Ditemukan 1112 data
Terbanding/Tergugat III : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK (PT. PTP) d/h PT. PELINDO II (PERSERO) CABANG TANJUNG PRIOK
Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (PANGLIMA TNI) Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq DIREKTORAT PEMBEKALAN ANGKUTAN AD BATALYON PEMBEKALAN ANGKUTAN - 4/AIR (YONBEKANG - 4/AIR)
Terbanding/Tergugat II : PT. EKML LIMAN PUTRA
68 — 32
Kesatrian Yonbekang 4/Air yang diperolehmelalui okupasi dan tercatat dalam SIMAK BMN.
Yonbekang4/Airyang diperoleh melalui okupasi dan tercatat dalam Simak BMN dandibangun dengan menggunakan dana APBN.b. Bahwa hubungan hukum sewa menyewa atas sebidang tanah yangterletak dalam HPL milik Turut Tergugat Il Sesuai surat Perjanjian No.HK 566/24/18/C.Tpk/90 tanggal 27 Oktober 1990 (P2) dengan waktuselama 3 tahun, tidak pernah diperpanjang dan telah berakhir, yangmengakibatkan Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanahdan gudang tersebut.c.
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1481 K/Pid/2010tersebut sehingga dapat mengenakan haknya dengan sebaikbaiknya.Sedangkan apabila kita simak dalam pelaksanaan tugas pemeriksaanpada perkara ini, baik Majelis Hakim maupun Panitera telahmengabaikan amanat yang terkandung dalam SEMA tersebut di atas.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut :1.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
122 — 98
Pst.pada perkara Nomor 531/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 September2011 jo Nomor 180/Pdt/2012/PT DKI tanggal 5 September 2012 joNomor 1289K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014 jo Nomor59PK/Pdt/2017 tanggal 22 Februari 2017 untuk kepentingan dirinyasendiri.PERMOHONAN PUTUSAN PROVISIBahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik
Bahwa objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini masihmerupakan Barang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dandipergunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat ;4. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidakbergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.5.
Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;2. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang MilikNegara, maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 410/Padt.G/2018/PN. Jkt.
Bahwaterhadap objek dalam perkara a quo telah dikeluarkan biaya dari AnggaranPendapatan Belanja Negara dalam pemeliharaannya.Bahwa objek sengketa tersebut Sampai dengan saat ini masih merupakanBarang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakanuntuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat I;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang
pembangunan di atas tanahsengketa;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatipermohonan/tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini,pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat tidak melakukankegiatan apapun pada objek sengketa sampai putusan perkara a quoberkekuatan hukum tetap, dengan alasan: Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK
Margarita Ndun - Malelak
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Repbulik Indonesia (TVRI) Pusat cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Nusa Tenggara Timur cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Kab. Rote Ndao
2.Jeremy Herzon Fanggidae
3.Ronald Richard Fanggidae
4.Justus Amardin Fanggidae
5.Robinzon Gunawan Fanggidae
6.Rianto Panca Putra Fanggidae
7.Victor Purnama Agung Fanggidae
8.Yulius Apollo Laapen
9.Demianus Nicholas Laapen
10.Agnes Selyana Laapen
11.Robert Alexander Laapen
12.Rominson I. Laapen
13.Canon Melkirius Laapen
14.Jonathan Edwards Laapen
15.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Komunikasi dan Informatika cq Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Nusa Tenggara Timur
214 — 90
1989 melalui saudara Yacob Melianus Fanggidae hingga saatHalaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Rnosekarang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan Negara cq Pemerintahdalam hal ini Lembaga Penyiaran yang dilaksanakan oleh TVRI tepatnya untukkepentingan sektor transmisi Rote Ndao yang secara struktural merupakanbagian dari Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur, tanpa ada gangguan dariSlapapun yang berarti lahan tersebut telah menjadi aset negara dan telah dicatatdalam SIMAK
Dan kKonsekuensiyuridis bahwa penguasaan ini untuk kKepentingan pemerintah, LPP TVRI telahmencatatkan lahan tersebut sebagai asset negara dalam SIMAK BMN atasnama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kode namabarang (register) pada Kartu Identitas Barang (KIB) sebagai berikut: Kode Barang NUP Sub Sub LuasKelompok m22.01.01.01.004. 14 Tanah Bangunan 1000Rumah Negara Jumlah 1000 Bahwa dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tanah sengketa sudahsah menjadi milik Tergugat dan telah
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 18 Juli 2011 Para Penggugat telah mengetahui dan mengerti terhadapobyek sengketa Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.08/Des/2011, TentangPemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Keputusan Kuwu No. 141.1/SK.09/Des/2011, tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga secara hukum GugatanYang Diajukan oleh Para Penggugat telah Kedaluarsa dan bertentangan denganperaturan perundangundangan;2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksadan Mengadili Perkara ini;Bahwa kalau kita simak
43 — 16
tidak benar, Surat Kesepakatan Pegang Gadai dibuat dan dtandatangani masing pihak pada tanggal 13 Maret 1935, akan tetapiyang benar adalah tanggal 28 Oktober 1925.Bahwa tidak benar, setelah Ainsyah penerima gadai meninggal dunia,rumah dan tanah tersebutditempati dan di kuasai atas si izin tertulis dariHalaman 6 dari 14 halaman Putusan No.73/Pdt.G/2015.PN.Pdg6.7.9.anak kandung penerima gadai yaitu dalam bentuk Surat Pernyataanmenyerahkan hakhak nya atas tanah pagang gadai tersebut.Bahwa, kalau di simak
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
sajamenyebutkan bahwa kerugian meteriil Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000, dengan tanpa terlebih dahulu menguraikan secara rinci,dan konkrit, serta individual tentang kerugian materil Penggugat adalahmerupakan gugatan yang nyatanyata melanggar syarat fundamentalyang ditentukan secara imperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknya menegaskanbahwa gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima, karenatidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat, (simak
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa untuk menjual ini dibuat antaraPenggugat dengan Tergugat yang pada point khusus berbunyi sebagaiberikut::Untuk dan atas nama penghadap tersebut diatas menjual memindahkandan menyerahkan dengan harga yang akan ditetapkan tersendiri oleh yangdiberi kuasa yaitu Tergugat (Harry Jansyah Limantara) sekarang Pelawanatas sertifikat hak Milik dari Nomor 2498 sampai dengan sertifikat hak MilikNomor 4460 semuanya atas nama Insinyur Donny Witono sebanyak 13(tiga belas) lembar sertifikat;Bahwa bila kita simak
61 — 27
DesaMenamang Kanan dan Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman kepada PT.Hamparan Sentosa, (Seluas 15.800 Hektar (lima belas ribu delapan ratus hektar)dipertimbangkan dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan obyeksengketa pertama yakni diterbitkan oleh penjabat bupati ( bukan bupati difinitif)maka dianggap tidak mempunyai kewenangan sehingga obyek sengketa yangdipertimbangkan mengikuti obyek sengketa pertama tersebut dinyatakan batal danagar tergugat/pembanding mencabutnya; Menimbang bahwa kalau kita simak
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Faktanya gugatan materi/ danimmateriil yang diajukan Penggugat tidak logis karena tidak menjelaskansecara rinci berapa kerugian yang sebenarnya;Bahwa dasar perkara wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat adalahrumah negara yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Kementerian Keuangan, sehinggamenjadi tidak logis jika Penggugat menuntut ganti kerugian terhadap rumahnegara (Barang Milik Negara) yang bukan haknya.
Terbanding/Tergugat I : Kepala Balai Penelitian Jagung dan Sereal Maros
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kantor KPKNL Makassar
83 — 43
Ratulangi (Poros MarosPangkep), Kelurahan AllepoleaTanah milik Terbanding tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara Satuan Kerja Balai PenelitianTanaman Serealia Maros Nomor KIB 1, Kode Barang 2.01.01.04.001.1 yangsetiap tahun dilaporkan kepada Kementerian Keuangan selaku PengelolaBarang Milik Negara sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara jo.
62 — 18
tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telahmemberikan jawabannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa setelah tergugat pelajari apa disampaikan pihak dalam dalil padaprinsipnya tergugat menolak untuk seluruhnya, kecuali untuk halhal yang sudahdi benarkan;e Bahwa sangatlah dapat tergugat pahami bahwa keinginan penggugat untukbercerai tidak muncul dari keinginannya sendiri, hal ini dapat di simak
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila kita simak Pasal 32 ayat 2 PPNo. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah hanya memberikanHal. 11 dari 13 hal. Put.
104 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antares SinarKarunia, maka Hotel Grand Antares Indonesia tidak dapat bertindak sebagaipersoon di forum peradilan hubungan industrial;Bahwa yurisprudensi stare decisis telah menegaskan, bahwa gugatanharus ditujukan terhadap badan hukum (mohon simak : Putusan MahkamahAgung RI Nomor 491 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993);Bahwa oleh sebab itu, dengan merujuk secara persuasive effect padayurisprudensi stare decisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1988 tersebut, maka subjek
46 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
.);2 Posita dan Petitum tidak bersesuaian.4Bahwa, perlu majelis Hakim simak baikbaik gugatan Penggugat, pada posita/dalilgugatan nomor 10 (sepuluh), menyatakan menuntut Tergugat untuk dikenakan bungaberjalan sesuai dengan bunga Bank sebesar 15 % pertahun, namun dalam petitumnyanomor 5 (lima) menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalansebesar 2 % perbulan.
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun perlu kita simak juga apakah Hakimtelah mempertimbangkan halhal positif yang pernah dilakukan olehTerdakwa (Pemohon Kasasi) selama ini :e Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakuikesalahan serta menyesali perobuatannya ;e Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana ataupunpelanggaran disiplin ;e Seluruh Perwira dan seluruh Anggota Lanud Padang menilai Terdakwasudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan Terdakwa masihdibutuhkan di TNI AU Khususnya
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kementerian KesehatanRI;Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIManado Nomor: PL.01.01/VII.17/1096/2014 tanggal 6 September 2014tentang keterangan bahwa Objek Pengadaan Tanah sebagaimanaSertifikat Hak Pakai Nomor 01/2011 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor:04/2013 telah tercatat dalam SIMAK BMN Kantor Kesehatan PelabuhanKelas Il Manado sebagai Aset Pemerintah RI c.g.
92 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex factie telah menyatakan yang dimaksud dengan pihak yangberkepentingan didalam pasal 71 ayat (4) tersebut diatas dalam perkaraaquo adalah Ketua ataupun anggota Badan Pengurus Yayasan BhaktiSosial Surakarta sebagaimana termuat didalam putusan perkara No.141/Pdt.G/2010/PN.Ska pada halaman 78 yang menyatakan : Menimbangbahwa selanjutnya apabila kita simak Para Penggugat didalam YayasanBhakti Sosial Surakarta tersebut memang benar berkedudukan sebagaiKetua atau pun anggota Badan Pengurus sebagaimana
Sebagaimanaputusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska khususnya padahalaman 78 yang menyatakan : Menimbang bahwa selanjutnya apabilakita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti Sosial Surakartatersebut memang benar berkedudukan sebagai Ketua atau pun anggotaBadan Pengurus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka termasukHal. 36 dari 56 hal.Put.No. 625 K/Pdt/2012pihak yang berkepentingan, sehingga memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk menggunakan haknya mengajukan gugatanpembubaran
Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dari Judex Factisesuai putusan PN Surakarta Nomor 141/Pdt.G/2010/PN.Ska khususnyapada halaman 78 yang menyatakan : Menimbang bahwa selanjutnyaapabila kita simak Para Penggugat didalam Yayasan Bhakti SosialSurakarta tersebut memang benar berkedudukan sebagai Ketua ataupun anggota Badan Pengurus sebagaimana yang telah diuraikan diatas,maka termasuk pihak yang berkepentingan, sehingga memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk menggunakan haknyamengajukan gugatan
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
persona standi injudicio dan tidak pula mempunyai harta kekayaanterpisah dari kekayaan rechtspersoonnya (incasu PT PLN (Persero),sehingga oleh karenannya organ substratum dari rechtspersoon tidak dapatbertindak sebagai person di forum peradilan perdata, immers SektorPembangkitan Belawan selaku organ substratum PT PLN (Persero)sesungguhnya hanyalah merupakan alat dari rechtspersoon PT PLN(Persero);Bahwa yurisprudensi standaard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum (mohon simak
99 — 53
Saksi Dwi Restu Suyitno, SE jabatan Pelaksana Simak BMN SatkerPPBL Strategis selaku Sekretaris ;3. Saksi Ario Hidayat ST. jabatan staf Subdit Wilayah Dit PBL selakuAnggota4. Saksi Hendra Andriana, ST, MT jabatan Staf Subdit wilayah A Dit. PBLselakuAnggota5. Saksi Hari Djuharsa, ST. jabatan Ass. Pelaksana Satker PPBL Strategisselaku AnggotaBahwa untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan proyek tersebutterdakwa Ir. IFIANTARA S.
Belitungselaku Ketua Tim2.Saksi Dwi Restu Suyitno, SE jabatan Pelaksana Simak BMN SatkerPPBL Strategis selaku Sekretaris3. Saksi Ario Hidayat ST. jabatan staf Subdit Wilayah Dit PBL selakuAnggota4. Saksi Hendra Andriana, ST, MT jabatan Staf Subdit wilayah A Dit. PBLselaku Anggota5.Saksi Hari Djuharsa, ST. jabatan Ass. Pelaksana Satker PPBL Strategisselaku Anggota23Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan proyek tersebutterdakwa Ir. IFIANTARA S.
Saksi Dwi Restu Suyitno, SE jabatan Pelaksana Simak BMN SatkerPPBL Strategis selaku Sekretaris. Saksi Ario Hidayat ST. jabatan staf Subdit Wilayah Dit PBL selakuAnggota384. Saksi Hendra Andriana, ST, MT jabatan Staf Subdit wilayah A Dit. PBLselaku Anggota5. Saksi Hari Djuharsa, ST. jabatan Ass. Pelaksana Satker PPBL Strategisselaku Anggota Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan proyek tersebutterdakwa Ir. IFIANTARA S.