dengan menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

No. 0549/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.huyjah syar'iyyah di dalam kitab Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi sebagaipendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :aialil, AL 4 dog yA lor 3 lb arte csolel) asth(eeeArtinya :Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya,maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminyal.Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, makaperceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak,Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensidapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibinnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Konvensi dan Rekonvensi :Putusan Nomor 554/Pdt.G/2014/PA Pal. 15 dari 18 halMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentag Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugatrekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

mengenai bidangperkawinan, temasuk di dalamnya perkara perceraian, seSuai denganPasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhirpUutUSAN INI; 22222 nnn nn nnn nnn nnn nnn n nnnMengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danhujjah syar'iyyah

Tli.hakhak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujutnya anakIndonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untukmendapatkan kepastian hukum dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu mengemukakandalil syar'iyyah yang terdapat dalam kitab Ilanatut Thalibin juz IV halaman 254yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :lg 9% yo abgpirg airmo

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

.9.000.000,11Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibihnya;;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Republik Indonesia11Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa halhal yang tidak dipertimbangkan dalam putusanini dinyatakan dikesampingkan;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hujjah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawanhukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

Agama yang mewilayahi dimana pernikahankedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempattinQQal; 222 2 nnonane nnn nnn nn nnn nnn n nen n naeMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

lamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi faktaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat tidak ridha ataspelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan Penggugat telah membayar iwad/ sejumlah Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) karenanya syarat taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyyah

tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

yang sudah tidak harmonis;Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekatperkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidakmungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,maka mempertahankan perkawinan seperti itu. adalah siasia dan akanHalaman 9 dari 13 halaman Put. 579/Pdt.G/2019/PA.Srymenimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi keduabelah pihak untuk dipertahankan;Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalildalil syar'iyyah

., majelis berpendapat bahwaTergugat terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah keluar dariagama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patutdinyatakan fasakh; majelis mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyyah yangtertuang dalam Kitab Fatawa AlAzhar halaman 44 juz 6 yang terjemahannya :"Ketikatelah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebutdifasakhkan dengan

tanggal 5 Oktober 1991 yangmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah

Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagiuntuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yangtelah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkanperceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggupenderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah