Gemeente Makassar/tanah pengelolaan Pemerintah KotaMakassar Nomor 593.82/733/Kep/X/2008, tanggal 6102008 kepada H.Bachtiar Sahabuddin,SH., (Penggugat) atas dasar surat kepemilikan Penggugattersebut terbitlan Sertifikat Hak Milik Nomor 20085, tanggal 14 November 2008,surat ukur tanggal 7 Juli 2008 Nomor 00112/Mamajang Luar/2008, atas nama H.Bachtiar Sahabuddin,SH., dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 20085,tersebut adalah sah dan mengikat ;Bahwa Penggugat setelah membeli objek sengketa tersebut

No. 670 K/Pdt/2014yang ditunjuk oleh Lurah Keramasan, sebagaimana Surat Penunjukkan dariPanitia Pembebasan tanah Kotamadya Palembang, serta SuratTugas No.593.82/2902/VI/AGR/86 tangga119 Juni 1986 ;Bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat V yang tanpa hakmembebaskan tanah Penggugat, dan kemudian sekarang ini diakui sebagaimilik Tergugat Ill adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yangmenimbulan kerugian pada diri Penggugat, karena dilakukansecarapaksa dan tanpa ganti rug!

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Cijayanti atas nama Tergugat I yang kemudian dipecah oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

XI.TA/PERJ/37/1990 tanggal 1 Mei 1990 antara Turut Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA dan Penggugat sebagai PIHAK KEDUA adalah sah menurut hukum;

Aceh Selatan nomor : 593.82/103/2010, tanggal 30Maret 2010 perihal usulan lokasi area terminal TypeC Labuhanhaji ditujukan kepadaBupati Aceh Selatan. Berserta Lampiran Dokumentasi (Yang telah dilegalisir);e 6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 86 tahun2010, tanggal 15 April 2010, tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah UntukPembangunan Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, besertalampirannya.

Hal ini didukung puladengan adanya surat Pengajuan permohonan pembebasan tanah yang berasal darisaksi Suhasmi selaku Camat Labuhanhaji dengan surat nomor : 593.82/109/2010tanggal 18 Februari 2010 yang ditujukan Bupati Aceh Selatan yang isinya memohonkepada Bupati Aceh Selatan untuk mengalokasikan dana pembebasan tanah seluas20.000 M x Rp.50.000, = Rp.1.000.000.000, yang terletak di Gampong Padang BakauKec. Labuhanhaji Kab.

Aceh Selatan dengan tujuanuntuk memperoleh keuntungan;e Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informasi menerbitkan Surat Nomor : 593.82/103/2010yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan perihal usulan lokasi area terminal type CLabuhanhaji dengan disertai dengan Hasil Survey dan Pemetaan Awal di Desa PadangBakau Kec. Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan dari CV.

tanggal 12 November 1986 yang dibuatoleh dan dihadapan Chusunuduri Atmadiredja, Notaris di Tangerang,namun peralihannya belum didaftarkan di Kantor Pertanahan KabupatenTangerang sampai berakhir haknya pada tanggal 27 Mei 1989.Bahwa PT Telaga Pelita Kencana telah memperoleh ijin untuk mendirikanIndustri Kemasan di atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 16/Kadu seluas18.661 m2 tercatat atas nama PT Manis Curug berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat tanggal 23Maret 1989 Nomor 593.82

JKT.7.8.10.11.12.13.14.T7T8T9T10TAd :T12:T13 :T14fotokopi);: Akta Pelimpahan Kuasa Nomor 4 tanggal 12 Nopember 1986 (Fotokopisesuai fotokopi);: Keputusan Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNomor : 593.82/SK.289.S/AGRDA/24689 Tentang Persetujuan Lokasidan Izin Pembebasan Tanah, seluas + 18.661 M2, terletak di DesaKadujaya Kecamatan Curug Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang,untuk keperluan Industri Botol Plastik, Sikat Gigi, Jet Sprayer dan MetalPolish atas nama PT.

TELAGA PELITA KENCANA, Jakarta, tanggal 23Maret 1989 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor :593.82/SK.257.S/KWBPN/23390 Tanggal 12 Maret 1990 (Fotokopisesuai fotokopi);: Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 44 antara Tuan Hardi WidjajaKusuma sebagai Pihak Pertama dengan PT.

