memilih menyelenggarakan pembukuan";Bahwa Pasal 3 ayat (1) "Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakanpembukuan yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilannetonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto";Bahwa Pasal 3 ayat (2) "Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayardalam tahun pajak yang bersangkutan;Bahwa sesuai dengan prinsip System Self

PUTUSANNomor 0115/Pdt.G/2019/PA. jlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka 02 Februari 1983,umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam,WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggaldi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka,sebagai disebut

PemohonBandingc Fotokopi salinan SPPT 23.315.880.000 13.540 1.722.0002008 dari KPP PratamaJakarta Cengkarengd Aplikasi Payment PBB 23.315.880.000 13.540 1.722.000Onlinee Basis Data SISMIOP 23.315.880.000 13.540 1.722.000f DHKP PBB 2008 23.315.880.000 13.540 1.722.000 bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa ketentuan mengenai BPHTB inidiatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d UndangUndang Nomor 20 Tahun2000 tentang BPHTB;bahwa pada dasarnya system pemungutan BPHTB ini adalah self

sampaidengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakandalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaanpajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Pasal 6 ayat (4)Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkanoleh Menteri.bahwa karena sistem pemungutan BPHTB ini adalah self

yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksipositif pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp3.196.750,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Juni 2005 sebesarRp3.196.750,00karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke KantorPelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak tersebutdikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijawab;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengansistem self

adalah tanggal 26 Agustus 2011, sehingga keberatanyang diajukan Pemohon telah melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari sejaktanggal penetapan yaitu 73 (tujuh puluh tiga) hari;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Tarif Bea Masuk TindakanPengamanan yang ditetapkan Terbanding, dengan alasan Dokumen impor yangPemohon Banding ajukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, PemohonBanding melaporkan harga impor pada PIB berdasarkan dan sesuai denganketentuan Undangundang yang berlaku, yakni self

Hal ini sejalan dengan sifat mandiri yangdimiliki oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannyayaknibersifat self regulator rebounding yang artinya KPU dapat mengaturdirinya sendiri, sehingga permohonan atau permintaan KPU sama sekaliHalaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTmerupakan bentuk permintaan sesungguhnya, sedangkan kewenangansetuju atau tidaknya terhadap usulan tersebut mutlak menjadikewenangan Presiden.

Yang mana hal itu diambil tatkala ada peraturan hukumyang tidak jelas disitulan KPU sebagai lembaga negara yang independentdisuruh untuk mengambil keputusan dan memiliki kKewenangan self regulationdan melakukan tindakan diskresi supaya tidak ada kekosongan hukum;Bahwa kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang berdasarkan sifattertulis yang diatur di dalam undangundang saja?

Seringkali orangmenanyakan apakah itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, menurutAhli dalam konteks pengaturannya ya tidak bersalah tetapi jika kembali padakonteks konsepnya maka mustahil seorang Jaksa Penuntut Umum menuntutorang;Bahwa self regulation adalah kewenangan bagi lembaga negara independentuntuk mengeluarkan aturan lebih lanjut menjelaskan kewenangannya ataumenjelaskan halhal yang belum diatur, makanya KPU boleh mengeluarkanaturan KPU tetapi kewenangan diskrentive melekat bagi semua

Aturan hukum tidak jelas, 3. stagnasipemerintahan, daripada stagnasi mending melakukan trobosan;Bahwa self regulation itu hak yang melekat pada lembaga independent yangbisa mengatur dirinya sendiri dalam hal untuk diberikan kewenangan secaralangsung oleh undangundang. Misalnya hal ini diatur lebih lanjut dalamperaturan KPU.

Maka di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi.Yang kedua dalam hal tidak diatur ini melibatkan kKewenangan yang di dalamself regulation ituada yang namanya diskresi;Bahwa Pengertian diskresi itu) sendiri yang mengatakan bahwa untukmelaksanakan peraturan pemerintahan suatu diskresi boleh diambil denganmelanggar UndangUndang contoh pada direksi BPJS menurut undangundangBPJS direksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian harus dipiliholeh DPR.

PENETAPANNomor 0461/Pdt.P/2019/PA.Bdw.Ages zSeesZales %SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :Ahmad bin Nimbar, tempat dan tanggal lahir : Bondowoso, tanggal 01Januari 1988, NIK 3511140101880014, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman diDesa Wonoboyo RT.009 RW.001 Kecamatan

PENETAPANNomor 0553/Pdt.P/2017/PA.JrSAI :SELF S'S > esDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan PengesahanNikah yang diajukan oleh:Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidatyah,pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Blogmundu RT.002 RW.013 Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jembersebagai Pemohon ;Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam

ini tidak ada kesalahan nilai transaksi, tidak adakesalahan nilai pabean, tidak ada kesalahan tarif bea masuk dantidak ada kesalahan tarif PPN, sehingga SPKTNP seharusnya tidakdapat diterbitkan;Penetapan Terbanding sebagaimana tercantum dalam SPKTNPtidak didukung dengan datadata yang valid;Atas impor bahan pakan untuk pembuatan pakan ternakdibebaskan dari pengenaan PPN meskipun bahan pakan tersebuttidak tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015 karena berdasarkan self

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak mayang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp30.462.000,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Agustus 2005 sebesar Rp30.462.000,(karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELF , diberi tanda P3;Halaman 2 Penetapan. No. 351/Pdt.P/2019/PN Sgm4. Foto copy Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kab Gowa, diberi tanda P4;5. Foto copy Paspor atas nama Selui Sikki, diberi tanda P5;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1.

PUTUSANNomor 3952/Pdt.G/2018/PA. jlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka, 15 Agustus 1982,umur 36 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,WNI, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,tempat tinggal di Kecamatan Kadipaten, KabupatenMajalengka,

2018 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan tidak adakabar beritanya; Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mencari keberadaanTergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan tidakmengetahui keberadaan Tergugat sekarang; Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah merukunkan Penggugatdengan Tergugat tetapi tidak berhasil Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat sudah tidak sanggup untuk Bahwa Penggug ae buktibukti yangtelah diajukan oleh n Myuk segera diberikanputusan; CABahwa self

UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006, selanjutnya disingkatUU Kepabeanan.Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan Umum Pasal 16 menentukan padapokoknya antara lain : Penetapan tarif dan Nilai Pabean ataspemberitahuan pabean secara self Assessment hanya dilakukan dalamhal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yangada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehinggamengakibatkan kurang bayar atau lebin bayar Bea Masuk ; selanjutnya,penetapan nilai pabean dan tarif wajib

Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi pentingmengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemenutama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakanberpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kKesesuaian antara satusama lain sebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi,karena dapat menyebabkan halhal berikut ini, di antaranya:1.

Dari tujuh Anak korban tersebut ANGGASETIAWAN dan AGUS SETIAWAN adalah Anak korban dari perkawinanTOINAH dengan SUGIMIN sedangkan CITRA YULIANA, SELFI HARTATI,LINTANG YUNIARTI dan NURKHIKMAH adalah Anak korban dariperkawinan TOINAH dengan Terdakwa; Bahwa saksi ikut mendampingi WITA INDRIYANI KESIH BINTI WASTAPdan Anak korban saat melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi.Anak korban terdakwa yang bernama SELF ikut ke kantor Polisidan padapemeriksaan berikutnya, SELFI sendiri mengaku pernah dicabuli

kandungnya dan tahu tahu Terdakwa setelah itu ditangkap oleh Polisi;Bahwa ibu Anak korban yang bernama WITA pernah memberi uangsebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada SELFI supaya bicaraapa adanya, waktu itu SELFI diberi uang olh WITA ketika sedang membelimendoan dan sebelum sidang perkara WITA mengarahkan SELFlsupayamemberi keterangan seperti yang diterangkan di Polres;Bahwa menurut sepengtahuan Saksi, SELFI tidak pernah dicabuli olehTerdakwa;Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyayangi SELF

SELF!

buktibukti yang mengarah langsung kepada saksi korban bukandengan saksi yang lain;Bahwa Dalam teori pembuktian Alat bukti yang sah adalah yang mempunyaikesesuaian dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakankepada seseorang.Bahwa dalam perkara Terdakwa, ada Visum atas nama Anak korban(ASYFA) yang kemudian menjadi alat bukti dalam tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa, namun ada Visum atas nama anak Terdakwayang bernama SELFI ikut menjadi bukti dalam perkara Terdakwa, buktiVisum atas nama SELF

P U TUS ANNomor : 0315/Pdt.G/2008/PA.MrZa :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Mojokerto, yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama,dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut ini dalam perkaraHHHHHHH HHHHHHH HHH #HH#HH umur 18 tahun,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di Dusun ###### ##.001 ##.004 ###H ##HH Kecamatan #####HHH KabupatenHHEHHHHHH, selanjutnya disebut sebagai "WPenggugat ";

ESio ft EaaGT Vd /S 1L0Z/9 Pd /86 ON Wd HeP TPHuoyows, ebbue yewuni siuowweyey yepyey eped yedwepiegeBburyes ule) Bueso wep ueynseyueNsey seGuapual eyns UOYOWeL DBueped ueBuep uoyows, sefebuewyeuied uep self BueA ueseje edue ninqwed eyns uoYyoUel que; Buelo epeday UoyOuNauep UoYyows, ebbue yewins jemu fey UBYeWeoueW ByNS UOYOWWeL eB* JNyUWaq weBeges jeyjey Yyafoueyqegesip eAunui eped uoyouue, uebuep uoYyoWs, UeYisIesied emYyeg "Be; sluouuey yep ipefuewefuluye eped uoyouwe, uebuep uoyowsd ueBungny

melawan hukum denganmenyalahgunakan kekuasaannya" yaitu Terdakwa HENDRIK SYAUTA, SHdalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor PajakPratama Tahuna dengan tugas pokok adalah melakukan pengamatan danpenggalian potensi pajak yang ada di wilayah Sangihe, telah melakukanpenyimpangan terhadap mekanisme penagihan pajak pada tahun 2010 yangtidak sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum Tata Cara Perpajakan yang bertentangan dengan sistem perpajakanyaitu Sistem Self

No. 737 K/PID.SUS/201 1dan penggalian potensi pajak yang ada di wilayah Sangihe telahmelakukan penyimpangan terhadap mekanisme penagihan pajak padatahun 2010 yang tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan yang bertentangandengan sistem perpajakan yaitu sistem Self Assesment dimana menurutsistem tersebut adalah besaran jumlah pembayaran pajak diserahkankepada wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkanpajak terutang, sehingga fungsi

DENNY FERRY MAKASANTI, Msiselaku Kepala Pajak Pratama Tahuna menerangkan bahwa sistemperpajakan di Indonesia menganut Sistem Self Assessment dimana wajibpajak sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkan pajak yangterutang, jadi fungsi Direktorat Jenderal Pajak hanyalah fungsipengawasan, sistem ini diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan(PPh 25 dan 29), sangat tidak dibenarkan oleh undangundang aturandalam sistem perpajakan pegawai pajak yang datang dan melakukanpenghitungan, penagihan dan