MUHAMMAD RIDO dengan hasilkesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak luka tertutup padakepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlah sebelasdengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN BinPerbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN SIDIK Als ADUL BinDARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHPidanaMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.

SaidFadillan Alias Unyil diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasilpemeriksaan tampak luka tertutup pada kepala area belakang kiri disertaijahitan berjumlah sebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulitdinilai;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa saksi M.

Said Fadillah Alias Unyildiperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasil pemeriksaan tampakluka tertutup pada kepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlahsebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur*melakukan penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat ;Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, harusnyaTergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkankebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitaskredit.

Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlah Rp.78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehingga dengandemikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.

tersebut, makasudah selayaknya Penggugat menuntut Tergugat membayar segala kerugianmateril yang dialami yakni sebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, duaratus lima puluh ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisafasilitas kredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuhpuluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat;Bahwa mendasari uraian poinpoin tersebut diatas, harusnya Tergugatmelakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitas kredit, hal inisebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIRtanggal 12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.

Bahwa mendasari uraian poin di atas, maka segala tindakan Tergugat dapatdikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrecht Matige Daad),yakni bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankanyakni : Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Ayat (3); Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Luwuk;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dijawab

Pertimbangan Asas Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan ;Mendasari asas peradilan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat MajelisHakim pada tingkat Banding tetap dapat memeriksa dan memutusperkara Terdakwa meskipun ada kekhilafan dalam penyusunan SuratDakwaan karena kekhilafan tersebut tidaklah mutlak secara keseluruhankarena Pemohon Kasasi menyusun surat dakwaan dengan dakwaankumulatif, sehingga apabila Majelis Hakim Banding berpendapatpenerapan Pasal 85 huruf a UndangUndang Republik Indonesia

Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 14 dan Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman ;Pasal 14 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hal. 11 dari 17 hal. Put.

No. 234 K/MIL/201 1Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikutidan memahami nilainilai yang hidup dalam masyarakat ;Bahwa mendasari bunyi kedua Pasal tersebut di atas, Pemohon Kasasiberpendapat dengan sistem peradilan nasional yang ada dan berlakusekarang

Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1997 berbunyi :Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalampemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapanhukum acara atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tingkat bandingdalam putusannya dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertamauntuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannyasendiri

;Bahwa mendasari bunyi Pasal tersebut di atas terlihat bahwa HakimPengadilan Tingkat Banding diberikan kewenangan untuk melakukansendiri dengan cara melakukan perbaikan terhadap putusan HakimTingkat Pertama yang dianggap ada kelalaian atau kurang lengkap yangselanjutnya dituangkan dalam putusan Hakim Tingkat Banding ;2.

Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sekitartanggal 30 hingga 31 Juli 2011 rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi ke tempatkaraoke tanpa izin Pemohon, yang kemudian menyebabkan pisahtempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 harilamanya ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutpada pokoknya didasarkan atas alasan

diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum = Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan SAKSIPEMOHON 2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasing masing bernama SAKSI TERMOHON 1 dan SAKSI TERMOHON 2telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

pihak karenamafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan denganmencari kemaslahatan ;Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;Artinya :; Perbuatan halal yang paling dibenci AllahSWT adalah perceraiannamun dalil dalil yang mendasari

bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi, 2.Memidana Terdakwa Ghodiman, M.T.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;12 Bahwa atas Putusan Pidana tersebut di atas Tergugat secara melawan hukumtelah menerbitkan Objek Gugatan dengan tanpa mendasarkan pada asasasas umumpemerintahan yang baik, karena tidak mendasari

proses persidangan perkara dimaksud adalah Penggugat didakwadan dituntut serta dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bukan Pasal 18 ayat (1);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah tindakanyang tidak cermat, ceroboh, tergesagesa dan mendzolimi hak konstitusional,serta sewenangwenang dan telah salah dan sewenangwenang dalammengambil dasar konsideran dalam Objek Gugatan dimaksud sehinggabertentangan dengan fakta dan mendasari

Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAUMELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ONTVOELDOENDE);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusanatas perkara tersebut di atas, dan telah salah menafsirkan bunyi pasal dalamperaturan perundangundangan dan mendasari

(Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi) dijatuhi hukuman untuk dicabut haknya sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka sangat tidak beralasan apabila Majelis HakimTata Usaha Negara Semarang beranggapan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Gubernur Jawa Tengah) menerbitkanObjek Gugatan mendasari Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal18 Oktober 2011;Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yangberkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan objek

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikanbuktibukti berupa,: G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP,Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial;c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa di dalam koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terjadidua kali pemotongan PPh Pasal 23, tidak cukup dengan buktibuktipada poin b di atas, namun seharusnya dibuktikan dengandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

ekualisasi antara biayabiayadengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 danbukti potongnya;. bahwa selanjutnya atas alasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa di dalamakun sewa angkutan darat, terdapat biaya pengangkutanmenggunakan truk/kendaraan sendiri milik Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikannyadengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamUji Bukti yang dapat meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam uji bukti hanya memberikan dokumenberupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, RincianPemotongan dan Daftar Memorial, namun tidak memberikandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

equalisasi biayabiayayang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPTMasa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya adalah telah benar dantepat serta sesuai dengan fakta yang terungkap.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim,tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam ujibukti di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandata pendukung dalam uji bukti berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

anak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, temyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI PEMOHON dan SAKSI 2 ASLI PEMOHON dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI ASLI TERMOHON dan SAKSI 2 ASLI TERMOHONtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

besar dan pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cee de le 6 ie 1 LiiiilsArtinya: " Menotak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang,bahwa meskipun perceraian adlah sesuatu yang dibenci oleh allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Uang Tunai sebesar Rp.84.000, (delapan puluh empat ribu rupiah),yang mana barang bukti tersebut diakui dan benarkan oleh para saksi danterdakwa;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangandapat diperoleh fakta fakta sebagai berikut:1. bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 12014 skira jam 12.00WIB.di Dusun Segodo, RT.03/RW.01. Desa Segodo Bacang kec.

Unsur barang siapaMenimbang bahwa, dengan unsur pertama barang Siapa, pengertian barangSiapa menurut ilmu hukum Pidana adalah siapa saja sebagai sebyek hukumorang yang diduga sebagai Pelaku tindak pidana dan pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa dalam persidangan juga barang bukti yang diajukan jaksa PenuntutUmum dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal18 Agustus

Menimbang bahwa, dengan unsur kedua tersebut diatas, yang rupanya dalamUndang undang dirumuskan secara Alternatif, dan bilamana telah terpenuhinyasalah satu rumusan perbuatan tersebut, maka rumusan yang lainnya tidak perluuntuk dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, juga keteranganterdakwa dalam persidangan dapatdiketahui, bahwa nterdakwa sebagai penjual /pengecer nomor togel yang merupakan perpanjangan tangan dari seorangHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B

Disamping itu. terdakwa juga mengetahui bahwapermainan judi adalah dilarang oleh pemerintah dan merupakan tindak pidana,namun terdakwa tetap melakukannya;Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan mengenal barang bukti yangdisita dari terdakwa pada saat ditanggkap dan membenarkan barang barangbukti tersebut disita dari terdakwa yang digunakan dan hasil dari penjualan nomortersebut;Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakimdapatmenyimpulkan, bahwa ada diketahui perbuatan

Hadijahselaku pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Irwan dan bukannya Saudara Hadijah selaku pemilik mobil, danfakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Hadijah selaku pemilikmobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menuruthukum hak milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari

tanpamemiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa Menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut;Bahwa untuk itu mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Andi Amring dan Jumadi (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truk yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman;Bahwa mendasari

Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidak memberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi Hadijah selakuorang tua Terdakwa adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkara ini,karena faktanya saksi Hadijah tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayu danpemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truk yang adalah milik pihak yangtidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari

United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 danakan berakir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambahdengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (Pi); Menimbang, bahwa pengembalian seluruh hutang Tergugat =I/Terbanding I dilakukan dengan pemotongan hasil kerja Tergugat I/Terbanding I diproyekPenggugat..........Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000, setiap awal bulan (Pi);Menimbang, bahwa untuk mendasari dalildalil gugatannya Penggugat/Pembandingtelah

persidanganperadilan tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaberdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/III/2007 tertanggal 15Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/TerbandingI, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layakdan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbritrase ( bukti T; );Menimbang, bahwa untuk mendasari

menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga,saksi adalah suamiGS A gm nm mn nnn nmBahwa terhadap perkawinan saksi dengan pemohon tersebutbelum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan CatatanBahwa atas perkawinan saksi dengan pemohon tersebut telahdikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan yang di mohonkanpergantian nama ini adalah anak pemohon yang kedua bernamaBahwa anak pemohon ini saat ini telah berusai 14 (empat belas)Tahun, duduk dikelas 3 Sekolah Menengah6 0 aBahwa yang mendasari

;e Bahwa yang mendasari permohonan pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama YESI dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3606LT290720110012, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 2Agustus 2011 (bukti P.3.); berbeda namanya dengan yang terteradalam ljazah Sekolah Dasar (bukti P.4.), sehingga untukkeseragaman dokumen dipandang untuk merubah nama anakpemohoneSMenimbang, bahwa pemohon bernama YURNA dipersidangan

telahterbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di JI. di Tataian Rt.002/Rw.001,Keluarahan Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (buktiP.1. dan P.2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan PerubahanNama dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI 1 ASLI TERMOHON' dan SAKSI2ASLI TERMOHON ,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besardari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cethvad Clee (gle p die te LiclifsArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;SB Dd a) oo) J Sd CytArtinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Nomor 3257 K/Pdt/2012dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa adapun keberatankeberatan dan/ataualasanalasan yang mendasari permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi adalahsebagaimana diuraikan di bawah ini:judex facti tidak berwenang

Napisah tertanggal2182000 yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Judex facti adalah silsilah yangcacat hukum. tidak benar, direkayasa dan sudah dicabut dengan segala akibathukumnya;Bahwa sehubungan dengan adanya hal baru (lampiran I dan II), sehingga Para PemohonKasasi merasa perlu untuk melaporkan Para Termohon Kasasi kepada yang berwajib incasu Kepolisian Resort Bantaeng sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STOL/208/X/ 2011/SULSEL/RES BTG. tanggal 24 Oktober 2011 mengenai adanyadugaan

Napisah binti Kade yangdibuat Para Termohon Kasasi pada tanggal 2182000 telah dinyatakan dicabut dengansegala akibat hukumnya yang mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng a quo halaman11 alinea terakhir sampai halaman 12, maka bukti surat (bukti Pl) yang mendasaripertimbangannya adalah bukti yang cacat hukum yang berakibat putusan a quo harusdinyatakan batal demi hukum dan/atau harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkatkasasi

United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 danakan berakir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambahdengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (P. 1); Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000, setiap awal bulan (P.1);~Menimbang, bahwa untuk mendasari dalildalil sugatannya Penggugat/Pembandingtelah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P11 dalam perkara ini;Menimbang, sclanjutnya bahwa Tergugat II/Terbanding LI pada persidanganperadilan

tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaberdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/II/2007 tertanggal 15Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/TerbandingI, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layakdan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbritrase ( bukti T.1 );Menimbang, bahwa untuk mendasari

Sehingga tindakanasusila mana yang telah Terdakwa lakukan pada tanggal 2 Januari 2010sebagaimana telah diuraikan dalam faktafakta yang diperolehnya, apabila padawaktu tersebut Saksi I dan Terdakwa sama sekali tidak bertemu ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali tidak cermat dan tidak teliti sehingga patut untukdikesampingkan ;9 Tanggapan terhadap Pertimbangan Judex Facti halaman

Bahkan ketika Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakimuntuk memperagakan hal yang sangat tidak masuk akal tersebut, Majells Hakimmenolaknya dengan alasan yang tidak jelas, padahal dari reka ulang tersebutdiharapkandapat diperoleh fakta hukum yang benarbenar jelas bukan bersifat imaginer/anganangan dari Para Majelis Hakim yang Terhormat ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali

Agung akan melanjutkan sidangkeesokan harinya, dan ketika sidang hari ke dua akhirnya Saksi I mengakubahwa Saksi I yang mengambil uang tersebut dan meminta maaf kepadatemantemannya sambil menangisnangis ;Mendasari faktafakta di atas atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat pertamamaupun Judex Facti menyatakan bahwa keterangan Saksi I di depan persidangandibawah sumpah merupakan bukti yang dapat dipercaya dan tidak perlu diragukan,sedangkan Penasihat Hukum telah dapat membuktikan rangkaian kebohongan

Putusan No. 250 K/MIL/201328Penghapusan KDRT tidak dapat diterapkan untuk individu yang berada di luarlingkup Rumah Tangga ;Mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasan bagiMajelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Pengadilan TingkatPertama dan Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya sehinggapertimbangan tersebut patut untuk dikesampingkan ;13 Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 37 poin 15 ;Banwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menyatakan

Putusan No. 250 K/MIL/201340bTestimonium de Auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasilpendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.Keterangan saksi di sidang Pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yangdidengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat budkti ;Bahwa mendasari faktafakta persidangan, para saksi, buktibukti dan pendapathukum di atas maka Penasihat Hukum sangat tidak setuju, tidak sependapat dandengan tegas membantah terhadap

sertipikat obyek sengketa in casutidak dihadapan PPAT (dikantor PPAT), sehingga peralihan sertifikatin caSu secara mutatis mutandis bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku pula;Hal. 5 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan peradilantingkat pertama, peradilan tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa yang menjadi dasar pembaliknamaansertifikat objek sengketa mendasari

merupakan perbuatan hukum perdata,sehingga yang berwenang untuk menguji cacat tidaknya suatuperbuatan hukum perdata (Akta Jual Beli) adalah peradilan perdata;Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah a quoadalah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT,menurut hukum Tergugat / Pembanding tidak berwenang untukmenguji sah tidaknya Akta PPAT yang dijadikan dasarpembaliknamaan sertifikat objek sengketa; Menimbang, bahwa oleh karena dasar pembaliknamaan sertifikatobjek sengketa mendasari

Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat banyak kejanggalan dan berisi Klausula baku atau Perjanjian bakusehingga bertentangan dengan Bab V, Pasal 18 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkanPerjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum maka seluruh tindakan hukum yang didasari olehPerjanjian kredit dimaksud menjadi batal demi hukum;Adapun suratsurat yang mendasari

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yangkeliru sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pulayang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2.

Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Gugatan PerlawananPembanding/semula Penggugat tidak jelas, membuktikan Judex Facti telahsalah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atas perkaratersebut di atas, dan mendasari dasar hukum serta fakta hukum yang kelirusehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex facti menjatunkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Tegal tidak salah dalam

sesuai dengan pasal 41 huruf c UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 danpasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) karena penghasilanTergugat per bulan Rp. 2.500.000 (dua jua lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

gram , maka terhadap tuntutan tersebuttelah sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikiut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawabanrekonpensinya(replik) telan =omenyatakan kesediaan ataukesanggupannya 5 (lima) gram emas, karena Pemohon seorang buruh yangpunya pengahasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,.10Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat yang mendasari

maka Terhadap tuntutan tentang biaya hadhanah terebut telah sesuaidengan pasal 149 huruf d maka majelis akan mempertimbangkan segai berikut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugatdalam jawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulankarena penghasilan Tergugat perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari

LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.

Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.

pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3197/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal20 September 2016Bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap : Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.CbnTERMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D I,pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Pesona Cilebut, KB 1, No. 08, RT1/15,Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.