Keberatan dan penolakan tersebutberdasarkan pada :6.1.1. Para Penggugat dan ayah almarhum Para Penggugat besertaistrinya tidak pernah bertempat tinggal di alamatJalan LetjenSuprapto 69, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Kebonsari,Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;6.1.2.

sempurna ditengahtengah persidangan.Bahwa telah terbukti dengan sempurna adanya SURAT KUASA JUAL dariPenggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding, sebanyak 6 (enam)Surat kuasa jual.Bahwa mengenai adanya Surat Kuasa Jual tersebut telah terungkap dalampersidangan sebagaimana yang tertuang dalam Pertimbangan HukumPengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perdata a quo, yaitu tertuang padahalaman 23 alinea 3 yang dengan tegas dinyatakan berupa bukti surat T.IIyang diberi tanda T.Il 1 s/d T.Il 6.1.1

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan buktisebagai berikut :6.1 Bukti Surat, yang diberi tanda ::6.1.1 P.1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat6.1.2 P.2 Foto Copy Surat Nikah No.574/41/XI/2000 ;6.2 Bukti Saksi :6.2.1.Saksi XXXX ; 60 Tahun, Islam,Pensiunan PNS ; bertempat tinggal di Desa Kwagean RT / RW002 / 001 Kec. Loceret Kab.

denganluas 1002 meter persegi berikut 1 (Satu) unit rumah di atasnyadengan ukuran 10x15 M yang dibangun di atas tanah milikPengugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan TranPalembaja RT. 002 RW 001 Kelurahan Sari Bunga MasKecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batasbatas:Utara : berbatasan dengan IbrahimSelatan : berbatasan dengan FerryAmrullahTimur : berbatasan dengan Jalan Poros Trans PalembajaKm. 02Barat : berbatasan dengan JalanAdapun kronologis pembangunan rumah danperolehantanah tersebut adalah:6.1.1

XXXXXXXXXXXXXXXX (LO Tahun).Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka jelas bahwa Tanah beserta 1(saatu) unit Rumah diatasnya seperti Tergugat katakan dalam jawabanTergugat point 6 merupakan termasuk Harta Bersama adalah tidak benar.Tanah berserta 1 (satu) unit Rumah yang berdiri diatasnya diatas adalahhak milik Penggugat sehingga tidak lagi masuk dalam Harta Bersama.Bahwa pada point 6.1.1 jawaban Tergugat, Tergugat menguraikan 1 (satu)unit Rumah yang berdiri diatas tanah hak milik Penggugat dengan

Penelitian Hubungan Istimewa.6.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UndangUndang PPh danPSAK 07 dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa tidakHalaman 16 dari 52 halaman.

(SKPD) NO.REGISTER MASA PAJAK NILAI PAJAK6. 6.1.1 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 002368 Februari 2009 Rp.3.550.494,1 HUTABARAT6.1.2 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 000153 Februari 2009 Rp.3.550.494,HUTABARAT6.1.3 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 002376 Januari 2009 Rp.HUTABARAT 9.431.881,6.1.4 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 000152 Januari 2009 Rp.HUTABARAT 9.431.880,6.1.5 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 00003528 Desemeber Rp.12.088.286HUTABARAT 2008 76.1.6 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 000155 Desember

(SKPD) NO.REGISTER MASA PAJAK NILAI PAJAK6. 6.1.1 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 002368 Februari 2009 Rp.3.550.494,1 HUTABARAT6.1.2 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 000153 Februari 2009 Rp.3.550.494,HUTABARAT6.1.3 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 002376 Januari 2009 Rp.HUTABARAT 9.431.881 ,6.1.4 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 000152 Januari 2009 Rp.HUTABARAT 9.431.880,6.1.5 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 00003528 Desemeber Rp.12.088.286HUTABARAT 2008 6.1.6 SIANTAR HOTEL PARAPAT / GORDON 000155 Desember

., unsur perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat selaku kurator, dan unsur terakhir berisikangugatan Penggugat untuk pembatalan lelang eksekusi harta pailit;6.1.1. Pembatalan pelaksanaan putusan pailit dan kepailitan hanyadapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi dan/atau upayahukum luar biasa peninjauan kembali menurut tata cara yangdiatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU;a.

Menetapkan agar barang bukti berupa:6.1 Barang bukti tersebut di bawah ini agar dikembalikan kepadaPemerintah Kabupaten Situbondo:6.1.1. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 70/P/2002 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002;6.1.2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 915/66/431.002.4/2002 tentang Pengesahan Daftar Isian ProyekDaerah (DIPDA);6.1.3.

sertamelakukan beberapa perbuatan sejenis yang harus dipandang sebagaikejahatan berlanjut, yaitu dari bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulanNovember tahun 2015, dengan tidak menyalurkan Beras untuk Rumah TanggaMiskin (Raskin) sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima RumahTangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Raskin, secara melawan hukumsebagaimana melanggar ketentuan Bab 5 poin 5.1 huruf a.1 dan Bab 8Pedoman Umum Penyaluran Raskin Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun2012, Bab 6 poin 6.1.1

Bab 6 poin 6.1.1 angka 1 Pedoman Umum Subsidi Beras untukMasyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yangmenentukan ... Raskin hanya diberikan kepada RTSPM sesuai denganbasis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2Ksetelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTSPM melalui Musdes/Muskel yang dituangkan dalam DPM1. Oleh karenanya berdasarkanHal. 23 dari 142 hal. Put.

Bab 6 poin 6.1.1 angka 1 Pedoman Umum Subsidi Beras untukMasyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yangmenentukan ... Raskin hanya diberikan kepada RTSPM sesuai denganbasis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2KHal. 53 dari 142 hal. Put. No. 1310 K/Pid.Sus/2017setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTSPM melaluiMusdes/Muskel yang dituangkan dalam DPM1.

Penggugat dimasukkan dalam Daftar HitamBahwa meskipun Surat tersebut tanggal 31 Desember 2014,sesungguhnya surat PPK tersebut baru diterima Penggugat padatanggal 7 Januari 2015, dimana sesungguhnya pada tanggal 7 Januari2015, dengan dana dan risiko' sendiri, Penggugat sedangmenyelesaikan secara fisik 0,56 % (nol koma lima puluh enampersen), sisa proyek minor yang menjadi alasan PPK untukmemutuskan Kontrak:6.1.Masalah Pemutusan Kontrak Sepihak dari PPK:6.1.1.

serta melakukan beberapa perbuatan sejenis yangharus dipandang sebagai kejahatan berlanjut yaitu dari bulan Juni tahun 2012sampai dengan bulan November tahun 2015 dengan tidak menyalurkan Berasuntuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) sesuai dengan jumlah yang seharusnyaditerima Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) raskin, secaramelawan hukum sebagaimana melanggar ketentuan Bab 5 Point 5.1 huruf a.1dan Bab 8 Pedoman Umum Penyaluran Raskin Beras untuk Rumah TanggaMiskin Tahun 2012, Bab 6 Point 6.1.1

;Bab 6 Point 6.1.1 angka 1 Pedoman Umum Subsidi Beras untukMasyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yangmenentukan .Raskin hanya diberikan kepada RTSPM sesuaidengan basis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola olehTNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTISPMmelalui Musdes / Muskel yang dituangkan dalam DPM1.

Bab 6 Point 6.1.1 angka 1 Pedoman Umum Subsidi Beras untukMasyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin) yangmenentukan ..Raskin hanya diberikan kepada RTSPM sesuaidengan basis data terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola olehTNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTSPMHalaman 46 dari 113 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2017/PT YYKmelalui Musdes/Muskel yang dituangkan dalam DPM1.

Tanah dan Bangunan yang terletak diPerum Bukit Citra Darmo BC / C18, Jalan Klakah RedjoKandangan Benowo Surabaya, dengan batasbatassebagai berikut :6.1.1. Sebelah Selatan: Rumah Hak Milik.6.1.2. Sebelah Utara: Jalan Perum;6.1.3. Sebelah Barat : Rumah Hak Milik.6.1.4. Sebelah Timur : Rumah Hak Milik.Hal 3 dari 83 hal. Put 1659/Pdt.G/2019/PA .SbyBerdasarkan Sertipikat Hak Milik No.3436 atas nama Ny.Rusita Aksari;6.2.

Ramli Didoh, dan mempunyai 6 (enam) orang anakyaitu:6.1.1. Teuku Mastur Asyikin Didoh(Alm);Halaman 22 dari 45 putusan Nomor 148/PatG/2018/MSSgi6.1.2. Teuku Saudi Didoh, yaituPenggugat XXXIl;6.1.3. T. Muzakir Didoh, SE yaituPenggugat XXXIll;6.1.4. Teuku Hasuna DidohyaituPenggugat XXXIV;6.1.5. Cut Dewi Nazarah yaituPenggugat XXXV;6.1.6. Cut Nila Sari, telah meninggalpada tahun 20116.1.1.

Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat BerpendapatanRendah 2013 (Pedum Raskin), Angka 2. 6 Huruf b, Angka3.1.1 Hurufc, Angka 4.4, Angka5.1 Huruf a Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) ProgramRaskin Tahun 2012, Angka 2 Huruf A, Angka 7, Bab 3 Huruf A, Huruf D, Huruf E, Bab 4Huruf A Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 Kabupaten Gianyar, Bab 3 Angka3.4. 2, Bab 4 Angka 4.1.2, Bab 5 Angka 5.2 Angka 6), Angka 5.7 Angka 5.7.2 Angka 2)Angka 5.8 Angka 1), Bab 6 Angka 6.1 Angka 6.1.1

Subsidi Beras untukMasyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin), Angka 2. 6 Huruf b, Angka 3.1.1 Huruf c,Angka 4.4, Angka 5.1 Huruf a Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin)Program Raskin Tahun 2012, Angka 2 Huruf A, Angka 7, Bab 3 Huruf A, Huruf D, Huruf E, Bab 4Huruf A Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 Kabupaten Gianyar, Bab 3 Angka 3. 4. 2, Bab 4Angka 4.1.2, Bab 5 Angka 5.2 Angka 6), Angka 5.7 Angka 5.7.2 Angka 2) Angka 5.8 Angka 1), Bab 6Angka 6.1 Angka 6.1.1

Bahwa kerugian tersebut meliputi kerugian Materiil maupunImateriil yang apabila dirinci sebagai berikut:6.1.1.

NASRUDIN mengajukan NPD sebagaiberikut :6.1.1. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 180/808/HUK/2017tanggal 20 Nopember 2017 Pengajuan anggaran untuk kegiatanPembentukan dan Evaluasi Naskah Kesepakatan Bersama, PerjanjianKerjasama, Kontrak sebesar Rp. 5.551.500, (lima juta lima ratus limapuluh satu ribu lima ratus rupiah), terdakwa memotong sejumlahRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) sehingga saksi menerima sejumlahRp.4.551.000, (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)termasuk pajak;6.1.2.

NASRUDIN mengajukan NPD sebagaiberikut :6.1.1. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 180/808/HUK/2017tanggal 20 Nopember 2017 Pengajuan anggaran untuk kegiatanPembentukan dan Evaluasi Naskah Kesepakatan Bersama,Perjanjian Kerjasama, Kontrak sebesar Rp. 5.551.500, (lima jutalima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdakwa memotongsejumlah Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) sehingga saksi menerimasejumlah Rp.4.551.000, (empat juta lima ratus lima puluh satu riburupiah) termasuk pajak;6, 1.2.

SukajadiWilayah Bojonagara Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) No. 230 tanggal 08 Maret 2004 tertulis atas nama Nyonya HennyThereshiana, luas tanah = 70 m2 dan luas bangunan = 220 m2 telah diikat HakTanggungan sebagai berikut :6.1.1. Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp 1.150.000.000. (satu milyar seratuslima puluh juta rupiah) vide Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor7367/2007 tanqgal 04 September 2007.6.1.2.

Terhadap penolakan PARA TERGUGAT, sebagaimana angka 5huruf a (angka 6 sampai dengan 8 Gugatan PARAPENGGUGAT), sebagai berikut :6.1.1 Bahwa, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,Pembeli Beritikad Baik sebagaimana tercantum dalamkesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014pada huruf a Dikutip sebagai berikut kKriteria pembeliHalaman 30 dari 54 Putusan

TERGUGAT TELAH MELANGGAR PASAL 3 ANGKA (2)PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1961, TENTANGPENDAFTARAN TANAH;6.1.1.

Fakta bahwa klausula harga SMS dalam PerjanjianInterkoneksi hanya mengatur mengenai harga SMS yang lintasoperator (offnet),membuktikan bahwa memang betul niat atau tujuandari dicantumkannya klausula harga SMS ini memang untukmencegah terjadinya spammingdan menjaga kestabilan jaringan.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perjanjianpenetapan harga dalam kasus ini, karena secara formal maupunmaterial yang terjadi adalah adanya Perjanjian Interkoneksi ;Termohon Keberatan pada butir 6.1.1

Termohon Keberatan pada butir 6.1.1 halaman 207 dariPutusannya menyatakan sebagai berikut :"6.1.1 Bahwa XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, dan Mobile8 telah melakukan kartel harga SMS offnet padarangeRp 250 Rp 350pada periode 2004 sampai denganApril 2008;4.

Pst.5.4.13.5.4.14.5.4.15.mutlak karena benchmarkdan mekanisme pasar ;Bahwa kesimpulan Termohon pada butir 6.1.1 yangmenyatakan bahwa : XL, Telkomsel,Telkom (dalamhaliniPemohon), Bakrie, danMobile8telanmelakukankartel harga SMS offnet pada range Rp. 250 Rp. 350pada periode 2004 sampai dengan April 2008adalahkeliru dan sangat mengadaada serta tidak berdasar,karena:5.4.13..1.

Kalaupun Termohon berwenang melakukanpengawasanpersaingan usaha dan memeriksa serta dugaanpelanggaran persaingantelekomunikasi, quod non,Termohontelah melampaui kKewenangannya, karena:6.1.1. Berdasarkan rumusan Pasal 5 UU Np. 5 tahun 1999,tidak terkandung akibat (dampak) adanya perjanjianpenetapan harga (kartel harga), baik tertulis maupunHal. 198 dari 329 Hal. Put.No.03/KPPU/2008/PN.Jkt. Pst.tersirat.