukan atau turutserta melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atauIUPK " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.4 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam dakwaan Penuntut Umum ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.

Binjai Timur, atau pada setidaktidaknya pada suatautempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yangmemeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atauIUPK, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa bermula sejak bulan September 2011 sampai dengan hari Kamis tanggal 22Desember 2012 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa 1.

oeMenimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsurbarangsiapa yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnyasebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akantetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benarbenar sebagai pelakudari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, makaMajelis akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur selanjutnya ;Unsur ke2. : Melakukan usaha

penambangan tanpa IUP, IPR atau TIUPK;Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas UP Ekspiorasi danIUP operasi produksi yang diberikan oleh menteri, Gubenur, Bupati/ walikota, sesuai dengankewenangannya, selanjutnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh bupati/ walikotadan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terdiri atas IUPK Ekspiorasi dan IUPKoperasi produksi yang diberikan oleh menteri;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan terdakwa dihubungkan denganbarang

SAMSUL TARIGAN dan Terdakwa 2 PUTRATARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.

Menyatakan terdakwa USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan Niaga tanpa ijin Usaha Niaga;.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Tanda daftar perusahaan PT nomor 503/ 117722/32-5872334/ 2017 tanggal 22 September 2017 atas nama PT Berlian Energi Samudra; g. surat ijin tempat usaha nomor 503/ 17720343/2286/2017 tanggal 14 September 2017 an PT. berlian Energi Samudra;h. surat ijin usaha perdagangan nomor 503/1772/31-512/2335/2017tanggal 22 September 2017 an PT Berlian Energi Samudra;Dikembalikan kepada terdakwa USMANi. Cairan bening kondensat sekitar 1107 Drum Dirampas untuk Negaraj.

Surat ijin tempat usaha nomor 503/ 17720343/2286/2017 tanggal 14September 2017 an PT. berlian Energi Samudra;h. Surat ijin usaha perdagangan nomor 503/1772/31 512/2335/2017tanggal 22 September 2017 an PT Berlian EnergiSamudra, ;Dikembalikan kepada terdakwa USMAN;;i. Cairan bening kondensatsekitar 1107 Drum ;Dirampas untuk Negaraj.

Telah melakukan Niaga tanpa ijin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Telah Melakukan Usaha Niaga tanpa Ijin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa cairan kondensat merupakan produk migas baikberasal kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir migas yg digunakan sebagaibahan baku industri petrokimia sehingga transaksi jual beli Kondensat untukmemperoleh keuntungan merupakan usaha niaga migas maka sesuai pasal 53Uuno 22 tahun 2001 tentang migas hurufd sebagaimana bunyi pasal 23 harusdengan ijin usaha niaga . sesuai peraturan menteri ESDM No 29 tahun 2018tentang perizinan pada kegiatan

Surat ijin tempat usaha nomor 503/ 17720343/2286/2017 tanggal 14September 2017 an PT. berlian Energi Samudra;8. Surat ijin usaha perdagangan nomor 503/1772/31 512/2335/201 7tanggal22 September 2017 an PT Berlian Energi Samudra ,9. Cairan bening kondensat sekitar 1107 Drum ;10.

Tanda daftar perusahaan PT nomor 503/ 117722/325872334/ 2017tanggal 22 September 2017 atas namaPT Berlian Energi Samudra;g. surat ijin tempat usaha nomor 503/ 17720343/2286/2017 tanggal 14September 2017 an PT. berlian Energi Samudra;h. surat ijin usaha perdagangan nomor 503/1772/31 512/2335/201 7tanggal22 September 2017 an PT Berlian Energi Samudra;Dikembalikan kepada terdakwa USMANi. Cairan bening kondensatsekitar 1107 DrumDirampas untuk Negaraj.

Melakukan Usaha Penambangan,3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) ;4. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan.Ad.1.

Unsur Melakukan Usaha PenambanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang undangNomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau batu) bara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pasca tambang.

Unsur TanpaIzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin UsahaPertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izinuntuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambanganrakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkanyang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayahizin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehinggaapabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhimaka unsur ini dianggap terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidanganbahwa

, maka izin yang16harus dimiliki oleh para penambang (terdakwa dan terdakwaIl) tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) dalam pasal ini telah terpenuhi;Ad.4.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Pdt.KPPU/ 2010/PN.Mks tanggal 26 Juli 2010;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;2. Menyatakan PT.

Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang Persaingan Usaha);

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI; Melawan PT. ANGKASA PURA I (persero) CABANG BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR

Bahwa Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaranPasal 19 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999, yang dapat kami kutipsebagai berikut:"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapakegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain,yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, berupa:a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentuuntuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasarbersangkutan;.

Kegiatan Usaha Yang Sama;5.2.2.12.2.23.

Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha Tertentu terpenuhi;2. Praktik Diskriminasi.

Menyatakan Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom. terbukti secara sahmenurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramidadalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/Penuntut Umum;2.

Kam and Kam bukanmerupakan perdagangan barang, tetapi merupakan perdaganganjasa, sedangkan ketentuan Pasal 105 yang dihubungkan denganPasal 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdaganganyaitu Pelaku Usaha distribusi barang dilarang menerapkan sistemskema piramida dalam mendistribusikan barang, dengan demikianperbuatan Terdakwa/PT.

Kam and Kam yang aktivitasnyaperdagangan Jasa periklanan tidak dapat diterapkan Pasal 105 junctoPasal 9 UndangUndang Nomor /7/ Tahun 2014 tentangPerdagangan;Bahwa kegiatan Terdakwa dalam usaha periklanan yang dilakukanoleh PT. Kam and Kam telah mendapat izin berupa Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005.

Di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan tersebutKode Usaha Periklanan menurut Klasifikasi Buku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310, yang termasuk kategoriservice/jasa. Demikian pula setelah dikeluarkan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik menentukan hanyaperizinan yang diterbitkan oleh Online Single Submision (OSS) yangdiakui sah, dan PT.

penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu.Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka Terdakwa I FAUDINdan terdakwa IIT SUWONDO bersama AMIN, PAIJAN, EDI, ROZI, HERI, ERA (DPO)telah melakukan penambangan emas (yang termasuk dalam kategori Mineral

Penambangan,3 Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK);4 orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.Ad.1.

Unsur Melakukan Usaha PenambanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalahIzin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izinuntuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luaswilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemendalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di

PT FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI BULUNGAN;;

SUARLIbersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha tanpa memiliki izinlingkungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Surat Dakwaan,;Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.SusLH/20192. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ROHAENDISETIAWAN Bin S.

Menyatakan Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN bin S.SUARLItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindakpidana "Melakukan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidanapenjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN binS.SUARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Tanpa Memiliki IzinLingkungan;2. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjaraselama 3 (tiga) bulan;3.

Judex Facti telahmengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum acara pidanayang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya; Bahwa Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan" telah didasarkan padapertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis, sebagaidasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa;Hal. 5 dari 10 hal.

pencelupan berupa bakbak untuk pengolahan secara kimiatanpa disertai dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) agarlimbah yang dihasilkan dan dibuang ke media lingkungan tidak melebihibaku mutu yang ditentukan pemerintah; Bahwa Terdakwa selaku pengelola express washing atau laundrytelah membuang limbah ke media lingkungan tanpa adanya pengolahanlimbah yang benar sebagaimana tampak dalam hasil uji laboratoriumyang mana hasil pengujiannya baik TSS, BOD, COD dan Sulfida telahmelampaui baku mutu; Bahwa usaha

SUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN Bin H. SUNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;3.

huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukDakwaan alternatif, maka selanjutnya majelis Hakim akan menghubungkan salah satu dakwaandari dakwaan penuntut umum tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di depanpersidangan.Menimbang, bahwa majelis hakim akan memilih dakwaan kedua yaitu ketentuan pasal53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 dengan unsur unsur sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha

Unsur Melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuanundang undang No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dan tempat penampungan dan Pengolahan,termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;Menimbang, bahwa bila mencermati maksud dari pengangkuta sebagaimana ketentuanUU No. 22 tahun 2001, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa

ketentuan sebagaimana dimaksudtidak mengatur secara jelas atau eksplisit mengenai jumlah atau volume pengangkutan sertawaktu pengangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Ijin Usaha pengangkutan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan atau diartikanpada tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan denganperaturan perundang undangan atau hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak yangberwenang, dengan kata lain

BBMjenis premium atau bensin sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter yang berada didalam 9(sembilan) jiregen berbagai macam ukuran yang diangkut dengan sepeda motor merk SuzukiThunder warna hitam dengan nomor polisi DA KT 2382 EB;Bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tersebut tidak memiliki jin UsahaPengangkutan dari pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha

Menyatakan terdakwa BUDIYANTO bin KWAT MODJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan tempat usaha yang dibangun semi permanen dan / atau permanent dan melakukan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin penggunaan usaha ;2.

Memerintahkan barang bukti berupa :- 2 (dua) lembar gambar foto kegiatan usaha Toko FAJAR MOTOR yang menggunakan Trotoar Umum sebagai kegiatan tempat usahanya ;Dilampirkan dalam berkas ;4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Saksi DANI EKO PRABOWO, SH ;Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberi keterangan sesuai denganketerangannya sewaktu di hadapan Penyidik yang tertuang dama Berita AcaraPenyidikan dalam berkas perkara ini, yaitu bahwa benar pada hari SENIN tanggal 2September 2013 sekira Pukul 10.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Tepatnya di Toko danbengkel Fajar Motor Gombong, terdakwa telah melakukan kegiatan usaha servis sepedamotor di Trotoar umum yang menyebabkan para pejalan kaki tidak bisa menggunakantrotoar

tersebut dan Terdakwa telah mendirikan tempat usaha yang dibangun semipermanen dan / atau permanent dengan membangun atap teras bengkelnya di Trotoar(bahu jalan).

JI Yos Sudarso, Gombong, Kebumen ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yangpada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa telah mendirikan tempat usaha yangdibangun semi permanen dan / atau permanen dan melakukan usaha yang tidak sesuaidengan yang tercantum dalam izin penggunaan usaha, sebagaimana Keterangan Saksisaksi ari Kepolisian ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :e 2 (dua) lembar gambar foto kegiatan usaha Toko FAJAR MOTOR yangmenggunakan

Menyatakan terdakwa BUDIYANTO bin KWAT MODJO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan tempat usahayang dibangun semi permanen dan / atau permanent dan melakukan usaha yangtidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin penggunaan usaha ;2.

Memerintahkan barang bukti berupa :e 2 (dua) lembar gambar foto kegiatan usaha Toko FAJAR MOTOR yangmenggunakan Trotoar Umum sebagai kegiatan tempat usahanya ;Dilampirkan dalam berkas ;4.

Amin PardomuanNapitupulu dan Manager Transpotir BBM PT.Lingga Perdana Terdakwa Il.Jonry Siahaan, SE mengetahui bahwa PT.Lingga Perdana adalah Badan Usahayang bergerak dalam usaha Transportir sesuai Surat Ijin Usaha dari DirektoratMinyak dan Gas Bumi No.3864.K/DJM.0/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yangditandatangani oleh Luluk Sumiarso, maka berdasarkan ijin usaha tersebutPT.Lingga Perdana hanya boleh melakukan pengangkutan (transportasi) BahanBakar Minyak dan Gas Bumi dan tidak berhak untuk melakukan

Johnry Siahaan, SE selakuManager Transportir BBM PT.Lingga Perdana yang bertindak untuk dan atasnama Badan Usaha PT.Lingga Perdana dengan Akta Pendirian No.80 tanggal13 Mei 2002 oleh Notaris JONIFA, SH dan Akta Perubahan No.72 tanggal 10September 2004, dengan jenis kegiatan usaha pengangkutan BBM (Darat danLaut) sesuai Ijin Usaha dari Departemen ESDM Dirjen Minyak dan Gas BumiNo.3864.K/10.01/DJM.O/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang berkedudukan diJalan Raya Suralaya Pulorida No.38 Cilegon Banten,

Johnry Siahaan, SE selakuManager Transportir BBM PT.Lingga Perdana bertindak untuk dan atas namaBadan Usaha PT.Lingga Perdana dengan Akta Pendirian No.80 tanggal 13 Mei2002 oleh Notaris JONIFA, SH dan Akta Perubahan No.72 tanggal 10September 2004, dengan jenis kegiatan usaha pengangkutan BBM (Darat danLaut) sesuai ijin usaha dari Departemen ESDM Dirjen Minyak dan Gas BumiNo.3864.K/10.01/DJM.O/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang berkedudukan diJalan Raya Suralaya Pulorida No.38 Cilegon Banten, pada

Premindo Mitra Kencana sebagai BadanUsaha atau Bentuk Usaha Tetap namun judex facti tidak dapatmenjelaskan dasar hukum (ratio) pertimbangannya sehinggamenyatakan unsur Setiap Orang telah terbukti yaitu PT.

