Ditemukan 3981 data
13 — 1
Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah
11 — 7
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
13 — 14
,majelis berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapatdengan kaidah syar'iyyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa AlAzhar halaman44 juz 6 yang berbunyi yang artinya :"Ketika telah nyata bahwa seorang suamimurtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan
12 — 6
Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahankedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah
12 — 9
Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah
14 — 1
tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini karena untukkepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut;Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta tersebut ternyata pernikahanantara Pemohon (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) telahmemenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan menurut Pasal 14 s/d Pasal 38Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 0155/Pdt.P/2019/PA.PmkKompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah syar'iyyah
15 — 5
perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, Ssesuai denganPasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhirputuSan Il 22222222 22222 e 22222 Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syar'iyyah
11 — 0
No. 50 tahun2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrarthalak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaJakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;3.
11 — 1
Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah
26 — 5
Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pdg.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
12 — 0
kembali,olehkarena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown)dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatanPenggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhiketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf(f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuaidengan dalil syar'iyyah
15 — 5
membuktikan dalildalil bantahan baik dalamjawaban maupun bukti tertulis dan saksisaksi yang diajukan Tergugat,karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah
18 — 15
dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah
31 — 6
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
46 — 1
buktibuktinya sertamenyatakan tidak akan mengajukan buktibukti lagi selain buktibukti yangtelah diajukannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta kejadian sebagaimanatersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyataPenggugat tidak mempunyai bukti yang mendukung serta menguatkankebenaran dalildalil gugatannya perihal adanya perselisinan dan pertengkarandalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat denganHuyah syar'iyyah
22 — 11
dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah
14 — 1
hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Hal. 10 dari 13 Put Nomor 0031/Pdt.G/201 8/PA.ProbMenimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah
11 — 6
perkara ini mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, seSuai denganPasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhirputuSan Il 22222222 22222 e 22222 Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syar'iyyah
14 — 6
dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah
12 — 7
adalah tidak terdapatnya halanganpernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah