JktSel. telah mengajukan bantahan terhadapTerbantah sdr. Antonius Suhartanto Amin/dahulu Pemohon Eksekusi, karenahalhal sebagai berikut:1. Bahwa Pembantah adalah Pemilik yang Sah atas sebidang Tanah seluas +200M? dan Bangunan Rumah Tinggal diatasnya seluas 286M2, yang terletakdi Jalan Bangka Il No. 30 RT.08/RW.03, Kelurahan Pela Mampang,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagaimana SertifikatHak Milik No.1303/Pela Mampang, semula atas nama Sdr. H. Muh.

AcaraPenyitaan Jaminan(ConservatoirBeslaag) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:130/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel Tertanggal 2 Agustus 1995, serta telah adaPenetapan Penegoran (Aanmaning) Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.: 130/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel atas Pelaksaan Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Penetapan EksekusiPelelangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:130/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel tertanggal 24 Desember 2008, atas OBYEKdan SUBYEK YANG SAMA dengan Penetapan dalam Bantahan

Yusri Yusuf, yang terletak di Jalan Bangka II No.30, RT.08/RW.03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan, yang telah ada Penetapan EksekusiPengosongan tersebut diatas;DALAM POKOK PERKARA; 1.2.3.Mengabulkan Bantahan Pembantah seluruhnya;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah Yang Benar;Menyatakan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag)Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 130/PDT.G/1995/PN.JKT.SELTertanggal 2 Agustus 1995 atas Tanah seluas + 200M?

diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalamturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16Nopember 2016, Nomor 417/Pdt.G.Bth/2015/PN.Jkt.Sel, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terbantah telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir; Menjatuhkan putusan perkara ini secara Verstek;Dalam Provisi : Menyatakan seluruh tuntutan provisi Pembantah tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ; Menolak bantahan

No.230/PDT/2016/PT.DKIPengadilan Tinggi tersebut 5Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;nn2 mene nnn enn nnnneTENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dengan suratBantahannya tertanggal 21 November 2012 dan surat Bantahan yang telahdiperbaiki tanggal 27 Februari 2013, yang terdaftar pada kepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 November 2012 terdaftar dalamRegister No. 391/PDT.G/ 2012/PN.JKT.TIM yang isinya

Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.822.000, (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pembantah mohonkepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pembantah secarakeseluruhannya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Putusan Mahkamah Agung RI,tanggal 19 Maret 2013 Nomor 659 PK/PDT/2001;Menyatakan sebidang tanah hak usaha berdasarkan SU Nomor 33 Tahun1956, seluas 53.345 m?

Nomor 1462 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terbantahmengajukan eksepsi yang pad a pokoknya sebagai berikut:Gugatan yang berupa bantahan adalah Nebis In Idem. Bahwa Pembantah mengajukan bantahan terhadap Putusan PeninjauanKembali MA RI tanggal 19 Maret 2013 Nomor 659 PK/Pdt/2011. Para Pihakyang berperkara dalam putusan peninjauan kembali tersebut, adalah UmiZahara Binti H. Abdul Hadi dkk.

Oleh karena itu,secara hukum bantahan yang diajukan oleh pembantah adalah Nebis InIdem;Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 1462 K/Pdt/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang, telahmemberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Plg., tanggal 28 Agustus 2014,dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Para Terbantah tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik;2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;3.

(enam ribu dua ratusdua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli1990 yang dalam bantahan ini objek dinyatakan secara tegas seluas6.202 m? (enam ribu dua ratus dua meter persegi) yang setempat dikenaldengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung,Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;Halaman 6 dari 37 hal. Put.

dimana dalam petitum putusantidak ada dinyatakan berapa luas tanah dan batasbatasnya;Bahwa oleh karena bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah jugadidukung dengan buktibukti otentik, maka sangat beralasan kiranya putusandalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet,banding, maupun kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Pembantahmohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.3.Mengabulkan bantahan Para Pembantah

dalamperkara ini tentang hal dan masalah yang sama dalam putusan hukum yang telahberkekuatan hukum tetap mana dimaksud dan diuraikan dalam Putusan Nomor40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 juncto Putusan Nomor254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 juncto Putusan MA Nomor 791K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009;Eksepsi Terbantah VI:Tentang Bantahan Error in PersonaBahwa bantahan Para Pembantah adalah error in persona karena jelas diketahuibantahan a quo terkait dengan sengketa waris yang

Register Nomor 42/Pdt.G/2011/PN Kbj;Bahwa dengan adanya perlawanan, bantahan dan gugatan Parapelawantersebut telah berakibat tertundanya pelaksanaan eksekusi atas PutusanPengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 FebruariHalaman 18 dari 37 hal. Put.

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantahmengajukan bantahan, oleh karena Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Pembantah mempertahankan hak memiliki terhadapobjek tanah terperkara;b. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 51 (lima puluh satu)alinea ketiga menyatakan menimbang, bahwa berdasarkan buktibuktiyang diajukan di persidangan, ternyata objek perkara yang diajukan dalamperkara bantahan ini adalah sama dengan objek yang diajukan dalamperkara pokoknya.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima ;2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kiniditaksir sebesar Rp.1.616.000, ( satu juta enamratus enambelas riburupiah )Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan BandingNomor.075/SRT.PDT.BDG/2014/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Juli 2014 yang dibuatoleh : M.A. MUJAHID, S.H.,M.H.

telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:DALAM EKSEPSIEKSEPSI BANTAHAN PEMBANTAH KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1.

berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Bantahan Pembantahtidak spesifik dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Hal.7 Putusan No. 343/PDT/2016/PT.DKI.Dimana hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan dalil Pembantahyang mendasari Bantahan ini dengan dasar Penetapan Aanmaning, olehkarena Petitum Bantahan Pembantah ini tidak jelas dan tidak rinci makasudah sepatutnya Bantahan Pembantah ini dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvantkelijk verklaard).EKSEPSI PEMBANTAH TIDAK MEMILIK LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN BANTAHAN/PERLAWANAN PIHAK KETIGA Bahwa pihakpihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah pihak

Menyatakan Bantahan Pembantah Tidak Dapat Diterima (niet onvantkelijkverklaard).DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.

;e Menyatakan bantahan Pembantah tidak jelas, kabur (obscuur libel),dan Pembantah tidak memiliki legitima persona standi in judicio atautidak memiliki legal standing;DALAM POKOK BANTAHAN :e Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;e Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.526.000; (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 135/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 01 Desember 2015 yang dibuat oleh Rina Pertiwi,SH.,

4 Mei 2015 dalam Register Nomor5/PDT/Bth/2015/PN.Smd. telah mengajukan bantahan eksekusi sebagai berikut:1.

Mengabulkan Bantahan dari Para Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya ;2. Menyatakan bahwa Para Pembantah Eksekusi adalah Para PembantahEksekusi yang baik dan benar;3. Menyatakan bahwa Terbantah Eksekusi lalai untuk menjalankankewajibannya selaku Kreditur untuk dapat mencairkan sisa pinjaman dariselurun Plafon Kredit yang disepakati sebesar Rp. 3.000.000.000,00 ( tigamilyar rupiah );4.

Menyatakan menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapatditerima;2.

/ gugatan Perlawananyang pada pokoknya adalah mengenai Bantahan Eksekusi terhadap PenetapanPengadilan Negeri Sumedang Nomor : 01/Pen/PdtSHT/2015/PN.Smd, atasPermohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi PT.

WIDANINGSIH;yang menurut para Pembantah/Pelawan adalah hak milik Pembantah/PelawanIl dan Pembantah/Pelawan III;Menimbang, bahwa terhadap Bantahan/Perlawanan tersebut,Terbantah/Terlawan telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah:1. Pembantah selaku persero pengurus dari CV.

DALAM PROVISI:- Menolak tuntutan provisionil Pembantah;DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar (kwaad opposant);- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah harusdinyatakan tidak dapat diterima sebab penyebutan persoon Terbantah di dalam surat bantahan Pembantah tidak tepat dan keliru karena tidakmengaitkan Pemerintah RI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kepala Kantor WilayahDJKN Jawa Barat pada Terbantah yang merupakan instansi atasandari Terbantah ; nnn ne nnn nnn nen nn ne mene cnnnnncnnnnsb.

Dengan demikian,jelas bahwa bantahan a quo kurang sempuma, dan oleh karenanyaharus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet OntvankelijkVerklaard). Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentangbantahan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;. EKSEPSI BANTAHAN KURANG PIHAK.Bahwa bantahan a quo masih kurang pihak karena tidak melibatkan :Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hani Muliyani, SH.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapatditerima (Niet Ontvankefijk Verklaard);DALAM PROVISI:Menolak permohonan Provisi Pembantah untuk seluruhnya:;DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak beralasan dan bantahanPembantah agar ditolak untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);2.

atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdilakukan oleh Terbantah Il dengan menunjuk Terbantah dan bantahanPembantah nyatanya tidak jelas dan kabur/obscuur libel, maka sangatberalasan apabila Terbantah Il memohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Tasikmalaya yang memeriksa Bantahan perkara ini memberikanputusan dalam perkara ini dengan menyatakan bantahan Para Pembantahditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(nieton vankelijke verklaarrd); DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, Terbantah Il dengan tegas menolak seluruh dalildalilposita dan petitum Bantahan Pembantah dalam perkara ini,kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh Terbantah Ildi muka persidangan;3.

DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah untuk seluruhnya.- Menyatakan Para Pembanding semula Para Pembantah adalah Para Pembantah yang baik dan benar.- Menyatakan Para Pembanding semula Para Pembantah adalah pemilik satu satunya atas sebidang Tanah Kavling Blok P Persil 209 berikut bangunan yang ada diatasnya, jalan Rosela Raya RT 007 / RW 04 ( dahulu 023 ) blok P No. 209, Kelurahan Wijaya Kusuma , Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sesuai

., yang amarnya sebagaiberikut:DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :e Menerima eksepsi Terbantah I s/d Terbantah IX ;DALAM POKOK PERKARA :1 Menyatakan bantahan Para Pembantah tidakdapat diterima ;2 Menghukum Para Pembantah untuk membayarbiaya perkara yang hingga saat ini berjumlahRp. 3.716.000, (tiga juta tujuh ratus enambelas ribu rupiah) ;DALAM REKONPENSI :1.Menyatakan gugatan Rekonpensi Terbantah I s/d Terbantah IX tidakdapat diterima untuk seluruhnya;Menghukum Para Pembantah/Para Tergugat Rekonpensi

Oktober 2014, dan tambahan memori banding tanggal 11Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :1Bahwa, Para Pembanding tidak sependapat denganpertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama padahalaman 23 alinea 2 dari Putusan a quo yang pada pokoknyamenyatakan Para Pembantah seharusnya menarik penjualdan atau pihak yang membuat Para Pembantah mendapattanah yang terletak di Jalan Rosela Raya Rt.007Rw.04 BlokP No. 209 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan JakartaseBarat sehingga mengakibatkan bantahan

Para Pembatahdinyatakan kurang pihak.Bahwa menurut Para Pembanding yang mutlak ditariksebagai pihak Terbantah / Terlawan dalam Bantahan /Perlawanan pihak ketiga ( Derden Verzet ) terhadapEksekusi Putusan Pengadilan adalah hanya para pihak yangterdapat di dalam Putusan yang terhadapnya diajukanBantahan / Perlawanan tersebut ( vide pasal 378 dan pasal379 RV ).Mohon agar dilakukan pemeriksaan tambahan untukmendengar keterangan dari ahli hukum acara Perdata YahyaHarahap, SH.Menimbang, bahwa Para Pembanding

, tambahan memoribanding, kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding daripihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapatsebagai berikut :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSIMengenai hal dalam Eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding incasu setelah mencermati materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Terbantah berpendapat bahwa butir butir Eksepsi tersebut telahmemasuki pokok perkara dari bantahan

Bar, tanggal. 18 Juli 2013, TerhadapTanah Kavling Blok P Persil 209 Jalan Rosela Raya No. 2 P. 209RT 007 / RW. 04 ( dahulu 023 ), Wijaya Kusuma, GrogolPetamburan, Jakarta Barat, berdiri di atas tanah tersebut sebuahbangunan berlantai 3 ( tiga ) yang dipergunakan untuk percetakandan kantor sampai Putusan dalam perkara aquo mempunyaikekuatan hukum tetap.DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA : 12Mengabulkan bantahan Para Pembanding semula Para Pembantahuntuk

BANTAHAN PEMBANTAH PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAKDAPAT DITERIMA KARENA BANTAHAN TELAH LEWAT WAKTU(DALUARSA)hal 10 dari 231 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI12. Terbantah dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang13.Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Bantahan yang diajukanoleh Pembantah tidak dapat diterima karena Bantahan telah lewatwaktu (daluarsa).

Hakim YangTerhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Bantahan yang diajukanoleh Pembantah tidak dapat diterima karena Bantahan tersebutkurang pihak, yaitu dengan tidak melibatkan PT.

Ali Boediarto, S.H, Kompilasi Kaidah WHukum PutusanMahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad,Swara Justitia : 2005, halaman 53)Oleh karena itu, berdasarkan halhal di atas maka Terbantah memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakanseluruh Bantahan Pembantah tidak dapat diterima, karena para pihakdalam Bantahan tersebut tidak lengkap (p/urium litis consortium).BANTAHAN PEMBANTAH PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAKDAPAT DITERIMA KARENA BANTAHAN KABUR DAN TIDAK JELAS(OBSCUUR LIBEL

,dan bukan upaya hukum Bantahan ini.

Menolak bantahan pembantah untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan bantahan tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak bantahan pembantah untuk seluruhnya ;hal 41 dari 231 hal put. No.196/PDT/2016/PT.DKI2. Menyatakan bantahan pembantah tidak dapat diterima ;3. Menyatakan perbuatan terbantah Il telah sah menurut hukum ;4.

Nomor 2268 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu) Pembantah/Pembanding I/Terbanding telahmengajukan bantahan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahuluTerbantah dan Il/Terbanding dan Il dan Turut Termohon Kasasi dahuluTerbantah Ill/Pembanding Il juga Terbanding Ill di muka persidanganPengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil:1.

;Menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berharga surat panggilanaanmaning dan juga Penetapan Nomor 42/Eks/2003/355/Pdt.G/1996/PNMdn., terhadap Pembantah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan;Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah dan Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Tentang bantahan Pembantah tidak sempurna;Bahwa request bantahan Pembantah harus ditolak atau

setidaktidaknyaharus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pembantah dengan TerbantahIll adalah subjek hukum yang sama, sebab Pembantah dengan TerbantahIll pada tanggal 12 November 2001 telah melakukan merger dan berlakuaktif pada tanggal 2 Januari 2002;Bahwa oleh karena Pembantah dengan Terbantah Ill adalah subjek yangsama yang dapat dilihat dari alamat Pembantah dan Terbantah Ill yangsama, maka berarti Pembantah mengajukan bantahan terhadap dirinyasendiri.

Dengan demikian bantahan Pembantah tidak sempurna;Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2268 K/Pdt/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2005/PN Mdn. tanggal 8 November2006 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Terbantah dan Terbantah II tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.

Mengabulkan bantahan Pemohon Kasasi/Pembantah;2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembantah sebagai Pembantah yangbenar;3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembantah bukan pihak dalam perkara diPengadilan Negeri Medan Nomor 358/Pdt.G/1996/PN Mdn., junctoperkara di Pengadilan Tinggi Medan Nomor 496/Pdt/1997/PT Mdn.,juncto perkara kasasi Nomor 3445 K/Pdt/1998 juncto perkara peninjauankembali Nomor 93 PK/Pdt/2002:4.

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;5. Menghukum Pembanding semula Pembantah , untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

;Bahwa BANTAHAN ini diajukan berdasarkan buktibukti yang otentik, oleh.karenanya Pembantah mohon agar Putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Terbantah mengajukan upayahukum verzet, banding maupun Kasasi (U/tvoerbaar Bij Voorraad);Berdasarkan hal hal tersebut di atas, PEMBANTAH memohon agar MajelisHakim perkara aquo memutuskan hal hal sebagai berikut :. Mengabulkan Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya ;.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima denganVerstek.;4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 6.931.000, (enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;Menimbang, bahwa berdasarkan AKTA PERMOHONAN BANDING,Halaman 9 dari 16 Hal. Put.

No. 121/PDT/2018/PT.DKIkuasanya telah menyatakan permohonan banding Nomor, 324/Pdt.G.Bth/2017/PN.JKT.SEL, pada tanggal 26 Oktober 2017;Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut ternyata telahdiajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara serta persyaratan yangditentukan oleh undangundang maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Pembandingsemula Pembantah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa sesuai

No.121/PDT/2018/PT.DKImengabulkan bantahan Pembanding semula Pembantah ;Menimbang, bahwa perkara diputus secara Verstek karena paraTerbanding Semula Para Terbantah tidak hadir walaupun telah dipanggil secarapatut;Menimbang, bahwa walaupun telah diberitahukan isi putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor. 324/Pdt.G/Bth/2017/PN.JKTSEL, tanggal 19Oktober 2017, secara patut tetapi Para Terbanding semula Para Terbantahtidak mengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;Halaman 14 dari 16 Hal. Put. No.121/PDT/2018/PT.DKI5. Menghukum Pembanding semula Pembantah , untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta hari Selasa , tanggal 03 April 2018 , olehkami : ABID SALEH MENDROFA.

Bantahan Pembantah Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Jelas: Bahwa sebagaimana posita bantahan Pembantah pada intinyamenyatakan bahwa keberatan atas eksekusi hak tanggungan melaluilelang yang dilakukan oleh Turut Terbantah;Bahwa upaya lelang yang dilakukan Terbantah a quo merupakan salahsatu bentuk pelaksanaan hak eksekutorial sebagai pihak pemegang haktanggungan yang di depan hukum mempunyai hak istimewa (privilege)yaitu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pembantah, Terbantah dapatmelakukan penjualan

Nomor 1250 K/Pdt/2017tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah; Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah sesuaidengan ketentuan normatif yang berlaku dimana teknis pelaksanaannyatelah disesuai dengan mekanisme dan prosedural yang diatur dalamketentuan dimaksud; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upayaPembantah untuk melakukan bantahan proses lelang jelasjelasdilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak mendasar;B.

Bantahan Tidak Jelas dan Kabur (Exeptie Obscuur Libel); Bahwa timbulnya bantahan ini dikarenakan Pembantahberkeberatan atas upaya lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh Terbantah melalui Turut Terbantah; Bahwa dalam bantahan Pembantah tidak disebutkan alasanpenundaan lelang eksekusi apakah eksekusi sebagai suatu yang bagiandari perbuatan melawan hukum atau tidak dan sebaliknya pembantahnyatanyata dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) atau telah gagaluntuk memenuhi kewajibannya sebagaimana

diatur dalam perjanjiankredit yang telah ditandatanganinya; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, bantahan yang diajukanoleh Pembantah nyatanyata mengenai wanprestasi berdasarkanperjanjian kredit dan bukan atas tindakan perbuatan melawan hukum;C.

Dalam Pokok Perkara: Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;ll. Dalam Rekonvensi: Menyatakan Bantahan Pembantah DalamRekonvensi/Terbantah Dalam Konvensi tidak dapat diterima (nietontvakelijk verklaard);lll.

Nomor 965 K/Pdt/2020Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Pembantah dalam bantahannya memohon kepada PengadilanNegeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan bantahan lelang Para Pembantah untukseluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pembantah adalahsebagai Para Pembantah yang beriktikad baik dan benar;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbantah telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan

tanggung renteng sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tunaidan sekaligus, dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita poin16;Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara inidapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzeft ataupun bandingataupun kasasi;Menghukum Para Tembantah untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini;Atau:Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyadan yang sebenarbenarnya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan

Nomor 965 K/Pdt/2020Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Kraksaantelah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.Bth/2017/PN Krs, tanggal 3Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Terbantah ;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak bantahan lelang Para Pembantah untuk seluruhnya;2.

Mengabulkan gugatan bantahan Para Pembantah/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalamgugatannya Nomor 76/Pdt.Bth/2017/PN Krs, tanggal 22 Desember2017;b.

Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;3. Menyatakan batal dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/2014.Ekstanggal 29 Oktober 2014;4. Menyatakan batal dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hokummengikat Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 46/2014.EKS juncto Nomor166/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst juncto Nomor 1443 K/PDT/2011, tanggal 19November 2014:5.

bantahan harus diajukan oleh pihak ketiga yang tidak ada sangkutpautnya dengan perkara, sedangkan Pembantah adalah selain pihak dalamPerkara Nomor 166/PDT.G/2009/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 63/Pdt/2010/PTDKI.JKT., suncto Nomor 1443 K/Pdt/2011 dan Pembantah juga bukan pemilikatas rumah (pavilyun) yang terletak di Jalan Batu Tulis XIII/9A, Jakarta Pusat.Oleh karenanya bantahan Pembantah haruslah ditolak selurunnya karena tidakHalaman 7 dari 18 hal.

Nomor 3561 K/Pdt/2016beralasan dan tidak berdasarkan (vide Bukti TI, 12 dan T3);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Terbantah mohon agar Majelis HakimYang Terhormat berkenan menerima eksepsi Terbantah dan menolak bantahanPembantah, atau sekurangkurangnya menyatakan bantahan Pembantah tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2015/PN Jkt.Pst., tanggal11 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:.

Nomor 3561 K/Pdt/201610.11.63/PDT/2010/PT DKI., tanggal 16 November 2010 yang menjadi dasareksekusi, dimana kekeliruan dan cacat hukum tersebut dengan jelasdiuraikan dalam bantahan Pemohon Kasasi (dh. Pembanding/Penggugat).Objek yang diminta untuk diserahkan dalam keadaan kosong menurutputusan kasasi juncto putusan banding tersebut adalah rumah, bukantanah, namun dalam penetapan berikut berita acara sita eksekusi tersebutdisebutkan agar Pemohon Kasasi (dh.

Pembanding/Pembantah) dalam bantahan ini. Jadi, jelaslahperbaikan yang dilakukan serta merta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut telah melanggar hukum acara dan sangat tidak adil bagi PemohonKasasi (dh.