Ditemukan 31847 data
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 120 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIKINDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT, tempat kedudukan diJalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kol. (Purn) DR(Hc) H.
Putusan Nomor 120 K/TUN/20156 Bahwa sejarah awal tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat KeputusanBupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang Nomor 2/02/PLP/VIII52/74 tanggal 14 September 1974, sebagai lampiran SK GubernurJawa Barat mengenai Penjelasan Tanah, maka perincian bahagian tanahnyaadalah sebagai berikut: Luas Tanah berdasarkan SK Gubernur Jabar tanggal25 September 1974 Nomor LR.19/D/VIII/52/1974 atasnama Sdr.
Putusan Nomor 120 K/TUN/20151959/1974, telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanahHGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT. Pertiwi Lestari tanggal 9 Pebruari1998, Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayatkepemilikan tanah Penggugat pada saat kegiatan pengukuran dan pemetaantanah, dalam rangka proses peralihan hak dari HGU PT. Tanjung KrisikMakmur kepada HGB Nomor 5/Margamulya atas nama PT.
Putusan Nomor 120 K/TUN/2015tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga menyatakan bahwa pengajuangugatan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu.Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dengan ini menolak dengan tegas dalilpertimbangan hukum Judex Facti putusan a quo yang berpendapat: bahwa sejakinformasi bukti T4 tersebut diterima Penggugat/Terbanding pada tahun 2010,sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertipikat yangmenjadi objek gugatan.
Putusan Nomor 120 K/TUN/2015ASHADI, SH.NIP.: 220000754
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
620 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 620 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS), diwakili olehASMURAN ABDUL, selaku' Persero Pengurus dalamjabatannya selaku Direktur CV.
Putusan Nomor 620 K/TUN/2015Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/002/IUPEr/MBPBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana.540/IUPEr/DPEIV/VI/2009 objek sengketa yang telah diterbitkan olehTergugat kepada CV.
Putusan Nomor 620 K/TUN/20154.54.6474.8ditujukan kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara Perihal: Pengumumansetempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan UmumBahan Galian Batu) Bara atas nama CV.
Putusan Nomor 620 K/TUN/2015Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor 540/IUPEr/DPEIV/V1/2009;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IIIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Tergugat:A.
Putusan Nomor 620 K/TUN/2015
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 331 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1. IRAJENG DG. MALEBBI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi (Samping Depot GasPertamina), Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;2. USMAN JUFRI DG.
HUSAIN SAHAKA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya No.25 B, RT/RW.001/005, KelurahanHalaman dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam halini memberikan kuasa kepada :1 JAMALUDDIN DJAFAR, S.H.,;2 AGUS MELAS, S.H.,M.H.
Hibah yang dilakukan dari HalipaHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014ke Husain Sahaka tersebut tertuang dalam Akta Hibah tertanggal 9 April1979 Nomor: 45/PPAT/1979 yang dibuat oleh Haji Muhammad DyunaidCamat Walenrang Kabupaten Luwu saat itu ;12 Bahwa atas dasar Akta Hibah itulah Husain Sahaka lalu mengajukanPermohonan Penerbitan Sertifikat pada Tergugat sebagaimana tertuangkemudian dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3/Mancani Tahun 1987seluas 11, 511 m?
Ini adalah salah satu kesalahan dan kekeliruan fatal yang dilajukan oleh kedua HakimJudex Facti dalam perkara ini karena tekah mengambil kesimpulan hukum berdasarkanHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014asumsi belaka dan bukan atas dasar fakta hukum yang dilandasi dengan alat bukti yang sahmenurut hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini.
Tata Usaha Negara,Jumlah ... oc e Rp500.000,00ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 331 K/TUN/2014
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 K/TUN/2010
No. 214 K/TUN/2010Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. PL. Tobing,SH., MH., 2. Hana Firtiana, SH., MH., 3. Dadang Azis,SH., 4.
No. 214 K/TUN/2010Putusan No. 309/1975/G.PN. Jakarta BaratSelatan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Alm.
No. 214 K/TUN/2010833 M?
No. 214 K/TUN/20108.
No. 214 K/TUN/2010Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 214 K/TUN/2010
805 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
07 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 07 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar KM. 07 KomplekKantor Bupati (STA.07+800) Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.Ahmad Syukri.,SH.Plh.
49 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 K/TUN/2015
Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02993 surat ukurNomor 72/2000 Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas9.572 m?
Putusan Nomor 377 K/TUN/20154.
Putusan Nomor 377 K/TUN/2015Siapa yang paling berhak atas tanah sertifikat hak masih objek sengketatersebut yang harus diselesaikan dulu di Peradilan Umum, sehinggaPTUN belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimanahal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 yang menyatakan bahwameskipun sengketa itu terjadi akibat adanya SK pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atastanah, maka gugatan atas
Putusan Nomor 377 K/TUN/2015dikabulkan sehingga Para Termohon Kasasi tidak dapat memprosesbalik nama atas objek tanah tersebut;5.
Putusan Nomor 377 K/TUN/2015
135 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 PK/TUN/2009
No. 90 PK/TUN/2009.di O.C.
No. 90 PK/TUN/2009.Karena berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.
No. 90 PK/TUN/2009.Mineral, PT. Halmahera Sukses Mineral dan PT.
No. 90 PK/TUN/2009.1603.
No. 90 PK/TUN/2009.
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 K/TUN/2009
PUTUSANNomor : 279 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.A. MAPPASERE, S.Pd., bertempat tinggal diKaju, Desa Tunrung Tellue, Kecamatan Sibulue,Kabupaten Bone;MUH. SYAKIR, bertempat tinggal di MappatobaPoros, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko,Kabupaten Bone;Drs.
No.279 K/TUN/2009 S.K. Nomor : 824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs.
No.279 K/TUN/2009e. Keputusan No.824.477 tanggal 28 April 2008 tentangPemberhentian dari Jabatan Kepala Cabang DinasPendidikan Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, atas namaDrs. Sapanuddin ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi para Penggugatdalam posisi Jabatan semula ;5.
No.279 K/TUN/2009dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh para Pemohon Kasasi : A.
No.279 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral...................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl...................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP.220000754. Hal.17 dari 17 hal. Put. No.279 K/TUN/2009
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 K/TUN/2014
Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badanperadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2 Bahwa berdasarkan pendapat R.
Putusan Nomor 144 K/TUN/20144 Pasangan nomor urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H.
Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Kasasi No. 166/G/2012/PTUN.SBY., jo 159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 30 Desember 2013,karena itu permohonan Kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugatdalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu14 (empat belas) hari.
Putusan Nomor 144 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya.
Putusan Nomor 144 K/TUN/2014
131 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 PK/TUN/2023
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
28/K/TUN/2009
No.28/K/TUN/2009Bahwa dengan demikian Surat Keputusan No.
No.28/K/TUN/2009agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikutDalam Penundaan: Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis HakimPengadilan TUN Surabaya tentang penundaanpelaksanaan Surat Keputusan No.
No.28/K/TUN/200910berarti menutup kesempatan bagi Penggugat untukmenyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan yangdibuat dengan pihak kreditur (dhi. PTI.
No.28/K/TUN/200924Penggugat menyetujui dan memberikan secarasukarela objek a quo untuk dapat dilakukanpelelangan oleh Pejabat Lelang, oleh karena haltersebut terkait dengan perjanjian kreditantara Penggugat dengan PI.
No.28/K/TUN/2009
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 PK/TUN/2015
/1993 tanggal 7September 1994, No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22.K/TUN/1998, dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang manaYurisprudensi tersebut pada pokoknya menyatakan meskipun sengketa ituterjadi dari akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,Halaman 17 dari 36 halaman.
/1993 tanggal 7 September 1994, No. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,No. 22 K/TUN/1998, dan No. 16K/TUN/2000 tanggal 22 Februari 2001, yang mana Yurisprudensi tersebutpada pokoknya menyatakan meskipun sengketa itu terjadi dari akibat dariadanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umumkarena merupakan sengketa Perdata.Majelis Hakim Peninjauan
akan tetapi hal tersebutdianulir dalam putusan Kasasi yakni PutusanPutusan perkara Nomor. 32PK/TUN/2010, TANGGAL 97 DESEMBER 2011, Jo.
Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015Il Intervensi Ny.
Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015
74 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
388 K/TUN/2015
PUTUSANNomor 388 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.
Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;5. EKA ARYA WIRATA, S.H., jabatan Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali;6.
Putusan Nomor 388 K/TUN/2015bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (Algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) dan dengan uraian sebagai berikut:4.1.
Putusan Nomor 388 K/TUN/2015Bali (sekarang wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.
Putusan Nomor 388 K/TUN/2015
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 PK/TUN/2010
No. 12PK/TUN/20101. MAYOR CHK LUKMANTIAS A,S.H., Kasi Renbang BagbinsatSubditbincab Dirkumad ;2. LETTU CHK M. BILAL, S.H.,Kaur Turjuk Kara SiundangKumdam /BB ;3. LETTU CHK SUBIYATNO, S.H.
No. 12PK/TUN/2010Kecamatan Medan Sunggal, sekarang Kelurahan HelvetiaTimur, Kecamatan Medan Helvetia, dengan luas tanah 435 nef(empat ratus tiga puluh lima meter persegi), tertanggal23 April 2004 atas nama Aulia Rosa Nasution, yangditerbitkan oleh Tergugat ;3.
No. 12PK/TUN/2010menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;3.
No. 12PK/TUN/201010Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 400.000, (empat ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor381 K/ TUN/2007 tanggal 22 Mei 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap adalah berbunyi sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemohon KasasiI!
No. 12PK/TUN/2010Biaya16 BiayaPanitera Pengganti,1. Met ettd.2. RedaFA eee eee Rp.K Sb ea eeeeeeee Rp.Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasibeweeeeeee Rp. 2. 493.000, Jumlah Rp. 2. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata UsaHa Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 16
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 K/TUN/2013
PUTUSANNomor 187 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :CV. BAROKAH, beralamat Jl. Raya Nyalaran Gg.
Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.IllPT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, berkedudukan di Jalan Karah AgungNo. 45 Surabaya ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. YUSKARWALJU, SH ;2. LUJIANTO, SH ;3. ARIEF MUJIONO, SH., MH.
Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.11.Dokumen Penawaran, CV. Barokah sudah menyertakan Surat PerjanjianKemitraan, KSO, seharusnya Tergugat I tidak serta merta menggugurkanPenggugat dan PT.Visindo Mitra Indonesia, sebab PT.
Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.1414Pemberian masa waktu mengajukan sanggahan dan sanggah banding. Terbukti telahdilakukan Penggugat dengan mengajukan sanggahan melalui suratnya No.
Putusan Nomor 187 K/TUN/2013.22Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.22
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 PK/TUN/2014
PUTUSANNomor 21 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1 Drs.IMAMSUHADI,MBAkewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattinggaJalanSemampirTengaNomo50/52KedirSUNARKO,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKediri,bertempattinggalJalanSemeNomo1:74KedirMOHFARIRIZAL,S.H.I,kewarganegaraanIndonesia,pekerjaan/JabatanAnggotaDPRDKotaKedirbertempattingga1JalanDr.SaharjoNomo207KedirDalam
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 PK/TUN/2009
No.108 PK/TUN/2009a. Dalam Kutipan Gambar Situasi No.3955/1988terdapat penebalanperbandingan yang tidak ditandatangani olehPejabat yang berwenang sebagai konsekuensisuatu akta otentik ;b.
No.108 PK/TUN/20093.
No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008Hal. 138 dari 17 hal. Put.
No.108 PK/TUN/2009antara putusan Mahkamah Agung R.I. No.132K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 =joputusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.17/B/2007/PT.
Put.No.108 PK/TUN/2009Hal. 27 dari 17 hal. Put. No.108 PK/TUN/2009
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 K/TUN/2013
Putusan Nomor 282 K/TUN/20138 Emmanuel Henry Wijaya, SH.;9 Anton S Siagian, SH.;10 Alvin Andrew Dias, SH.;11 Rini Nanda Kurnia, SH.;12 Mistalia Safitri, SAN;Kesemuanya memilih domisili hukum pada Direktorat Hukum Deputi Hukumdan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Jalan M. T.
Putusan Nomor 282 K/TUN/20134.
Putusan Nomor 282 K/TUN/2013IV/2012, tertanggal 16 April 2012 perihal Surat Keberatan terhadap SuratBNN Nomor B/556/II/2012/BNN, tertanggal 5 Maret 2012;Bahwa karena tidak dipenuhinya permohonan informasi tersebut,pada tanggal 1 Mei 2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaiansengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.
Putusan Nomor 282 K/TUN/20131414Pengawasan Tidak Dapat Diklasifikan Sebagai Informasi Yang DapatMenghambat Proses Penegakan HukumPemohon berpandangan bahwa dalam hal ketiga Perka BNN in casuyang menyebutkan ketentuan yang sangat teknis dan detil terkait penyidikantindak pidana narkotika, pembelian terselubung, dan penyerahan dibawahpengawasan, memang sebaiknya dikecualikan.
Putusan Nomor 282 K/TUN/20131818kasus narkotika. Namun sayangnya, keterangan saksi Herru Pribadi tidaktercantum didalam putusan Komisi Informasi Pusat;Didalam sengketa informasi publik ini, Pemohon tidaklah bertindakuntuk dan atas nama para anggota komunitas pemakai narkotika yang kerapmengalami rekayasa kasus narkotika, melainkan bertindak untuk dan atasnama diri sendiri.
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
333 K/TUN/2010
No. 333 K/TUN/201017.18.Kabupaten/Kota sekurangkurangnya 1 (satu) hari sebelum rapatpleno dimulai ;c.
No. 333 K/TUN/2010 5.
No. 333 K/TUN/201045/G/2009/PTUN.SBY. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap(in kracht van gewjsde) ;.
No. 333 K/TUN/2010Negara secara sederhana, adil dan jujur.
No. 333 K/TUN/2010Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 333 K/TUN/2010
75 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 K/TUN/2009
No. 282 K/TUN/2009..
No. 282 K/TUN/2009.sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 junctoUndangundang Nomor. 9 Tahun 2004.3.2.
No. 282 K/TUN/2009.kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampaipada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.4. Bahwa jika obyek sengketa adalah sertipikat HPL Nomor. 1/Ujung Tanah, makagugatan Penggugat terkualifikasi gugatan yang daluarsa :a.
No. 282 K/TUN/2009.yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa obyek tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. Tahun 1996telah diyamin oleh Undangundang, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yangkadaluarsa, alasan hukumnya :a.
No. 282 K/TUN/2009.Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 282 K/TUN/2009.