Bantahan Pembantah Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel Exceotie)1. Bahwa Terbantah tidak dapat memahami Bantahan yang diajukan olehPembantah secara keseluruhan karena Surat Bantahan dari Pembantahyang telah diterima oleh Terbantah terdapat halaman yang hilang atauhalaman yang kurang yaitu halaman 14,15, dan 16 pada Bantahantersebut;2.

Bahwa atas uraian kami diatas, maka telah terlihat secara jelas bahwatidak tersampaikannya materi Bantahan secara keseluruhan olehPembantah kepada Terbantah dan tidak jelasnya bentuk bantahan dariPembantah, maka patutlah agar Bantahan yang diajukan olehPembantah agar dinyatakan tidak jelas atau Obscuur Libel;9. Bahwa sesuai dengan pendapat M.

Menyatakan Menolak Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard).DALAM POKOK PERKARA:1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban TERBANTAH;2. Menolak Bantahan PEMBANTAH seluruhnya;3. Menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak beralasan dan BantahanPEMBANTAH agar ditolak untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan bantahan tidak dapat diterima diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);4.

telah lengkap dan setelah Majelis Hakim memeriksa soft copydari bantahan Pembantah yang diserahkan pada saat mengajukan bantahan,maka pada persidangan hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 Majelis Hakim telahmenerima perbaikan surat bantahan dimaksud, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa eksepsi Terbantah dengan alasan bantahan pembantahkabur dengan alasan halaman surat bantahan tidak lengkap tidak berdasarkanhukum sehingga patut ditolak;2.

menyatakan bantahan pembantah tidak dapat diterimaHal. 48 Putusan No. 821/Pat.

a quo untuk keseluruhan;Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan jujur;Menyatakan Bantahan Pembantah adalah beralasan hukum dan sah sertaberharga;Menyatakan demi hukum Kontrak Jual Beli limbahlimbah produksi antaraCV.Cahaya Bulan dengan PT.NSK Bearings Manufacturing Indonesia yakni: Kontrak Nomor (GA)/2003/XII/002 tanggal 7 November 2003; Kontrak Nomor (GA)/2004/VII/003 tanggal 21 Juli 2004; Kontrak Nomor (GA)/ 2007/I/001 tanggal 2 Januari 2007, sebagaimanaPutusan Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor 2008 K/Pdt/20127.Menghukum Terbantah, Turut Terbantah dan Turut Terbantah Il untuktunduk kepada Putusan ini;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding;Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara in;Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi

Terbantah:Te3.Bahwa Terbantah menolak seluruh dalil Pembantah kecuali untuk halhalyang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya;Pembantah tidak berhak mengajukan Bantahan;2.1.

Bahwa Bantahan atau Perlawanan merupakan forum yang disediakanapabila dalam proses hukum terjadi penyitaan (sita) atas barang milikorang yang bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.2.2. Ketentuan mengenai perlawanan khususnya derden verzet diatur dalamPasal 208 ayat (1) HIR yang berbunyi:" peraturan Pasal diatas berlaku juga jika orang lain membantah halmenjalankan putusan itu, karena dikatakannya, bahwa barang yangdisita itu miliknya" (Mr. R. Tresna, "Komentar HIR"tahun 1989);2.3.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwaorang lain (pihak ketiga) yang berhak mengajukan Bantahan (derdenverzet) adalah adanya barang milik pihak ketiga tersebut yang disita;2.4 Bahwa dalam perkara ini, Pembantah bukan merupakan pihak ketigakarena Pelawan adalah Pihak yang dikalahkan dalam perkara Nomor340/Pdt.G/2005/PN.Bks jo Nomor 240/PDT/2006/PT.Bdg jo Nomor 791K/PDT/2007 serta tidak terdapat bukti bahwa terdapat penyitaanterhadap barang milik Pembantah sehingga dengan

Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Tugujaya, atas nama JUHAR, dijadikanObyek Eksekusi Hak Tanggungan oleh TERBANTAH I, atas permohonanTERBANTAH II, dalam bantahan aquoBahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas,s PEMBANTAH, dengan tegasmenolak dan sangat keberatan atas rencana Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungantersebut, atas seluruh Obyek Sengketa, dalam bantahan aquo;Bertitik tolak dari seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini PEMBANTAH mohon agarkiranya, Yth.

Bahwa pihak yang dapat melakukan bantahan terhadap pembatalan ataupenundaan lelang adalah pihak ketiga selain debitor/ tereksekusi, suami atau istriatau debitor / tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang.4 Bahwa berdasarkan butir 1.1. sampai dengan butir 1.4. PEMBANTAH bukanlahorang yang berhak mengajukan Bantahan.2.

Bantahan PEMBANTAH kurang Pihak151 Bahwa terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan pengikatan Hak Tanggunganoleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, mulai dari pembuatan SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sampai dengan AktaPengikatan Hak Tanggungan (APHT) dan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).2 Bahwa Bantahan PEMBANTAH tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) dan pihak Badan Pertanahan Nasional cq.

Djohar/Juhar sebagai para pihakpadahal demi lengkapnya suatu Bantahan sepatutnya H.Juhar/H. Yuhar/H.

Aksa Reksa Mandiri dan sepatutnya demi lengkapnya suatuGugatan/Bantahan, CV.

Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976tentang bantahan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat,maka bantahan Pembantah aquo harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);3.

Nomor 950 K/Pdt/20173.33.4sedangkan untuk pengajuan bantahan haruslah ada sesuatu hak yangdilanggar, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Terbantahdalam suatu proses peradilan;Bahwa oleh karena bantahan ini diajukan oleh Pembantah (selakudebitur) yang tidak melunasi utangnya padahal berdasarkan PerjanjianKredit, Pembantah jelasjelas memiliki Kewajiban untuk itu, makaPembantah harus dinyatakan sebagai pihak yang tidakberhak/berkualitas untuk mengajukan bantahan a quo;Bahwa dengan demikian

Bahwa setelah Terbantah II pelajari dengan seksama Bantahan dariPembantah tertanggal 20April 2016 , didalam bantahan Pembantahdalam provisinya mendalilkan bahwa Para Terbantah diwajibkan untukmembayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah);2.

Bahwa oleh karena itu, Bantahan Pembantah yang demikian sangatlahkabur sehinggaterhadap posita dan petitum yang kontraadiktif, makagugatan tidak dapat diterima;B. Bantahan Pembantah Kekurangan Pihak (Exceptio Plurium LitisConsortium):1. Bahwa dengan Pembantah akui sendiri dalam posita Bantahan angka 4,bahwa Pembantah menyadari dan mengakui bahwa ada Perjanjian KreditHalaman 7 dari 16 hal.Put.

Bahwa sehubungan dengan Bantahan Pembantah mengenai kredit danobjek agunan yang mengajukan Bantahan hanyalahn Pembantah seorang,dan tidak diikutsertakan isterinya yang mana bersamasama denganPembantah adalah sebagai debitur dari Terbantah II sehinggamenyebabkan /egal standing serta dasar kepentingan dari Pembantahmengajukan bantahan adalah setengahsetengah dan tidak lengkap,karena bisa saja suami Pembantah justru menyetujui untuk dilakukanlelang atas Obyek Sengketa karena melihat kondisi keuangan

Dalam ProvisiMemerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untukmenangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap tanah danbangunan objek bantahan milik PenggugatPembantah, yangterletak di Jalan Asoka, Kelurahan Panaikang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar sampai adanya putusan PengadilanHalaman 2 dari 10 hal. Put.

., juncto Putusan Mahkamah Agung RItanggal 26 Agustus 2011, Nomor 295 K/Pdt/2011 tidak mempunyaikekuatan hukum eksekutorial yang sah terhadap tanah danbangunan objek bantahan, yang terletak di Jalan Asoka, KelurahanPanaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;Menyatakan tanah dan bangunan objek bantahan yang terletak diJalan Asoka, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang,Kota Makassar adalah hak milik PenggugatPembantah,berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 22497/Masale, GambarSituasi Nomor

Nomor 1339 k/Pdt/2018 Menyatakan sita eksekusi yang diletakkan Jurusita PengadilanNegeri Makassar adalah batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum; Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untukmencabut/mengangkat sita eksekusi atas tanah dan bangunanobjek bantahan hak milik PenggugatPembantah, yang terletak diJalan Asoka, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang,Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor22497/Masale, Gambar Situasi Nomor 353, tanggal 21 September2000 luas 163

Nomor 1339 K/Pdt/2018Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah danTerbantah Ill mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Dalam Eksepsi Terbantah I:Bahwa bantahan Pembantah kabur dan tidak jelas (obscuur libel)perihal batas dan luas yang disebutkan dalam bantahannya yangtidak sesuai dengan objek yang dimohonkan eksekusi oleh Terbantah dan juga terhadap dasar kepemilikannya;Dalam Eksepsi Terbantah III:1. Bahwa gugatan Penggugat/Pembantah kurang pihak (exeptiioplurium litis consortium);2.

Pengadilan TinggiMakassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum), karena Judex Facti telahmempertimbangkan buktiobukti kedua belah pihak dan telahmelaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara iniserta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa walaupun perkara a quo diajukan dalam bentuk bantahan

KANTORPERTANAHAN JAKARTA PUSAT (dahulu KANTOR AGRARIAJAKARTA) yang datang ke lokasi tanah sengketa ini untuk mengadakanPengukuran luas, batas batas tanah sengketaDengan demikian Bantahan Pembantah ini menurut hukum tidaklah nebis in idemdengan Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 101/Pdt.G/2003/PN.JKT Pst;Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2239/Menteng atas namaPemegang Hak Terbantah I yang diperpanjang masa berlakunya berdasarkanSertifikat

;DALAMKONPENSI :nn nnn nnnDalam Eksepsi ;0n ene nnn nn nn nn nn nn enon nnnennnnnnnanncesenenas1 Bahwa demi hukum Terbantah menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Pembantah, kecuali halhal yang telah dengan tegas diakui kebenarantermasuk dan tidak terbatas kepada halhal yang tidak secara tegas diakuikebenaranya. ;2 Judicata atau Exceptie van Gewijsde zaak ) sebagaimana yang ditentukan olehPasal 1917 ayat 2 KUH Perdata, bahwa apa yang menjadi Pokok Bantahan sudahpernah diperkarakan sebelumnya

;Bahwa adapun bantahan yang diajukan oleh Pembantah, hanyalah melulubersifat mengulang tentang status barang objek perkara yang telahdikemukakannya pada tingkat pertama sampai dengan Kasasi, dan olehkarenanya demi hukum tidak dapat dipertimbangkan lagi sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1915.K/SIP/1984 juntoPutusan Mahkamah Agung RI No.3557.K/SIP/1984 junto Putusan MahkamahAgung RI No.2439.K/SIP/1984, termasuk pada keberatan keberatan dariPembantah yang hanya melulu

;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana yang telah Terbantah kemukakan diatas, makamohon dan sudi kiranya Majelis hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara inimemberikan Putusan :Dalam Eksepsi ;20nn nn nner nn nnn nnn enon nn nnnnnnnncnnnnnnanMenerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Terbantah dan atau setidak tidaknyamenyatakan bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak dapatditerima.

;Dalam Pokok Perkara ;1 Menerima dan Mengabulkan Bantahan dari Terbantah Untukkeseluruhannya. ;2 Menolak Bantahan yang diajukan oleh Pembantah untuk keseluruhnya, Dan atausetidaktidaknya menyatakan Bantahan yang diajukan oleh Pembantahdinyatakan tidak dapat diterima,; 3 Menyatakan dan Menetapkan bahwa Pembantah adalah Pembantah yangbertikad tidak baik atau tidak jujur.;4 Membebankan semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam Bantahan inikepada Pembantah; Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan

Menyatakan Bantahan Pembantah Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ; 2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.14.622.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Dan terhadap dalil yang demikian jelas tidakmemenuhi kualitas hukum yang disyaratkan oleh undangundang dalammengajukan suatu perlawanan, termasuk Bantahan a quo ;21 Dikarenakan Pembantah tidak memenuhi kualitas hukum (legalstanding) yang disyaratkan perundangundangan dalam mengajukanBantahan a quo, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa Bantahan a quo agar menolak Bantahan Pembantah atausetidaknya menyatakan Bantahan tidak dapat diterima ;B.3.

BANTAHAN PEMBANTAH KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUMLITIS NON CONSORTIUM)22 Bahwa Bantahan Pembantah adalah kurang pihak sebab Pembantahtidak menarik pihakpihak lain yang keberadaan maupun memiliki peranyang terkait erat dalam faktafakta yang dijadikan dasar untukmengajukan Bantahan ;23 Bahwa Pembantah dalam butir 2 Bantahan mengajukan dalil perihalmemiliki alas hak yang memenuhi kualitas hukum suatu perlawanan,yang didalilkan Pembantah diperoleh dari badan usaha CV.

Bantahan yangmenyatakan alas hak yang dimiliki Pembantah berupa hak sewa dan hakmilik.

Bahwa dengan demikian bantahan PEMBANTAH selayaknya DINYATAKANTIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvanklijke verldaard) ;. Bantahan PEMBANTAH Bersifat Kabur r Libel) :2.1.

Bantahan PEMBANTAH Tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard) ;2. Bantahan PEMBANTAH Bersifat Kabur (obscuur libel) ;3.

perkara bantahan aquo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA :Primair :1.

Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan jujur;3. Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut di atas;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/20174.

Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada angka 5.A sampaidengan 5.J Posita Bantahan di atas, adalah merupakan Harta Bersama yangdiperoleh selama perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah II;6. Menyatakan karenanya Pembantah selaku isteri sah dari Terbantah Il,berhak atas boedel Harta Bersama tersebut di atas;7.

perkawinanya, maka Bantahan Pembantahtersebut harus dikualifikasikan sebagai Bantahan premature dan olehkarenanya Bantahan a quo haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (niet ontvankelijke);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telahmemberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Mgl., tanggal 19 April 2016dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi :Menolak permohonan Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menyatakan

Pembantah adalah Pembantah yang benar;Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;Menyatakan perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah Il yangdilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 08 Mei 1977 di GerejaKatolik Santo Stefanus Cilacap, sebagaimana ternyata dalam AktaHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2017Perkawinan Nomor 164/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, adalah sah menurut hukum;Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana

Menghukum Tergugat untuk membayar' biayaperkaraRp.522.000,(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugatsekarang Pembantah/ Pembanding pada tanggal 30 April 2014 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sekarang Pembantah/Pembanding telah mengajukan Verset/ Bantahan terhadap putusan No.48/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2014 dengan dalil sebagai berikut :1.

Bahwa Pendaftaran Gugatan Pelawan adalah sah dimana telahdiajukan masih dakam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari sejakPelawan (Tergugat Asal) menerima Relaas Pemberitahuan isi putusanperkara No,48/Pdt/2014/PN.Jkt.Tim pada hari Rabu tanggal 30 AprilDO, 5 sccceinennncne risen cinsesnran ei nsesn aii ses a RTE3Menimbang, bahwa terhadap Bantahan ini Pengadilan NegeriJakarta Timur dengan putusannya No 48/Padt.Verset/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut :MENGADILI:1.

Menolak seluruhnya Bantahan Pembantah ;5. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.522.000.(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor48/PDT.Verzet/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 September 2014 yang dibuatoleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, S.H. M.H.

Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, maka gugatanperlawanan/Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH ini telah sesuai denganketentuan hukum acara perdata. B. OBJEK PERLAWANAN /BANTAHAN ;Bahwa yang menjadi objek Perlawanan/Bantahan adalah Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 65/Eks.Pdt/2014 Jo. No: 776 /Pdt.G /2006/PN.JktSel tertanggal 11 Desember 2014. C.

Putusan No. 301/PDT/2016/PT.DKIpermohonan ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukberkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 7.Menerima Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH /TERMOHON EKSEKUSI untuk seluruhnya ; Menyatakan PEMBANTAH sebagai PEMBANTAH yang beritikad baik; 3.