Johnry Siahaan, SE bertindak mewakili PT.Premindo Mitra Kencana dengan demikian unsur Setiap Orang sebagaiBadan Usaha atau Bentuk usaha tetap telah terbukti ;Bahwa menurut teori dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasiterdapat beberapa ketentuanketentuan atau pendapatpendapat yangmenjadi dasar Suatu Badan Usaha atau Korporasi dapat dinyatakansebagai Subyek Tindak Pidana yang dapat bertanggung jawab secarapidana haruslah dipenuhi syaratsyarat tertentu yaitu :Bahwa perbuatan yang dituduhkan dilakukan

FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI MOROWALI;;

., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan .2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS RIADI Bin KARIMIN., dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.3.

Perdagangan, Surat IzinTempat Usaha, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Suratpernyataan kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi,kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembanganmasyarakat, Surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturanperundangundangan.Syarat Operasional Mengajukan permohonan izin pengangkutan kepada Menteri ESDMmelalui Dirjen Migas selanjutnya mendaftarkan Izin UsahaPengangkutan pada BPH Migas untuk mendapatkan Sertifikat NomorRegistrasi Usaha sesuai dengan

Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukanpengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan yangdiperlukan untuk kegiatan usaha minyak/gas bumi.7 Bahwa Terdakwa mengaku membeli minyak mentah darimasyarakat Desa Ranto Kec. Ranto Panjang PeureulakHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN LgsKab. Aceh Timur dan akan di bawa menuju Tanjung PuraKab. Langkat Prov.

pengangkutan yangdiperlukan untuk kegiatan usaha minyak/gas bumi.Bahwa Terdakwa mengaku membeli minyak mentah darimasyarakat Desa Ranto Kec.

pengangkutan yang diperlukan untukkegiatan usaha minyak/gas bumi.

Yang melakukan pengangkutan tanpa 1zin usahapengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyakbumi dan atau gas bumi.

Menyatakan Terdakwa LIU MUK FAN Alias ANDI Anak JUK KIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mendirikan Perusahaan Industri Baru Maupun Setiap Perluasannya Tanpa Memperoleh Izin Usaha Industri ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

yang dilakukan terdakwa adalah kegiatan produksi minumankeras jenis arak putih yang termasuk dalam kegiatan industri, namun tidakmemiliki izin usaha industri ;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan produksi minuman keras jenis arak putihtersebut sejak 7 (tujuh) bulan lalu ;Bahwa modal yang dikeluarkan terdakwa untuk melakukan usaha pembuatanminuman keras jenis arak putih tersebut adalah + Rp. 7.960.000, (tujuh jutasembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;Bahwa dalam sehari terdakwa dapat memproduksi minuman

industri harus memiliki ijin usaha industri sesuaidengan Pasal 13 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;Bahwa Izin Usaha Industri tersebut diberikan kepada orang perorangan,perusahaan persekutuan serta badan hukum yang berkedudukan di Indonesia ;Bahwa saat ini Izin Usaha Industri telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerahkecuali untuk industri tertentu ditetapkan oleh BKPM atas rekomendasi dariKementerian ;Bahwa alasan Izin Usaha Industri telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerahkarena

sesuai dengan UndangUndang Otonomi Daerah ;Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam hal pengajuan permohonan izinUsaha Industri adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan MenteriPerindustrian Nomor : 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;Bahwa tidak semua usaha industri harus memiliki izin usaha industri karena adajuga usaha industri yang cukup hanya memiliki Tanda Daftar Industri dan TandaDaftar Indsutri

tersebut dapat diberlakukan sebagai izin sebagaimana diaturdalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995 tentang IzinUsaha Industri dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;e Bahwa usaha industri yang cukup hanya memiliki Tanda Daftar Industri adalahjenis industri tertentu dalam kelompok industri kelompok kecil dengan nilaiinvestasi diatas Rp. 5.000.000

, makakegiatan yang dilakukan oleh terdakwa LIU MUK FAN Alias ANDI Anak JUK KIMmerupakan kegiatan usaha industri ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa jugamengaku, jika dalam melakukan kegiatan produksi minuman keras jenis arak putih tersebuttidak memiliki izin usaha industri berupa Tanda Daftar Industri dari pemerintah daerahsetempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, maka dengandemikian unsur dengan sengaja mendirikan perusahaan