Geria Wijaya Prestige) tertanggal 8 April 1992No. 593.82/2093/Pem.Umum, yuncto persetujuan prinsip MenteriDalam Negeri Republik Indonesia dalam surat tertanggal 23Agustus 1993 Nomor 593/3144/PUOD, telah diserahkan olehPemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung kepadaPerseroan ;b Sebidang tanah Negara, bekas tanah Hak Pakai Nomor 75/Kelurahan Kuta, seluas kurang lebih 2.550 M2 (dua ribu limaratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama PemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Badung, terletak

Geria Wijaya Prestige) tertanggal 8 April1992 No. 593.82/2093/Pem.Umum, yuncto persetujuan prinsipMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam surat tertanggalHalaman 5 dari 70 Putusan No27/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.23 Agustus 1993 Nomor 593/3144/PUOD, telah diserahkan olehPemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung kepadaPerseroan ;c Bangunan yang telah dan atau dikemudian hari akan didirikan/dibangun diatas sebidang tanah seluas 4.750 M2 (empat ributujuh ratus lima puluh meter persegi) dikenal sebagai

Geria Wijaya Prestige) tertanggal 8 April 1992No. 593.82/2093/Pem.Umum, yuncto persetujuan prinsip Menteri DalamNegeri Republik Indonesia dalam surat tertanggal 23 Agustus 1993Nomor 593/3144/PUOD, telah diserahkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten Tingkat I Badung kepadaPerseroan ; 22 =e Bangunan yang telah dan atau dikemudian hari akan didirikan/dibangundiatas sebidang tanah seluas 4.750 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluhHalaman 11 dari 70 Putusan No27/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.meter persegi) dikenal

Penggugat Rekonpensi;

No. 865 K/PDT/2010untuk kepentingan mendirikan Pembangunan Balai Musyawarah / Kantor MukimTapaktuan ;Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2007 Erwiandi, S.Sos, M.Si, CamatTapaktuan / Tergugat VI mengeluarkan surat nomor : 593.82 / 589 / 2007perinal : Pembongkaran Pabrik AOF, surat tersebut ditujukan kepada DewanPengurus Pabrik Nilam Eks AOF di Tapaktuan, isi surat yang dikeluarkan olehTergugat VI tersebut antara lain Sesuai dengan Surat Pernyataan DewanPengurus Persero AOF tanggal 20 September 2007, yang

Putra, SE / Tergugat mengirim surat kepada Camat Kecamatan Tapaktuan / Tergugat VI, Tergugat menanggapi surat Tergugat VI tanggal 01 Oktober 2007 Nomor : 593.82 / 589 /2007 perihal Pembongkaran Pabrik AOF. Yang isi surat tersebut antara lainUntuk itu kami mohon kehadiran Camat beserta unsur Muspika KecamatanTapaktuan pada saat pembongkaran bangunan / gedung pabrik AOF ;Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007.

oe1.1.21.1.3Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya point 16, yakniTERGUGAT adalah pihak yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum sehingga tanah berpindah kepemilikan kepadaTERGUGAT IV;Berpindahnya kepemilikan dari Tergugat kepada Tergugat IVadalah sudah melalui tata cara/prosedur dan dokumen sahsebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan,yakni Tergugat berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah yangdibuat oleh dan di hadapan Camat Kepala Wilayah KecamatanDRAMAGA tanggal 08072014 Nomor: 593.82

;c. tidak sedang dijaminkan;d. serta tidak dibebani dengan ikatanikatan lain berupa apapun juga:Karena Pihak Tergugat membebaskan Pihak Tergugat IV mengenai halhal tersebut diatas.Berpindahnya kepemilikan dari Tergugat kepada Tergugat IV adalahsudah melalui tat acara/prosedur dan dokumen sah sebagaimana telahditentukan oleh peraturan perundangundangan, yakni Tergugat berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh dan di hadapanCamat Kepala Wilayah Kecamatan DRAMAGA tanggal 08072014 Nomor:593.82

Surat Keputusan Gubernur KDH TK Jawa Barat Nomor 593.82/SK 05PemUm/1983 tanggal 06 Januari 1983 Jo. Nomor 593.82/SK 364Pem Um/1983tanggal 09 Maret 1983.10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.32074 tanggal 10 Januari1984, tentang pengesahan sebagian tanah hak pengelolaan PEMDA TK Il Bekasi. Surat Perjanjian Tukar Menukar Tanah tanggal 09 Agustus 1986. Surat Pembayaran Atas Tanah tersebut Nomor : S221/MDPT BGP/1983 tanggal25 Maret 1983.

