Alasan Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPN Masukan atas royaltisebesar Rp473.483.376 dengan alasanalasan sebagai berikut:a)Technical Assistance Feebahwa biaya technical assistance fee dikeluarkan untuk mendapatkan knowhow sehubungan dengan produksi dan informasi teknis lainnya yangberkaitan dengan produk Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa koreksi adalah terkait dengan SSP PPN Jasa Luar Negeri(PPNJLN) sebesar Rp 473.483.3876 yang merupakan PPN ataspembayaran royalty berupa Technical Assistance Fee yang kepadaMatsushita Battery Industrial Co., Ltd.

Sebagai pemilik know how;bahwa berdasarkan Technical Assistance Agreement diketahui terjadipengikatan kontrak antara Matsushita Battery Industrial CompanyLimited dengan PT Panasonic Gobel Battery Indonesia sekarang PTPanasonic Gobel Energy Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali).Matsushita Battery Industrial Company Limited memberikan jasa teknikHalaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1203 /B/PK/PJK/2015dan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia membayar MBI sebesar 4%yang dihitung berdasarkan jumlah

Sebagaimana telah disampaikansebelumnya, bahwa keberadaan nilai IP tidak serta mertadapat dibuktikan dengan adanya aktifitas dan biaya R&D ataumarketing, karena seperti telah disebutkan sebelumnya padaparagraf 6.6 OECD TP Guidelines bahwa tidak semuakegiatan research and development maupun kegiatanpemasaran akan menghasilkan IP.Berdasarkan Pasal 5 Technical Assistace Agreementdiketahui informasi sbb:Perusahaan setuju untuk membayar kepada MBI imbalanjasa atau fee atas bantuan teknis yang nilainya

Lagipula tentang Penggunaan Technical Assistance Hak Kekayaan Intelektualdan merk dagang yang berkewajiban membayar imbalan Intelectua Propertyatau License Fee dan biaya penggunaan know how dari trade mark ataspenggunaan merk dagang adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP)Tak Berwujud yang apabila telah dilunasi pembayarannya dengan SuratSeoran Pajak (SSP) sehingga dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan(vide Pasal 9 ayat (8) UU PPN) dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon PK) dalam

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 32 Alinea ke3 "bahwa adanya perhitungan management fee, technical fee dancommercial fee yang terpisah dalam pembukuan akunakun tersebutkeseluruhan berjumlah Rp689.820.918,00, Majelis berpendapatpenghasilan tersebut merupakan pembebanan pada Proyek Central Park(CP) oleh karenanya harus dieliminir dari akunakun Management fee

,Technical fee dan Commercial fee;"Halaman 6 dari 17 halaman.

Proyek Central Park (CP) oleh karenanyaharus dieliminir dari akunakun Management fee, Technical fee danCommercial fee,"dengan alasan sebagai berikut:a.

Bahwa putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) hanya melihatdari adanya perhitungan management fee, technical fee dancommercial fee yang terpisah dalam pembukuan TermohonPeninjauan kembali (Semula Pemohon Banding), tanpa menelitiperjanjian dengan PT. Mekarnusa Cipta yang tertulis dalam AktaNotaris Sury Wijaya, SH Nomor 21 tanggal 19 April 2002;c.

Bahwa menurut penelitian Majelis dalam rangka mengukurperformence divisi developer, Head Office membebankan biayamanagement, technical fee dan commercial fee kepada divisi ini.Bahwa menurut Pemohon' Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) hal itu semakin menegaskan bahwa jika koreksitersebut merupakan Central Park Project, maka TermohonPeninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tetap menerimamanagement fee, technical fee dan commercial fee dari divisidevelopment;Halaman 10 dari 17 halaman.

Sebagai pemegangsaham yang dapat dikatagorikan pembayaran deviden karena tidakdidukung dengan transfer pricing dokumen;Bahwa menurut Terbanding dokumen yang menjadi dasarpembayaran Royalti adalan Technical Assistance Agreementtanggal 1 Januari 2007 antara PT Hexa Indonesia dengan HexaChemical Co. Ltd. Berdasarkan agreement tersebut Hexa ChemicalCo.

