Ditemukan 2880739 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-06-2005 — Upload : 19-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID/2005 Tanggal 14 Juni 2005 — Tanto Kosasi Tandra alias A Hau; Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-10-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 PK/Pdt/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 — KEMALA SARI SUNANDAR VS NYONYA SRI MURWANI, DK
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-08-2004 — Upload : 29-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 88-K/PM.II-09/POL/VIII/2004 Tanggal 9 Agustus 2004 — Bripka ACENG DUDING.
280 — 19
280 — 19
Saksimelalui melalui KomandanKesatuannya namun ternyata sejak hari sidangpertama hingga sekarangTerdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan danketerangan yang sah.Mendengar : Bahwa pernyataan OditurMiliter yang tidak sanggup lagi untukmenghadirkan Terdakwa dalam persidangan.Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan SuratDakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer II 09 Bandung Nomor Sdak/ 33/K/ POL/ II 09/ III/ 2003tanggal 10 Maret 2003 telah melakukan tindak pidana: *"Militer yang tidaktidak mentaati suatu
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 PK/Pdt/2023 Tanggal 13 Nopember 2023 — PT KENCANA CAKRA BUANA VS PT CAHAYA BAJA PRATAMA
219 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-11-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688 PK/Pdt/2018 Tanggal 7 Nopember 2018 — YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA (YPITU)
lawan
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DKK
dan
NOTARIS/PPAT NURWAHIDAH ZAKARIA ISNAINI, S.H
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 688 PK/Pat/2018bahwa dalam putusan ini terdapat adanya suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata dan ditemukannya bukti baru (novum) berupa:1.Surat Putusan Kepala Djawatan Pendidikan Agama Djakarta Nomor7/Pt/B/Mdr/H/60 tanggal 25 Maret 1960. (Bukti baru/novum PPK 1);Surat Putusan Menteri Agama Nomor 1924/Otr/60 25/Pt/AIV/Mdr/ 60, tanggal 25 April 1960 yang ditandatangani oleh Menteri Agama K.H.M.Wahib Wahab.
Putus : 27-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 PK/Pdt/2022 Tanggal 27 Juni 2022 — SUDJONO JANTORO, DK
Lawan
LILIK SUGIARTI
Dan
JANTORO
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-11-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 874 PK/Pdt/2019 Tanggal 13 Nopember 2019 — PT SUZUKI INDOMOBIL SALES VS PT MULTI SEJAHTERA ABADI
115 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 25 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwadalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu
Putus : 06-06-2008 — Upload : 02-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/MIL/2008 Tanggal 6 Juni 2008 — ISMAIL MUHAMAD SALEH
73 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada hari dan tanggal yang tidak dapatlagi ditentukan secara pasti dalam bulan Januari 2007 sampai tanggal 17Oktober tahun 2007 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalamtahun 2007, bertempat di Dusun I Desa Sioyong Kecamatan DamsolKabupaten Donggala atau setidaktidaknya pada suatu
Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkanketentuan hukum pada hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal183 KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana), dimana landasanpembuktian dalam perkara ini untuk menyatakan seseorang terbuktimelakukan tindak pidana haruslah berdasarkan pada Pasal 183 KUHAPyang berbunyi ; "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorangkecuali apabila sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar
YangBerpendapat ; bahwa "meskipun banyak saksi yang memberi keterangan,namun kalau masingmasing keterangan itu berdiri sendiri belum terwujud alatbukti yang memenuhi batas minimal pembuktian"; Maka terhadap putusanJudex Facti yang memutuskan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbuktidengan sah dan meyakinkan adalah suatu kekeliruan yang sangat besardimana Judex Facti telah dengan tidak tepat menerapkan ketentuan hukumsebagaimana yang terdapat dalam Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, yang telah
dengan demikian jika ada perbedaan antara Berita AcaraPemeriksaan (SAP) dengan pengakuan saksi di muka sidang maka yangharus dianggap Benar adalah apa yang dikemukakan di muka persidanganitu, bukan yang ada di BAP ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan tersebut :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, keberatansemacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981
Putus : 04-10-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 PK/Pid.Sus/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — DERI CHANDRA APRIYADI alias DERI bin SANGKUT almarhum
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 834 PK/Pdt/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 — PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Cq. Bank Danamon Simpan Pinjam Pasar Modal Unit Tahuna VS FRIETS LAHAMENDU, dkk
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali a quobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan carayang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonanpeninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembaliyang diterima tanggal 6 Maret 2018 merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali padapokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafanHakim atau suatu
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 PK/Pdt/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — MUHAMMAD SAID telah meninggal dunia, sehingga untuk
selanjutnya digantikan kedudukannya oleh:
1. Drs. SYAHRUDDIN SAID, Dkk
Lawan
OKTOVIANUS SINE
Dan
SITI RABIA INTAN Binti H. ABDUL SILA, (ahli waris dari alm. Haji ABDUL SILA),
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1328 PK/Pdt/2022 Tanggal 30 Desember 2022 — PIMPINAN SINODE GEREJA KRISTEN SULAWESI
TENGAH (GKST), DK VS Tn. WELLY HARJONO, DKK
84 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 962 PK/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT WAHANA PERSADA KARTON
lawan
PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk
dan
ARNANDI RAMADES
129 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 962 PK/PDT/2019Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembalitanggal 15 April 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10Juni 2019, dihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam perkara a quotidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat buktiSurat P01 sampai dengan P06 yang ternyata
permohonan Peninjauan Kembali a quojuga tidak diajukan bukti novum untuk mendukung alasan PeninjauanKembali dimaksud; Bahwa adapun keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembalipada dasarnya hanya mengenai halhal yang telah dipertimbangkansecara tepat dan benar oleh Judex Facti, sehingga pada prinsipnyakeberatankeberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaanpendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Factidalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakankekhilafan Hakim atau suatu
Putus : 12-04-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt/2023 Tanggal 12 April 2023 — JULIANA SIMATAU
Lawan
1. NATANIEL KEWILAA, Dk
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 PK/Pdt/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — ZULKARNAIN bin DAHLAN
lawan
Dra. RATNA DJUWITA, DKK
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Oktober 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu
Ishak bin Ibrahim;Bahwa selain itu, alasanalasan peninjauan kembali hanya merupakanpengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan judex juris danjudex facti, dan sematamata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktianatas fakta dan kenyataan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganJudex juris dan judex facti, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Putus : 30-08-2007 — Upload : 07-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/PID/2007 Tanggal 30 Agustus 2007 — NYOMAN SUARTHA
177 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Haryono(yang perkaranya disidangkan secara terpisah) pada tanggal 28 Pebruari 2000atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 di Ruko Prima CiputatBlok B No. 12 Jalan Otista Ciputat Kabupaten Tangerang atau setidaktidaknyapada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atauPengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu
No. 304 K/Pid/2007Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1355/Pid.B/2004/PN.TNG. tanggal 18 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Nyoman Suartha bersalah melakukan tindak pidanaMenyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentiktentang suatu kejadian yang maksud akan menggunakan ataumenyuruh orang lain menggunakan akte itu seolaholah keterangannyacocok dengan yang sebenarnya dan mendatangkan kerugian bagiorang lain, yang dilakukan secara bersamasama
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nyoman Suartha denganpidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;memerintahkan agar lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa,kecuali Terdakwa melakukan suatu tindak pidana didalam masa percobaanselama 1 (satu) tahun ;4. Menyatakan barang bukti berupa : Obyek tanah yang dipermasalahkan yaitu berupa :2 (dua) bidang tanah masingmasing luasnya 437 M? dengan luasseluruhnya 874 M? sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 02901/DesaPondok Cabe Udik an.
Jadi kalaumemang demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindakPidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatuakta authentik tentang suatu kejadian dengan maksud akanmenggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan Akta ituseolaholah keterangannya cocok dengan yang sebenarnya danmendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;PUTUSAN JUDEX FACTIE MENGINGKARI KEBENARAN HUKUM ATASBUKTI
dijualnya bukanlah tanah Warisan Garmadi Kartawidjaja, akan tetapi tanah yang didapat karena melakukan Penggelapantanah Karyawan/Gurguru P dan K dan telah dipulangkan kembalikepada Pemiliknya ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangandan putusannya, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu
Putus : 07-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 PK/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 — ASRUN, DKK
lawan
ZAIPAN, S.Pd., DK
57 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 2 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Putus : 31-10-2022 — Upload : 26-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 PK/Pdt/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 — PT LINTASAN SUKSES
Lawan
KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Dan
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA
109 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-04-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/Pdt/2023 Tanggal 13 April 2023 — 1. PT. UNIVERSAL SUPPORT, Dk
Lawan
1. PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI, Dk
Dan
1. PT. SAWIT DESA MAKMUR, Dkk
165 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-08-2015 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 PK/Pdt/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
lawan
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
85 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemotongan atas bagian Tergugat dari harta bersama dimaksuddengan mengenakan bunga keterlambatan pemenuhan kewajiban sebesar3% (tiga persen) per bulan, terhitung semenjak putusan dalam perkara inidiputuskan hingga dipenuhinya putusan dalam perkara ini, dan atau hinggaharta perkawinan dimaksud berhasil dijualkan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan dalil dan alasanalasan yang dikemukakan tersebutdi atas, mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untukmemanggil para pihak dengan menetapkan suatu
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan segera (uitvoerbar bijvoorraad) meskipun ada Banding maupun Kasasi;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mengadili menurut keadilanyang baik (Naar gode justitie rechdoen);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah menyalahi syarat formilsuatu gugatan, karena suatu
bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah: Peninjauan Kembali Diajukan Karena Adanya Suatu
Kekhilafan Hakim DanAtau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Atas Putusan Yang DimohonkanPeninjauan Kembali Ini, Antara Lain Sebagai Berikut:Halaman 7 dari 11 Hal.
telah menolakPermohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali), dan menguatkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor 114/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut. oleh Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 28 Mei 2012 Nomor 44/PDT/2012/PT DKI. akantetapi kemudian Mahkmah Agung R.I. menolak Permohonan Kasasidengan mengambil alih pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I.dalam memutus perkara tingkat kasasi yang sekarang putusannyadimohonkan Peninjauan Kembali ini, sehingga terjadinya suatu