Ditemukan 18032 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dipa Pt belimbing sriwijaya Ppk sungai dan pantai snvt pelaksanaan jaringan sumber air sumatera iv Pt. tanjung nusa persada vs pejabat pembuat komitmen (ppk) rsud. prof. dr. m. ali hanafiah sm batusangkar; Pt. gunung intan vs pejabat pembuat komitmen (ppk) satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah provinsi kalimantan timur; Pt. citraprasasti konsorindo vs kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gianyar / pengguna anggaran / pejabat pembuat komitmen (ppk);; Cv. safarnah jaya utama vs pejabat pembuat komitmen (ppk) dinas perumahan dan kawasan permukiman pemerintah kabupaten kutai timur; Pejabat pembuat komitmen (ppk) pengadaan motor tempel 15 pk.dinas kelautan dan perikanan daerah provinsi sulawesi utara vs cv. trigil; I. pt. sena sanjaya makmur sejahtera. Ii. pt. inti rimba persada vs pejabat pembuat komitmen (ppk) unit penyelenggara pelabuhan daerah ii;; Pt. spectratama perkasa vs pejabat pembuat komitmen (ppk) pekerjaan lanjutan pembangunan gedung rumah pusat jantung terpadu (pjt) rsup dr. m. djamil padang; Pt. cahaya tunggal abadi vs pejabat pembuat komitmen (ppk) 2.2 provinsi sumatera barat satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah ii provinsi sumatera barat;
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2014/PT TTE
Tanggal 14 Nopember 2014 — ADNAN FIHIR, S.Sos
81 — 77
  • dan PPS yang terdiri dari:- PPK Kecamatan Maba Selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba Tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;- PPK Kecamatan Wasile;- PPK Kecamatan Wasile Timur;- PPK Kecamatan Wasile Tengah;- PPK Kecamatan Wasile Selatan;- PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan Wasile Selatan : - Desa Nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa
    Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23.
    Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ; 24.Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.
    Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.
    Haltim (PPK/PPS);37. Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 Maret 2010;38.
    PPK Kec. Maba Selatan, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;32 PND0. PPK Ke.
    Wasile Tengah, PPK Kec. Wasile Timur, PPKKec. Wasile Selatan dan PPK Kec.
    yang dalam pelaksanaannyaigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec.
    dan PPS yang terdiri dari:PPK Kecamatan Maba Selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;Halaman 66 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTEPPK Kecamatan Maba Tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;PPK Kecamatan Wasile;PPK Kecamatan Wasile Timur;PPK Kecamatan Wasile Tengah;PPK Kecamatan Wasile Selatan;PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Kecamatan Wasile Selatan :Kecamatan Wasile Utara :Desa NanasDesa PayauDesa Loleba;Desa Wasile
    dan PPS yang terdiri dari: PPK Kecamatan Maba Selatan; PPK Kecamatan Kota Maba; PPK Kecamatan Maba; PPK Kecamatan Maba Tengah; PPK Kecamatan Maba Utara; PPK Kecamatan Wasile; PPK Kecamatan Wasile Timur; PPK Kecamatan Wasile Tengah; PPK Kecamatan Wasile Selatan; PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Halaman 80 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTEKecamatan Wasile Selatan : Desa Nanas Desa Payau Desa Loleba; Desa Wasile; Sara
Pengadilan PN SOE Perdata
Register : 03-09-2020 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN SOE Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Soe
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 37
  • Bahwa oleh Karena tidak ada tanggapan dari PPK terhadap suratpermohonan Tergugat II, maka menyusul surat permohonan yang ke II kepadaPPK pada tanggal 09 April 2017 untuk menindak lanjuti surat permohonan dariPenggugat untuk pencairan dana sisa rahabilitasi 3 buah rumah jabatanpimpinan DPRD yang penyelesaiannya sudah mencapai 100%, namun tetaptidak ada tanggapan dari PPK.14.
    rumahjabatan tersebut belum serah terima tetapi sudah ditempati; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukanpermohonan Provosional Hand Over (PHO) kepada PPK sebanyak 2(dua) kali, namun tidak ada tanggapan dari PPK; Bahwa yang mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen adalahPengguna Anggaran; Bahwa Saksi mengetahui ada uraian tugas dari Pejabat PembuatKomitmen dengan Penggugat Anggaran; Bahwa Saksi mengetahui yang menandatangani kontrak kerjaadalah Kontraktor dengan PPK.
    Bahwa sepengetahuan Saksi belum PHO karena ada pergantianPPK, PPK baru dan PPK lama yang sudah dimutasipun sulit untuk ditemui, dan tidak ada pembentukan tim PHO.
    Selatan itemitem pekerjaan tertuang di dalam perjanjian Kontrak; Bahwa Saksi tahu yang tangani kontrak kerja adalah Kontraktordengan PPK.
    melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK karena berpikirtentang Asas Manfaat; Bahwa Saksi tidak tahu tindak lanjut dari PPK tentang kekuranganDokumen dari Kontraktor tersebut; Bahwa proses pembayaran Kontraktor sudan mencapai 75 %,saat itu pekerjaan belum selesai seratus parsen / 100 %; Bahwa PPK saat itu telah Mutasi dan tugasnya dilimpahkankepada PPK baru;Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Soe Bahwa Saksi pernah mendengar kalau pernah ada permohonanPHO sehingga saksi sarankan agar
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 16-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO.SH
Terdakwa:
ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN
97 — 24
  • Adapun susunan PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garuttersebut diantaranya Sdr. ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN (Terdakwa) selakuKetua PPK merangkap Anggota, Sdr. DADANG SURYANA Bin IKIN selakuAnggota dan Sdr. WAWAN RISWAN Bin H. DEDI selaku Anggota.
    adalah PPK dan tata cara mekanismeteknis rekapitulasi sebagaimana pasal 17 adalah PPK melakukan plenoatau rekapitulasi berbasis perTPS setelah selesai baru dibacakanberbasis desa;Bahwa Terdakwa sebagai anggota PPK dan merangkap sebagai ketuaPPK;Bahwa dokumen sertifikat rekapitulasi Suara yang ditunjukkan adalahmerupakan tandatangan dari PPK dan saksisaksi pada saat perhitunganrekapitulasi;Bahwa pada saat penetapan pleno dikecamatan tersebut tidak adakeberatankeberatan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan
    Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN,dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut; Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalahdilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lahyang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK; Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masingmasing TPS
    dibawah koordinasidan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masingmasing.
    PPK;Bahwa seharusnya tugas rekapitulasi diinput bisa dilakukan oleh PPKdan bisa dilakukan oleh PPS atau diperbantukan dalam hal penginputan;Bahwa Produk DAA1 dalam rapat pleno merupakan produk PPK;Bahwaproduk DAA1 yang dilakukan penginputan dan belumditandatangani belum bisa dikatakan merupakan produk PPK yaituDAA1;Bahwa perekapan dari C1 ke DAA1 berbasis TPS, apabila salah satutahapan tidak dilakukan berarti PPK telah melakukan kesalahanprosedur;Bahwa dalam rekap pleno PPK terdapat 2 tahap yaitu
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
161 — 47
  • 1 (satu) Set Photo Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 15 Juli 2016 yang ditanda tangani YUSRIZAL, ST (PPK).
  • 1 (satu) Set Asli Dokumen Pembayaran Termyn I (25%) sebesar Rp. 2.005.422.250,- untuk Pekerjaan Penataan RTH Eks.
  • 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 29 Agustus 2016 yang ditanda tangani YUSRIZAL, ST (PPK).
  • 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 02/PMK/SPTJM/RTH/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani RAYMON YUNDRA, ST (Direktur CV. PANCA MANDIRI KONSULTAN).
    BUMI RIAU LESTARI) dan YUSRIZAL, ST (PPK).
  • 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 02/BAPPP/BRL-RTH/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dengan Bobot Pekerjaan 30,29% yang ditanda tangani RAYMON YUNDRA, ST (Direktur CV. PANCA MANDIRI KONSULTAN/Konsultan Pengawas), KUSNO (Direktur PT. BUMI RIAU LESTARI) dan YUSRIZAL, ST (PPK).
  • 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 22 November 2016 yang ditanda tangani YUSRIZAL, ST (PPK).
  • 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 03/PMK/SPTJM/RTH/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani RAYMON YUNDRA, ST (Direktur CV. PANCA MANDIRI KONSULTAN).