Bahwa pengajuan gugatan bantahan oleh Pembantah didasarkan atasadanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 65/Eks.Pdt/2014/PN.Jkt.Sel, Jo No. : 776/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 11Desember 2014 terhadap Objek Sengketa berupa sebidang tanah bekasHak Ertpacht No. 610 seluas + 300 m?

Demikian pula dasar hukum pengajuan gugatanperlawanan/bantahan oleh Pembantah terhadap Penetapan Eksekusi No.: 65/Eks.Pdt/2014 Jo.

Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan yang tidak benar ;2 Menolak Gugatan Perlawanan / Bantahan Pembantah untukSBIUFURN YA feeses+eecesesese eee eeeensneeeeeeeenere ee nemeanererenerenaRee TEE3. Menyatakan Penetapan No. 65/ Eks.Pdt / 2014 Jo. No . 776 / Pdt.G /2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Desember 2014, telah tepat dan benar ;4.

Nomor 2268 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu) Pembantah/Pembanding I/Terbanding telahmengajukan bantahan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahuluTerbantah dan Il/Terbanding dan Il dan Turut Termohon Kasasi dahuluTerbantah Ill/Pembanding Il juga Terbanding Ill di muka persidanganPengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil:1.

;Menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berharga surat panggilanaanmaning dan juga Penetapan Nomor 42/Eks/2003/355/Pdt.G/1996/PNMdn., terhadap Pembantah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan;Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah dan Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Tentang bantahan Pembantah tidak sempurna;Bahwa request bantahan Pembantah harus ditolak atau

setidaktidaknyaharus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pembantah dengan TerbantahIll adalah subjek hukum yang sama, sebab Pembantah dengan TerbantahIll pada tanggal 12 November 2001 telah melakukan merger dan berlakuaktif pada tanggal 2 Januari 2002;Bahwa oleh karena Pembantah dengan Terbantah Ill adalah subjek yangsama yang dapat dilihat dari alamat Pembantah dan Terbantah Ill yangsama, maka berarti Pembantah mengajukan bantahan terhadap dirinyasendiri.

Dengan demikian bantahan Pembantah tidak sempurna;Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2268 K/Pdt/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2005/PN Mdn. tanggal 8 November2006 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Terbantah dan Terbantah II tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.

Mengabulkan bantahan Pemohon Kasasi/Pembantah;2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembantah sebagai Pembantah yangbenar;3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembantah bukan pihak dalam perkara diPengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN Mdn., junctoperkara di Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT Mdn.,juncto perkara kasasi Nomor 3445 K/Pdt/1998 juncto perkara peninjauankembali Nomor 93 PK/Pdt/2002:4.

Bahwa dengan demikian namanama subyek hukum para pihak dalambantahan a quo telah diperbaiki;Bahwa dengan telah diperbaikinya subyek hukum namanama para pihakdalam bantahan a quo maka, dalildalil bantahan a quo yang ada ketikandan atau tulisan namanama para pihak, mohon dinyatakan sebagai yangtelah mengikuti, menyesuaikan dan diperbaiki sebagaimana dikehendakioleh maksud dan tujuan perbaikan dan tambahan bantahan a quo;. Tambahan:A. Pendahuluan:1.

Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa bantahan aquo bahwa, jual beli atas obyek bantahan a quo, yang dilakukan antaraPembantah selaku pembeli, dengan para Turut Terbantah selaku penjualtelah sah menurut hukum dan atau telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (vide PP 10 Tahun 1961Pasal 19;3. Mohon perhatian Yth.

Ketua/Majelis Hakimyang memeriksa bantahan a quo atas penetapan eksekusi pengosongana quo;15.Bahwa perjuangan mempertahankan keabsahan kepemilikan atas tanahdan bangunan bantahan a quo telah dilakukan dengan mengajukanpermohonan penangguhan eksekusi kepada Yth. Ketua PengadilanNegeri Jakarta Barat berikut bantahan, selanjutnya Yth.

bantahan, dan hal tersebut dibenarkan oleh hukumuntuk mengajukan bantahan (derden verzet) ini;Mohon perhatian Yth.

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa bantahan a quoberpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya/ex aequo et bono;Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barattelah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 453/Pdt/G/2004/PN.JKT.BARtanggal 4 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Pembantah untuk membayar

Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;3. Menyatakan batal dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/2014.Ekstanggal 29 Oktober 2014;4. Menyatakan batal dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hokummengikat Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 46/2014.EKS juncto Nomor166/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst juncto Nomor 1443 K/PDT/2011, tanggal 19November 2014:5.

bantahan harus diajukan oleh pihak ketiga yang tidak ada sangkutpautnya dengan perkara, sedangkan Pembantah adalah selain pihak dalamPerkara Nomor 166/PDT.G/2009/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 63/Pdt/2010/PTDKI.JKT., suncto Nomor 1443 K/Pdt/2011 dan Pembantah juga bukan pemilikatas rumah (pavilyun) yang terletak di Jalan Batu Tulis XIII/9A, Jakarta Pusat.Oleh karenanya bantahan Pembantah haruslah ditolak selurunnya karena tidakHalaman 7 dari 18 hal.

Nomor 3561 K/Pdt/2016beralasan dan tidak berdasarkan (vide Bukti TI, 12 dan T3);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Terbantah mohon agar Majelis HakimYang Terhormat berkenan menerima eksepsi Terbantah dan menolak bantahanPembantah, atau sekurangkurangnya menyatakan bantahan Pembantah tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2015/PN Jkt.Pst., tanggal11 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:.

Nomor 3561 K/Pdt/201610.11.63/PDT/2010/PT DKI., tanggal 16 November 2010 yang menjadi dasareksekusi, dimana kekeliruan dan cacat hukum tersebut dengan jelasdiuraikan dalam bantahan Pemohon Kasasi (dh. Pembanding/Penggugat).Objek yang diminta untuk diserahkan dalam keadaan kosong menurutputusan kasasi juncto putusan banding tersebut adalah rumah, bukantanah, namun dalam penetapan berikut berita acara sita eksekusi tersebutdisebutkan agar Pemohon Kasasi (dh.

Pembanding/Pembantah) dalam bantahan ini. Jadi, jelaslahperbaikan yang dilakukan serta merta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut telah melanggar hukum acara dan sangat tidak adil bagi PemohonKasasi (dh.

Menolak bantahan Pembantah seluruhnya ;-------------------------------------------2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------

Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk sebagian;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikat baikGaN BEN al=~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 526.000.

Oleh karena itu menurut hemat PengadilanTinggi mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum ini tidak sejalan denganprinsip hukum acara perdata khususnya Pasal 178 ayat (3) HIR danyurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengatakan sesuatu yang tidakdituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan (PutusanMARI No.330 K/Pdt/1986 tertanggal 14 Mei 1987);Menimbang, bahwa meskipun dalam surat bantahan tercantumtuntutan subsidair mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)namun

dalam mengabulkan petitum subsidair, tetap dibatasi pada koridortertentu yaitu := Tidak boleh melebihi materi pokok petitumprimer j= Tidak boleh sampai merugikan Terbantah dalam melakukanpembelaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PengadilanTinggi memandang putusan Pengadlan Tingkat Pertama tidak dpatHal 7 dari hal 9 Put.No. 649/PDT/2015/PT.DKI.dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkatbanding akan mempertimbangkan surat bantahan Pembantah sebagai

berikut;Menimbang, bahwa pokok persoalan yang dijadikan dalil Pembantahadalah sebagaimana pada petitum ke 4 yakni minta agar Penetapan SitaEksekusi No.60/Eks/2006/PN.Jkt.Utr, tertanggal 09 April 2008 dibatalkandengan alasan karena Terbantah telah melakukan perhitungan jumlah utangyang tidak benar dan Pembantah juga mempunyai itikad baik hendak membelikembali barang jaminan (buy back) milik Pembantah ;Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah bersifatpartij verszet, karena diajukan oleh