Ditemukan 2882575 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-02-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Mil/2023 Tanggal 28 Februari 2023 — RAMIN;
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-11-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688 PK/Pdt/2018 Tanggal 7 Nopember 2018 — YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA (YPITU)
lawan
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DKK
dan
NOTARIS/PPAT NURWAHIDAH ZAKARIA ISNAINI, S.H
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 688 PK/Pat/2018bahwa dalam putusan ini terdapat adanya suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata dan ditemukannya bukti baru (novum) berupa:1.Surat Putusan Kepala Djawatan Pendidikan Agama Djakarta Nomor7/Pt/B/Mdr/H/60 tanggal 25 Maret 1960. (Bukti baru/novum PPK 1);Surat Putusan Menteri Agama Nomor 1924/Otr/60 25/Pt/AIV/Mdr/ 60, tanggal 25 April 1960 yang ditandatangani oleh Menteri Agama K.H.M.Wahib Wahab.
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1328 PK/Pdt/2022 Tanggal 30 Desember 2022 — PIMPINAN SINODE GEREJA KRISTEN SULAWESI
TENGAH (GKST), DK VS Tn. WELLY HARJONO, DKK
79 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 962 PK/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT WAHANA PERSADA KARTON
lawan
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk
dan
ARNANDI RAMADES
126 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 962 PK/PDT/2019Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembalitanggal 15 April 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10Juni 2019, dihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam perkara a quotidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat buktiSurat P01 sampai dengan P06 yang ternyata
permohonan Peninjauan Kembali a quojuga tidak diajukan bukti novum untuk mendukung alasan PeninjauanKembali dimaksud; Bahwa adapun keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembalipada dasarnya hanya mengenai halhal yang telah dipertimbangkansecara tepat dan benar oleh Judex Facti, sehingga pada prinsipnyakeberatankeberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaanpendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Factidalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakankekhilafan Hakim atau suatu
Putus : 26-10-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 PK/Pid.Sus/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 — SURYA RAMADANSYAH RITONGA alias BAGOL
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 PK/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — ADI MAHFUDZ WH VS YUDHI SABANG S, S.H., M.H.
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 881 PK/Pdt/2019undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 8 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata, Kemudian memohon putusan sebagai berikut: Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh
Putus : 30-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1183 PK/Pdt/2022 Tanggal 30 Nopember 2022 — PT SARANA KENCANA AGUNG VS PT DARMEX AGRO, DKK
70 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749 PK/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 — RASIKO, DKK
lawan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq
MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA cq GUBERNUR JAWA TENGAH di SEMARANG cq WALIKOTA TEGAL, DKK
dan
SARI binti SARGAT, DKK
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor749 PK/Pdt/2019Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruannyata kKemudian memohon putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah
Putus : 23-10-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 PK/Pdt/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 — YANIA DG BULANG, dkk VS ZAENAL ABIDIN, S. Sos, , dkk
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 PK/Pdt/2023 Tanggal 13 Nopember 2023 — PT KENCANA CAKRA BUANA VS PT CAHAYA BAJA PRATAMA
211 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-04-2010 — Upload : 21-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/PID/2010 Tanggal 6 April 2010 — HASUDUNGAN ADE PUTRA SILAEN ;
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa, HASUDUNGAN ADE PUTRA SILAENterbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidanamembubarkan suatu sidang Badan Pembuat UndangUndang,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 jo 55 ayat1 ke 1 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASUDUNGAN ADEPUTRA SILAEN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potongselama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahTerdakwa tetap ditahan ;3.
Menyatakan Terdakwa HASUDUNGAN ADE PUTRA SILAENtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Turut serta membubarkan suatu sidang BadanPembentuk UndangUndang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;5. Menetapkan barang bukti : Nihil ;6.
Dan unsur melawan hukum merupakan suatu penilaianobyektif terhadap perbuatan dan bukan kepada orang ;Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh siapapun untuk melakukan tindakkekerasan walaupun Terdakwa berada di halaman gedung DPRD SU bukandi ruang sidang paripurna ;Yang menyuruh melakukan, untuk dapat menyalahkan seorang sebagaipenyuruh dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pada seseorang penyuruhharus ada unsur yang mesti ada pada pelaku.
Unsur ini adalah bahwa sipelaku harus : Menurut Hazewingkel Suringga (hal 235), beberapa penulisterkemuka yaitu : Simon Van Hamel & Trapman berpendapat bahwa sipenyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindakpidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana ;Turut melakukan, dalam KUHP tidak ada penegasan apa yang dimaksuddengan kata mendeplegen (turut melakukan perbuatan) ini, maka adaperbedaan pendapat tentang arti istilah ini.
Menyatakan Terdakwa HASUDUNGAN ADE PUTRA SILAENtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut serta membubarkan suatu sidangDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Propinsi SumateraUtara;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Putus : 22-12-2021 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 PK/Pdt/2021 Tanggal 22 Desember 2021 — NURU Dg. NGITUNG bin BADOLLAHI bin MUSENG VS SANABONG Dg. KACA
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-04-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt/2023 Tanggal 12 April 2023 — JULIANA SIMATAU
Lawan
1. NATANIEL KEWILAA, Dk
16 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 PK/Pdt/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — MUHAMMAD SAID telah meninggal dunia, sehingga untuk
selanjutnya digantikan kedudukannya oleh:
1. Drs. SYAHRUDDIN SAID, Dkk
Lawan
OKTOVIANUS SINE
Dan
SITI RABIA INTAN Binti H. ABDUL SILA, (ahli waris dari alm. Haji ABDUL SILA),
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-08-2015 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 PK/Pdt/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
lawan
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
82 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemotongan atas bagian Tergugat dari harta bersama dimaksuddengan mengenakan bunga keterlambatan pemenuhan kewajiban sebesar3% (tiga persen) per bulan, terhitung semenjak putusan dalam perkara inidiputuskan hingga dipenuhinya putusan dalam perkara ini, dan atau hinggaharta perkawinan dimaksud berhasil dijualkan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan dalil dan alasanalasan yang dikemukakan tersebutdi atas, mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untukmemanggil para pihak dengan menetapkan suatu
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan segera (uitvoerbar bijvoorraad) meskipun ada Banding maupun Kasasi;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mengadili menurut keadilanyang baik (Naar gode justitie rechdoen);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah menyalahi syarat formilsuatu gugatan, karena suatu
bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah: Peninjauan Kembali Diajukan Karena Adanya Suatu
Kekhilafan Hakim DanAtau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Atas Putusan Yang DimohonkanPeninjauan Kembali Ini, Antara Lain Sebagai Berikut:Halaman 7 dari 11 Hal.
telah menolakPermohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali), dan menguatkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor 114/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut. oleh Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 28 Mei 2012 Nomor 44/PDT/2012/PT DKI. akantetapi kemudian Mahkmah Agung R.I. menolak Permohonan Kasasidengan mengambil alih pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I.dalam memutus perkara tingkat kasasi yang sekarang putusannyadimohonkan Peninjauan Kembali ini, sehingga terjadinya suatu
Putus : 31-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 PK/Pdt/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — ZULKARNAIN bin DAHLAN
lawan
Dra. RATNA DJUWITA, DKK
54 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Oktober 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu
Ishak bin Ibrahim;Bahwa selain itu, alasanalasan peninjauan kembali hanya merupakanpengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan judex juris danjudex facti, dan sematamata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktianatas fakta dan kenyataan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganJudex juris dan judex facti, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Putus : 31-10-2022 — Upload : 26-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 PK/Pdt/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 — PT LINTASAN SUKSES
Lawan
KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dan
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA
103 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-04-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/Pdt/2023 Tanggal 13 April 2023 — 1. PT. UNIVERSAL SUPPORT, Dk
Lawan
1. PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI, Dk
Dan
1. PT. SAWIT DESA MAKMUR, Dkk
149 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 PK/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 — ASRUN, DKK
lawan
ZAIPAN, S.Pd., DK
54 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 2 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Putus : 30-08-2007 — Upload : 07-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/PID/2007 Tanggal 30 Agustus 2007 — NYOMAN SUARTHA
176 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Haryono(yang perkaranya disidangkan secara terpisah) pada tanggal 28 Pebruari 2000atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 di Ruko Prima CiputatBlok B No. 12 Jalan Otista Ciputat Kabupaten Tangerang atau setidaktidaknyapada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atauPengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu
No. 304 K/Pid/2007Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1355/Pid.B/2004/PN.TNG. tanggal 18 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Nyoman Suartha bersalah melakukan tindak pidanaMenyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentiktentang suatu kejadian yang maksud akan menggunakan ataumenyuruh orang lain menggunakan akte itu seolaholah keterangannyacocok dengan yang sebenarnya dan mendatangkan kerugian bagiorang lain, yang dilakukan secara bersamasama
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nyoman Suartha denganpidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;memerintahkan agar lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa,kecuali Terdakwa melakukan suatu tindak pidana didalam masa percobaanselama 1 (satu) tahun ;4. Menyatakan barang bukti berupa : Obyek tanah yang dipermasalahkan yaitu berupa :2 (dua) bidang tanah masingmasing luasnya 437 M? dengan luasseluruhnya 874 M? sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 02901/DesaPondok Cabe Udik an.
Jadi kalaumemang demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindakPidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatuakta authentik tentang suatu kejadian dengan maksud akanmenggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan Akta ituseolaholah keterangannya cocok dengan yang sebenarnya danmendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;PUTUSAN JUDEX FACTIE MENGINGKARI KEBENARAN HUKUM ATASBUKTI
dijualnya bukanlah tanah Warisan Garmadi Kartawidjaja, akan tetapi tanah yang didapat karena melakukan Penggelapantanah Karyawan/Gurguru P dan K dan telah dipulangkan kembalikepada Pemiliknya ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangandan putusannya, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu