Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — GUSTI MARDIANSYAH Bin GUSTI BUSTAMAM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG, DK
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 167 K/TUN/2014
    Husin IJ, Balimas 3, Nomor BB. 18, Pontianak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/ADP/AI/TUN/010/2010 tanggal 16 Oktober 2010;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKETAPANG, tempat kedudukan di Jalan S.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014IV7 Utin Yuhanit telah kawin dengan Gusti Muadjalin, tidakmempunyai anak;8 Gusti Alamul Abiat/Gusti Bustamam, telah kawin denganRatu Mursiha binti Gusti Mujidtaba dan telah mempunyaianak a. Gusti Mardansyah, b. Ratu Hairul Hayah, c. GustiMubransyah, d. Ratu Bimasrah, e. Gusti Madhamsyah, f.Ratu Baitinnur, g.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalildalil Gugatan Penggugatdalam sengketa ini kecuali kebenarannya telah diakui secara tegas;2 Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelum);a.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014dari Uti Jusni, Awas Alibaba, Duas, Nilon Jinam dan Kimsa dengan menggantirugi oleh Tergugat II Intervensi PT.
    Putusan Nomor 167 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2011
Tanggal 7 September 2011 — LANTI TOLA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,. HERYONO ADMAJA., PT. TIMUR ADYA CITRA,
75 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 255 K/TUN/2011
    No. 255K/TUN/2011atau seluas 3,2 Ha ;2.
    No. 255K/TUN/2011122001, luas tanah 750 M sesuai Surat Ukur 28Mei 2001 No.98/SPD2001 atas nama PT. TIMURADYA CITRA yang berkedudukan di Jl.
    No. 255K/TUN/2011144. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepadaTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang padapokoknya adalah sebagai berikut1.
    No. 255K/TUN/201118Sungai Pinang Dalam, penerbitan sertifikat padatanggal 29 Mei 2001 adalah tumpang tindih dengantanah Penggugat seluas 306 M, namun dalam hal iniperlu. diketahui Penggugat, Sertifikat HGB No.
    No. 255K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 PK/TUN/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PPSHT), DKK vs. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
344 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 155 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, vs MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H.,
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 333 K/TUN/2010
    No. 333 K/TUN/201017.18.Kabupaten/Kota sekurangkurangnya 1 (satu) hari sebelum rapatpleno dimulai ;c.
    No. 333 K/TUN/2010 5.
    No. 333 K/TUN/201045/G/2009/PTUN.SBY. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap(in kracht van gewjsde) ;.
    No. 333 K/TUN/2010Negara secara sederhana, adil dan jujur.
    No. 333 K/TUN/2010Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 333 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — ASHADI YUSUF, ST. MT, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA, DK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ASHADI YUSUF, ST. MT., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jenderal Achmad Yani, GangPermata, RT. 009, RW. 009, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya;2.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20142a1213b H. Ibrahim Dahlan dan Ngadikun dari Partai Golongan Karya Jumlah danPresentase Suara Sah/Kursi 4 kursi (20%);cH. Hildi Hamid dan Idrus dari Partai Persatuan Nasional, Partai DemokrasiPerjuangan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PartaiBintang Reformasi, Partai Gerakan Indonesia Raya Suara.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20141. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah keliru memahami danmembedakan mana persoalan yang menyangkut hasil pemilihan umum danmana yang menyangkut proses/tahapan sebelum sampai kepada basil pemilihanumum. Kekeliruan Judex Facti ini termuat dalam pertimbangan hukumnyayang mengutif Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilu.
    Putusan Nomor 347 K/TUN/20141. Meterai ......0.0000.. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CAMAT KUBU, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU vs. MAJELIS KERAPATAN TINGGI SUKU MELAYU HAMBA RAJA NEGERI KUBU
90 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SB.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/201543.Surat Keterangan Nomor: 605/25/1980, tanggal 23 April1980 an.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015052009 (sembilan belas Mei dua ribu sembilan) seperti yang terteradalam bunyi Pasal III pada surat perjanjian penyerahan tersebut:12.2.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/201514.15.16.17.No. 122 tanggal 28 Juli 2009 dihadapan Notaris Rita Tiomerti TampubolonSH kepada Tuan Haji Khaidir Matwafa, MA selaku Ketua Majelis KerapatanTinggi Suku Melayu Hamba Raja Negeri Kubu dan Tuan Drs.
    Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai ............ Rp 6.000,00 ttd/.2. Redaksi ............ Rp 5.000,00 Joko Agus Sugianto, S.H.,3. Administrasi ...... Rp2.489.000,00Jumlah ................... Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)NIP. 220000754.Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — ABDUL MAJID, S.Psi, DKK, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU, DKK
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2 Bahwa berdasarkan pendapat R.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/20144 Pasangan nomor urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Kasasi No. 166/G/2012/PTUN.SBY., jo 159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 30 Desember 2013,karena itu permohonan Kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugatdalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu14 (empat belas) hari.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK vs. SYAMSUDDIN Bin BASO, SKM, DKK
113 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 486 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015 Sahabuddin Bin Mustari (Penggugat X); Kalsum Binti Mustari (Penggugat XI); M. Jufri Bin Mustari (Penggugat XII); Salma Binti Mustari (Penggugat XIII);2.5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015Kompetensi Absolut:Berdasarkan uraian dalildalil gugatan Para Penggugat, maka nyata danjelas bahwa dalil gugatan itu menguraikan hak pemilikan Para Penggugatterhadap tanah Persil 58 Sil, kohir 246 Cl.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/20154. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnama Para Penggugat setelah Para Penggugat mengajukan permohonansebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;5.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015memutus (kompetensi absulut) yang sebelumnya telah diputus secara tepatoleh Hakim Pertama berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor 61/G/TUN/PTUN.
    Putusan Nomor 486 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — SALEH ALHASNI, DKK vs. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
162 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. IMAM SUHADI, MBA, dk vs GUBERNUR JAWA TIMUR
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 21 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1 Drs.IMAMSUHADI,MBAkewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattinggaJalanSemampirTengaNomo50/52KedirSUNARKO,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKediri,bertempattinggalJalanSemeNomo1:74KedirMOHFARIRIZAL,S.H.I,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattingga1JalanDr.SaharjoNomo207KedirDalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — I WAYAN DIT, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI,DK
107 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 388 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 388 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;5. EKA ARYA WIRATA, S.H., jabatan Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;6.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (Algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) dan dengan uraian sebagai berikut:4.1.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.
    Putusan Nomor 388 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2014
Tanggal 21 Juli 2014 — MBULANG LUKAS, S.H, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO
105 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2014
    Dengan demikianPutusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang serta merta menguatkan PutusanPengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPG tanggal 5 Juli 2013sangatlah tidak mendasar dan tidak berkualitas, sehingga patut ditolak dan /ataudibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikuatkan olehPutusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tidak menerapkan /bertentangan dengan UndangUndang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;Bahwa proses persidangan perkara
    a quo dilakukan oleh Pengadilan TUN Kupanghanya dalarn waktu 4 dan hari ke 5 diputuskan, telah bertentangan dengan kehendakpasal 99 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2004.
    sekehendakhati berdasarkan kompromi belaka (vide putusan PT TUN Surabaya halaman 5alinea 23);Oleh karenanya Putusan Banding Pengailan Tinggi TUN Surabaya Nomor162/B/2013IPT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 yang secara serta mertamenguatkan Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUNKPGtanggal 5 Juli 2013 tanpa pertimbangan hukum yang patut dan layak HARUSDIBATALKAN;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Mahkamah Agung RI berkenanMembatalkan putusan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara
    Oleh karena itu harusdinyatakan ditolak demi hukum;VIL Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUNKupang pada halaman 89 alinea s/d alinea 3; sangattidak berkualitas dan sangat keliru, bertentangandengan fakta persidangan, bertentangan pula denganperaturan perundangundangan yang berlaku namundikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanpapertimbangan hukum;Bahwa pendapat Majelis Hakim halaman 89 alinea (kami kutip): ...Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014." ...
    Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
348 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017 Ruang jo.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017 kepada pejabat yangberwenang.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017Cc.12.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017e.bawah tanah dan keluar menjadi mata air.
    Putusan Nomor 4 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — IVA MURTHI, S.H., VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2010
    No. 12PK/TUN/20101. MAYOR CHK LUKMANTIAS A,S.H., Kasi Renbang BagbinsatSubditbincab Dirkumad ;2. LETTU CHK M. BILAL, S.H.,Kaur Turjuk Kara SiundangKumdam /BB ;3. LETTU CHK SUBIYATNO, S.H.
    No. 12PK/TUN/2010Kecamatan Medan Sunggal, sekarang Kelurahan HelvetiaTimur, Kecamatan Medan Helvetia, dengan luas tanah 435 nef(empat ratus tiga puluh lima meter persegi), tertanggal23 April 2004 atas nama Aulia Rosa Nasution, yangditerbitkan oleh Tergugat ;3.
    No. 12PK/TUN/2010menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3.
    No. 12PK/TUN/201010Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor381 K/ TUN/2007 tanggal 22 Mei 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap adalah berbunyi sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon KasasiI!
    No. 12PK/TUN/2010Biaya16 BiayaPanitera Pengganti,1. Met ettd.2. RedaFA eee eee Rp.K Sb ea eeeeeeee Rp.Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasibeweeeeeee Rp. 2. 493.000, Jumlah Rp. 2. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata UsaHa Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 16
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 06-06-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2011/PTUN Mdo
Tanggal 29 September 2011 — Penggugat: SAMPELAN WATUPONGOH; Tergugat: HUKUM TUA DESA WEROT KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA; Tergugat II Intervensi: NOCH J. NELWAN;
150 — 91
  • ./ Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor:16/G/2011/PTUN.Mdo, tertanggal 06 Juni 2011; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 16/Pen.MH/TUN/2011/PTUN.Mdo tanggal7 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal08 Juni 2011 Nomor: 16/Pen.PP/TUN/2011/PTUN.Mdo tentangPemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal21 Juni
    2011 Nomor: 11/Pen.HS/TUN/2011/PTUN.Mdo tentanghari sidang terbuka untuk umum; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan para pihak; Telah memeriksa dan mempelajari surat surat buktipara pihak; Telah mendengar dan mempelajari keterangan saksidari para pihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatandengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2011 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada tanggal 662011
    No. 6tahun 1983, maka penerbitan surat keterangan pemilikantanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dapatdiklasifikasikan telah merugikan kepentingan Pengugat,sehingga Pengugat tidak berhak mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana pasal 53ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;7.
    Oleh karena itu tenggang waktubagi pihak yang tidak dituju) oleh Keputusan Tata Usaha Negaradihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak orang atau badan hukumperdata tersebut mengetahuinya;Menimbang, bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yangkaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalammenghitung tenggang waktu tersebut yaitu) kaidah hukum PutusanPerkara Nomor: 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, PutusanPerkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara Nomor
    6Juni 2011 Majelis hakim berpendapat tentunya masih dalamtenggang waktu) 90 ( sembilan puluh hari ) sebagaimana yangditentukan oleh ps.55 UU no 5 Tahun 1986 ttg PERATUN tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terakhir terkait dengan syarat formalpengajuan suatu. sengketa TUN di Pengadilan TUN Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan mengenai apakah Penggugat memilikikepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa sehinggaoleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkaraint (point dinteret
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — PT. FAJAR MAS INDAH PLANTATIONS vs. BUPATI KAPUAS
93 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 373 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015Il.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 373 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — PT. DUTA SUMBER NABATI, ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
89 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2008
    No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.
    No. 129 K/TUN/2008.6.10.Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
    No. 129 K/TUN/2008.Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.
    No. 129 K/TUN/2008.14.15.Dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Arifin P.
    No. 129 K/TUN/2008.Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — MOH ZEIN MUSTAFA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 287 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 287 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :MOH ZEIN MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta TempatTinggal Jl.
    Taman Puspa RayaBlok D No. 10 (Komp Perumahan Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 184/SKK/35.78.14/V1I/2013 tanggal 03 Juni 2013Halaman dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20142.1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jl.Tambak Langon I/18 RT.001, RW.002, Kel. Tambak Langon, Kec.Asemrowo, Kota Surabaya ;2. H. MAS SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan SwastaTempat Tinggal Jl.
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20145).
    Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tanda Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2003/ P18 Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014 PTUN.Sby tanggal 03 Januari 2013; 19. Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tandaSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/P19B/2013/PTTUN.Sby tanggal 21 Mei 2013 jo. Putusan Nomor 60/G/2003/PTUN.Sby tanggal tanggal 03 Januari 2013;20.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS vs. KOBIT BIN KALAM
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — SUPRIYANTO vs KEPALA DESA WOLO, KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
111 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 PK/TUN/2011
    No. 129 PK/TUN/2011Berita Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil wujiankemudian menempelkan foto copy lembar jawaban pada papanpengumuman.
    No. 129 PK/TUN/2011a.UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009;12.
    No. 129 PK/TUN/2011maupun peraturanperaturan lainnya yang berhubungan denganPengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ;19.
    No. 129 PK/TUN/20112.
    No. 129 PK/TUN/2011