Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 22 April 2014 — Dra. ELLYANTI DWI PURWANI ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
81 — 23
  • 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
    Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi
    .86/Pid.Sus/2013/PN.Sbyyang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah dan Pasal 122angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD, e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13Februari 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri KeuanganNomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi HasilCukai hasil tembakau dan sangsi
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-05-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 491/Pid.B/2012/PN.Cbn
Tanggal 8 Mei 2013 — Edi Iriawadi bin Entis Suraji
53 — 67
  • menyerang denganmelemparlempar batu.Saksi dilarang oleh Rudy untuk menggunakan selangair yang akan menghalau massa, karena Rudy bilang,ini adalah asset perusahaan.Ada perwakilan buruh yang diminta massa untuknegosiasi ada 3 orang, pada saat bernegosiasi adapolisi.Saksi mendapakan kenaikan gaji 150 %Terdakwa ada di Pl jam 9, Saksi balik ke kantor SPjam 11, Terdakwa ada di PIl2 sekitar 5 menit,Rombongan terdakwa tidak ada yg bawa senjata, Saksimelihat angotaanggota SP dipukuli oleh massaSaksi diberikan sangsi
    Dalam PKBtidak boleh mengatur sangsi pidana, perda tidak boleh. Dalam konteks hubungan kerja PKBlebih penting, dari KUHP untuk masyarakat.6. Kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial.Manajement ada dipihak perusahaan, jika ada pihak yang rnelanggarmaka PHI yangmemutuskan bukan peradilan pidana, PKB wajib di perbaiki 2 tahun.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — BUJANG JAMAL Als. BUJANG
200 — 32
  • tahun anggaran 2015.Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya ping,Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).Bahwa sangsi
    anggaran 2015.e Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya pink;e Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.e Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).e Bahwa sangsi
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 03-11-2016 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Bjm
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat:
1.JANG YUNIR
2.KAMARI
3.SYAHRANI
4.SUHAIMI
5.PURWANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
2.KEMENTRIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PERLINDUNGA KONSUMEN NASIONAL DI Jakarta
3.OTORITAS JASA KEUANGAN Di Jakarta
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta
99 — 24
  • Walaupun Penggugattelah mengadukan pada Tergugat Il tentang adanya dugaan pelanggaranpasal 18 juncto pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).6.
    Bahwa tergugat dalam menjalankan usahanya yang berkaitan denganKlausula Baku terhadap Konsumen nya jelas melanggar pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) juntco pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 2232.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Umum Penadahan
Register : 11-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 66-K/PM.II-10/AD/X/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — Linarno Kopda NRP 31020158430282
130 — 85
  • Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga sepedamotor yang diterimanya yang tidak dilengkapi dengan plat nopolapalagi tanpa suratsurat yang sah seperti STNK, BPKB adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan bagipelakunya dapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana,namun Terdakwa tetap melakukannya apalagi sebelumnyapada tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana olehPengadilan Militer I10 Semarang namun Terdakwa tidak jeraatau seharusnya bersikap lebih hatihati dalam bertindak.2.
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Perceraian
Register : 14-03-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 168/ Pdt.G/2017/PA.Sub
Tanggal 11 September 2017 — Penggugat vs Tergugat
171 — 118
  • normanorma agama kita,tapi awal tahun 2017 justru dia ingkar, masih jalinbisnis haram memperjual belikan TKW dengan sponsor laki ntersebut yang sekarangsudah ada bukti otentik dua warga Desa Juranalas diberangkatkan secara illegal tampamemikir nasib TKW/pekerja diluar negeri bagaimana perlindungan kerja karena tidaksesuai dengan aturan DINAKERTRANS atau pemerintah yang selalu melindungi nasibTKI diluar negeri namun penggugat menghindar, tidak memikirkan akibatnya bahwamemperdagangkan TKI itu berat sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-06-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Deny AF. Sembiring, SH
Terdakwa:
Zulkifli
21 — 4
  • diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 24-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — I. IWAYAN GUNAWAN., II. DRA. TETI GEMINIAWATI DAN BAMBANG SUBAGYO VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Tentunya hukuman haruslah mencerminkan rasa keadilan, dalam perkaraini sanksi yang dijatunkan berupa pemberhentian dengan tidak hormatsangatlah berlebihan, hal ini terjadi karena sebelum penjatuhan sangsi,prosedural formal berupa pemeriksaan terhadap Para PemohonHalaman 24 dari 29 halaman.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI
Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
259 — 202
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-04-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 233/Pid.B/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
ALEK SURYADARMA KESENA.