Ltd memberikan hak ekslusif untuk memproduksi, memberikantechnical information, technical guidance, Technical Trainingkepada Pemohon Banding, dan atas kegiatan tersebut PemohonBanding dikenai biaya Royalti sebesar USD 5 per 1 MT;Bahwa untuk melakukan pengujian kewajaran atas pembayaranRoyalti tersebut diperlukan data dan informasi transaksi sejenisHalaman 26 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 1723/B/PK/PJK/2016untuk dilakukan analisa kesebandingan, dan kepada PemohonBanding telah dimintakan dokumen Transfer Pricing akan tetapiPemohon Banding tidak menyerahkan sehingga tidak dapatdilakukan pengujian terkait penguasaan melalui manajemen,transfer know how berupa technical guidance dan technical training,analisa kesebandingan untuk pengujian kewajaran;Bahwa menurut Pemohon Banding pada Tahun 2008 belum adaperaturan pelaksanaan bagi Wajid Pajak untuk menyiapkandokumen Transfer

Putusan Nomor 1723/B/PK/PJK/2016bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memilikiperjanjian dengan Hexa Chemical Ltd yang memuatpembebanan biaya royalti untuk jangka waktu 10 tahun;Bahwa Hexa Chemical Ltd memberikan hak exclusive untukmemproduksi, memberikan technical information, technicalguidance, technical training kepada Termohon PeninjauanKembali dengan biaya royalti sebesar USD5 per 1 MT (metricton);Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali biaya royaltitersebut adalah merupakan bagian dan biaya

Sehubungan dengan pemberian technical information, technicalguidance, technical training kepada Pemohon Banding merupakan PajakPPh Pasal 26?

Pajak Nomor :PRINO65/ PJ.0401/2009 Tanggal 5 November 2009, bersamaan dengan ituterdapat Surat Tugas Nomor ST223/PJ.04/2011 Tanggal 7 Juni 2011;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor S342/PJ.04.00/2011 Tanggal 10Agustus 2011, diketahui ada beberapa koreksi pajak yaitu; PPN Jasa LuarNegeri Rp. 6.525.706.895, STP PPN Rp. 329.184.410, PPh Pasal 26 Rp.6.525.706.895, dan PPh Pasal 21 Rp. 101.242.076;Bahwa terkait dengan pemeriksaan atas PPN JLN dan PPh Pasal 26, koreksibiaya atas Akun Overhead HO dan Technical

PPN yang masih harus di bayar sebesar Rp. 86.210.789.00;bahwa dengan hasil keputusan keberatan tersebut, Pemohon Bandingmelakukan upaya hukum melalui surat permohonan ini, untuk melakukanbanding ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga Yudikatif untuk menjalankanfungsi kehakiman;Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 92 /B/PK/PJK/2016Pokok PermasalahanBahwa dari permasalahan dalam posita tersebut diatas, maka jelas yangmenjadi pokok sengketa adalah bahwa : Perlakuan Perpajakan atas Biaya Overhead dan Technical

Perlakuan Perpajakan atas Biaya Overhead dan Technical ServiceBahwa Pemohon Banding pada dasarnya setuju untuk melaksanakan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku,namun demikian tidak serta merta Pemohon Banding menyetujui hasilpemeriksaan dan penelitian keberatan yang dilakukan oleh Terbanding. Melihatpada surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwaTerbanding melakukan koreksi tidak berdasarkan bukti yang Pemohon Bandingberikan.

S604/MK.017/1998 Tanggal 24 November 1998, menerangkan bahwa TerhadapBiaya Overhead, Technical Services dan biayabiaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharingditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh DirektoratJenderal Lembaga Keuangan;Bahwa terhadap biayabiaya yang menjadi sengketa, Perlakuan perpajakanyang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah benar, yaitu tidak melakukanHalaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 92 /B/PK/PJK/2016pemungutan

Pengadilan Pajakatas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quohalaman 63 sampai dengan halaman 64, yang antara lain berbunyisebagai berikut:Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasanpara pihak dalam persidangan, penjelasan tertulis, dokumen danbuktibukti yang diserahkan dalam persidangan serta Hasil UjiKebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut:Bahwa biaya overhead kantor pusat yang dialokasikan kepadaPemohon Banding merupakan biayabiaya General Administration,Technical

services" as used in this Articlemeans payments of any kind to any person, other thanpayments to an employee of the person making the payments,in consideration for any services of a managerial, technical orconsultancy nature rendered in the Contracting State of whichthe payer is a resident.Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 556/B/PK/PJK/20164.

for technical services are paid is effectively connected withsuch permanent establishment or fixed base.

Royalties and fees for technical services shall be deemed toarise in a Contracting State when the payer is that State itself, aLand, a political subdivision, a local authority or a resident ofthat State.

Where, however, the person paying the royalties orfees for technical services, whether he is a resident of aContracting State or not, has in a Contracting State a permanentestablishment or fixed base in connection with which theobligation to make the payments was incurred, and thepayments are borne by that permanent establishment or fixedbase, then the royalties or fees for technical services shall bedeemed to arise in the Contracting State in which the permanentestablishment or fixed base is situated

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat membuktikaninformasi spesifik/uraian technical information yangmenjadi dasar pembayaran royalty;7.3.2. Bahwa Know How telah ditransfer atau dengan katalain Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak menunjukkan bahwa untukmemproduksi finished goods menggunakanHalaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 556/B/PK/PJK/20167.4.7.5.7.6.guidance/panduan produksi yang berasal dari BayerAG;7.3.3.

Keputusan BandingKoreksi yang tidak disetujui: Technical dan Corporate Services Rp ialPenghasilan Kena Pajak cfm.

Bahwa karenanya yang menjadiobyek sengketa berupa koreksi atas biaya Technical dan CorporateServices sebesar Rp29.045.103.910,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruandalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum, karena biayaTechnical dan Corporate Services sebesar Rp29.045.103.910,00; yangdikoreksi oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliberasal dari akun Nomor

C00793U dengan nama akun Straits AsiaResources Limited dimana akun ini merupakan pembebanan untukbiaya Technical Fee SARL karena berdasarkan hasil ekualisasi objekPajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak(BKP) Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean denganpembebanan biaya pada Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha,penjelasan keterangan wakil Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali serta dokumen pendukung yang relevan, diperolehfakta bahwa terdapat obyek Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) ataspemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud/JKP dari LuarDaerah Pabean berupa biaya Technical dan Corporate Services StraitsAsia Resources Limited (SARL) yang belum diperhitungkan sebagaiobyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan BKP TidakBerwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean Tahun Pajak 2008 adalah tidakberdasar karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari dasar pengenaansebesar Rp22.028.743.474,00 dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Jasa Luar Negeri

bersifatmenentukan karenanya patut untuk dikabulkan, karena telah terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp1.231.649.692,00; dengan perinciansebagai berikut: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean cfm.Keputusan Banding Rp 67.842.413.406Koreksi yang tidak disetujui : Technical

PPN atas Pemanfaatan JLP dari Luar Daerah Pabean atas BiayaOverhead from Abroad yang belum dilaporkan oleh Pemohon Bandingberdasarkan rekonsiliasi antara SPT Masa PPN dengan Laporan SPT MasaPPh Pasal 26 Tahun 2005 sebesar Rp 57.278.251.188;Menurut TerbandingBahwa koreksi obyek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabeansebesar Rp 57.278.251.188 diatas berdasarkan Surat Menteri Keuangankepada Direktur Utama Pertamina nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 perihal Masalah Pajak Atas Technical

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharingdikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.2.

Services dan BiayaOverhead Contract Production Sharing, menyatakan bahwaterhadap Overhead Technical Services dan biaya yang timbuldari kantor pusat dalam rangka memenuhi kewajiban ContractProduction Sharing dikenakan pajak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwapajak sebagaimana dijelaskan pada butir 1 Surat MenteriKeuangan kepada Direktur Utama Pertamina Nomor S604/MK.017/1998 tersebut ditanggung oleh pemerintah dandilaksanakan oleh

Bahwa S604 tidak terdapat dalam hierarki peraturanperundangundangan sesuai dengan peraturan yang berlakudan Surat Menteri Keuangan tersebut bukan dalam rangkapelaksanaan peraturan perpajakan.Bahwa S604 mengemukakan dua hal terpisah yangberurutan, yaitu:(i) Pemenuhan kewajiban perpajakanTerhadap pembebanan overhead, technical services danbiaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangkamemenuhi kewajiban kontrak production sharingHalaman 16 dari 23 halaman.Putusan Nomor1706/B/PK/PJK/2017dikenakan pajak

Bahwa S604 sejalan dengan UndangUndang Perpajakanyang mengamanatkan Pemohon Peninjauan Kembali ataspembebanan overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing dikenakan pajak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku.. Bahwa S604 membahas tata cara penvelesaian pajak yangseharusnya terutang dan wajib dipungut oleh TermohonPeninjauan Kembali, bukan mengenai.apakah suatu objekterutang atau tidak terutang..

Tembilahan Hulu terdakwa di PT PMTsebagai Leader Technical Engineer (LTE) cluster Tembilahan menerima 3 kalipengiriman barang berupa baterai 100 Ah merek Wolong milik PT XL Axiata(Huawel) yakni: di tanggal 11 Desember 2019 sebanyak 4 buah, di tanggal 15Desember 2019 sebanyak 12 buah, dan di tanggal 21 Desember 2019sebanyak 16 buah, yang mana jumlah 32 baterai tersebut diperuntukkan untukreload/pasang di tower XL cluster Tembilahnan dan terdakwa sebagai LTEbertanggung jawab dalam reload/pemasangan

Tembilahan Hulu terdakwa di PT PMTsebagai Leader Technical Engineer (LTE) cluster Tembilahan menerima 3 kaliHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Tbh.pengiriman barang berupa baterai 100 Ah merek Wolong milik PT XL Axiata(Huawel) yakni: di tanggal 11 Desember 2019 sebanyak 4 buah, di tanggal 15Desember 2019 sebanyak 12 buah, dan di tanggal 21 Desember 2019sebanyak 16 buah, yang mana jumlah 32 baterai tersebut diperuntukkan untukreload/pasang di tower XL cluster Tembilahnan dan terdakwa

Bahwa masingmasing cluster terdapat Tim yang merupakankaryawan PT PMT yaitu leader Technical Engineer dan CivilMaintenance (helper leader technical engineer). Bahwa terdakwa adalah bawahan saksi di PT PMT yaitu yangditugaskan oleh PT PMT sebagai leader Technical Engineering diCluster Tembilahan. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sebanyak20 buah baterai BTS XL milik PT XL Axiata (Huawei). Bahwa sebelumnya bertempat di homebase terdakwa diPerumnas Parit 3 Kel.

Imus Bin Suryawan, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidanayang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberiketerangan yang benar; Bahwa saksi adalah Technical Engineering (TE) pada PT PMTuntuk cluster Teluk Kiambang.

/PN Tbh.Menimbang, bahwa menurut Kartanegara (Adami Chazawi, 2011:86)pengertian dari persoonlijke diensbetrekking atau hubungan kerja pribadi yaituhubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (ambt), akan tetapihubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorangkaryawan/palayan dengan majikannya.Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupaketerangan saksisaksi yang telah disumpah didepan persidangan bahwaterdakwa di PT PMT adalah sebagai Leader Technical

Padaawalnya, Pemohon Banding didirikan dengan nama PT Matsushita GobelBattery Industry yang kemudian diganti dengan PT Panasonic GobelBattery Indonesia dan kemudian terakhir diganti dengan PECGI; Pemohon Banding merupakan anak perusahaan dari Panasonic HoldingB.V (domisili di Nedherland) dan PT Panasonic Gobel Indonesia (domisilidi Indonesia) dengan kepemilikan masingmasing sebesar 95% dan 5%; Dalam menjalankan kegiatan produksinya, Pemohon Bandingmendapatkan bantuan penggunaan technical knowhow

Ataspenggunaan technical knowhow dan trademark tersebut, PemohonBanding membayar Royalti sebesar masing masing 1% dan 4% dari netselling price kepada MBI;Alasan Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPN Masukan atas royaltisebesar Rp208.760.638,00 dengan alasan alasan sebagai berikut:a) Technical Assistance Fee;Bahwa biaya technical assistance fee dikeluarkan untuk mendapatkanknowhow sehubungan dengan produksi dan informasi teknis lainnya yangberkaitan dengan produk Pemohon Banding

Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2015sebesar Rp201.391.179,00 untuk pembayaran Technical Assistance Feedapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;5.

Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/2015signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayarroyaltinya.Bahwa dalam sengketa ini pembayaran tersebutberdasarkan Surat banding Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) merupakan royaltyberupa biaya technical assistance fee yang dikeluarkanuntuk mendapatkan knowhow sehubungan denganproduksi, quality contro!

Lagi pulatentang Penggunaan Technical Assistence Hak Kekayaan Intelektual dan merkdagang yang berkewajiban membayar imbalan /ntelektual Property atau LicenseFee dan biaya penggunaan know how dari trade mark atas penggunaan merkdagang adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tak Berwujud yang apabilatelah dilunasi pembayarannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga dapatdikreditkan sebagai Pajak Masukan (vide Pasal 9 ayat (8) UndangUndang PPN)Halaman 53 dari 55 halaman.

2010 tanggal 24 Maret 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahuibahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23dikarenakan adanya pembayaran jasa konsultasi kepada Inco TechnicalServices Limited (ITSL) sebuah perusahaan di Kanada sebesar Rp.6.403.001.240,00 serta menetapkan ITSL sebagai BUT di Indonesia.bahwa dasar koreksi DPP PPh Pasal 23 yang digunakan Terbanding adalahberdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Pemohon Bandingmemerlukan jasa konsultasi (engineering)/Technical

& Research Supportyang dilakukan oleh Inco Technical Services Limited (ITSL) yangberkedudukan di Kanada dan mempunyai hubungan istimewa denganPemohon Banding.bahwa atas jasa yang dilakukan di Indonesia ITSL diwakili oleh expatriatesyang berdasarkan invoice dari ITSL disebutkan dengan 4002 Owner's CostOn Site PTI" and "4003 Owners Cost on Site PTI IT Support Identify Costrelated to Services Rendered in Indonesia by a Non Resident of Indonesiaserta menyebut ITSL Contact name antara lain: P.

Pasal 23.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibuktipendukung sebagai berikut:e Rekap Intercompany Receivable & Payable Detail as Januari Desember 2008,e Invoice,e Rekap ITSL CAD Dollar Transaction.bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasilpemeriksaan terhadap buktibukti dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, dapatdiketahui bahwa Pemohon Banding telah menggunakan jasa konsultasi(engineering)/Technical

di Perusahaan Penggugat dengan masa kerja4 tahun 8 bulan, jabatan terakhir sebagai General Affair Officer dan menerimaupaha Rp10.250.000,00 per bulan, upah terakhir dibayarkan pada bulan Agustus2009;Bahwa Tergugat telah diputuskan hubungan kerjanya dengan dikualifikasikanmengundurkan diri setelah tidak pernah hadir di tempat kerja lebih dari 5 (lima) haridan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut;Bahwa Tergugat terhitung tanggal 6 April 2009 ditugaskan mengambil alih tugasdan wewenang selaku Technical

Advisor di Pusat Produksi CihanjuangKotaCimahi dengan Surat Keputusan Nomor143/CH/HRGA/ IV/2009.Tanggungjawab utama: Merencanakan, merumuskan, sosialisasi dan implementasi serta mengukurkeberhasilan semua Bussiness Process yang terjadi di PusprodBandung;e Mengindentifikasi proses link dengan departemen terkait;e Membuat laporan (progress repot mingguan) kepada Direksi Lokasi kerja:Pusprod (CihanjuangBandung);5 Bahwa Tergugat sebagai Technical Advisor, dan Penanggung Jawab PusatProduksi CihanjuangKota

dengan alasan keluarga dan sedang melanjutkan kuliah;7 Bahwa penolakan mutasi dengan alasan keluarga dan sedang melanjutkan kuliahmenunjukkan loyalitas dan tanggungjawab Tergugat sangat rendah padahalTergugat adalah hasil rekruitmen di Bandung;8 Bahwa karena sikap dan perilaku Tergugat tidak menunjukkan loyalitas terhadapPerusahaan Penggugat secara profesional maka terhitung tanggal 4 Mei 2009Tergugat telah di Demosi/diturunkan jabatan dengan Surat Keputusan Nomor03/SK/CH/DIR/V/2009 dari jabatan Technical

Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menawarkan agar dilakukan PHK sesuai dengan ketentuanPasal 169 ayat (1) huruf e, serta dengan memberikan pesangon, penghargaanmasa kerja, penggantian hak, dan hakhak lainnya sesuai peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 4 Mei 2009justru menerbitkan Surat Keputusan Direksi Champ Group Nomor 03/SK/ CH/DIR/V/2009 perihal : DEMOSI dari Jabatan Technical Advisor (Division Head

)diturunkan serta ditempatkan menjadi Technical Advisor (Officer) sertamencabut tunjangan dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi;Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 (hanya berselang 3 minggu) TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi kembali menerbitkan Surat Keputusan NomorO5ySK/CiyDireksy V/2009 tentang : MUTASI mengalih tugaskan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dari Technical Advisor (Officer) menjadiGeneral Affair Officer;Catatan : Dalam bagian konsideran

Koreksi Positif Pajak Masukan PPN sebesar Rp4.919.183.561,00 yangberasal dari pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tak berwujud atauJasa dari Luar Daerah Pabean sehubungan dengan transaksiIntercompany Technical Assistance Fee dan Enterprise Resource Planning(ERP) Fee;2. Koreksi Positif PPN atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesarRp 50.566.214,00 yang jawaban klarifikasinya dijawab "tidak ada;3.

Bahwa koreksi positif kredit pajak PPN atas pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean terkait dengan koreksi positifBiaya Intercompany Technical Assistance Fee (ITAF) dan BiayaEntreprise Resource Planning (ERP) Fee di PPh Badan. PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa biayabiaya tersebut yangdibayarkan kepada Halliburton Energy Services Inc.

Atas pemanfaatan merek tersebut olehpengusaha "A" di dalam Daerah Pabean terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pembayaran BiayaIntercompany Technical Assistance Fee (ITAF) dan Biaya EntrepriseResource Planning (ERP) Fee tersebut bukan merupakanpembayaran royalti, akan tetapi merupakan pembayaran Dividen;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d UndangUndangNomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah maka Pemohon

Alasan Banding Banding Atas Dasar Pengenaan Pajak Koreksi Yang Dipertahankan sebesarRp.2.854.831.995,00Alasan TerbandingBahwa Terbanding telah mempertahankan DPP koreksi sebesarRp.2.864.831.995,00 terhadap transaksi yang berhubungan dengan alokasibiaya kantor pusat (Parent Company Overhead / PCO);Bahwa menurut pendapat Terbanding, biaya tersebut di atas merupakanbiaya yang merupakan objek PPh Pasal 26;Bahwa Terbanding juga mengemukakan pembayaran / pembebanan biayaatas jasa dalam biaya overhead, technical

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dariKantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak productionsharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2.Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung olehPemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat JenderalLembaga Keuangan."

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dariKantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak productionsharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung olehPemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat JenderalLembaga Keuangan."

Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.2.864.831.995,000merupakan biaya Overhead From Abroad yang merupakan biayaOverhead yang dibebankan oleh kantor pusat kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mencakupbiaya Science and Technical Services serta biaya administrasi;7.3.

Surat bantahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) Nomor GBCOJFVENL00444 tanggal 25 Januari 2012menyatakan Dengan demikian seharusya Terbanding tidakmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan menunjukannya kepadaPemohon Banding karena sudah jelas bahwa apabila ada pajak yangtimbul sehubungan dengan biaya overhead, biaya technical servicesdan biaya timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing merupakan tanggung jawab Pemerintahyang pelaksanaanya

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2008 berupa biayaoverhead from abroad sebesar Rp. 298.086.416,00;: bahwa Terbanding tetap berpendapat bahwa transaksi tersebutdilakukan Pemohon Banding dengan Home Office di Kanada;Menurut Pemohon : bahwa yang sebenarnya ditemukan oleh Terbanding dalam pembukuanMenurut MajelisPemohon banding adalah suatu akun biaya yang sebenarnya merupakan komponenbiaya head office dan technical

dalam suratpermohonan bandingnya, bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding adalah didasaripada asumsi dan bukan fakta;: bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2008 berupa biaya overhead from abroadsebesar Rp298.086.416,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding:bahwa Terbanding menyatakan sejak proses pemeriksaan, keberatan dan dalamSurat Bandingnya, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan ataumenyengketakan apakah pembayaran Technical

26maka pajak tersebut ditanggung Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalamSurat Menteri Keuangan Nomor: S 604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihakdalam persidangan, penjelasan tertulis, dokumen dan buktibukti yang diserahkandalam persidangan serta Hasil Uji Kebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut:bahwa biaya overhead kantor pusat yang dialokasikan kepada Pemohon Bandingmerupakan biayabiaya General Administration, Technical

KonsultanHukum yang beralamat di Jalan Kis Mangunsarkoro No.90 Bondowoso, dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bondowoso tanggal 03 September2019 sebagai Pemohon;MelawanTermohon Asli, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan , Pendidikan Diploma III,tempat kediaman di , Kecamatan Tiga Raksa, KotaTanggerang (Kantor Lion Air Group Gedung A)Kelurahan Blindungan Kecamatan BondowosoKabupaten Bondowoso, Sekarang bekerja danbertempat tinggal di Lion Air Group Head Office GedungA Lantai 2 Ruang Technical

menempuhjalur program anak, akan tetapi Termohon selalu menolak dan engganuntuk mengikuti program keturunan lagi, hal itulah yang membuatPemohon kecewa kepada Termohon ; Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4bulan sejak bulan Mei 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya diKecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan Termohon sekarangbekerja dan bertempat tinggal di Lion Air Group Head Office Gedung ALantai 2 Ruang Technical

dari pemohon, Selain itu, Pemohon dengan Termohon belumjuga dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dengan Termohon sudahberusaha dan menempuh jalur program anak, akan tetapi Termohon selalumenolak dan enggan untuk mengikuti program keturunan lagi, hal itulah yangmembuat Pemohon kecewa kepada Termohon, akibatnya Pemohon pergimeninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KecamatanBondowoso Kabupaten Bondowoso dan Termohon bertempat tinggal di Lion AirGroup Head Office Gedung A Lantai 2 Ruang Technical

padahal Pemohon denganTermohon sudah berusaha dan menempuh jalur program anak, akan tetapiTermohon selalu menolak dan enggan untuk mengikuti program keturunan lagi,hal itulah yang membuat Pemohon kecewa kepada Termohon, antaraPemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan sejak bulan Mei2019, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumahorang tuanya di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso danTermohon bertempat tinggal di Lion Air Group Head Office Gedung A Lantai 2Ruang Technical

Wahid Hasyim RT.02RW. 01 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso KabupatenBondowoso dan Termohon bertempat tinggal di Lion Air Group HeadOffice Gedung A Lantai 2 Ruang Technical Record di JI Harmoni RayaBlok GK Nomor : 6 Wanakerta, Telaga Bestari Balaraja, KabupatenTangerang dan terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan hinggasekarang;5: Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan danmerukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;Menimbang, bahwa perdasarkan faktafakta tersebut

pemegang saham terbagi dua, ada yang langsung dan tidaklangsung, sedangkan penerima dividen tak langsung tersebut adalahpemegang saham tidak langsung dengan kepemilikan 100% pada WilmarInternational Limited, British Virgin Island (pemegang saham langsungPemohon Banding);bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PemohonBanding kepada Wilmar International Limited merupakan pembayaran atas pemanfaatan JasaTechnical Assistance/Management sesuai dengan nilai kontrak/perjanjian Technical

disepakati bersama;bahwa Pemohon Banding menyatakan dapat membuktikan adanya biayabiaya tersebut denganmenunjukan dokumen pendukung berupa kontrak perjanjian antara kedua belah pihak, Invoiceyang diterbitkan oelh Wilmar International Limited,dan bukti pembayarannya;bahwa Pemohon Banding menyatakan secara faktual tidak ada pembayaran dividen yangdilakukan Pemohon Banding kepada Pemegang Saham, karena Wilmar International Limitedbukanlah merupakan pemegang saham dari Wajib Pajak, sehingga koreksi Technical

bahwa Management Fee diberikan kepada Wilmar International Limited (Singapore);bahwa 86% transaksi penjualan dilakukan kepada pihak yang memilki hubungan istimewa yaituWilmar Trading Pte Ltd Singapura (100% saham dimiliki oleh Wilmar International Limited),dengan demikian jasa manajemen oleh Wilmar International Limited kepada Pemohon Bandingtidak diperlukan;bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti valid yang menunjukan eksistensi daripemberian jasa manajemen sebagaimana dimaksud dalam Technical

pekerja di Perusahaan Penggugat dengan masakerja 4 tahun 8 bulan,jabatan terakhir sebagai General Affair Officer dan menerimaupaha Rp.10.250.000, per bulan,upah terakhir dibayarkan pada bulan Agustus2009 ;Bahwa Tergugat telah di Putuskan Hubungan Kerjanya dengan dikualifikasikanmengundurkan diri setelah tidak pernah hadir di tempat kerja lebih dari 5 (lima) haridan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patutBahwa Tergugat terhitung tanggal 6 April 2009 ditugaskan mengambil alih tugasdan wewenang selaku Technical

Advisor di Pusat Produksi Cihanjuang KotaCimahi dengan Surat Keputusan No.143/CH/HRGA/IV/2009.Tanggungjawabutama :e Merencanakan,merumuskan,sosialisasi dan implementasi serta mengukurkeberhasilan semua Bussiness Process yang terjadi di PusprodBandung ; Mengindentifikasi proses link dengan departemen terkait ;e Membuat laporan (progress repot mingguan) kepada Direksi Lokasikerja:Pusprod (CihanjuangBandung) ;Bahwa Tergugat sebagai Technical Advisor,dan Penannggung Jawab PusatProduksi Cihanjuang Kota

DALAM EKSEPSI :LsTentang Identitas Tergugat :Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyebutkan Tergugat menjabat sebagaiGENERAL AFFAIR OFFICER dan sudah dibayarkan upah /gaji terakhir yangdibayarkan kepada Tergugat adalah pada bulan Agustus 2009, yakni sebesarRp.10.250.000, uraian tersebut adalah keliru (kalau tidak sudi disebut Tergugattelah linglung), sebab jabatan Tergugat yang diberikan oleh Penggugat sendiriadalah sebagai TECHNICAL ADVISOR (DIVISI HEAD) dengan upah / gajisebesar Rp.15.570.000/bulan

Advisor (Division Head)diturunkan serta ditempatkan menjadi Technical Advisor (Officer) sertamencabut runjangan dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi ;Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 (hanya berselang 3 minggu ) TergugatRekonpensi / Penggugat Konpensi kembali menerbitkan Surat Keputusan No.O5ySK/CiyDireksy V/2009 tentang : MUTASI mengalih tugaskan PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi dari Technical Advisor (Officer) menjadiGeneral Affair Officer.oeCatatan

Advisor dialih tugaskan ke Puspord CihanjuangBandung denganjabatan sebagai Technical Advisor Pispord, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakanmitasi tersebut, hal ini diperkuat denganketerangan saksi Sdri.

settlethe mode of application of these limitations.Ayat (3) The term "royalties" in this Article means payments, whether periodical ornot, and however described or computed, to the extent to which they aremade as consideration for:(a) the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan,secret formula or process, trademark or other like property or right; or(b) the use, or the right to use, any industrial, commercial or scientificequipment; or(c) the supply of scientific, technical

television; or(iil) tapes for use in connection with radio broadcasting; or(f) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property orright referred to in this paragraph.bahwa pajak atas pembayaran royalty dalam sengketa ini Pemohon Bandingmendalilkan hanya pada Pasal 12 ayat (3) huruf b, c, d dan f, P3B antara Indonesiadengan Australia dengan tarif 10% yaitu:(b) the use, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment; or(c) the supply of scientific, technical

such knowledge or information as is mentioned insubparagraph (c); or(f) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or rightreferred to in this paragraph.bahwa Pemohon Banding mendalilkan pada Pasal 12 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3)huruf (c) P3B a quo, sebagai berikut: The term "royalties" in this Article meanspayments, whether periodical or not, and however described or computed, to theextent to which they are made as consideration for: the supply of scientific, technical

generally corresponds to undivulgedinformation of an industrial, commercial, scientific nature orising from previousexperience, wich has practical application in the operation of on enterprice and fromthe disclosure of wich an economic benefit can be derived since the definition relatesto information concerning previous experience ...........bahwa dalam penjelasan OECD Model Tax Convention On Income and Capital,dijelaskan lebih lanjut pada paragraf 11 sebagai berikut:... knowhow is all the undivulged technical

,Ltd (licensor), Pemohon Banding mendapat manfaat untuk menggunakanproduction technology, standard production work, quality control technologydan seterusnya sebagaimana yang dimaksud di dalam technical asistanceagreement antara hexa chemical Co., Ltd (licensor) dengan PemohonBanding (PT.

Ltd memberikan hak ekslusif untuk memproduksi,memberikan technical information, technical guidance, TechnicalTraining kepada Pemohon Banding, dan atas kegiatan tersebutPemohon Banding dikenai biaya Royalti sebesar USD 5 per 1 MT;bahwa untuk melakukan pengujian kewajaran atas pembayaranRoyalti tersebut diperlukan data dan informasi transaksi sejenisuntuk dilakukan analisa kesebandingan, dan kepada PemohonBanding telah dimintakan dokumen Transfer Pricing akan tetapiPemohon Banding tidak menyerahkan

Putusan Nomor 1551/B/PK/PJK/20164.3.44.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut denganalasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memilikiperjanjian dengan Hexa Chemical Ltd yang memuatpembebanan biaya royalti untuk jangka waktu 10 tahun;Bahwa Hexa Chemical Ltd memberikan hak exclusive untukmemproduksi, memberikan technical information, technicalguidance, technical training kepada Termohon PeninjauanKembali dengan biaya royalti sebesar USD5

;Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut royalti yangdibayarkan terkait dengan know how yang dimilikiHexa Chemical Co.Ltd yang diberikan kepadaTermohon Peninjauan Kembali;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmenyerahkan dokumen terkait transfer know howberupa technical guidance, dan technical training;Pengujian kewajaran:Bahwa untuk melakukan pengujian kewajaran ataspembayaran royalti tersebut diperlukan data daninformasi transaksi sejenis untuk dilakukan analisakesebandingan;Bahwa kepada Termohon

Bahwa Majelis dalam pertimbangannya mengabaikanfaktafakta bahwa:" Bahwa terdapat perbedaan data antara royalti yangdibebankan sebesar USD51,660 dengan royaltiberdasarkan pengujian sebesar USD47,995.00;" Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmenyerahkan dokumen terkait transfer know howberupa technical guidance, dan technical training."

2010 tanggal 24 Maret 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahuibahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23dikarenakan adanya pembayaran jasa konsultasi kepada Inco TechnicalServices Limited (ITSL) sebuah perusahaan di Kanada sebesar Rp.14.864.955.910,00 serta menetapkan ITSL sebagai BUT di Indonesia.bahwa dasar koreksi DPP PPh Pasal 23 yang digunakan Terbanding adalahberdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Pemohon Bandingmemerlukan jasa konsultasi (engineering)/Technical

& Research Supportyang dilakukan oleh Inco Technical Services Limited (ITSL) yangberkedudukan di Kanada dan mempunyai hubungan istimewa denganPemohon Banding.bahwa atas jasa yang dilakukan di Indonesia ITSL diwakili oleh expatriatesyang berdasarkan invoice dari ITSL disebutkan dengan 4002 Owner's CostOn Site PTI" and "4003 Owners Cost on Site PTI IT Support Identify Costrelated to Services Rendered in Indonesia by a Non Resident of Indonesiaserta menyebut ITSL Contact name antara lain: P.

Pasal 23.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibuktipendukung sebagai berikut:e Rekap Intercompany Receivable & Payable Detail as Januari Desember 2008,e Invoice,e Rekap ITSL CAD Dollar Transaction.bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasilpemeriksaan terhadap buktibukti dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, dapatdiketahui bahwa Pemohon Banding telah menggunakan jasa konsultasi(engineering)/Technical