KhilafHal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Dps2.Paksaan.3.Penipuan.Secara hukum hal ini dapat dijadikan dasar bagi Penggugat selaku pihak yangdirugikan, untuk mengajukan tuntutan pembatalan tentang ketidak absahan ke 2perjanjian tersebut yakni Surat Pernyataan pada tanggal 17 November 2009dan Adendum tertanggal 02 Agustus 2013, di Pengadilan Negeri Denpasar ini.Sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, untuk membatalkan Surat Pernyataan

Irian Bhakti KabupatenJayapura, dan saksi Rudi Doom Putra langsung berbicara dengan tedakwaAbner Ondi dan menanyakan ke absahan kepemilikan tanah tersebutkemudian dijawab Terdakwa Abner Ondi bahwa tanah tersebut dulunya bekasgudang PD.

Ny Takasiaeng (orang tua para terbandingmenyangkut hak penggarap atas objek tanah terpekara ini),sehingga olehkarena itu Negara mengakui ke absahan Register Nomor 357 Folio 093tanggal 11 Maret 1987 dimana yang berhak sebagai penggarap adalah AnieTangkabiringan yang adalah orangtua Penggugat/Pembanding (Vide bukti P1/terlampir );Bahwa tanah di Indonesia pada prinsipnya semua berasal dari tanah Negaradan kemudian barulah ada proses untuk peningkatan status tanah,akan tetapidalam perkara ini sejak Tahun

adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitassebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yangdimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka Persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan

Nomor 3038/K/Pdt/1981 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri,selainharus memenuhi persyaratan formil,juga harus dilegalisir lebihdahulu oleh Kedutaan BesarRepublik Indonesia setempat,bukanlah dalam konteks hukum acara pidana,melainkan dalamkonteks hukum acara perdata,sehingga kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I.dimaksud tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan ketidak absahan daripadaLetter of Authorisation in Casu ; Menimbang,bahwa akan tetapi

Presiden Taximengenai pengangkatan Direksi yang oleh Para Penggugat dianggaptidak memenuhi ketentuan Undang Undang No 1 tahun 1995 yangdiperbaharui dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas & tentang ke absahan dari Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/RUPS/Pn.Jkt.Tim, tanggal 29September 201 1 . 222222 22222222 n nnn nn eeBahwa karena perkara ini terbukti sudah pernah diperiksa dan diputusoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor : 299/Pdt.G

Olehkarena itu) Majelis berpendapat Pemindahan Hak atas tanahdengan Sertifikat Hak Milik No. 53 tersebut sah danmengikat secara hukum;Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan secara hukumpelaksanaan lelang, maka Majelis akan memperhatihan hal halberikut:Para Penggugat mendalilkan ketidak absahan secara hukumlelang yang dilakukan oleh Pemerintah Republik IndonesiaCq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasiatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 53 pada tanggal 02Desember 2009 sebagaimana yang

ratus empat puluhmeter persegi ) yang diterbitkan sejak 15Agustus 1972 berlokasi di Desa Djatiwaringin KecamatanPondok Gede Kotapradja Bekasi Daswati Djawa Barat,Majelis telah berpendapat Sertifik at Hak milik No. 53tersebut adalah Sah dan berkekuatan mengikat secarahukum;Bahwa berdasarkan bukti T II 1 s/d T II 21 menunjukkantelah dilaluinya seluruh prosedur lelang atas Sertifikat75tanah tersebut;Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulanmenolak dalil Para Penggugat tentang ketidak absahan

secarahukum lelang yang dilakukan oleh Pemerintah RepublikIndonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBekasi atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 53 pada tanggal 02Desember 2009 sebagaimana yang terdapat dalam Risalah LelangNomor 3351/2009 adalah karena ketidak absahan Obyek lelangyaitu. tanah dengan berupa Sertifikat Hak Milik No. 53 atassebidang tanah pekarangan kosong seluas 3.940 M (tiga ribusembilan ratus empat puluh meter persegi) yang diterbitkansejak 15 Agustus 1972 berlokasi

Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harusdengan gugatan ke pengadilan umum atau pengadilan agamajika berkaitan dengan penerapan hukum Islam, danharusdibuktikan ketidak absahan dari aspek lahiriah, formal danmateriil akta Notaris ; 2022002 000= Selama gugatan berjalan sampai dengan ada keputusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka aktaNotaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yangberkepentingan dengan akta tersebut ; Bahwa berdasarkan Putusan MA RI

Hal ini membuktikan legalitas dan ke absahan SuratKuasa benarbenar dipahami oleh yang bersangkutan serta, mempunyaikekuatan hukum yang nyata dan sah seuai ketentuan hukum sebagaimanamenurut Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yangberisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untukmelaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;Bahwa, lebih lanjut berdasarkan pasal menurut Pasal

Nomor 1329 K/Pdt/2012juga belum disesuaikan dengan UUPT mengakibatkan status Penggugat sebagai badanhukum menjadi tidak sah. dengan demikian ketidak absahan status Penggugat sebagaibadan hukum mengakibatkan Penggugat tidak berkompeten untuk melakukan perbuatanhukum tertentu, khususnya di dalam mengajukan gugatan ini. oleh karenanyaberdasarkan alasanalasan sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnyalah jikamajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatanPenggugat tidak

ketidakabsahannya akte tersebut, dalam Undangundang Pokok Agraria diIndonesia telah diatur secara tegas bahwa Sertipikat atas tanah adalahHal 10 dari 39 hal No.443/PDT/2017/PT.MKS11merupakan bukti yang KUAT sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknyaoleh pihak lain ;Bahwa dari uraian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dan dikaitkandengan Perkara ini maka Penggugat Konvensi in casu dalil pokok gugatanPenggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II Konvensi) yangharus membentuk dimana letak ketidak absahan

SAID, HJ.TUTY ALWIYAH AMIN, S.H., DAN SITTI menurut kesimpulan Majelis Hakimtidak ada satupun alatalat bukti tersebut mampu mendukung danmembuktikan dimana ketidak absahan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 513/Kalukuang atas objek sengketa yang tercatat atas nama EnnyYosefian (vide alat bukti surat T 3, demikian, demikian pula denganupaya pembuktian yang telah dilakukan oleh Tergugat II melalui alat buktisuratnya yang diberi tanda T II 1 s/d T Il 20 yang pada pokoknya samayaitu berupa Surat Tanda

, pada saat tanahyang menjadi objek terperkara di Hibbah beserta dengan surat tidak adayang menaruh keberatan termasuk Umar Bin Isya, namun setelah Isya BinAmin ( kakek Para Penggugt dan Tergugat ) meninggal dunia Umar BinIsya tak lain ayah kandung dari Para penggugat tanah yang telah di hibbahuntuk Hj.Halimah sebahagian dari tanah objek terperkara dikuasai kembalioleh Umar Bin Isya, sehingga Hj.Halimah mengajukan gugatan kePengadilan Agama Bireuen dahulu, sekarang Mahkamah Syar iyahmengenai ke absahan

Halimahmengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bireuen dahulu, sekarangMahkamah Syar tyah mengenai ke absahan hibbah yang diberikan olehIsya Bin Amin untuk dirinya, amar putusan Mahkamah Syar iyah dinyatakanhibbah sah dalam amar putusan tersebut, namun sebahagian tanah yangtelah menjadi hak Hj.Halimah berdasarkan Vonnis/Penetapan dariMahkamah Syar iyah No.32/1974, tanggal 30 Maret 1974 karena keduabelahn pihak bersedia melakukan sebagaimana anjuran Majelis, makaHj.Halimah (Ter gugat I) mengembalikan

. : 04/Pdt.G/2010/PN.Im ) ;Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatanhukum tetap ;Bahwa ke absahan kepemilikan obyek sengketa tersebut diatas, telahdipertimbangkan Majelis Hakim bahwa mengenai jual beli tanah danbangunan rumah obyek sengketa antara Tergugat/sekarang Terlawan II/SriUmamah dengan turut Tergugat/Kasnadi yang dilakukan tanggal 06 Juni2009 sebagaimana tertuang dalam bukti TT ( akta jual beli /AJB No. :375/2009) Pengadilan berpendapat jual beli tersebut tidak

TENTANG KETIDAK ABSAHAN HAK TERMOHON KASASI.a.1. Diakui oleh Termohon Kasasi, tanah Sertifikat Haki Milik No.117/Kelurahan Pamak (T3) yang diterbitkan berdasar SuratKetarangan Tanah (T4), lokasinya berada diluar tanah obyeksengketa, karena itu bukti T3 jo. T4 tersebut harusdikesampingkan;a.2.

Tergugat III danTergugat IV telah mempersiapkan penanaman Pohon Karet di atas TanahSengketa, tanpa mempertimbangkan ke absahan jual beli antara Tergugat I,Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV.

melainkankeinginan subjektif dari pihak manajemen maka surat peringatan 3tersebut telah batal demi hukum ;Bahwa Majelis Hakim telah tetap menggunakan T2 sebagai bukti yangdipertimbangkan, dimana Pemohon Kasasi semula Penggugat telahmenyatakan keberatan di persidangan karena ditemukan fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 05 Mei dan seterusnya sampai adanyasurat skorsing tanggal 11 Pebruari 2009 Pemohon Kasasi masuk bekerjatapi dalam absen tidak terdapat tanda kehadiran sehingga hal tersebutmenimbulkan ketidak absahan

Bahwa dari hasilpengukuran tersebut telah pula dibuat peta, oleh tim masyarakat hukum adat yangditandatangani oleh Kepala Suku Sakai Banun Botuah diketahui oleh KepalaDesa dan Ketua BPD Harapan Baru kemudian turut pula bertanda tangan dariKepala Suku Banun Selapan terhadap ke absahan lokasi tanah milik adat yangterletak di Desa Harapan Baru yang dirampas dan dirusak Hutan Adatnya danTanah milik I, adatnya secara melawan hukum dimaksud UURI No .41 tahun1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 78 tentang

sebagaisurat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat hubungan luka yangdialami dengan perbuatan para Terdakwa adalah sangat tidak berdasar hukum,Dalam memberikan pertimbangan ini, Majelis Hakim masih dalammempertimbangkan unsur pasal dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang/barang belum memasuki mempertimbangkan unsuryang menyebabkan sesuatu luka, sehingga menjadi jelas Majelis Hakim inginsegera menyatakan agar unsur menyebabkan sesuatu luka tidak terpenuhi.Terhadap ke absahan

dari Kabupaten Muara Enim yaitupada tahun 2001 dan satu tahun berikutnya pada tahun 2002 ada penyerahanaset dari Muara Enim ke Prabumulih ;Bahwa aset yang dimaksud adalah tanah, gedung, tumbuhan yang tumbuhdiatasnya dan seluruh sarana prasarana yang termasuk dalam wilayah KotaPrabumulih serta para aparatur pemerintah yang termasuk dalam wilayah SKPD(satuan Kerja Pemerintah Daerah ) kota Prabumulih ;Bahwa selain aset, aparatur negara juga serah terima meliputi surat menyuratsebagai pendukung ke absahan

penyerahanaset dari Muara Enim ke Prabumulih ;Bahwa aset yang dimaksud adalah tanah, gedung, tumbuhan yang tumbuhdiatasnya dan seluruh sarana prasarana yang termasuk dalam wilayah KotaPrabumulih serta para aparatur pemerintah yang termasuk dalam wilayah SKPD(satuan Kerja Pemerintah Daerah ) kota Prabumulih dan semuanya itu dikenaldengan istilah 3 (tiga) P yaitu Perlengkapan,Personalia dan Pembiayaan(kKeuangan) ;Bahwa selain aset, aparatur negara juga serah terima meliputi surat menyuratsebagai pendukung ke absahan

Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda;Bahwa dalam gugatan para penggugat perkara nomor 9 /pdt/G/2010/PN.BTA, dimanapara penggugat menggabungkan dua kompetensi absolut dalam satu gugatan yaitugugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang merupakan kompetensi absolutdari Pengadilan Negeri dan gugatan ketidak absahan dan pembatalan surat keterangantanah O1 s/d 06 /SKT/LGL/1999 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yangmerupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.Dengan

Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda;Bahwa dalam gugatan para penggugat perkara nomor 9 /pdt/G/2010/PN.BTA, dimanapara penggugat menggabungkan dua kompetensi absolut dalam satu gugatan yaitugugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang merupakan kompetensi absolutdari Pengadilan Negeri dan gugatan ketidak absahan dan pembatalan surat keterangantanah O1 s/d 06 /SKT/LGL/1999 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yangmerupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.2.Error