    Bumi Riau Lestari) dan YUSRIZAL, ST (PPK).
  • 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 05/BAPPP/BRL-RTH/XI/2016 tanggal 21 November 2016 dengan Bobot Pekerjaan 70,16% yang ditanda tangani RAYMON YUNDRA, ST (Direktur CV. PANCA MANDIRI KONSULTAN/Konsultan Pengawas), KUSNO (Direktur PT. BUMI RIAU LESTARI) dan YUSRIZAL, ST (PPK).
    yang diberikan oleh PPK kepadaPejabat Pengadaan.
    ;Bahwa PPK ada mengajukan permohonan perubahan kontrak 2 kali;Bahwa dalam permohonan perubahan pertama PPK mengajukan pekerjaantambah kurang terhadap volume pekerjaan sebagaimana surat no.645/PPKRTH EKS.PU/X1/2016/04 tanggal 2 Nopember 2016 danperubahan kedua PPK mengajukan permohonan perubahan kontrakterhadap volume pekerjaan dan penambahan item pekerjaan berdasarkansurat no. 645/PPK RTH EKS.
    selaku PPK.
    ;Bahwa menurut aturan posisi jabatan PPK adalah merupakan atasan dariPPTK, atau KPA bisa merangkap menjadi PPK, yang mana hal tersebut diatur di Perpres no 50 Tentang Pengadaan Barang dan jasa, yang manapada kenyataanya pada kegiatan RTH Kaca Mayang dan RTH eks KantorDinas PU ini, jabatan PPK berada di bawah pejabat PPTK yang manapejabat PPK adalah merupakan seorang Staff biasa Pegawai Negeri Sipilsedangkan untuk PPTK adalah merupakan seorang Kepala Seksi,sedangkan untuk seorang KPA di jabat seorang
    , dan Saksiselaku PPK tidak dapat berbuat terhadap Saksi Yuli dan Saksi Rinaldi Mugnikarena Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-05-2007 — Upload : 13-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675K/PID/2007
Tanggal 16 Mei 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG ; KOTARIA MANALU
112 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasaribu, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanSumbul ;Luksan Limbong, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Kerajaan;4.
    Gambar Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Salak;5. Poltak Lumbangaol, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanParbuluan;Muda Siringoringo, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TigaLingga;lrianti Sembiring, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TanahPinem;Basir Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan PegaganHilir ;.
    ) Yaitu :1.a fF oO NhPahala Tamba, Bendaharawan Sekretariat PPK kecamtan Sidikalang;Parsaoran Pasaribu, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Sumbul;Luksan Limbong, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Kerajaan;Gambar Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Salak;Poltak Lumbangaol, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanParbuluan;Muda Siringoringo, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TigaLingga;lrianti Sembiring, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TanahPinem;8.
    dan bawahan PPK Sidikalang ;Penyaluran tanda terima dana PPK dan bawahan PPK Salak ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK SiempatNempu ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Simbul ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK TanahPinem ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Kerajaan ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Tigalingga ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK SilimaPunggaPungga ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK
Pengadilan PN LEMBATA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LEMBATA Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Lbt
Tanggal 10 Mei 2021 — PPK Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila
2.Direktur CV. Tryparty Tirta Enginering Cq. Konsultan Pengawas
128 — 31
  • PPK Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila
    2.Direktur CV. Tryparty Tirta Enginering Cq. Konsultan Pengawas
    Pemutusankontrak oleh PPK,Point 40.1 huruf f. yang berbunyi sebagai berikut:Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) haridan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpapersetujuan Tergugat Il.2.
    Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaan pekerjaan.
    Konsultan pengawas wajib melaporkan hasilpekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporanprogres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan darikonsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikan konsideranmenimbang point 37 dalam Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)Peningkatan Jalan Tapobaran Balulebong Atanila, Multy Years. Nomor :PU. 620. 02.01/SPBM/MY/VIII/2014 dengan PT.
    Nele Baru untukbekerja pada proyek tersebut, kKemudian Saksi menemui PPK DinasPekerjaan Umum Kabupaten Lembata dan saat itu disampaikan olehPPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata bahwa PT.
    KeterlambatanPelaksanaaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dan angka 4. 1 ApabilaPenyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harusmemberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis; Bahwa, Konsultan pengawas (Tergugat Il) tidak terikat perjanjian denganPenggugat sebagai penyedia jasa. Konsultan pengawas wajib melaporkanhasil pekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya P.T.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 21-10-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1821 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 21 Oktober 2016 — SAHIUDIN alias KEVIN bin H. ALIAS
88 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerima PPK Abukibermateri an.
    PPK KecamatanPuriala An.
    PPK Kecamatan Tongauna An.
    PPK Kecamatan SamparaAn.
    PPK Kecamatan Wawonii UtaraAn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-11-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 —
44 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Himbaun dan Penegasan ; 44,1 (satu) jepitanlembar disposisi Kasatker MBR Direktif Provinsi NTTbeserta lampirannya; 45.Foto copy surat PPK Nomor UM.02.03/SatkerPRNTT/142/II/2012tanggal 3 Februari 2012 perihal Menanyakan kembali pengajuanklaim jaminan uang muka; 46.1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/SatkerPRNTT/122/l/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Teguran e3(pernyataan Wanprestasi) beserta lampirannya ; 47.1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK Nomor UM.02.03/SatkerPRNTT/122/l/
    No. 2377 K/Pid.Sus/2015 1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB5U/25 tanggal 8 Oktober 2012antara PPK dengan PT.
    No. 2377 K/Pid.Sus/2015 PRKB/SatkerPRNTT/PRK KB10 U/28 tanggal 8 Oktober 2012antara PPK dengan PT. Ayu Mustika Riski untuk pekerjaanpembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu10U ; 19.1 (satu) buah Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PKPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB11 U/24 tanggal 18 September2012 antara PPK dengan PT.
    No. 2377 K/Pid.Sus/2015 perjanjian KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB17/17tanggal 1 Agustus 2012 ; 28.Serah Terima Pertama (PHO tanggal 28 Desember 2012antara PPK dengan PT. Widya Satria pekerjaan pembangunanRumah Khusus Kabupaten Belu 1 TA. 2012 ; 29.Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 20 Desember 2012antara PPK dengan PT. Sumber Griya Permai pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu3 ; 30.Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 29 Desember 2012antara PPk dengan PT.
    PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti PelaksanaanKontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktupelaksanaan.35.5.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 45/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : FIRMAN WAHYU OKTAVIAN, SH
Terbanding/Terdakwa : AHMAD MUZAKKIR,S.T. Bin ABDUL RAHMAN MUSTAFA
67 — 22
  • Membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan;c. Mengkoordinasikan tugas masing masing Pengawas Lapangan;d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK).Hal 3 dari 31 hal. Put.No.45/Pid.Sus.
    TPK/2017/PT.Mkssebagai PPTK tidak pernah melakukan verifikasi laporan dari MUHAMMADRAMDAN HADJU selaku konsultan pengawas, SITTI SALMAWATI selaku PPKtidak pernah meninjau lapangan sehingga SITT SALMAWATI selaku PPK tidakpernah mendapatkan data pasti/real dari lapangan dan juga AHMADMUZAKKIR sebagai PPTK tidak pernah melaporkan tentang perkembanganlaporan (progress) pekerjaan kepada SITTI SALMAWATI sebagai PPK yangjuga atasan terdakwa AHMAD MUZAKKIR.Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa
    Membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan;c. Mengkoordinasikan tugas masing masing Pengawas Lapangan;d.
    Hj.SITT SALMAWATI,S.T. adalan PPK pada proyek pembangunanKantor Camat Pasimasunggu, sedangkan terdakwa adalah PPTKyang merupakan bawahan dari Hj.SITT SALMAWATI,S.T.2.
    Antara PPTK dengan PPK merupakan tim yang tidak dapatdipisahkan sama sama membutuhkan dalam artian simbiosismutualis maka dari itu pengenaan hukuman dari PPK adalah akibatdari lepas dari tanggungjawabnya PPTK dalam mengemban tugasdan wewenangnya PPTK oleh karena itu sebaiknya hukuman pidanapenjara dari PPTK kurang lebih sama dengan PPK.5.
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus
Register : 25-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN SOASIU Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sos
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.SAFRI ABDUL MUIN, SH
2.Dedy Santosa, SH
Terdakwa:
ILHAM ABDU RAJAK, S.Hut
128 — 41
  • Haltim;
  • 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai PPK Kab. Haltim Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kumisi Pemilihan (Kpu) Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamtan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
  • 4 (Empat) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai PPK Kab.
    Haltim Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
  • 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
  • 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab.
    Haltim ;
  • 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
  • 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
  • 11 (Enam) Lembar Salinan Form DB-1 DPRD Kab/Kota Kab. Haltim 1 Dikembalikan Kepada Saksi BASRI SUAIB,S.Pd.,M.Pd.
    Karim yangjuga merupakan anggota PPK Kec.
    perolehan suaraantara Form C1 dan Form DAA1 tersebut akan tetapi saksi tidakmengetahui siapa yang merubahnya karena penginputan tersebutdilakukan oleh semua anggota PPK ;Bahwa saksi juga ikut bertandatangan di Form DAA1 tersebut ;Bahwa pleno di PPK Kecamatan Kota Maba dilaksanakan dari tanggal21 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan tanggal 24 April2019 pukul 03.00 Wit dan pada saat pleno PPK Kecamatan Kota Mabatersebut saksi membantu ketua PPK membacakan hasil perolehan suarapada form
    Haltim ; 11 (Sebelas) Lembar Salinan Form DAA1 PPK DPRD Kab/Kota Desa.wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ; 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA1 PPK DPRD Kab/Kota Desa.Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ; 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DA1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. KotaMaba, Kab. Haltim ; 11 (Enam) Lembar Salinan Form DB1 DPRD Kab/Kota Kab. Haltim 1dari.
    Karim, seluruh data yang telah di input di serahkan kepadaTerdakwa untuk dilakukan perbaikan;Bahwa Terdakwa selaku ketua PPK mencetak/print Form DAA1 dan DA1dengan dibantu Sekretaris PPK dan setelah Terdakwa menandatanganinyakemudian menyodorkan kepada anggota PPK lainnya untuk ditandatangani,tanpa ditandatangani saksisaksi dari partai politik pada Form DAA1 danDA1 ;Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Form DAA1 dan DA1 tersebut sudahdikirimkan oleh PPK Kecamatan Kota Maba keKPU Kabupaten HalmaheraTimur
    Haltim ; 11 (Ssebelas) Lembar Salinan Form DAA1 PPK DPRD Kab/Kota Desa.Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ; 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA1 PPK DPRD Kab/Kota Desa.Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ; 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DA1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. KotaMaba, Kab. Haltim ; 11 (Enam) Lembar Salinan Form DB1 DPRD Kab/Kota Kab. Haltim 1Dikembalikan Kepada Saksi BASRI SUAIB,S.Pd.,M.Pd.4.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DALAMTA
33 — 43
  • (PPK) dan Tuapril Harianja selaku Direktur CV.
    Prima Designmenandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 821.2/686.A/PPK/12 untukpekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pasar Kapuas Kelurahan Belawan IKecamatan Medan Belawan TA 2012 senilai Rp. 49.912.000, dan pada tanggal 6September 2012, Ninka Sentani, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)memerintahkan Tuapril Harianja untuk memulai pelaksanaan pekerjaan terhitungtanggal 07 September 2012 s/d 07 Desember 2012, melalui Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Nomor 821.2/26.A/PPK/12.
    Ninka Sentani, SE selaku PPK, Rudi Pratama selakuDirektur PT. Inti Persada Raya Lestari, Tuapril Harianja selaku Direktur CV.
    Ninka Sentani, SE selaku PPK, RudiPratama selaku Direktur PT. Inti Persada Raya Lestari, Tuapril Harianja selakuDirektur CV.
    Arkade Enam Pilar);Asli Dokumen Pengadaan Konsultan Pengawas (SPMk) No.821.2/726.A/PPK/12tanggal 06 September 2012. (CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2020 — Upload : 07-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 PK/Pdt/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM PAKET PEKERJAAN PENGADAAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION SMA Lawan PT INTERNET PRATAMA INDONESIA
167 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM PAKET PEKERJAAN PENGADAAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION SMA tersebut;
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DALAM PAKET PEKERJAAN PENGADAAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION SMALawanPT INTERNET PRATAMA INDONESIA
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 28 Januari 2019 — Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN
157 — 40
  • kerja ditandatangani olen PPK dan rekananyaitu Direktur PT.
    Kedudukan saksiadalah sebagai Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK)merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Bahwa Dasar Pengangkatan saksi selaku PPTK dan PPK adalah SuratKeputusan Kepala Dinas PU Kab.
    Pipa yang ditanam juga diameternya besarsehingga tidak memerlukan timbunan;Halaman 109 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Bahwa mengingat surat tersebut ditujukan kepada PPK maka biasanyalangsung diterima oleh PPK yang bersangkutan.
    Kwitansi yang sudah ditanda tangani oleh PPK yang ditanda tanganioleh PLH. Kadis PU selaku Pengguna Anggaran Ir. SABAR BARUS,PPK /PPTK BURLIAN DARHIM, ST, ME dan WENDY LEOHERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Arta Mandiri;. Nota Pencairan dana (NPD) yang ditanda tangani oleh oleh PLH.Kadis PU selaku Pengguna Anggaran Ir. SABAR BARUS danBURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPK /PPTK;.
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengandiketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung BaratIr.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg
Tanggal 29 Juni 2016 — JATININGSIH, ST binti KUSNOWIYOTO
80 — 21
  • asisten Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaraan anggaran belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), asisten pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaraan, bendara pengeluaraan pembantu, pejabat penguji pembantu, penanggung jawab unit akutansi kuasa penguna anggaran (UAKPA), Penanggung jawab unit Akutansi kuasa penguna barang (UAKPB), penanggung jawab E-Monitoring, Petugas gudang dan persediaan, struktur organisasi kerja, dan rincian kegiataan pejabat pembuat komitmen (PPK
    Provinsi Jawa Tengah,PPK AL BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.
    Oleh karena itu jabatan PPK berdasarkan usulan PemerintahKabupaten Purworejo dialinkan kepada orang yang dibawah Dinas PekerjaanUmum atau Kantor Lingkungan Hidup. Adanya usulan tersebut, selanjutnyakami proses melalui SK perubahan lampiran tersebut.Bahwa, PPK JATININGSIH melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakanoleh PPK.
    Khusus untuk SNVT, kami yang rutin memonitor seluruh PPK untukperkembangan progress dan keuangan dengan memanggil PPK ke Jakartadalam rapat monitoring seluruh PPK.Bahwa, PPK Jatiningsig tidak pernah melaporkan adanya kendala dalampelaksanaan kegiatan Implementasi Fisik Kota Hijau Kab.
    Ida Rahayu Widowati, MT) tanpa surat apapunyang diberikan kepada PPK, kecuali pemberitahuanmelalui telepon dari Sdr. Ir. Ida Rahayu Widowati, MTkepada Sdri. Jatiningsih (PPK)(2) Sdr. Ir.
    Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaansecara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyediamelaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan denganbaik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belumdibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-01-2007 — Upload : 13-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643K/PID/2006
Tanggal 23 Januari 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit ; IJUH BIRING BIN BIRING
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • prosedur yang ditetapkan dalam petunjukoperasioanal PPK untuk mendapatkan bantuan dana PPK tersebutTerdakwa bersamasama dengan Ketua LKMD, Team PelaksanaKegiatan (TPK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) berhasil mengambil danabantuan PPK tersebut sebanyak Rp. 721.473.744, (tujuh ratus dua puluhsatu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empatrupiah) yang dicairkan dalam tiga kali / tahap masingmasing terurai : Tahap' IIsebesar 40 % kurang lebih Rp. 288.589.497, Tahap' Il sebesar
    ribu rupiah)dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK.
    Tengah pada hari Sabtu tanggal 29 September2001 telah menerima dana pengembalian PPK dari anggota masyarakatDesa Durian Tunggal melalui Ketua LKMD Desa Durian Tunggal sebesarRp.9.950.370, (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratustujuh puluh rupiah) dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK,dana pengembalian yang ada pada Terdakwa selaku Ketua UPK harusdisetorkan kedalam rekening pengembalian dana ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) di BRI Cabang Sampit, akan tetapiTerdakwa telah
    Keuangan Kecamatan (PPK) yang sudah mengetahuisesuai petunjuk teknis operasional PPK, danadana pengembalian yangTerdakwa terima tersebut diatas berjumlah Rp. 40.304.533,90,(empatpuluh juta tiga ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah sembilanHal 5 dari 25 hal.
    sebesar Rp.3.829.000,(tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-04-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 4 April 2016 — Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si
82 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 10 PK/Pid.Sus/2016dan ditetapbkan oleh PPK pada tanggal 4 Agustus 2011.
    Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK,melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada tanggal 19 September2011 membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 900/0125/SPPJ/PPK/Peng/KPU/2011 ditujukan kepada pemenang urutan pertama CVTarsar Jaya. Padahal Terdakwa Drs.
    Penunjukan Penyediabarang/jasa, angka 10) yang menyebutkan Dalam hal PPK tidak bersediamenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa karena tidaksependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PAKPAuntuk diputuskan dengan ketentuan :(1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang ataupelelangan dinyatakan gagal; atau(2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPAmemerintahkan PPK untuk mengeluarkan
    Dedelwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK melalui surat tanggal 19 September 201 1membuat penunjukan penyedia jasa Nomor 900/0525/SPPJ/PPK/Peng/KPU/2011 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan JasaPencetakan Kartu Pemilih yang ditujukan kepada pemenang urutan pertamayaitu PT Pantja Simpati, padahal Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Siselaku PPK mengetahui bahwa proses lelang dilaksanakan tidak benar danseharusnya Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/Pid.Sus/2015
SUFRO KARIM
99 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kegiatan peresmian PPK pada tanggal 6 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPKKec. Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.
    No. 32 K/Pid.Sus/2015Kegiatan peresmian PPK pada tanggal 4 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Wasile yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. WasileTengah, PPK Kec. Wasile Timur, PPK Kec.
    dan PPS yang terdiri dari: PPK Kecamatan Maba Selatan; PPK Kecamatan Kota Maba; PPK Kecamatan Maba; PPK Kecamatan Maba Tengah; PPK Kecamatan Maba Utara;; PPK Kecamatan Waselei; PPK Kecamatan waselei Timur; PPK Kecamatan waselei Tengah; PPK Kecamatan Waselei Selatan; PPK Kecamatan Waselei Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Hal. 74 dari 101 hal.
    dan PPS yang terdiri dari: PPK Kecamatan Maba Selatan; PPK Kecamatan Kota Maba; PPK Kecamatan Maba; PPK Kecamatan Maba Tengah; PPK Kecamatan Maba Utara;; PPK Kecamatan Waselei; PPK Kecamatan waselei Timur; PPK Kecamatan waselei Tengah; PPK Kecamatan Waselei Selatan; PPK Kecamatan Waselei Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:e Kecamatan Wasele Selatan :Desa Nanas;Desa Payau;Desa Loleba;Desa Wasile;Hal. 86 dari 101 hal.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 45/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 12 Desember 2012 — - Drs. POLTAK H. SIMAREMARE, MA
75 — 17
  • PPK Kecamatan Siantar Martoba yangmenerima uang kehormatan bulan Agustus 2004.Daftar Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Timur yangmenerima uang kehormatan bulan Juli 2004.Daftar Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Marihat yangmenerima uang kehormatan bulan Juli 2004.89.
    Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rp. 71.400.000.4.
    Biaya Honor Pegawai PPK Rp. 71.400.000.4.
    Barat yanguang kehormatan bulan September 2004.Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Selatan yanguang kehormatan bulan September 2004.Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Utara yanguang kehormatan bulan September 2004.Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Martoba yanguang kehormatan bulan September 2004.Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Barat yanguang kehormatan bulan Oktober 2004.Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Selatan yanguang kehormatan bulan Oktober 2004.Namanama anggota PPK
    PPK Kecamatan Siantar Selatanmenerima uang kehormatan bulan Juni 2004.Daftar Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Utaramenerima uang kehormatan bulan Juni 2004.Daftar Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Martobamenerima uang kehormatan bulan Juni 2004.Daftar Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Timurmenerima uang kehormatan bulan Mei 2004.Daftar Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Marihatmenerima uang kehormatan bulan Mei 2004.Daftar Namanama anggota PPK Kecamatan Siantar Baratmenerima
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 4 September 2014 — SUFRO KARIM
67 — 25
  • dan PPS yang terdiri dari:- PPK kecamatan Maba selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;;- PPK Kecamatan Waselei;- PPK Kecamatan waselei Timur;- PPK Kecamatan waselei Tengah;- PPK Kecamatan waselei Selatan;- PPK Kecamatan waselei Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan wasele Selatan : - Desa nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa
    Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23.
    Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.
    Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.
    Haltim (PPK/PPS);37. Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.
    Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec.Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.
    Wasile Tengah, PPK Kec.Wasile Timur, PPK Kec. Wasile Selatan dan PPK Kec.
    PPK Kecamatan Wasile Utara sebanyak 5 (lima) orang, masingmasingsebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlahtotal sebesar Rp. 3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);5. Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec.Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.
    KPUD;Bahwa benar honor untuk Ketua PPK dan anggota PPK Kec.
    dan PPS yang terdiri dari:PPK kecamatan Maba selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;PPK Kecamatan Maba tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;;PPK Kecamatan Waselei;PPK Kecamatan waselei Timur;PPK Kecamatan waselei Tengah;PPK Kecamatan waselei Selatan;Halaman 192 dari 245 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Tipikow/2014/PN.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 11-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 11 Mei 2015 — H. MUHDI, S.Sos., BIN H. BUSTANI BAKRI
55 — 15
  • Laut Tahun 2013;6. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab/022.436044/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, tentang Honorarium Tim seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;7. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 09/KPU-Kab/022.436044/VIII/2012, tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK
    Tanah Laut Tahunsebanyak 13 angkatan (diKabupaten 2 kalitdi PPK 1kalix11 PPK)1. Konsumsi Snack Pembukaan 125 162 OH 17.500 28.437.500org x 13 angkatan 5 Makan Siang 125 162 OH 25.000 40.625.000org x 13 angkatan 5 Snack Penutupan 125 162 OH 15.000 24.375.000org x 13 angkatan 52. Sewa Gedung, Sound systemdan spanduk Di Kabupaten 2 Keg 1.500.00 3.000.0002 Kegiatan 0 Di PPK 11 Keg 600.000 6.600.00011 PPK x 1 keg1.
    TanahLaut.Bahwa, struktur keanggotaan PPK di Kecamatan Pelaiahari, yaituKetua PPK: LASPINO, anggota seingat saya: SAPRIANOOR, M.HANAFI, EDI HAERADI, Sekretaris PPK SAHMADI, sebagaibendahara : SUMIATI, Urusan Teknis Administrasi: H.
    Sekretaris PPK saksi sendiri, dibawah saksi adabendahara : TUKIAH Urusan Teknis Administrasi: RUSLIANSYAH,Urusan Teknis Logistik : saksi tidak ingat;Bahwa, Pihak PPK Kecamatan Kurau pada saat itu yangmenyiapkan keperluan kegiatan sosialisasi dan Biasanya kitakonsultasikan dengan PPK, kalau untuk koordinasi tidak pasti bisaHal.43 dari 139 halaman, Put.No.07/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.saja saksi selaku sekretaris PPK bisa ketua PPK langsung.
    Tugas saksi adalah :a) Membantu PPK Tambang Ulang dalam kegiatan PemilihanBupati dan wakil Bupati Tanah Laut tahun 2013;b) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;c) Melaksanakan tugas yang telah ditentukan PPK;d) Memberikan masukan kepada Ketua PPK;.
    Bahwa, Struktur kKeanggotaan PPK di Kecamatan Panyipatan padaKegiatan Pilkada 2013 adalah Ketua PPK: H. Rusdianto, anggotaseingat saksi: NAZMI, ACMAD RIADI, ABU BAKAR SIDIQ, MIATI,Spt. Sekretaris PPK DARUSISWADI. S.SOS, Bendahara : JUMIATI,S.E, Urusan Teknis Administrasi:FAHMIE RISDANI, Urusan TeknisLogistik : ZULKIPLI, SP; Bahwa, di Kecamatan Panyipatan yang menyiapkan keperluankegiatan sosialisasi biasanya di konsultasikan dengan PPK, kalauuntuk koordinasi kepada Ketua PPK langsung.