247 — 336
  • Bahwa Surat pemberitahuan yang disampaikan/ dilaporkan ke kantorPelayanan Pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap yangmengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakansangsi sesuai peraturan Perundangundangan perpajakan.Halaman 21 dari 59 Perkara No.17/Pid.SusTPK/2018/PN.BgIP age Bahwa atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan pajak yangterutang kurang bayar akan dikenakan sangsi seSuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 108/Pid.B/2019/PN Wsb
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
1.KABUL YUDIANTO Als DOBOL Bin AHMAD SYUKUR
2.SARPAN Als TW Bin KASBANI
148 — 15
  • yang bersikap kesatria siapmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut perlu diberikan apresiasi olehpara penegak hukum;Bahwa selain itu selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa mengakuiterus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara inihingga membuat perkara menjadi terang;Bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas tindakan yang telahdilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggarhukum;Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Khusus Anak
Register : 28-05-2014 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 61/Pid.Sus/A/2013/PN.Pbg
Tanggal 4 Juli 2013 — Terdakwa Anak
94 — 24
  • M ;e Bahwa atas cerita tersebut saksi bertanya kepada adik saksi yangdijawab iya yang dilanjutkan adik menangis ;e Bahwa setelah mendengar jawaban dari adiknya bersama denganibu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa akantetapi terdakwa tidak mengakui telah berbuat tidak senonoh kepadaadik saksi ;e Bahwa kelakuan terdakwa dalam keseharian sering mengintip orangmandi yang kemudian difoto ;e Bahwa saksi memaafkan kejadian yang telah menimpa adik, akantetapi saksi berharap tetap diberi sangsi
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Anak
Putus : 13-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw
Tanggal 13 Nopember 2017 — Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya
121 — 42
  • anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 08-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN ATAMBUA Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Atb
Tanggal 9 Nopember 2016 — - SEBASTIANUS BOUK Alias ANUS
94 — 49
  • saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
325 — 506
  • administratif;Bahwa tadi ahli sudah menjelaskan ketika membandingkan ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 dengan Permen 39 tahun 2008, didalam ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 hanya ada satu pasal yaitu pasal 16 yang menyinggungtentang denda eksploitasi hutan, denda eksploitasi hutan yang dimaksud dalampasal 16 mengenai tekhnis bagaimana BAP nya tadi harus merifer padaketentuan peraturan yang lainnya yaitu Permen 39 tahun 2008;Bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14pelanggarannya apa sangsi
    ADE SUTAJI, S.Sos, Tempat/Tanggal Lahir, Majalengka, 21121974, JenisKelamin: LakiLaki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatPERUM BUMI SAWALA BARU BLOK C RT/RW 001/007, Kel/DesaDawuan, Kecamatan Dawuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat maupun kuasahukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi mengetahul dasar pengenaan sangsi denda administrasi
    Inhutani Il dasarnya adalah Permenhut 39 tahun 2008 tentang tata caraHalaman 113 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.pengenaan sangsi terhadap pemberian izin IUPKH kemudian Permen LHK 71tahun 2016 kaitannya dengan tindak pelanggaran juga setau kami dasarhukumnya selain itu ada Permen LHK terkait besaran tarif dan disitu adapatokan harga selain itu bisa juga sebab terjadinya denda itu atau latarbelakang pengenaan denda itu kalau dasar awalnya kan memang ada timpemeriksa dan saya masuk dalam anggota
    melaksanakantugas sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pembinaan produksi/pemanenan hutan di wilayahPT.Inhutani Il, tapi Sesuai dengan sertifikasi dan kompetensi yang ahli milikimungkin lebih fokus dan lebih berkompeten, dalam hal ini memang saksimelakukan perhitungan penetapan luasan bersama tim yang lain dan saksi yangmenetapkan volume kayu dengan tahapantahapan metode yang memangsesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku;Bahwa saksi tidak ikut menetapkan sangsi
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 07/Pid.Sus/2017/PN Psr
Tanggal 14 Februari 2017 — M. SUBADAR Bin DAENG M. MUFIDIN
65 — 4
  • KesehatanKota Pasuruan ; Obat CARNOPHEN adalah termasuk obat keras dan kegunannya adalah antiparkison ;Halaman 13 dari 26 Putusan No. 7/Pid.Sus/2017/PN PsrUntuk pelayanan dan pengedaran obat jenis CARNOPHEN harus melalui apotek danharus dengan resep dokter ;Untuk pelayanan dan pengedaran obat CARNOPHEN tersebut harus di apotekresmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obatTrinexyphenidyl , atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinaskesehatan dengan beberapa sangsi
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Prp
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
LAWRA RESTI NESYA, SH
Terdakwa:
YOGI MARLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA ALM
32 — 20
  • No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prpperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 03-09-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 105-K/PM III-16/AD/IX/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — Serka Turkan
50 — 31
  • Bahwaapabila Saksi2 tidak mengijinkan, maka Saksi3 akanmendapat sangsi adat yaitu Saksi3 tidak boleh pulang ke rumahorang tuanya dan di usir dari kampung.6. Bahwa kemudian Saksi2 mengijinkan Terdakwa untuk menikahlagi dengan Saksi3 dengan ditandatangai surat ijin isteri pada tanggal 13Juli 2011.7.Bahwa kemudian Saksi3 dengan Terdakwa melaksanakanpernikahan pada tanggal 20 Juli 2011 di Dusun Capponga Kel. Togotogo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel yang dinikahkan oleh orangtua Saksi3 A.n. Sdr.
Pengadilan PA BONTANG Perdata Agama
Register : 03-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Botg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
Nurwahida binti Lakube
Tergugat:
Rifki bin Syukri
50 — 25
  • Mutasi beliau ke Balikpapan menurut saya adalah bentuk sangsi karena beliaubanyak menggunakan uang kantor,kalaupun pihak perusahaan tidak secaragamblang memberi pernyataan sangsi saya bisa memaklumi karena beliauadalah karyawan senior, karena logikanya kalau beliau naik jabatan pastibeliau jalani dengan senang hatiHalaman 41 dari 62Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg10.Beliau sudah kehabisan cara sehingga pernah melaporkan saya ke komisiperlindungan anak dan perempuan walau pada kenyataannya saya
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1220/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Syahrifuddin Sitorus Alias Budi Salmah
27 — 4
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi