Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 26-01-2015 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 18/pdt.P/2015/ms-Lsk
Tanggal 4 Februari 2015 — Pemohon - Termohon
17 — 5
  • dilakukan pada tanggal 28 Juli 2010 diGampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur,artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Register : 09-03-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 78-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017
Tanggal 14 Maret 2017 — Rusdi Efendi, Kopda NRP 31000412130779
39 — 18
  • Bahwa benar di satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum danada penekanan dari Dansat agar tidak terlibat atau melakukanpenyalahgunaan narkotika karena akan merusak kesehatan dansanksinya berat.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 B/PK/PJK/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 04-10-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 402/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 3 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 7
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PA MALANG Nomor 831/Pdt.P/2019/PA.MLG
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
  • UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 556/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
29 — 7
  • perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA BINJAI Perdata Agama
Register : 02-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bji
Tanggal 19 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 4
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Penganiayaan
Register : 07-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 11/Pid.B/2015/PN Bwi.
Tanggal 18 Februari 2015 — Terdakwa HADI IRWANDOKO
33 — 8
  • Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan HADI IRWANDOKO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalamsuatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupunketerangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini,Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 24-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Prg
Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
Hj. Saribanong binti H. P. Parenta
17 — 13
  • sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perjaka danperempuan bernama Putriani binti Melfin berstatus perawan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 105/Pid.B/2018/PN TOB
Tanggal 10 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RIDZKY SEPTRIANANDA, SH
Terdakwa:
MUH. GUNTUR TANIMBAR Alias GUNTUR
33 — 22
  • Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 12-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 477/Pdt.P/2017/PA.Skg
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
19 — 10
  • karena nasab,semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menuruthukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 22-09-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PA MAROS Nomor 544/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Pemohon
14 — 6
  • No. 544 /Pdt.P/2015 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf ( b ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 27-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat dan Tergugat
12 — 1
  • Yasak di rumah orang tua Penggugat yang berlamat di KecamatanLangkapura Kota Bandar Lampung;Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (0ada dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak:1. ANAK PERTAMA, lahirtanggal 10 september 20032. ANAK KEDUA, lahirtanggal 11 Maret 20073.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 25-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 74/PDT/2016/PT BTN
1. PT. BANK DINAR INDONESIA, (dahulu PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL) berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : L. SUPANDI SUARDI, S.H., Advokat dari Law Firm L. SUPANDI & Partners, yang bertempat tinggal di Kawasan CBD Pluit Blok B-01, Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I; 2. Drs. EC. JOYO, swasta, beralamat di Jl. Gardena Raya B.I /9 Rt. 007, Rw. 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam gugatan ini selaku pribadi maupun selaku Direktur Operasional PT. BANK DINAR INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT III; M E L A W A N 1. DEDY, Swasta, beralamat di Ruko Royal Serpong Village No. 385, Rt. 001, Rw. 007 Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I; 2. JOHANA, beralamat di Ruko Royal Serpong village No. 385, Rt. 001 Rw. 007, Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : HEINTJE SUMAMPOUW WAGIU, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat WAGIU DANPARA REKAN, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Ruang 505, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2015, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; 3. HENDRA LIE, swasta, beralamat di Jl. Satria II/8, Rt. 008, Rw. 001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam gugatan ini selaku Pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. BANK DINAR INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT II; 4. HENRY SUTANTO, swasta, beralamat di Jalan Kembang Mulia Blok B.8, No. 17 Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam gugatan ini selaku pribadi maupun selaku Mantan Direktur Utama PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT I; 5. IRMA BONITA, S.H., Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Tanah Abang I No. 9-E, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT II;
38 — 35
  • ., perludihukum untuk wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan putusan atasperkara Gugatan aquo;Bahwa guna untuk memberikan kepastian hukum kepada PARAPENGGUGAT dan penekanan kepada PARA TERGUGAT agar supayaPARA TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini,sudah sewajarnya bila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) atas keterlambatan PARA TERGUGAT yangbersangkutan untuk melaksanakan putusan perkara atas gugatan ini;118 PETITUMBahwa tuntutan ini adalah berdasarkan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 09-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA MAROS Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Mrs
Tanggal 15 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
  • No. 38 /Pdt.P/2019 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai Suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (ob) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 13 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
  • wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Pencurian
Register : 10-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 113/Pid.B/2015/PN Bwi.
Tanggal 10 Maret 2015 — HENDRIKO ASMARA YUDA Alias TOTONG
28 — 4
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan HENDRIKO ASMARA YUDA Als TOTONG selaku Terdakwamengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimanaberdasarkanketerangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalamHalaman7 dari 10: Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 28-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 268/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 12 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 3
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS SINABANG Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan MS SINABANG Nomor 021/Pdt.P/2019/MS.Snb
Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon I Pemohon II
68 — 13
  • perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 155/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
20 — 7
  • Barat,Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomori Tahun 1974;Hal.7 dari7 Hal.Penetapan Nomori55/Pdt.P/2016/M SLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kom pilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kom pilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan