SETYANTO tanggal 30 Oktober 2013 jumlah Rp 1.000.000,-43. an.TRIYUDI SETYANTO tanggal 27 Desember 2013 jumlah Rp 700.000,-; 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Intidana No.016/MGR/SDM.PRK/IV/12 tertanggal 03 April 2012 tentang pengangkatan pegawai Nama RUSTITIK, NIP : 0090-779412 Jabatan Penyelesaian Pinjaman terhitung mulai tanggal 03 April 2012.3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Simpan Pinjam Intidana No.0033/MO-PC.PRK/SDM/2014 tertanggal 24 Maret 2014 tentang pemberhentian

kerja Nama RUSTITIK, No.Induk Karyawan : 0090-00265 Jabatan Bagian Penyelesaian Pinjaman terhitung mulai tanggal 25 Maret 2014.4. 1 (satu) bendel perjanjian pinjaman No.130/PRK-VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, atas nama MUSTOFA, Pekerjaan PNS, alamat Dsn.Kedunggot Rt.002 Rw.002, Tlogowungu, Kaloran 5. 1 (satu) bendel perjanjian pinjaman No.099/PRK-IV/2012 tanggal 15 April 2012, atas nama ATOTO, Pekerjaan Tukang Batu, alamat Dsn.Kampung Rt.02 Rw.01, Ds.Kaloran, Kec.Kaloran, Temanggung.6. 1 (

8mendalilkan, terhadap Objek Sengketa 1, 2, dan 3, telah dilakukanpengaduan pada tanggal 13 Juni 2020 secara tertulis kepada KetuaDPRD Kabupaten Sumbawa, dan telah diajukan keberatan tanggal 7Agustus 2020 kepada Kepala Desa Lopok Beru / TERGUGAT danditerima TERGUGAT pada tanggal 10 Agustus 2020.Bahwa keberatan PENGGUGAT yang diterima tanggal 10 Agustus 2020tersebut telah dijawab oleh TERGUGAT melalui Surat Kepala DesaLopok Beru Nomor 207/534/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, perihalPenjelasan Pemberhentian

Kerja Perangkat Desa, yang diterima olehperwakilan atas nama SYAIFUDDIN (TERGUGAT 3).Bahwa terhadap Objek Sengketa 4, 5, dan 6, PENGGUGAT tidak pernahdilakukan seluruh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, dan Pasal 75 sampai denganPasal 78 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014.Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, telah tampak seluruhupaya administratif terhadap Objek Sengketa 1, 2, dan 3 tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun

Karenanyatampak nyata jikalau para penggugat telah memutarbalikkan fakta yangmereka telah perbuat dan lakukan sendiri, yaitu. merekalah yangmeminta diselesaikan segala sesuatu haknya dengan disertai adanyasurat pemutusan hubungan kerja kepada mereka di saat itu juga.Apakah dalam halnya Pemutusan Hubungan Kerja yang sedemikianmasih harus dipersalahkan kepada Tergugat dan lalu menjadi suatukeharusan dan atau kewajiban Tergugat untuk memberi pesangonkepada setiap pekerja yang meminta pemberhentian kerja

Tergugat selalu menjanjikan akan diselesaikannamun tidak terealisasi walaupun sudah ditanyakan melalui surat tertulissebanyak 5 kali oleh Para Penggugat (bukti p.8 s.d. p.12), namun tibatiba Tergugat mengirimkan surat pemberhentian kerja kepada ParaPenggugat tertanggal 10 April 2014 mengenai pemutusan hubungankerja dengan alasan telah mencemarkan nama baik, karenamenyebarkan berita di koran Suriname yang faktanya tuduhan tersebuttidak pernah dilakukan oleh Para Penggugat yang disertai penyerahanYe

dahulu;Menimbang, terhadap petitum angka 2 Penggugat yaitu menyatakanhubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir karenapemutusan hubungan kerja ;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Il item XIX yang mendalilkanbahwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat Il dengan Penggugat adalahharus didasarkan kepada UU Guru dan Dosen, bukan UU Ketenagakerjaan sepertidalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (8) UU Guru dan Dosen menyatakan :Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian

kerja adalah pengakhiranperjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatuhal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosendan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturanperundangundangan..

Catur Mitra Putra Riau, Samarinda 4 Oktober 2005, sebanyak 5 lembar berupa foto copy yang telah dileges oleh pengadilan Negeri samarinda sesuai dengan aslinya No.W18-U1/2003/ HK.02.3/IX/2010, tanggal 20 September 2010;

(apabila pekenya kurang dari 20 orang, makaakan diterbitkan SP 1 dan SP II serta diikuti oleh pemberhentian kerja). Penerima Perintah Kerja sanggup memberikan jaminan mutu ataspekerjaannya.. Denda keterlambatan mulainya pekerjaan akan dikenakan sebesar 5 %dari nilai pekeyaan..

10/ADM/TRK/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 menyatakanMenolak Rekomendasi Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota19Tarakan sesuai surat Nomor : 560/1613DSTKUM/2013 tanggal 18Nopember 2013(17.21) j2 2 ooo nn nnn nn nn nnn nnn nnn enn nnn ene33 Bahwa Pimpinan Perusahaan PT.IDEC ABADI WOOD INDUSTRIESmenerbitkan surat Kepada Tergugat tanggal 15 Nopember 2013 nomor :822/P&U/X1/2013 perihal scorsing untuk keperluan kelanjutan prosesPemutusan Hubungan Kerja (PHK),yang menyatakan MenindaklanjutiSurat Pemberhentian

Kerja ( PHK ) tertanggal 06 Nopember 2013 Nomor :790/P&U/X1/2013 dan untuk keperluan proses Pemberhentian HubunganKerja ( PHK ) hingga ada penetapan dari Instansi / Lembaga yangberwenang sebagaimana dimaksud oleh UU No 02 Tahun 2004 dan UU No138 Tahun 2003,maka dengan ini ditegaskan bahwa PerusahaanMenscorsing Saudara terhitung dikeluarkannya surat Pemutusan HubunganKerja (PHK ) (1.1,1.2)5 222222 22 nnn ne ene nc en ene nee ne eee34 Bahwa Kepala Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Tarakan dalam suratNomor

Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalahpengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guruatau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnyahak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggarapendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturanperundangundanganPasal 15(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturanperundangundangan.(3) Guru yang diangkat

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru yaitu :Pasal 11) Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya daripenyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansialsecara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan.2) Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalahpengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Gurukarena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibanantara Guru dan penyelenggara.59.Bahwa

terjadisetelah pihak SubKon tidak lagi melanjutkan pekerjaan proyek Tergugat,yaitu mulai April 2017 hingga April 2018 dan sebelum bulan April 2017para Penggugat berada di bawah tanggung jawab Sub Kon yang secaralangsung bertindak sebagai pemberi perintah kepada para Penggugat;Dengan demikian telah terbukti Keliru apa yang didalilkan oleh ParaPenggugat karena Para Penggugat menjalin hubungan kerja denganTergugat secara langsung dari bulan April 2017 hingga bulan April 2018yakni selama 1 (satu) tahun;C.Bahwa Pemberhentian

Kerja Terjadi di Karenakan Proyek Sudah Selesai;Bahwa pada saat pengerjaan proyek berlangsung terjadi suatu itikad tidakbaik dari pihak ketiga (Sub Kon), dimana pihak ketiga (Sub Kon) tidakbertanggung jawab lagi terhadap proyek yang di kerjasamakan;Karena itikad baik dari Tergugat dan memang saat itu proyek Papua belumselesai, maka Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dari bulan April2017 hingga April 2018.

Firman Ketaun Perkasa Nomor: 543.5/1426/DPMPTSPTU/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 dari Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat, selanjutnyadiberi tanda P16; Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pengecekan Tempat TerjadiPengklaiman Tanah/Terjadinya Pemblokiran dan Pemberhentian Kerja,tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P17; Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pencabutan danPembatalan Tanda Tangan dari Camat Muara Lawa, perihal SuratTanah

Seksi Kredit pada Cab tangen berdasarkan keputusan Direksi PD.BPR BKK Karangmalang 1 (satu) bendel150 Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 41/BPR BKK/VI/2011 tentang Pemberhentian Kerja Sementara (Skorsing) Sdri. Sriyatun, SE Karyawan PD.

Sragen Nomor : 41/BPR BKK/VI/2011 tanggal 13 Juni2011 tentang pemberhentian kerja sementara (skorsing) Terdakwa selakukaryawan PD.

Surat Pemberhentian Kerja dari PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 29 Maret2019;P.14. Surat Advokat Farouk Philip Jusuf, SH.,MH., tanggal 22 April 2019, kepadaTimoteus Djoko Oentoro, perihal Permintaan Klarifikasi;P.15.Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tanggal29 maret 2019, dari PT. Kisoji kepada selutun Pemngurus dan PemegangSaham;p.16. Mutasi Rekening Tahapan BCA , pemilik Jeam Mapaliye;p.17. Transkrip percakapan dalam Group Whatsapp Pemilik PT.

2009 sebagaimana telah diubahHalaman 36 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 76/G/2019/PTUN.SBY44.2.44.3.44.4.beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:3240/KM.4/2014 dan diperpanjang dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor:424/KM.4/2018 yang sah menurut Hukum, sampaidengan Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan HukumTetap.Bahwa, dengan adanya objek gugatan a quo, menjadikan Penggugattidak dapat bekerja lagi, sehingga berdampak bagi semua karyawandengan adanya pengurangan dan pemberhentian

kerja yang bersifatmassal yang dilakukan Penggugat dikarenakan tidak dapat melakukankegiatan usaha lagi, yang secara otomatis pula akan berdampak padaperekonomian keluarga Penggugat dan keluargan karyawan yangtelah diperhentikan.Bahwa, terdapat barangbarang lain yang tidak ada kaitannya denganpermasalahan perkara a quo yang tidak bisa keluar, bahkan terdapatbarangbarang milik orang lain yang ikut jadi berdampak akibat adanyaobjek gugatan a quo.Bajwa, Penggugat mengalami kerugian atas terbitnya objek

Edy Purwono, MBA tertanggal Klaten 28 Januari 2013;1 (satu) lembar surat keputusan Pemberhentian kerja dengan Hormat No. 004/BOD/-SK/III/2020 yang di buat oleh Drs. Edy Purwono, MBA tertanggal Klaten 30 Maret 2020;1 (satu) lembar Struk Gaji Milik Sdr. Supriyadi dari PT. Intan Pariwara;2 (dua) lembar Bukti surat pemesanan buku K13 Smks Al Had Nusantara No.

Edy Purwono, MBA tertanggal Klaten 28 Januari 2013;

.: 100/PEM/026/2010, tanggal25 Oktober 2010 Perihal Pemberhentian Kerja, diberi tanda bukti T7;8. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama(KTMB) Nomor : 06 Tanggal 6 September 2010 yang ditandatanganiISMAIL, selanjutnya diberi tanda bukti T8;9. Fotokopi Surat Pernyatan tertanggal 28 Oktober 2009 diketahuloleh Ketua RT. 03 (Bapak Koharudi), Ketua RW. 02 (Bapak M. Tuah.

.: 100/PEM/026/2010, tanggal25 Oktober 2010 Perihal Pemberhentian Kerja, diberi tanda bukti T7;8. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Kelompok Tani Maju Bersama(KTMB) Nomor : 06 Tanggal 6 September 2010 yang ditandatanganiISMAIL, selanjutnya diberi tanda bukti T8;9. Fotokopi Surat Pernyatan tertanggal 28 Oktober 2009 diketahuioleh Ketua RT. 03 (Bapak Koharudi), Ketua RW. 02 (Bapak M. Tuah.

Ernawati, MM.47. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Pemberhentian Kerja Sementara Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/19/1.13.01/2013 tanggal 15 Agustus 2013, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ramlan Ngajum, S.Pd.48. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Tentang Kelanjutan Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Nomor : 595/21/1.13.01/2013 tanggal 06