PertaniProyek Pembangunan pergudangan beras dan gula Pemerintah Direktorat JenderalMoneter Dalam Negeri dengan ganti rugi, diberi tanda bukti T.17;Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK Jawa Barat No.593.82/SK.364PemUm/83, tanggal 9 maret 1983, tentang perubahan SuratGubernur KDH TK Jawa barat No. 593.82/SK.05Pem.Um/83, tanggal 6 janiari1983 tentang ijin lokasi dan pembebasan tanah kepada PT.Pertani yang semuladitetapkan seluas 13,5 Ha menjadi seluas 25,6085 Ha, diberi tanda bukti T.I8

;Foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 36/AG/240/PHT/1983,tanggal 26 Maret 1983, diberi tanda bukti T.I9;Foto copy Berita Acara Musyawarah Pembebasan Tanah tanggal 27 Januari 1983,diberi tanda bukti T.I10;11.12.13.14.15.16.17.18.19:20.21.22.23.24.Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593.82/SK.05 Pem Um /83,tanggal 6 januari 1983, diberi tanda bukti T.I11;Foto copy Berita Acara Serah Terima tanah ex Proyek Rehabilitasi GudangPT.Pertani di Cibitung Bekasi, tanggal 22

Nurdin, SE. yang diperolehberdasarkan Surat keputusan Walikota Makassar Nomor128/kep/593.82/2008 tanggal 05 February 2008 ; Berita Acara Serah terimapelepasan Hak atas tanah EX Gemeente Makassar/Tanah pengelolaanPemerintah Kota Makassar No. 07/593.82/BA.HK/2008 tanggal 05 February2005.Tanah sawah seluas 3.719 M terurai dalam Sertipikat hak milik No. 84 /Malewang terletak di JI.

GEMEENTEMakassar/ Tanah Pengelolaan pemerintah Kota Makassar yang terletak diJalan Veteran Selatan No. 182, Kelurahan Mandala, KecamatanMamajang, Kota Makassar, telah diberi meterei cukup dan distempel pos,4112.13.1415.16.17.telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelisdiberi tanda bukti T.1, T.1I, T.IV. 11 ;Fotokopi Berita Acara serah terima Pelepasan H katas Tanah Ex.GEMEENTE Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota MakassarNomor 07/593.82/BA/HK/2008 yang terletak di

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat IJawa Barat No. 593.82/SK.750Pem.Um/93 tanggal 8 Mei 1993, PT.Elok Abadi Permata, berkedudukan di Jakarta telah mendapatkanPersetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah atas tanah seluas + 350Ha yang terletak di Desa Citaringgul, Desa Sumur Batu, Desa BabakanMadang, Desa Cipambuan , dan Desa Kadumanggu, KecamatanCiteureup, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 593.82/SK.750Pem.Um/93tersebut di atas

berupa foto copy) ;Menimbang, bahwasebagai berikut :di persidangan Tergugat I mengajukan surat bukti berupaBukti TI1 : Photo copy Akta Perseroan Terbatas PT.Elok Abadi Permata No. 543, tanggal 28 Pebruari 1992 yangaktanya dibuat dihadapan Richardus Nangkih Sinulingga,Notartis di Jakarta ;Bukti T1I2 : Photo copy Surat Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia No.C22168.HT.01.01.TH92, tanggal 7 Maret 1992 ;Bukti T.1I3 : Photo copy Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82

,Notaris di Jakarta ;Bukti T.I 14 : Photo copy Surat KeputusanMenteri Kehakiman RI Nomor : 027288.HT.01.01.Th.88,tanggal 18 Agustus 1988 ;Bukti T.I 15 : Photo copy Surat dari BupatiKepala Daaerah Tingkat II Bogor, tertanggal 21 April 1990,Nomor : 593.82/226Pem/KPPGT ;Bukti T.I 16 : Photo copy Surat dari BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tertanggal 18 Mei1995, Nomor : 460.2/149/ILPrw/KPN/95, tentang pemberianizin lokasi ;Bukti T.I 17 : Photo copy Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat

DISITA dari saksi JUNIANSYAH yaitu:1). 1 (satu) unit CPU Merek POWER warna hitam.2). 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan AtasTanah Nomor 593.82/22 s/d 29 /PEMT atas nama SUSI ARISKA.3).9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan AtasTanah Nomor 593.82/30, 32 s/d 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGAPUTRA.4).1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat KeteranganPelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepadaH.

A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Hal. 2 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar,Drs.

dengan Nomor 64.02.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1293/II/2003seharga Rp/76.320.000,00 atau sebesar Rp80.000/m? (Bukti TerlampirA.1).2. SAALUDIN AK kepada H. NOOR ALI pada tanggal 26 Mei 2003 seluas418 m? dengan Nomor 64.002.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1404/V/2003seharga Rp30.000.000,00 atau sebesar Rp71.770/m? (Bukti TerlampirA.2).3. RESMIADI kepada H. NOR ALI pada tanggal 26 Mei 2003 seluas 760m? dengan Nomor 64.002.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1403/V/2003 sehargaRp50.000.000,00 atau sebesar Rp65.789/m?

Putusan Nomor 47PK/TUN/2017tersebut dibangun dan/atau terbangun diatas status lahan/tanah,dengan alas hak pemenfaatan sesuai dengan Surat No.593.82/6283/PEM.UM TGL. 21102008, luas 250 M2, PerihalPemanfaatan Tanah Asset Pemda Badung di GOR mengwi untukMenara Telekomonikasi Terpadu A.n Bupati Badung, In casuTERGUGAT ;6.

Putusan Nomor 724 K/Pid.Sus/201847.6)1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega Nomor 011/NTOP/2017,tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi;Disita dari saksi Juniansyah yaitu:1)2)3)4)9)6)t)8)9)1 (satu) unit CPU Merek Power warna hitam;8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan AtasTanah Nomor 593.82/22 sampai dengan 29 /PEMT atas nama SusiAriska;9 (Sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan AtasTanah Nomor 593.82/30, 32 sampai dengan 39 /PEMT atas namaOdi Jungga

transaksi rekening Koran NomorRekening 020580010116214, 020580027800003 dan020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR;1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega Nomor 015/NTOP/2017,tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi;1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega Nomor 011/NTOP/2017,tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi;Disita dari saksi JUNIANSYAH yaitu:1)2)3)4)9)1 (satu) unit CPU Merek Power warna hitam;8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan AtasTanah Nomor 593.82

/22 sampai dengan 29 /PEMT atas namaSUSI ARISKA;9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan AtasTanah Nomor 593.82/30, 32 sampai dengan 39 /PEMT atas namaODI JUNGGA PUTRA;1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat KeteranganPelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADIkepada H.

IlI5 berdasarkan Persetujuan bersama bersyarat mengenaipengikatan untuk mengadakan pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah DaerahTingkat II Kotamadya Ujung Pandang No. 71 tanggal 20 Maret 1995, AdendumNo. 50 tanggal 19111996, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala DaerahTingkat IT Ujung Pandang Nomor 773/S.Kep/593.82/96 tanggal 16 Desember1996 yang disetujui oleh DPRD Kota Makassar dan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah, Legalisasi Nomor 18/TV/PPLH/2001 tanggal 30 Maret 2001,atas tanah termaksud

(Asli);
1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor : 593.82/DPKPPERKIM/948.

Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/944.

Bintan Utara Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018 (Fotocopy Legalisir);
2 (dua) Lembar Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
2 (dua) Lembar Daftar Hadir Tanggal 20 Desember 2018. (Asli);
2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak Atas Tanah.

(Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 593.82/ DPKPPERKIM/984 Tanggal 26 Desember 2018 Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Nomor : DPPASKPD1.04/01/01/16/ 13/5/2 Tanggal 25 Oktober 2018.

Bintan Utara, Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran, Ganti Kerugian Tanah untuk kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor: 593.82/DPKP-PERKIM/944 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec.

Berita Acara Musyawarah Harga tanah Nomor 593.82/11/VII/2010 tanggal 22November 2010;6). Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tanah No. Pem.593.83/11/XI/2010 tanggal13 Desember 2010;7). 1 (Satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota KupangTA.2010;8). 1 (Satu) buah buku Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran APBD KotaKupang TA. 2010;9). Kwitansi Nomor BKU: 1113 senilai Rp.750.000.000, tertanggal 30 Maret 2010;10).

Sekda Kota Kupang NomorPem.593.82/178/2008 tanggal 22 Agustus 2008; 68).1 (Satu) jepitan foto copy Surat Plh. Sekretaris Daearah Kota Kupang (an.

Berita Acara Musyawarah Harga tanah Nomor 593.82/11/VII/2010 tanggal 22 November2010;6. Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tanah No. Pem.593.83/11/X1/2010 tanggal 13Desember 2010;7. 1 (Satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Kupang TA.2010;8. 1 (Satu) buah buku Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran APBD Kota KupangTA. 2010;9. Kwitansi Nomor BKU: 1113 senilai Rp.750.000.000, tertanggal 30 Maret 2010;10.

Sekda Kota Kupang NomorPem.593.82/1 78/2008 tanggal 22 Agustus 2008; 68.1 (Satu) jepitan foto copy Surat Plh. Sekretaris Daearah Kota Kupang (an.

Dengan demikian, dari sisi alat bukti suratNomor 4 ini Terdakwa Adam Here Wila, S.Sos. tidak dapatditersangkutkan dalam tindak pidana korupsi yang diperiksa.Alat Bukti Surat Nomor 5 berupa: Berita Acara Musyawarah Harga TanahNomor: 593.82/11/VII/2010 tanggal 22 Nopember 2010. Dokumen inipatut diakui ada kaitannya dengan obyek tanah yang menjadi pokokperkara tindak pidana korupsi yang diperiksa.

MusiBanyuasin Nomor: 593.82/688/ST/I/1999.

II.Musi Banyuasin Nomor : 593.82/688/ST/I/1999.