.;3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian KesepakatanTitipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMIYANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPKSDB/2017;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project Suryadwipa KarawangNomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian PemanfaatanLahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September

H.TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian KesepakatanTitipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CAS MIYANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPKSDB/2017;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project Suryadwipa KarawangNomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian PemanfaatanLahan No.14/DII/31/SPPL

Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIAdengan SURYANA No.08/XII/SPKSDB/2017;Halaman 136 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaanhunian Karyawan;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation AgreementHousing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan LahanNo.14/DII/31/SPPL

Suryana (Direktur Utama) PT.ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor:14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 20171 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT.

Suryana (Direktur Utama) PT.ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.174) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor:14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT.

Surat pernyataan PengelolaanLingkungan Hidup (SPPL), b. Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLdan UPL), c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yangHalaman 21 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Bigterdiri dari: 1) Dokumen Kerangka Acuan (KA), 2) Dokumen AnalisisDampak Lingkungan Hidup (ANDAL), 3) Dokumen RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana PemantauanLingkungan Hidup (RPL).

PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLdan UPL) adalah suatu dokumen untuk mengelola dampak lingkunganhidup bagi suatu perusahaan yang akan direncanakan, dimanakegiatannya tidak menimbulkan dampak penting terhadap komponenlingkungan hidup;Bahwa yang dimaksud dengan AMDAL adalah suatu dokumen untukmengelola dampak lingkungan hidup bagi suatu perusahaan yang akandirencanakan, dimana kegiatannya dapat menimbulkan dampak pentingterhadap komponen lingkungan hidup;Bahwa dokumen SPPL

20.18.5.47.40112 tanggal 13maret 2015;3) Surat izin usaha perdagangan Nomor 104/KPMTSP /SIUP PO/l1/2015 tanggal 13 maret 2015;Halaman 15 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Enr4) Surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan perdagangankabupaten Enrekang Nomor: 510/324/Perindag/VIl / 2020Tentang persetujuan perpanjangan Surat Izin tempat Usaha(SITU) dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);5) Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ( SPPL

)Nomor296/SPPL / DI DLH / VII / 2020 Tanggal 29 Juli 2020;c.

dalam PersidanganPengadilan Negeri Raba Bima yang di jadikan bahan pertimbangan hukumHakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang diambil ahli oleh HakimPengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan dalam perkara iniadalah tidak sah dan tidak bisa menjamin kebenaran dari nilai kesaksiannyadan hal lain yang menjadi bahan pertimbangan tidak benarnya keterangansaksi saksi yang di ajukan adalah keterangan saksi saksi yang di ajukanTermohon Kasasi sangat bertentangan dengan surat bukti pembayaranpajak (SPPL

Persetujuanoprinsifpemda mengenai lokasi untuk pembangunan pasilitas dan sarana, Jaminankecukupan dana, dan (2) Persaratan Teknis berupa Studi kelayakanpendahulian, Jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan, Rencanaproduk, standar dan mutu produk yang diangkut, STNK (Surat tanda nomorkendaraan) nama badan usaha atau dengan perjanjian sewa, Buku KIR/ Bukuuji berkala, Surat keterangan kalibrasi alat ukur/ uji Tera (Balai metrologi daerahdan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup (SPPL

1 (satu) lembar nota pembelian;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal, 23 Desember2015 No.2239/SPPl/Pen.Pid/2015/PN.LbpPB sejak tanggal 23Desember 2015 s/d tanggal 20 Februari 2016;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menghadapiperkara ini;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23November 2014, No. 2181/Pid.B/2012/PN.Lbptentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim, tanggal 25 November 2014, No.2181/Pid.B/2012/PN.Lbp,tentang penetapan

tentang IzinGangguan dan selanjutnya disebut Izin, serta SIPD sebagaimana diaturdalam Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum Galian C;Bahwa untuk memperoleh IG dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintupemohon harus mengisi dan menanda tangani permohonanizingangguan, surat rekomendasi dari camat, bukti status tempat usaha/tanah,fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab usaha, fotocopy KTP tetanggayang bersebelahan, pas photo, Akta Pendirian Usaha, SPPL

Persetujuanprinsifpemda mengenai lokasi untuk pembangunan pasilitas dan sarana, Jaminankecukupan dana, dan (2) Persaratan Teknis berupa Studi kelayakanpendahulian, Jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan, Rencanaproduk, standar dan mutu produk yang diangkut, STNK (Surat tanda nomorkendaraan) nama badan usaha atau dengan perjanjian sewa, Buku KIR/ Bukuuji berkala, Surat keterangan kalibrasi alat ukur/ uji Tera (Balai metrologi daerahdan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup (SPPL

SPPL/174/V/2003. PerihalPenyerobotan juncto Surat Kepolisian Kota BesarPontianak tanggal 30 Juni 2003 Nomor B/198NI/2003.Perihal Pengiriman Laporan Polisi Nomor : Pol.LP/174/K.1/V/2003 Tanggal. 24 Mei 2003 (Sesuardengan ash) ; 6. Bukti P6 : Surat Pernyataan tanggal. 26 Juni 2003(Sesuatidengan ash) ; 7. Bukti P7 : Surat Kematian atas nama Bujang Mattar Nomor :474.3/03/ Pem tanggal 10 Januari 2004. (Sesuaidenganasit) ; 8.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).Pasal 22 yang menyatakan bahwa:(1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratansebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) meliputi:d. = fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badanusaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);e. fotokopi NPWP;f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau peranjianpenggunaan bangunan; dang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);C.

Usaha Pariswisata tanggal 21 februari 2006, fotocopy darifotocopy;Bukti P5 : Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/185Kel.Pd.J/VI/2016Tertanggal 22 Juni 2016 Yang Diterbitkan Untuk Dan Atas NamaGuntur Situmorang, fotocopy sesuai denganPutusan Pkr No 42/G/2017/PTUNSRG Hal 42 dari 65Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti P24Bukti P25.Bukti P25.Bukti P26Bukti P27Tanda Terima SPPL

Perihal persetujuan penerbitan izin tempat usaha, dokumen lingkunganberupa Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup ( SPPL ) Nomor 154/SPPL / TLDLH / V / 2020 Tanggal 11Mei 2020; Bahwa setelah kelengkapan berkas dinyatakan memenuhi syarat selanjutnyaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)menerbitkan surat izin tempat usaha;Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat izin tempat usaha yangdiajukan oleh Evi Satriani (isteri Terdakwa) sudah sesuai

Foto kopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atauizin lingkungan bagi yang wajio Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pengamatan Lingkungan (UKLUPL)2. Foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi yangwajib memilikinya3. Foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)4. Rekomendasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Teknis5. Sertifikat Klasifikasi Bengkel6. Surat Izin Gangguan atau (HO)4.

FC KTPb).FC NIBCc) Izin Lokasi dari OOSd).FC Izin Lingkungan dari OSSe).Dokumen Lingkungan (Surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan/upaya pengelolaanlingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup/SPPL/UKLUP)f).Pas Photo 3x4 berwar3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan4. TGD (Tanda Daftar Gudang)5.

KAMSA;Bahwa oli bekas tersebut berasal dari oli bekas orangorang yang datang kebengkel saksi untuk mengganti oli kKendaraan bermotor baik oli mesin, oligarden ataupun oli porsneling;Bahwa sebagai bengkel service dang anti oli, saksi memiliki Izin gangguang,Surat Persetujuan Penanaman Modal, Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)MIKRO dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) untukmenjalankan usaha tersebut;Bahwa selain H.

Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat VIItidak lagi menerima upah.Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia(SPPl), dengan nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XIV2006 tertanggal 20Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan.Hal 4 dari 40 Hal Put.No.62/Pdt.SusPHI/2016/PN.

Surat Kuasa Khusus Para Penggugat mengandung cacat hukum,dikarenakan kuasa hukum Para Penggugat yang merupakan PengurusHal 34 dari 40 Hal Put.No.62/Pdt.SusPHI/2016/PN.JktPstOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) tidak dapat mewakili ParaPenggugat karena Para Penggugat adalah anggota Serikat PekerjaProfesional Indonesia (SPPl) yang berafiliasi dengan OPSI, sedangkan OPSItelah membuat Serikat Pekerja di Tergugat Il yaitu Serikat Pekerja IstanaDadap (SPID), sehingga bagaimana mungkin OPSI menggunakan

Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Mijy(Satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluhsatu ribu rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan sejak 19 Maret 2018 danselesai 10 Mei 2018 dimana terdakwa selaku kontraktor telah melakukanpengurugan masjid tersebut menggunakan tanah galian dari lokasipembangunan wahana wisata watu dakon resort;Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha atau kegiatan tanpamemiliki UKL UPL (Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup), SPPL

Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.MjyBahwa saksi merupakan Kepala Seksi Perencanaan dan PengelolaanLingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Madiun sejak tahun 2017dengan tugas diantaranya yaitu melakukan pemeriksaan dokumenlingkungan hidup yang diajukan oleh pemohon dan melaksanakankegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;Bahwa dokumen lingkungan hidup yang dapat diajukan ke DinasLingkungan hidup diantaranya UKL UPL (Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPPL

Bahwa terhadap jadwal pelaksanaan pelelangan tersebut telah dilakukanpemberitahuan pelaksanaan lelang oleh Terlawan melalui surat Nomor001/SPPL/ASM I/SUKM/I/2017 tanggal 20 Januari 2017. Selain itu,sebelum dilaksanakan Lelang oleh Terlawan Il, telah dilakukanPengumuman Lelang terlebin dahulu oleh Terlawan II.

Nomor:001/SPPL/ASM 1/SUKMI/I/2017tanggal 20 Januari perihal pemberitahuan jadwal lelang Eksekusi HakHalaman 33 dari 44 lembar Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN RhlTanggungan, ditandai dengan T.II4;16.Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama melalui selebaran tanggal 12Januari 2017 ditandai dengan T.Il5a;17.Fotokopi Pengumuman Lelang kedua pada Koran Pos Metro Rohil tanggal27 Januari 2017, ditandai dengan T.Il5b;18.

Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara:020n en en nnn neon enna nen en enn en none neneeNama : DENY ULKHAQ ; Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Robayan RT.019 RW.003 KecamatanKalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi JawaPekerjaan > Wiraswasta j00no ne nnenn nc ec enoneDalam kedudukannya sebagai Pemilik PR LENTERA TERANG JAYAberdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

. : 660/1SPPL/LH/2017, tertanggal 2 Januari 2018,perihal Rekomendasi SPPL, yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi ;Bahwa, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PemerintahKota Tasikmalaya, menerbitkan surat No. : 640 /112/TB, tertanggal 12Januari 2018, perihal Pemeriksan Teknis Kajian Struktur, yang ditujukankepada Kepala DPMPTSP ; Bahwa, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebelum menerbitkan Izin MendirikanBangunan atas nama PT

1743/Sekretariat, Dinas Komunikasi danInformatika, tertanggal 08 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;Fhotocopy Rekomendasi Ketinggian Bangunan, No. : B/89207/05/1/LanudWir., Pangkalan TNI AU Wiriadinataj KomandoOperasi TNI Angkatan Udara I, tertanggal 21 Desember 2017(sesuai dengan aslinya) ;Fhotocopy Keterangan Hasil Kajian Survey Lapangan, Team Survey Lapangan Lanud Wiriadinata, Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan, tertanggal 21 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;Fhotocopy Rekomendasi SPPL