Ditemukan 919034 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wajib pajak
Kepentingan publik
Permohonan wajib pajak dan membatalkan surat tagihan pajak (stp)
Buku rincik desa objek tanah sengketa
Wajib bayar ipeda kedua
Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh ijin usaha
Surat kepütusan direktur jenderal pajak
nomor : kep-82/wpj.01/kp.07/2001 tanggal 28 agustus 2001 tentang penunjukan wajib pajak
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya
Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan
Perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.
Surat keputusan direktur jenderal pajak no. kep-
059/psl.22/wpj.01/kp.0506/2001 tanggal 20 agustus 2001 tentang penunjukan wajib pajak sebagai pemungut pajak penghasilan
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tanggahnya
Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan
Perawatan
Atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Putus : 03-05-2006 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24P/HUM/2002 Tanggal 3 Mei 2006 — Pius Rengka, SH. ; Stefanus Mira Mangngi ; Apolos Dewa Praingu ; Carolus Tata Sius
66 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-12-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239PK/PDT/2007 Tanggal 13 Desember 2007 — PT. Marina City Development; PT. Contech Marina Development; Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-01-2007 — Upload : 02-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81K/TUN/2006 Tanggal 22 Januari 2007 — Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua ; Seaunion Energy (Limau) Ltd.
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang Undang No.14 Tahun 2002,Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakankekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajakyang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;d.
Undang Undang telah memberi bingkai batas (intravires)kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Pajak, yaitu sebatastentang sengketa yang berkaitan dengan Penetapan Besarnya Pajakyang Terhutang yang dikenakan kepada Wajib Pajak atau PenanggungPajak;.
Pasal 25 ayat (1) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang No. 16 Tahun 2000 yangmenyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanyakepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan PajakKurang Bayar ;6.
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SMELTING
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maret 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114214.99/2015/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2015 Nomor 00060/107/15/091/16 tanggal 15 JuniHalaman 3 dari 8 halaman.
benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor :KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor: 00060/107/15/091/16tanggal
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
97 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
kiranya Majelis dapatmenerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90375/PP/M.IV.A/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP223/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 9 November 2016tentang Keberatan Wajib
Putus : 11-10-2007 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224K/PID/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara ; NUR HIDAYATI Binti TUKUL
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ia Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL pada sekitar bulanAgustus 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2006, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2005 dan 2006 bertempat di Desa Robayan,Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara,telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan denganketentuan yang mengatur bahwa setiap pendirian perusahaan industri barumaupun setiap perluasannya wajib
Menyatakan Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKUL bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangandengan ketentuan yang mengatur bahwa setiap pendirian perusahaanindustri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh ijin usahaindustri tersebut dalam dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HIDAYATI Binti TUKULdengan jati diri tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan ;3.
No. 224 K/Pid/2007Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang diseluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian
Putus : 28-02-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/Mil/2023 Tanggal 28 Februari 2023 — MAUHASAN LOUKAKI;
62 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BLORA Nomor Nomor : 94/Pdt.P/2015/PN.Bla. Tanggal 16 Juni 2015 — WAJIB,
22 — 4
22 — 4
WAJIB,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata(Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutsehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :WAJIB, lahir di Blora, 13 Desember 1963, pekerjaan petani/pekebun, beralamat diNglinggo RT.02 RW.01 Kelurahan/Desa Ngloram Kecamatan Cepu KabupatenBlora, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
PN.Bla. yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama: MAELASETYANINGRUM, lahir di Blora, tanggal: 16 Mei 1998 ;e Bahwa anak Pemohon sudah lulus sekolah menengah pertama (SMP)dan dalam Tjasah SMP tersebut anak Pemohon tercatat bernama:MEILA SETIANINGRUM ;e Bahwa, anak Pemohon mempunyai Kutipan akte kelahiran Nomor:50686/TP/2008 tercatat bernama: MAELA SETYANINGRUM,, lahirdi Blora, tanggal: 16 Mei 1998, anak ke dua perempuan dari suamiistri bernama: WAJIB
(bukti tertanda P2) ;3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:3316051312630003 atas nama WAJIB (bukti tertanda P3);4 Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor: 133/13/VI/1987 atasnama: WAJIB (Pemohon) dan SUMILAH (bukti tertandaP4) ;5 Foto copy Ijazah SMP atas nama: MEILA SETIANINGRUM(bukti tertanda P5);Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, Pemohon telahmengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Saksi : I.
FATCHUR ROHMAN Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi tahu, Pemohon bernama: WAJIB dan istrinya bernama SUMILAH,menikah secara sah di Cepu ;e Bahwa saksi tahu Pemohon, mempunyai anak Perempuan bernama: MAELASETYANINGRUM, lahir di Blora, tanggal: 16 Mei 1998;Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah lulus sekolah menengah tingkatpertama (SMP) dan dalam Ijasah anak Pemohon namanya tercatat bernama:MEILA SETIANINGRUM ;Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah mempunyai
SOLIKHIN, Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi tahu, Pemohon bernama: WAJIB dan istrinya bernama SUMILAH,menikah secara sah di Cepu ;Bahwa saksi tahu Pemohon, mempunyai anak Perempuan bernama: MAELASETYANINGRUM, lahir di Blora, tanggal: 16 Mei 1998;Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah lulus sekolah menengah tingkatpertama (SMP) dan dalam Ijasah anak Pemohon namanya tercatat bernama:MEILA SETIANINGRUM ;Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah mempunyai Akte
Putus : 13-04-2011 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 249 / Pid. B / 2011 / PN.Kpj Tanggal 13 April 2011 — WAJIB
19 — 6
19 — 6
M E N G A D I L I :- Menyatakan terdakwa WAJIB tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Menetapkan
WAJIB
berisi nomor togel, 1 (satu)buah bolpoint dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah)dirampas untuk negara ;e Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah);Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringananhukuman;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukanperbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa ia terdakwa Wajib
para saksiyaitu Lukito adan Taufik Kurniawan selaku anggota Polsek Singosari sedangmenjalakan tugas patroli, telah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwaterdakwa sering melakukan perjdian jenis togel di pasar Singosari, setelah menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dilakukan pemantauan dan pengecekan terhadappelaku yang mencurigakan, setelah dapat dipastikan aktifitas yang dilakukan oleh pelakuyag melanggar hukum kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku yakniterdakwa Wajib
dinyatakan terbukti bersalah dandijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (satu) lembar kertas sobekan berisi nomortogel, 1 (satu) buah bolpoint dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh riburupiah) dirampas untuk negara ;Mengingat akan pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 ;Serta ketentuanketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;MENGADILI:e Menyatakan terdakwa WAJIB
Putus : 28-06-2012 — Upload : 10-01-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 840/Pdt.P/2012/PN.Kpj Tanggal 28 Juni 2012 — WAJIB
13 — 6
13 — 6
Menetapkan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2006, di Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang telah lahir anak Perempaun bernama DINA AYU PURI, anak ke- 3 (tiga) dari seorang Ibu bernama ISMIATI Istri dari WAJIB ;3.
WAJIB
sebagaiberikut :e Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ISMIATIsesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 86/41/V/1979 tertanggal 17 Mei 1979 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Donomulyo,Kabupaten Malang ;e Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak ke3 (tiga)berjenis kelamin perempuan bernama DINA AYU PURI, lahir di DesaSumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang pada tanggal 30Desember 2006 dari pasangan suami istri bernama WAJIB
memberikan penetapan padaPemohon ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonanpemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :12Mengabulkan permohonan Pemohon ;Menetapkan, bahwa di Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, KabupatenMalang pada tanggal 30 Desember 2006, telah dilahirkan anak ke3 (tiga), berjeniskelamin perempuan yang bernama DINA AYU PURI anak sah dari pasanganSuami Isteri WAJIB
danNo. 3507024510630001 atas namaISMIATI, diberi tanda P1 ;Foto copy Kartu Keluarga No.350702 150305 0349 atas nama Kepala KeluargaWAJIB, diberi tanda P2 ;Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 86/41/V/1979 tertanggal 17 Mei 1979atasnama WAJIB danISMIATI diberi tanda P3 ;Foto copy Surat Keterangan lahir dari Kepala Desa Sumbermanjing Kulon tertanggal04072012 diberi tanda P 4 ;Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan pada Puskesmas SumbermanjingKulon, tertanggal 03072011, diberi tanda P 5 ;
Foto copy Surat Pernyataan atas nama Wajib yang diketahui Kepala Desa, diberitanda P6 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2(dua) orang saksi masingmasing bernama 1).
danISMIATI ;e Bahwa pada waktu Istri Pemohon melahirkan ditolong oleh Bidan di PuskesmasSumbermanjing Kulon yang bernama Legiyem ;e Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;Menimbang, bahwa, menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa
Putus : 04-03-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 397/Pdt.P/2013/PN.Sda. Tanggal 4 Maret 2013 — WAJIB
19 — 2
19 — 2
Menyatakan bahwa di Sidoarjo, pada tanggal 30 Mei 2001, telah lahir seorang anak Laki-laki Yang brnama, DEWA PRATAMA, anak ke 7 (tujuh) dari Pasangan suami istri yang bernama WAJIB dan SISWANTI;5.
WAJIB
halhal tersebut diatas, sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan NegeriSidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnyamemberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut1.2aMengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan pemeriksaan perkara pennohonan im dilakukan secara Cuma Cuma(prodeo);Menyatakan bahwa di Sidoarjo, pada tanggal 30 Mei 2001, telah lahir seorang anakLakilaki yang bemama, DEWA PRATAMA , anak ke 7 (tujuh) dari Pasangan suamiistri bemama WAJIB
dibacakan Pemohon menyatakantetap pada Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut diatasdipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:1,1 (satu) lembar Foto copy Kartu Peserta Jamkesmas No. 0000720649405, atas namaWASJIB,, diberitanda P1;l(satu) lembar foto copy Kartu Peserta Jamkesmas No. 0000720649495, atas namaSISWANTI, diberi tanda P2;1 (satu) lembar Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0262/28/VII/1977,tanggal 10 Agustus 1977, antara WAJIB
Gondang, Nganjuk ,diberi tanda; (P3);l(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran,tertanggal 1122013, Nomor470/73/404.7.21/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candi, Kecamatan Candi,Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda(P4);l(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wajib tertanggal 22Pebruari 2008, Nomor: 12.14.07.040350.0001, yang diterbitkan oleh, KecamatanCandi, Kabupaten Sidoarjo, diberitanda(P5);6.1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SISWANTI tertanggal
25Pebruari 2008, Nomor : 12.14.07.510861.0001, yang diterbitkan oleh, KecamatanCandi, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda(P6);l(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor : 3515072601096713, atas namaKepala Keluarga WAJIB, diberi tanda(P7);l(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor460/23/404.7.2.1/2013, tertanggal 27 Pebruari 2013 atas nama WAJIB, diberi tanda(P8);Menimbang,bahwa surat bukti tertanda P1 sampai dengan P8, diajukan masingmasing bermeterai dinazegelen dan telah disesuaikan
Menyatakan bahwa di Sidoarjo, pada tanggal 30 Mei 2001, telah lahir seorang anakLakilaki Yang brnama, DEWA PRATAMA, anak ke 7 (tujuh) dari Pasangan suamiistri yang bernama WAJIB dan SISWANTI,5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Dispensasi AktaKelahiran ini kepada, Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Sidoarjo untukdicatatkan kelahiran itu kedalam register kelahiran untuk warga negara Indonesiadalam tahun yang sedang berjalan dan diterbitkan suatu akte kelahiran;6.
Putus : 28-01-2013 — Upload : 12-01-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 18/PDT.P/2013/PN.BJN Tanggal 28 Januari 2013 — WAJIB
23 — 5
23 — 5
WAJIB
WAJIB, Lakilaki, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani ,bertempat tinggal di Desa Ringin Tunggal , Kec. Gayam,Kab.Bojonegoro ;2.
Menyatakan bahwa di BOJONEGORO pada hari MINGGU tanggal07 JULI 1995 telah lahir seorang anak PEREMPUAN bernamaWATIK HANDAYANI adalah anak ke 1 (satu)dari pasangan suamiisteri lakilaki bernama WAJIB dan perempuan bernama PARNITI;3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ KotaBOJONEGORO agar mencatatkan dalam daftar kelahiran untuktahun sedang berjalan tentang kejadian kelahiran tersebutdiatas;4.
Menyatakan bahwa di BOJONEGORO pada hari MINGGU tanggal07 JULI 1995 telah lahir seorang anak Perempuan bernamaWATIK HANDAYANI adalah anak ke 1 (satu) dari pasangansuami isteri lakilaki bernama WAJIB dan perempuan bernamaPARNITI;. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoroagar mencatatkan dalam daftar kelahiran untuk tahun sedangberjalan tentang kejadian kelahiran tersebut diatas;.
Register : 29-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 194-K/PM I-02/AD/IX/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 — Trias Sunyoto, S.E., Kapten Cku NRP 11080095961083.
99 — 104
99 — 104
., Kapten Cku NRP 11080095961083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan3.
bawah ini yaitu sejak bulan Desember tahun2000 Lima belas sampai dengan bulan November tahun 2000 Enambelas atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun2016 di Rusun Nawa Lt. 1 No. 101 Medan Provinsi Sumatera Utara atausetidaktidaknya ditempattempat yang termasuk wewenang PengadilanMiliter 102 Medan, telah melakukan tindak pidana :"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib
Menurut Pasal 9 ayat (1) UndangUndang23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataupersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut.Menurut Undangundang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksuddengan Lingkup rumah tangga meliputi :a. Suami, istri, dan anak.b.
Pritta IkaTaurisah.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke2Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya telahterpenuhi.Unsur ke3: Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikankehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orangtersebut.Bahwa oleh karena Undang Undang No. 23 Tahun 2004merupakan UndangUndang khusus dan mempunyai ciri kekhasantersendiri dan SR.
Pritta IkaTaurisah.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke3Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikankehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut telahterpenuhi.: Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan fakta yangdiperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapatcukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telahmelakukan tindak pidana:Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal
UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanieKekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan PeraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Trias Sunyoto, S.E., Kapten Cku NRP11080095961083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya ia wajib
Putus : 12-03-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253K/TUN/2003 Tanggal 12 Maret 2007 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR ; vs. CV. SIDIKALANG
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajidb menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak Asasi Manusia (Miranda rule atau Miranda principle) ;Bahwa pada persidangan Judex Facti memang Terdakwa/Pemohon Kasasididampingi Penasihat Hukum, tetapi dikarenakan perintah Pasal 56 KUHAPmengharuskan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada semua tingkat pemeriksaandalam proses peradilan wajib
Register : 03-08-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Gpr Tanggal 11 September 2017 — SUGENG RIYADI bin AMIN (alm)
113 — 50
113 — 50
Menyatakan terdakwa SUGENG RIYADI bin AMIN (alm), terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelakuusaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhiSNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telahdiberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI NO. 7 tahun 2014 tentang Perdagangandalam Surat Dakwaan Kesatu kami.2.
Kediri, memperdagangkan Barang di dalam negeriyang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib ataupersyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilarang memperdagangkan Barang di dalamHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2017/PN Gprnegeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib ataupersyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya
memenuhi SNI yangtelah diberlakukan secara wajiob atau persyaratan teknis yang telahdiberlakukan secara wajib dimana SNI untuk produk pupuk majemuktelah diberlakukan secara wajib, sesuai dengan Peraturan MenteriPerindustrian Republik Indonesia Nomor ; 08/MIND/PER/2/2014 tentangPemberlakuan SNI pupuk Anorganik Majemuk secara wajib, simanamengacu ketentuan tersebut sesuai dengan komposisi yang tertuangdilabel yang ditunjukan ada beberapa kandungan kimia didalamnya danperaturan tersebut yakni dalam
Pasal 2 :Ayat (1) Memerlakukan secara wajib SNI pupuk Anorganik Majemuk padajenis produk dengan dengan SNI dan Pos Tarif/HS Code sebagai berikut : Jenis Pupuk No.
Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYADI bin AMIN (alm) telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaipelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yangtidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib ataupersyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib .2.
Register : 30-03-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 37-K/PM I-02/AD/III/2017 Tanggal 8 Mei 2017 — Gusty Mard Leuter Tarigan, Sertu NRP 21060031510885.
40 — 15
40 — 15
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gusty Mard Leuter Tarigan, Sertu NRP 21060031510885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.3.
ini yaitu pada bulan November tahun2000 limabelas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 enambelas atausetidaktidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di jalanSumber Rukun Marindal Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya ditempattempat yang termasuk wewenang hukum PengadilanMiliter 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib
Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari setelahmenikah maka menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuanatau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, ataupemeliharaan kepada orang tersebut.6.
Menurut Pasal 9 ayat (1) UndangUndang23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataupersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut.Menurut Undangundang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksuddengan Lingkup rumah tangga meliputi :a. Suami, istri, dan anak.b.
Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari setelahmenikah maka menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuanatau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, ataupemeliharaan kepada orang tersebut.4. Bahwa sejak bulan November 2015 Terdakwa tidak pernahmemberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Sdri.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gusty Mard Leuter Tarigan, Sertu NRP21060031510885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan danpemeliharaan kepada orang tersebut".2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.3.
Register : 03-08-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 390/Pid.Sus/2017/PN Gpr Tanggal 11 September 2017 — KHUSNUL KHULUK Bin (Alm) ABDUL GHOFUR
108 — 36
108 — 36
atau terdakwa selaku pelaku usaha yang telahmemperdagangkan pupuk dengan merek Supermess Cap Dua Rodadalam negeri tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajibatau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib atausesuai dengan keterangan Ahli Drs.
karena belumada ketentuan/peraturan yang mengaturnya, bila dilihat darikomposisi yang Ahli lihat dilabel dimana tertuang kandungan haraberupa N.K, SiO, P20, MgO dan S berartu produk tersebut adalahpupuk Anorganik Majemuk yang pemberlakukan SNI PupukAnorganik secara wajib telah diberlakukan sesuai dengan aturan UURI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 13 yang berbunyi Pelaku Usahan yang memperdagangkan barang dalam negeri yangtidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib ataupersyaratan
teknis yang telah diberlakukan secara wajib dimanaSNI untuk produk pupuk majemuk telah diberlakukan secara wajib,sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik IndonesiaNomor ; 08/MIND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan SNI pupukAnorganik Majemuk secara wajib, simana mengacu ketentuantersebut sesuai dengan komposisi yang tertuang dilabel yangditunjukan ada beberapa kandungan kimia didalamnya dan peraturantersebut yakni dalam Pasal 2 :Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2017/PN GprAyat
(1) Memerlakukan secara wajib SNI pupuk Anorganik Majemukpada jenis produk dengan dengan SNI dan Pos Tarif/HS Codesebagai berikut : Jenis Pupuk No.
Menyatakan Terdakwa KHUSNUL KHULUK Bin (Alm) ABDULGHOFUR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukantindak pidana Sebagai pelaku usaha yangmemperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhiSNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknisyang telah diberlakukan secara wajib .2.
Register : 07-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 166-K/PM I-02/AD/IX/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 — Suasana Ginting, Kapten Cpl NRP 623384.
87 — 29
87 — 29
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suasana Ginting, Kapten Cpl NRP 623384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. 2.
.: Dilarang' menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya;Unsur ke3 : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.: Bahwa mengenai unsurunsur dakwaan tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur ke1 : Setiap orang;Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa sebagai Subjek yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.Bahwa
Menurut Pasal 9 ayat (1) UndangUndang 23tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuanatau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, ataupemeliharaan kepada orang tersebut.Menurut Undangundang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud denganLingkup rumah tangga meliputi :a. Suami, istri, dan anak.b.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi1 sebagai istri sah dariTerdakwa merasa ditelantarkan karena tidak diberikan baik nafkah lahirmaupun batin sehingga cukup menderita.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke2Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya telahterpenuhi.Unsur ke3 : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.Bahwa oleh karena UndangUndang
Bahwa pada hakekatnya Terdakwa setelah terikat dalam perkawinanyang sah dan menjadi kepala keluarga seharusnya wajib memberi nafkahbaik lahir maupun batin kepada keluarganya bagaimanapun situasi dankondlsi yang bagaimanapun dan tidak ada alasan untuk menelantarkankeluarganya, akan tetapi oleh karena ada keperluan dalam keluargaTerdakwa tanpa mau memberitahukan kepada istrinya dan kurangkomunikasi sehingga Terdakwa tidak mau memenuhi kwajibannya.3.
49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan1.Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suasana Ginting, Kapten Cpl NRP623384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya ia wajib
Putus : 23-03-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 13/Pid.SUS/2016/PN Bla Tanggal 23 Maret 2016 — NYOTO BIN WAJIB.
16 — 4
16 — 4
Menyatakan Terdakwa NYOTO BIN WAJIB tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);2.
NYOTO BIN WAJIB.
13/Pid.Sus/2016/PN Bla,tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN Bla, tanggal 17Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa NYOTO BIN WAJIB
Pasal 12 huruf e, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.SUS/2016/PN BlaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, menyatakan Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasilhutan wajib
menunjukan SKSHHberupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PerhutaniKPH Randublatung mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 115.455,(seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah);Menimbang, bahwa benar dalam kegiatan pengangkutan hasil hutankayu berupa kayu jenis jati yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkanketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.55/MENHUTII/2006 tanggal 26 Agustus 2006 harus/wajib
Putus : 24-07-2007 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280K/TUN/2003 Tanggal 24 Juli 2007 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT ; PT. GUNUNG LINTONG
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk
Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak Asasi Manusia (Miranda rule atau Miranda principle) ;Bahwa pada persidangan Judex Facti memang Terdakwa/Pemohon Kasasididampingi Penasihat Hukum, tetapi dikarenakan perintah Pasal 56 KUHAPmengharuskan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada semua tingkat pemeriksaandalam proses peradilan wajib didampingi Penasihat Hukum, maka dalampemeriksaan tingkat penyidikanoun haruslah didampingi oleh PenasihatHukum, tanpa terkecuali, hal ini dikarenakan keharusan