Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq.Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diwakili Oleh : MOH RAFLI
Terbanding/Penggugat : CV.Kita Loko

PPK IRIGASI dan RAWA II SNVT MESUJI SEKAMPUNG BBWS AGUS HERU SUDARMANTO, DkDanMENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)

PUTRI MAHAKAM LESTARI diwakili oleh SAMSUAR ADI
Termohon:
PPK SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam hal PA/KPA tidak memberikanpenetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan PokjaPemilihan ;Bahwa sesuai dengan batas waktu, Pemohon tidak menerima tembusanpenolakan dari KPA/PPK tentang hasil tender Pekerjaan PembangunanPelabuhan Penyeberangan Muara Tahap Ill yang telah menetapkanPemohon sebagai pemenang tender, sehingga Pemohon menganggapKPA/PPK menyetujui usulan Pokja ;Bahwa jika memperhatikan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang PemenangTender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan MuaraTahap Ill, selanjutnya diberi tanda....Bukti P12 ;Halaman 12.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN13.Fotokopi Surat PPK Satker Balai Pengelola Transportasi Darat WilayahIl Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.207/1/10/PPK>II/III/2020tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan PenunjukanPenyedia Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda................cc0 Bukti P13 ;14.Fotokopi Salinan Putusan Fiktif Positif

rapat persiapan Penunjukan PenyediaBarang/Jasa adalah paling lambat (3) tiga hari kerja setelah berita acara hasilpemilinan diterima oleh PPK, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalamaturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJsetelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan,karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undangundang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilaiwaktu yang diberikan untuk PPK melakukan

Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untukmelaksanakan kontrak;Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskanuntuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan.Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat PenandatangananKontrak tidak menyetujui hasil Pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikanpenolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertaidengan alasan dan bukti.

Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/PejabatPengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasilpemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilankeputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahtidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan :a. Menyetujul penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang,penawaran ulang atau tender ulang; ataub.

SINAR AKBAR UTAMA
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOL MANADO-BITUNG I,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOLMANADOBITUNG I, beralamat di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat,Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat keberatan tanggal 3 Januari2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAirmadidi pada tanggal

Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan JalanTol Manado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah TolHalaman 6 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.ArmManado Bitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku; mengenai kKewenangan dari PPK dalam tahapanPelaksaan Pembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan oprinsipKelayakan dan rasa Keadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan

Bahwa dalam keberatan Pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengannilai ganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yangbersebelahan atau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari KetuaPelaksana Pengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian JasaPenilai (APPRAISAL);10.Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugiansangat jelas diatur.

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaian jasapenilai atau Penilai Publik ( pasal 63 Perpres no. 71 Tahun 2012), danHalaman 7 dari 17 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN.Arm11bukan atas penetapan nilai yang sepihak dari Pihak Ketua PelaksanaPengadaan Tanah dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN PropinsiSulawesi Utara selaku Termohon dan atau dari Pihak Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado

sehinggaadalah tidak benar jika penetapan harga yang ditetapkan oleh pihakPenilai (Appraisal) yang masingmasing bidang berbedabeda, merugikanpihak Pemohon;13.Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 38 ayat 2 UU no 2 Tahun 2012dalam Acara Persidangan Termohon meminta agar pihak Pemohonmenghadirkan Appraisal Pembanding, sehingga memperjelas dan dapatdilihat Pembanding dalam proses penilaian yang dilakukan;14.Bahwa dalam hal kewenangan untuk melakukan fungsi Anggaran, dalamtahapan pemberian ganti kerugian PPK

Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. DJAMIL Padang No. BN.01.02/1.PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak .

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutSurat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. DJAMIL Padang No.

BN.01.02/1.PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak .

SPECTRATAMA PERKASA diwakili oleh MURDA ASBAI
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT JANTUNG TERPADU(PJT) RSUPDR. M.DJAMIL PADANG

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) PekerjaanLanjutan Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu ( PJT )RSUP DR. M. Djamil Padang, nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019,bertanggal 18 Februari 2019, perihal Surat Pemutusan Kontrak.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat PembuatKomitmen ( PPK ) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GedungPusat Jantung Terpadu ( PJT ) RSUP DR. M. Djamil Padang,nomor BN.01.02/I.

SPECTRATAMA PERKASAkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:047/SP/RSUPDJ/PD/2/2019 tanggal 25 Februari2019 perihal Surat Permintaan Final AddendumQuantity ( fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepadaKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor:BN.01.02/I.APBN/2814/2018 tanggal 30 Desember2018 perihal Permohonan Persetujuan PemberianKesempatan ( fotokopi sesuai dengan scan) ;Surat Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:KR.02.01/XVI.1/1125

Bukti T 13antara Pejabat Pembuat Komitmen denganPT.PINANGSIANG PUTRA CEMERLANG (fotokopisesuai dengan asi) ;Surat Pejabat pembuat Komitmen (PPK) kepadaDirektur PT. SPECTRATAMA PERKASA NomorBN.01.02/I1.PPK/2196/2018 tanggal 15 Oktober 2018perihal Surat Peringatan (Pertama) (fotokopi Sesuaidengan pertinggal) ;Surat Pejabat pembuat Komitmen (PPK) kepadaDirektur PT.

Pinangsiang PutraCemerlang Nomor: 36.a/SP/MKPPC/RSUPDJ/PD/I/2019 perihal SuratPernyataan yang ditujukan kepada PPK dimana Tim leader PT.

Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan LanjutanPembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP DR. M.DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019, bertanggal 18 Februari2019, Perihal Pemutusan Kontrak;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Pusat Jantung Terpadu(PJT) RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, Nomor BN.01.02/I. PPK/307/2019,bertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;4.

Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq.Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diwakili Oleh : MOH RAFLI
Terbanding/Penggugat : CV.Kita Loko

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) PEKERJAAN PENGADAAN TRUK URINOIR 2 ( DUA ) UNIT DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANAN KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013 VS CV. KANA SURYA SEJAHTERA

PUTUSANNomor : 08/B/2015/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalamsengketa antaraPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) PEKERJAAN PENGADAAN TRUKURINOIR 2 ( DUA ) UNIT DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANANKOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013, tempatkedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 30, Semarang, yang dalam sengketa iniberdasarkan Surat

Bahkan Penggugat telah menyerahkan uang jaminansebesar nilai paket pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013, akan tetapi pada masapenyempurnaan paket pekerjaan, Tergugat menerbitkan obyek sengketa yangberakibat tidak terbayarnya paket pekerjaan kepada Penggugat ; Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, memuat ketentuanketentuan sebagai berikutwn Pasal 93 ayat (1) : PPK dapat memutuskan

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang / jasa tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatansampai dengan 50 ( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnyapelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ; a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,Penyedia barang / jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ; b.

Penyedia barang / jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dantidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PPK hanya dapatmemutuskankontrak apabila kepada Penggugat telah diberikan kesempatan menyelesaikanpekerjaan selama 50 ( lima puluh ) hari kalender sejak masa berakhirnya masapekerjaan. Sehingga apabila dihitung maka berakhirnya kontrak ditambah 50 harijatuh pada tanggal 14 Februari 2014.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Kebersihan danPertamanan .............Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihalPemutusan Kontrak ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 tanggal 21Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak ; 4.

PPK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TOL TRANS SUMATERA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012;PT. LESTARI CIPTA ANUGERAH

PUTUSANNomor : 74/B/2013/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DANPESTISIDA PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012,berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung

(Kepala Sub Bagian Tata Usaha, DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ); Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di KantorDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana PertanianKementerianPertanian, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/PPK/PSP/X/2012,tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING,; MELAWANPT.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung 1,

Atas Kecamatan Airmadidi KabupatenMinahasa Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Februari 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri AirmadidiNomor : 66/SK/2017/PN Arm tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;LAWANKEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI UTARA, beralamat di Jalan 17 Agustus Kota Manado, SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan TolManadoBitung, selanjutnya disebut TERMOHON ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan.Bahwa dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012).Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal).Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Tanah milikpemohon letaknya berbatasan dengan tanah bagian belakang milik bapakPiet Luntungan;Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah

Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012);Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(Appraisal);Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

EDWARD LIENARDOlawan1.MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA2.DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK CQ PEJABAT PEMBUAT OMITMENT PPK3.DIREKTUR PT. WIDHA

PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah TerpaduTahap Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahui berdomisili/oeralamatdi Jalan Achmad Yani Pontianak 78124, Kalimantan Barat selanjutnyaakan diS@DUt ........... cece cee ee cece eee eeeeeeeeeees TERGUGAT Il;Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memberi kuasa kepada BAMBANGTULUS WAHYONO,SH, Advokat /Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dikantor Advokat /Legal Consultant BAMBANG T.W & Partners, beralamat dijalan Tabrani

bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribuseratus tiga puluh rupiah)..Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PENGGUGAT mengajukanAddendum Perpanjangan waktu kepada TERGUGAT Il, atas dasarPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yangdibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunanggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK

BRI (persero)Tok dan TERGUGAT Il (PPK Politeknik Negeri Pontianak) senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribuseratus tiga puluh rupiah) dicairkan oleh TURUT TERGUGAT dandisetorkan kepada Kas Negara, sehingga PENGGUGAT mengalamikerugian materiil.Bahwa dengan di tolaknya addendum perpanjangan waktu sebagaimanadimaksud Pasal 93 juncto Pasal 120, Perpres No. 54 Tahun 2010 yangterakhir di ubah melalui Perpres No. 70 Tahun 2012 dan sejak berakhirnyakontrak sampai

Merujuk pada ketentuanPerpres No. 54 Tahun 2010 pasal 93 ayat 2 yang terakhir diubah denganPerpres No. 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa JAMINANPELAKSANAAN DARI PENYEDIA JASA DI CAIRKAN' APABILADILAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK dan pada point a.2 menyatakanbahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelah di berikankesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalendersejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang atau jasatidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.Hal 5

:::ceceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees diberi tandabukti P6;Foto copy Surat Bertanggal 18 Desember 2013 Nomor:099/DIPPTK/X1/2013,Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan WaktuPelaksanaan yang ditujukan kepada TERGUGAT Il Selaku PejabatPembuat Komitmen(PPK) beserta lampiran........... diberi tanda bukti P7 ;Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bertangggal 27 Desember2013, Nomor: 2397/PL16/2018, .......... cc ccc eeeeee cena ee diberi tanda bukti P8 ;Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaaan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK danPESTISIDA pada SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PRASANA dan SARANA PERTANIAN KEMENTERIANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012, 2. MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, BERKEDUDUKAN DI KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN tersebut

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORATPUPUK dan PESTISIDA pada SATUAN KERJALINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASANA danSARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIANTAHUN ANGGARAN 2012, DK VS MAMAN RUKMANA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORATPUPUK dan PESTISIDA pada SATUAN KERJALINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASANA danSARANA PERTANIAN KEMENTERIAN' PERTANIANTAHUN ANGGARAN 2012, berkedudukan di Kantor PusatKementerian Pertanian, Gedung D, Lantai 9 Jalan HarsonoRM Nomor 3, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Suharyanto, S.H., (Kepala Biro Hukum danInformasi Publik, dan kawankawan, memilih domisili tetappada kantor Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanianKementerian Pertanian

hal ini terbukti dari hasil rekomendasi InspektoratJenderal/Dirjen Prasarana & Sarana Pertanian melakukan klarifikasi kepadaLKPP dan penjelasan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP)tanggapan Deputi bidang hukum dan penyelesaian sengketa (KPP) tanggal3 Agustus 2012 dinyatakan masa lelang dinilai menjalani prosedur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEUABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK

Nomor 1849 K/Pdt/2017 Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK danPESTISIDA pada SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PRASANA dan SARANA PERTANIAN KEMENTERIANPERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012, 2.

(PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), terdakwa Endang Sutriani (PPK Winongan), M.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo antara lain Mohammad Tauhid (PPK Prigen non aktif), Suhudi Rohmad, SE (PPK Wonorejo), Imam Taufik (PPK Purwosari), Eko Widiyanto, S.Pd (PPK Sukorejo), Ahmad Humaidi (PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), Endang Sutriani (PPK Winongan), M. Sholeh SAG MPd, I (PPK Grati), Budiarjo SPd (PPK Beji).

(PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), terdakwa Endang Sutriani (PPK Winongan), M.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo, sedangkan dari para PPK yang hadir antara lain Sdr. Suhudi (PPK Wonorejo), Sdr. Budi( PPK Beji), Sdr. Sujarwanto (PPK Bangil), Sdr. Imam (PPK Purwosari), Sdr. Sholeh (PPK Grati), terdakwa Sdr. Endang (PPK Winongan) , Sdr. Edy (PPK Pohjentrek), Sdr. Mustain (PPK Gondang wetan) , Sdr. Eko (PPK Sukorejo), sdr. LUTFI (PPK Lekok) dan sdr ANSORI (PPK Kraton), Sdr.

- Bahwa Yang hadir dalam pertemuan tanggal 12 Maret 2012 adalah 11 PPK yaitu Sdr. Moch. Taukhid (PPK. Prigen), sdr. Imam Taufik (PPK Purwosari), sdr. Eko (PPK Sukorejo), sdr. Suhudi (PPK Wonorejo), sdr. Budi (PPK Beji), sdri. Endang (PPK Winongan), sdr. Mustain (PPK Gondangwetan), sdr. Lutfhi PPK Lekok, sdr. Sholeh PPK. Grati, sedangkan untuk dua PPK tidak ikut yaitu sdr. Sudjarwanto (PPK. Bangil) dan sdr. Anshori (PPk Kec. Karton).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Manado-Bitung I, ;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol ManadoBitung ,dengan alamat Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa UtaraPropinsi Sulawesi Utara;Selanjutnya disebut TERMOHON I ;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca penetapan tentang penunjukkan Majelis Hakim danpenetapan tentang hari sidang ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Hal 1 dari 43 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN ArmTelah memeriksa dan meneliti suratsurat bukti dan mendengar keterangansaksisaksi dari kedua belah

,MH dan Nurkhalisah Ismail SH, sebagaimana surat kuasaNo 81/SK71.600/IV2017 dan untuk Termohon Il hadir kuasanya yaitu WeyniPaulce Davidson Mawey, ST, selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitungsebagaimana Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 587/KPTS/M/2016, tanggal 10 Agustus 2016;Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut selanjutnyaTermohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Termohon menolak seluruh dalildalil yang diajukan

Bahwa Dalam Keberatan Pemohon terhadap Pembebasan Lahan Jalan TolManado Bitung, Termohon Il selaku PPK Pengadaan Tanah Tol ManadoBitung telah bertindak sesuai dengan aturan perundangundangan yangberlaku; mengenai kewenangan dari PPK dalam tahapan PelaksaanHal 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN ArmPembebasan Lahan Jalan Tol sesuai dengan prinsip Kelayakan dan rasaKeadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU no. 2 tahun 2012 tentangPengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, danPerpres

Bahwa dalam keberatan pemohon, adalah keliru jika beranggapan PPK,dalam hal ini Pihak Termohon Il harus melakukan pembayaran dengan nilaiganti rugi yang sama, mengikuti nilai ganti rugi bidang yang bersebelahanatau berbatasan tanoa dasar Penetapan nilai dari Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang berdasarkan hasil Penilaian Jasa Penilai(APPRAISAL).Hal 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Arm7. Bahwa dalam tahapan diperolehnya penetapan nilai ganti kerugian sangatjelas diatur.

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh KetuaPelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaian jasa penilaiatau Penilai Publik ( pasal 63 Perpres no. 71 Tahun 2012), dan bukan ataspenetapan nilai yang sepihak dari Pihak Ketua Pelaksana PengadaanTanah dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Utaraselaku Termohon dan atau dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado Bitung selaku Termohon Il.8.

Penggugat:
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA)

LESTARI CIPTA ANUGERAH VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA PADA SATUAN KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012;

Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk melaksanakan PaketPekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang (SPPBJ) No.06/PPK/PSP/V1I/2012, tanggal 22 Juni 2012;.

Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Pejabat PembuatKomitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012,bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama KontrakPengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk HayatiPadat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCAKontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012 sampai adanya Putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap dalam perkara ini;II. Dalam Pokok Perkara ;1.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pejabat Pembuat KomitmenDirektorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/ 2012, bertanggal 16Agustus 2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan danPenyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (LuarJawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/ 2012 / 181 LCAKontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012 melanggar UndangUndang dan/atau AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SuratPejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pembatalan KontrakKerjasama Kontrak Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padatdan Pupuk Hayati Padat (Luar Jawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 /181 LCAKontrak/PSP/7/ 2012, tanggal 02 Juli 2012;4.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen DirektoratPupuk dan Pestisida Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus2012, Perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama Kontrak Pengadaan danPenyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (LuarJawa) TA. 2012, Nomor 07/PPK/PSP/VII/2012 / 181 LCAKontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012;5.

Penggugat:
Budiarto Karim
Tergugat:
1.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Binjai
2.PPK Pada Satker Pengadaan Tanah Jalan Wilayah II

Jonner Simanjuntak
2.PPK Pengadaan Jalan Tol Medan-Binjai dan Binjai-Langsa
3.BPN Propinsi Sumatera Utara

Penggugat:
Binaris Hutajulu
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Program kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten
2.Bupati Kabupaten Simalungun cq Dinas Pekerjaan Umum Kab Simalungun