Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan PengadilanAgama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon Il, yakni nama ayahPemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Nomor496/03/1/1982, tanggal 28 Januari 1982 adalah XXXX yang sebenarnya adalahXXXX ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata para Pemohon dalam bukti pernikahannyatersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa XXXX bin

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (10) tersebut di atas secara jelas danterang menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusantersebut...";d. Bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat telahdikabulkan oleh Judex Juris sebagaimana Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015,dengan alasan "....

Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi Judex Juris tidak memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan yangmenyatakan:.... Judex Facti telah salah menerapkan hukum ...

"Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus,HKI/2015,tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau, sehingga dalamsuatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000,yang pada pokoknya menyatakan: ".... putusan atas permohonan kasasi,memuat secara lengkap pertimhangan hukum yang mendasari putusantersebut. .. ";.

Nomor 10 PK/Padt.SusHKI/2017pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, sehinggaberalasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yangdimohonkan peninjauan kembali;2).

assetaset yang seperti tersebut dalam SertifikatHak Milik (GSHM) sebagai berikut:Sertifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4004 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4005 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4006 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4007 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Dalam perlawanan tersebut (verzet) mendasari

atas hendak dilaksanakan lelangterhadap assetaset tersebut di atas, yang setelah ditemukannya buktibuktibaru (novum) yang dengan hubungannya iktikad baik dari nasabah yangternyata Majelis Hakim telah khilaf, sehingga dalam menerapkan hukumnyasalah, dan berakibat tidak melaksanakan hukum yang sebenarnya (tidak adil)dan tidak konsisten dalam menerapkan hukum, mendasari Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt./2001 tanggal 2 Januari 2003yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut

:Jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri,tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seijin pemiliknya;Serta juga mendasari pada Peraturan Menteri Keuangan tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke4 (Keempat)sebagai berikut:Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanpengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangkaHalaman 8 dari

yang mendasarigugatannya;Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat, adalah tentang perbuatanmelawan hukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci memaparkan uraian tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai dengan apayang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 1365 BW.Bahwa, gugatan Penggugat tidak pula menjelaskan sejak kapan dan atasdasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga atashak kepemilikan yang mendasari

Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya ;e Bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat, sama sekali tidakada uraian yang menjelaskan dasar hukumnya (rechtgrand) danperistiwa yang mendasari gugatannya.e Bahwa gugatan yang diajukan adalah tentang perbuatan melawanhukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci menguraikan tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum tersebut.e Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan sejak kapan danatas dasar apa Penggugat

memperoleh hak atas tanah sengketa,sehingga alas hak kepemilikan yang mendasari legal standing darigugatan tersebut tidak jelas atau obscuur.b.

Dasar hukum, Dalil Gugatan tidak jelas.Bahwa pada posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechl grand) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga daliilyang demikian tidak memenuhi syarat formal.oon Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Ill sampai denganXII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Putusan No.81/PDT/2015/PT BTN.34e Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan asal usul dan sejak kapanPenggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga legal standingyang mendasari diajukan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.e Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum darituntutannya dan menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa tersebut, maka gugatan secarayuridis dianggap tidak memenuhi syaratsyarat formal.

:cceceeeeeeeeeeeeeeceeeeeaeeeaeeenees PEMOHON; Pengadilan Negeri terSebut ; 222enen nn ene neeTelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15Maret 2019 dengan Register No. 83/Pdt.P/2019/PN.Sda ;Bahwa Pemohon telah mencabut Surat Permohonan karena adanyakesalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan mempelajari alasanalasan yang mendasari dari permohonan yang diajukan

KarMenimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan IlmuPengetahuan dan Tehknologi.

Kemudian Element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yangkedua,yakni apakah barang bukti berupa 0,71 (nol koma tujuh satu) gramsabusabu beserta plastik pembungkusnya,yang dapat dari tangan Terdakwatermasuk Nakotika Golongan bukan Tanaman;Menimbang,bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui,bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota

selanjutnya daribarang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratrorium dan darihasil pemeriksaan disimpulkan,bahwa barang bukti tersebut mengandungMetafetamina terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 lampiran yang menurut undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu sabu telahdinyatakan tergolong Narkotika golongan bukan tanaman, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 diperempatan lampu merah kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri,terdakwa ditangkap dan digeledah, sehingga diketemukannya barang buktisabusabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Ronny Yunantha, selain menguasai jugamenyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebutadalah merupakan perbuatan

Bahwa mendasari Pasal 1 poin 27 dan 28 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut menyebabkan keteranganSaksi1 (Serma Nengah Tagel), Saksi2 (Serma Anuri) dan Saksi3 (Dr.Indra Gunawan Nasution) menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyaikualitas sebagai alat bukti..

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalahguna" Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti keterangan Saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimanayang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajib didukung oleh 2alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sebagaimana dalamPasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis ganja. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabunamun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alatbukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasHal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 484 K/MIL/2017minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimanajika dinubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

didampingi Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2017, sehingga pemintaan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan bandingtersebut secara yuridis formal dapat diterima;Menimbang bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan pemeriksaan ditingkat banding akan tetapi tidak mengajukanMemori Banding,dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui apa yang mendasari

bandingtersebut ;Halaman 5 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDNMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh JaksaPenuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN Mdn, dan MemoriBanding Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo10Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

TRISNO telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebutMajelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwaselama perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah11diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohondengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atasharus dinyatakan terbutki bahwa

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut13telah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimanadiatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal

datang terdakwa dan mengatakan Yulius kau harus mati hariini* sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah saksi akan tetapitidak mengenai saksi tetapi mengenai pohon mangga lalu terdakwamencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong saksi tetapi ditegur olen Rudolof Losana sehingga terdakwalangsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

danmengatakan Yulius kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi sehingga terdakwa langsungpergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi Ridolof Losana sehinggaterdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian

Bahwa Terbanding l/Semula Tergugat sangat keberatan atasputusan Judex Facti yang menolak begitu saja eksepsi yangdiajukan oleh Terbanding I/Semula Tergugat hanyamempetimbangkan alasanalasan hukum yang mendasari eksepsitersebut;Bahwa Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan PerkaraPerdata Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Blk adalah lanjutan Perkara PerdataNomor 20/Pdt.G/2011/PN Blk yang telah diputus oleh Pengadilan NegeriBulukumba pada tanggal 29 November 2011 dimana subjek dan objektanah yang

Sus/2018/PN.PtkBahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu dalam olah gerakMotor Air dan melakukan kegiatan patroli dalam rangka Pembinaan Keamanandan Ketertiban Masyarakat di wilayah Perairan Polda KalbarBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melakukan patroli dalamrangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah PerairanPolda Kalbar adalah Surat Perintah dari Dirpolair Korpolairud Baharkam PolriNo.

Kubu Rayapada posisi 00 01 40 LS 109 30 37 BT.Bahwa saksi menerangkan Motor Air KATO yang menarik rakit kayu tersebuttidak ada memiliki nama (Tanpa Nama) dan yang menjabat selaku Nakhodaadalah sdr SAMSUDINBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melaukan pemeriksaanterhadap Motor Air KATO Tanpa Nama yang dinakhodai sdr SAMSUDIN yangmengangkut/menarik rakit kayu tersebut adalah Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : SPPK/21/X/2017/KP.ANTASENA 7006 tanggal 24 Oktober2017.Bahwa saksi menerangkan

menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan Saat ini saksi bertugas di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dan ditugaskan pada Direktorat Kepolisian Perairan PoldaKalimantan Barat dan jabatan saya saat ini selaku Tamtama Seksi Penyelidikanpada subdit Gakkum Ditpolair Polda Kalimantan Barat;Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selainmenjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga mencari dan menemukanperistiwa pidana dan menemukan siapa pelakunya;Bahwa saksi menerangkan Yang mendasari

Kubu Raya padaposisi 00 01 40 LS 109 30 37 BT.Bahwa saksi menerangkan Motor Air KATO yang menarik rakit kayu tersebuttidak ada memiliki nama (Tanpa Nama) dan yang menjabat selaku Nakhodaadalah sdr SAMSUDINBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melaukan pemeriksaanterhadap Motor Air KATO Tanpa Nama yang dinakhodai sdr SAMSUDIN yangmengangkut/menarik rakit kKayu tersebut adalah Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : SPPK/21/X/2017/KP.ANTASENA 7006 tanggal 24 Oktober2017.Bahwa saksi menerangkan

Selanjutnya Tergugat dengan mendasari pada Surat PermohonanTergugat Il (DPW PNA Kab.

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan SuratRekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 serta Surat Tergugat IImenerbitkan Surat Usulan PAW Anggota DPRK Bireuen dari FraksiHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepada Pimpinan DPRKBireuen tanpa mendasari pada adanya kesalahan atau pelanggaranAD/ART Partai dan pelanggaran Peraturan Tata Tertio DPRK Bireuenadalah tindakan kesewenangwenangan

dalam subjek hukum.Penggugat dalam hal ini hanya mengurangi Turut Tergugat sebagai subjekhukum bukanlah berarti subjek hukumnya tidak sama, karena dimaksud dalamundangundang sebagai subjek hukumnya sama dengan perkara terdahulu atauyang dianggap sama, karena Turut Tergugat dalam perkara terdahulu hanyalahsebagai Turut Tergugat saja dalam kapasitas sebagai pelengkap karena tidakmempunyai kapasitas kepentingan hukum dalam perkara tersebut;Sama dalam hal dalil/dasar persengketaan gugatan.Mengenai hal mendasari

Pengadilan Negeri NegaraNo.02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998, terhadap perkara mana telahdiberi putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewjsde) dalam pekara a quo Penggugat telah mempersenketakan hak atastanah dalam gugatan sekarang perkara perdata No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGRdalam objek persengketaan sama, sekalipun dalam gugatan ini Penggugatmendasarkan dasardasar gugatannya tersebut dengan perihal gugatan tentangpengosongan tanah sengketa, ada persamaan hal atau dalil mendasari

Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp 100.000, (seratus riburupiah); Penggugat dalam kasus tersebut sebagai Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi terhadap permohonan haknya atas tanah sengketa tersebut sudahditolak dengan kata lain terhadap gugatan ini Penggugat sudah tidakmemiliki kapasitas lagi sebagai Penggugat karena sudah dinyatakan secarahukum berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berhakatas tanah sengketa, sehingga dalil gugatan mendasari

Bahwa dengan pertimbangan para Terdakwakesatuannya berada di Jakarta dan domisili sebagianSaksi berada di wilayah Jakarta, mendasari Pasal 10huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, makapenerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan.4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan adanya suratpermohonan Asops Kasal Nomor : R/1013/IX/2020tanggal 24 September 2020 dan surat permohonanHal. 6 dari 8 hal.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyiPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, danbiaya ringan.Bahwa mendasari permohonan Papera para Terdakwayang mohon perkara para Terdakwa untuk disidangkan diPengadilan Militer IlO8 Jakarta dan berdasarkan Pasal 10huruf fb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009

Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari penolakan ayahpemohon sebagai wali nikah antara pemohon dengan calonsuaminya.

kakak kandung dari calon mempelai lakilaki.Bahwa pemohon akan menikah dengan seorang lakilaki yangbernama Ahlaludin bin Amaq Hartini karena pemohon dengan calonsuaminya saling mencintai.Bahwa pemohon telah selarian dengan calon suaminya sudah lebihkurang 1 bulan.Bahwa pemohon telah dilamar oleh saksi dan keluarga lainnya daricalon suami Pemohon.Bahwa ayah pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengancalon suaminya dengan alas an yang tidak jelas/tanpa alasan.Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai dan dari alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut memang benar dan Termohon tidakkeberatan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :1.

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jujur masalahkeuangan keluarga;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya

menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa II Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatanOditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak, namundemikian tentang permohonan Oditur Militer untuk meninjaukembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III17Manado Nomor : 05K/PM.III17/AD/II/2014 tanggal 26 Februari2014, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinyasetelah mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas

Aldes AntrosonSambalao sebesar Rp. 12.000.000, (Dua belas juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan MajelisHakim Pengadilan Militer IIl17 Manado Nomor : 05K/PM.III17/AD/10Menimbang1/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang amarnya menyatakanTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana Karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringandan kerusakan Kendaraan sebagaimana diatur dalam 310 ayat

berhatihati dan mampu memperbaiki diri.Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalahupaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinyasebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangipelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itupidana sebagaimana diktum putusan di bawah ini adalahkesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik,dengan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana / pelanggaran lagidikemudian hari.Bahwa dengan mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang bermerkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum blam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : " Menolak mafsadatharus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari