Ditemukan 2059 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-11-2010 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 686/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 April 2012 — JANUAR DJAJADI M E L A W A N PT. DUTA SARI PRAMBANAN PT. KRAKATAU STELL, PEMERINTAH INDONESIA PEMERINTAH INDONESIA
110 — 74
  • Lim Tiang Bietersebut dan ahli warisnyapun sama sampai sekarang tidak pernah memperjualbelikan, mengalihkan, mendapat ganti rugi/pembayaran dari PemerintahIndonesia, menyewakan, menggadaikan kepada pihak manapun juga tanah haksewa / hak erfpacht No.77, Verponding No.308 atas nama Lim Tiang Bie;Bahwa pada tahun 1958 dikeluarkaniah Undangundang No.1 tahun 1958,Tentang penghapusan tanahtanah partikelir ( LN 19582, penjelasannya didalam TLN No.1517 ), maka dengan beriakunya undangundang tersebut, sejaktanggal
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 156/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 20 Desember 2016 — PT. JASAMARGA BALI TOL MELAWAN PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
284 — 173
  • DPS.TLN 3731 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2001 (LN 200168, TLN 4101) tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang PerusahaanPerseroan (Persero) didefinisikan sebagai: Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 9 Tahun 1969,yaitu berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalamUndang Undang No. 1 Tahun 1995, yang seluruh atau sedikitnya 51 %saham yang dikeluarkan, dimiliki olen Negara melalui penyertaan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-05-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 31 Mei 2018 — PRAPTO, SE LAWAN DJAJA, DKK
85 — 23
  • Bahwa telah ada pelaporan kepada Badan Pertanahan Negara sejak tahun1966, namun mengapa Badan Pertanahan Negara tidak bersikap apabilasecara tegas terdapat kesalahan dalam hal kepemilikan tanah ;Hal ini telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku diantaranya 5Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5/1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah ;a.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Tanah
Putus : 07-08-2012 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 837/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 7 Agustus 2012 — MUHANI bin H. DJIBI; MAYSYAROH binti H. DJIBI; SABENI bin H. DJIBI; SABENAH binti H. DJIBI; AMINAH binti H. DJIBI; MASENAH binti H. DJIBI; MUHINAH binti H. DJIBI; AMSORI bin H. DJIBI; lawan ; PT. GRAHA HEXINDO dh. PT. JEMBOMAS MEGANUSA ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT
107 — 96
  • De Chineesche Raad, bukti T16 ;133 Foto copy Land Tandjoeng Chineesche Raad (soerat idzin potong padi), tertanggal04 Juni 1954, bukti T17 ;134 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Usaha No.37/T.L/1957,dikeluarkan oleh Direktur Djawatan Pekerjaan Umum, tertanggal 15 Agustus1957, bukti T18 ;135 Foto copy UndangUndang No.1 Tahun 1958, LN 1958/2, TLN No.1571 tentangpenghapusan tanahtanah partikelir, bukti T19.1 ;136 Foto copy Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979, tentang pokokpokokkebijaksanaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-08-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 34/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 September 2011 —
198 — 373
  • (sesuai dengan aslinya) ;Copy Surat Nota Dinas No. 828/ 060/KDIV TLN/ 2010 perihal;penyampaian PKB PT. PLN (Persero) periode 20102012 tertanggal 25Juni 2010 yang ditandatangani oleh Roikhan. (P12) ;Copy Surat No. 00541 / 441/ DITSDM/ 2010 perihal; penyampaian PKBperiode 20102012 yang ditandatangani oleh Direktur Sumber DayaManusia a.n Edy D Erning Praja. (P13) ;181920212223Copy Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 28-04-2010 — Putus : 24-06-2010 — Upload : 03-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 24 Juni 2010 — Drs. Fachrudin Kolok Achmad, Dkk >< PT. MEGACITY DEVELOPMENT ( dh. PT.MEGACITY DEVELOPMENT CORPORATION)
727 — 348
  • 1BidkdnaTrma Nomor 96/10/0251, tanggal 30 Oktober 1996, untukpembayaran Angsuran ke 22 atas unit BOB17H, sebesar Rp.2.600.000, 1BAldndaTBma Nomor 96/12/0036, tanggal 5 Desember 1996, untukpembayaran Angsuran ke 23 atas unit BOB17H, sebesar Rp.2.600.000, 1BAkdnaT9ma Nomor 97/01/0010, tanggal2 Januari 1997, untuk pembayaran Angsuran ke 24 atas unit BOB17H,sebesar Rp. 2.600.000, 1 OkiniaT6ma Nomor 97/0210007, tanggal1 Februari 1997 untuk pembayaran Angsuran ke 25 atas unit BOB1 7H,sebesar Rp. 2.600.000, Faia tLn
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2011/PTUN-SRG
Tanggal 17 April 2012 — PT. SANDRAFINE GARMENT Melawan KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN
248 — 146
  • Tahun 1960 ;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) butir 2 UU Nomor 49 Prp/1960 LN1960 No.156, TLN Nomor 2014, Surat Paksa yang berisi perintah kepadapenanggung utang untuk membayar utangnya sekaligus mempunyai kekuatanseperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang telah memilikikekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimintakan banding (Bukti T11) ;Halaman 33 dari 92 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2011/PTUN.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
281 — 331
  • SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. dalambukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 62, berpendapat bahwa kekuasaan Pengadilan Negeridalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hakhak yangtimbul karenanya atau hakhak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat (1) RO), kecualiapabila dalam undangundang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa danmemutuskan (TLN 81);Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinyamenyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. HINDUN SHOLICHAH; 2. MOCH. SHODIKUN; 3. MOCHAMMAD SA’I VS 1. LISA SUNDORO HOSEA, 2. PT INDO PERKASA USAHATAMA dan 1. KODAM V BRAWIJAYA Cq DANREM 084 BASKARA JAYA, 2. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KANWIL JAWA TIMUR CQ. BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAl), 3. HENDRY J GUNAWAN
97 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kantor Pertanahan KabupatenSidoarjo/Tergugat IV yakni melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara JunctoUndangUndang Perbendaharaan Negara (indisehe comtabiliteit wet staatsblaad) Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 9/1968 (lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 53,TLN Nomor 2860), maka Sertifikat HGB Nomor 2/desa Segorotambak danSertifikat Nomor 1462/Desa Tambaksawah merupakan Sertifikat yang
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 12-01-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN PEMALANG Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pml
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
1.SUDINAR
2.TASWADI
3.AGUS DIRMANTO, S.Pd.
Tergugat:
1.MUH. MUGNI
2.SULISTYOWATI
Turut Tergugat:
1.MUNIAH
2.PPATS Kecamatan Taman
3.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG
120 — 24
  • Menghukum Penggugat , Penggugat II dan Penggugat III untukmembayar seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini untuk seluruhnya.Atau;Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa Turut Tergugat' II telah =mengajukanEksepsi/Jawaban terhadap gugatan itu, bahwa :Dalam Eksepsi :Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 TLN No.2171 Pasal 19 Berbunyi : setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hakHalaman 36 dari 78 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pmlatas tanah
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
3574 — 1924
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Rakyat banyak (burgers) dipandang wajibmengetahui bunyi pasalpasal (batang tubuh) yang ditempatkan dalam LembaranNegara (Staatsblad) sedangkan rumusan agar setiap orang mengetahuinyamenurut asas jeder word verondersteld de wet te kennen tidak dimaktub dalamTambahan Lembaran Negara (TLN) yang memuat penjelasan pasalpasal.Bahwa oleh karena itu, pengujian teks pasal (batang tubuh) harus dilakukansecara bersamaan (samengaan) dengan penjelasan agar dapat diketahui hubunganwetmatigheid di antara keduanya.Kata
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus
Putus : 11-02-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 161-K/PM-04/AD/X/2012
Tanggal 11 Februari 2013 — Serma Irwansyah Hasan
97 — 249
  • Ilir Timur II dengan KTPNo. 1671061710760006 yang membuatkannya adalah istri Terdakwa,kemnudian Terdakwa nindoh ke Tln Roaflecia laly Terdakwa membhnat KTPMenimbangMenimbang37.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — KORAN PURBA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI., II. ANCE RITA POSMAWATI HUTABARAT, DKK., III. SAPTO ISMOYO., IV. HM. SUGANDI;
94 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chair beralamat di Desa Sumur Batu,Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Seluas 19.405 meterpersegi yang terletak di desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, KabupatenBekasi, Jawa Barat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli PendahuluanNomor 20 tanggal 21 Januari 1981, sehingga 90 (Sembilan puluh)Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang terbit kKemudian di atas tanah a quoadalah telah cacat pada administratif formilnya dan melanggar UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara 1960104 TLN
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
PT. ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
297 — 146
  • Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :59 PK/TUN/205 tanggal 18 Maret 2009 yaknimengabulkan permohonan peninjauan kembali danPemohon Peninjau Kembali (dahulu sebagai Tergugat)Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI (d/h.Menteri Pertambangan Dan Energi RI tersebutmembatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 275K.TUN/2005 tanggal 14 Juni 2005; 672.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batu Bara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);Peraturan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 2 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : OBET RIAWAN , SH
Terbanding/Terdakwa : BUDI WINATA
232 — 113
  • Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor: 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan: menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun2001 Nomor 134), (TLN Nomor 415) bertentangan dengan UndangUndangDasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-09-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
HUSNI TAMRIN Als MIRIN Bin PANTONI
132 — 65
  • Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yangmemutuskan : menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 No. 134),(TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 26-12-2018 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 523/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 17
  • dalam pembenarannya harus berpedoman kepada: Buku A: yang merupakan peta lokasi tanah berada dalam suatudesa atau kecamatan; Buku B: yang membuktikan peta rincikan, nomor persil, batasbatas dan luas tanah; Buku C: yang menerangkan wajib pajak;Bahwa terhadap hakhak adat yang tunduk kepada hukum kebiasantersebut di atas telah diadopsi di dalam UUPA UU No. 5 Tahun 1960 danpenegasan konversi serta pendafyatan bekas hakhak Indonesia atas tanahsebagaimana di atas dalam Permenag No. 2 Tahun 1962 Pasal 3 TLN
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 311/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : AVIN INTERNATIONAL S.A
Pembanding/Penggugat II : ALLIUM MARINE COMPANY
Pembanding/Penggugat III : EDEN SHIPHOLDING LTD
Pembanding/Penggugat IV : BEREZ SHIPHOLDING INC
Terbanding/Tergugat I : PT. KEB HANA BANK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. ALFA VALASINDO
Terbanding/Tergugat III : OFORDUM DAMIAN IFEANYI
Terbanding/Tergugat IV : KRISNA IRENE INGGREANI
Terbanding/Tergugat V : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Terbanding/Tergugat VI : OTORITAS JASA KEUANGAN
297 — 204
  • Terbanding telah terbukti melanggar Peraturan dan Perundangundanganmengenai kewajiban Terbanding sebagai Penyedia Jasa Keuangan terkaitdengan kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan(TKM) dan transaksi luar negeri (TLN);5. Terbanding telah terbukti melakukan PMH dan/atau kelalaian yangmenimbulkan kerugian secara langsung kepada Para Pembanding;6.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2016 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 26-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 6 Maret 2013 — SIMON GUNAWAN TANJAYA
272 — 177
  • penerima Bank Indonesia05 (lima) lembar asli surat Bank Indonesia beserta lampiranNo.14/329/DIni/PTLN tanggal 26 Desember 2012 kepadaKepala Monetisasi Minyak dan Gas Bumi Satuan KerjaPelaksana SK MIGAS Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi (d/h BP MIGAS) Perihal Penerusan LCNo.LCIM1118685SGP yang ditandatangani oleh DivisiPenyelesaian Transaksi Pinjaman Luar Negeri Kepala TimBambang Setyoko (Assistant Director) ;9 (sembilan) lembar fotocopy surat Bank Indonesia besertalampiran No.15/55/D Inv/P TLN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-04-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2999 K/PDT/2015
Tanggal 19 April 2016 — SOEPARDJI alias SUPARNO, dk. vs KONING TOMMY SITORUS, dkk.
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2999 kK/Padt/2015Daerah), LN 198568, Penjelasannya dalam TLN Nomor 3312disebutkan: pengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkandengan status tanah yang bersangkutan biarpun tanah tetapdisebut objek pajak. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB dipertegas tentangstatus tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanahyang menjadi objek pajak tidak lagi merupakan faktor penentupengenaan pajaknya.