yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atau Anggaran Dasar.Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakanbahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggidalam sebuah PT melainkan RUPS.

No. 100/PDT/2016/PT.SMR35.36.37.38.39.40.41.pemegang saham baru memiliki Kekuasaan atas PT ketika mereka beradadalam RUPS. Hal ini berarti kKehendak bersama para pemegang sahammerupakan kehendak RUPS.

Hasil RUPS merupakan kehendak PT yangpaling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusanRUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirianPT/Anggaran Dasar;Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyalkekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPSmempunyai jenjang tertinggi diantara organ PT tetapi sekedar memilikikekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organperseroan lain.

No. 100/PDT/2016/PT.SMR(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dantunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.Oleh karena itu gugatan Penggugat 4 haruslah ditolak, oleh karena

.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkankeputusan rapat Dewan Komisaris.Hal. 23 dari 39 hal.

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan mengundang seluruh pemegang saham yang ditempatkan;

3. Memerintahkan kepada para pemegang saham yakni Para Pemohon dan Para Termohon untuk menyerahkan atau menunjukkan bukti setor modal yang sah;

4.

Menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT. East Point Indonesia adalah paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) berdasarkan bukti setor modal saham yang sah;

5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga PT.

East Point Indonesia dapat diambil secara sah berdasarkan suara paling sedikit 30,00% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah berdasarkan bukti setor modal yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan agenda:

a. Pembahasan laporan keuangan P.T. East Point Indonesia sejak berdirinya P.T.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia, dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;

8. Menetapkan Pemohon I sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Ketiga P.T. East Point Indonesia;

9.

MM, YAN SULAIMAN mengenai RUPS Luar Biasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga membawa konsekuensi hukum tidak sah dan tidak mengikat;4. Menyatakan surat-surat yang terbit yang berasal dan atau berkaitan dengan RUPS luar biasa yang tidak sah seluruhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya ;6.

MBS karena ada RUPS yaitutentang pergantian direksi dari pak Saut Sitorus kepada pak Cing Wun ;Bahwa adanya pergantian direksi saksi diberitahu waktu ada di rumah makan ;Bahwa setelah ada RUPS lalu dari kantor Notaris kami ke lokasi tambang untuksosialisasi hasil RUPS yang hadir karyawan dan masyarakat setelah itu kami kerumah pak Deny untuk sosialisasi tentang hasil RUPS ;Bahwa bukti T.7A foto 5, 6, 7 dan 8 foto penandatanganan berita acara sosialisasihasil RUPS yang hadir Pak Deny, Pak Cing Wun

RUPS LB yangkemudian hasil RUPS LB ditandatanganai peserta rapat tentang perubahan direksiPT.

Saksi JARPEN GULTOM, di bawah sumpah memberi keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir di kantor Notaris Gresia di kendari karena saksi diajak oleh PakZulkifli bos saksi yang menurut beliau ada undangan RUPS di kendari ;Bahwa dalam RUPS ada tandatangan hasil RUPS yang tandatangan Pak Deni, pakYan, pak Affendi saksi tahu mendengar dari pak Zulkifli ;Bahwa tandatangan hasil RUPS di ruang Notaris ;Bahwa setelah tandatangan hasil RUPS kami keluar makan di rumah makansebelah kantor notaris

Dalam ketentuan tersebutmenyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnyamenurut penjelasan Pasal 78 ayat (1), adalah yang dalam praktek sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa.

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sedangkan buktiTI & T.H5A, TI & T.U5B dan T.I & T.II5C, undangan tertanggal 19 dan 23September 2013 untuk RUPS pada tanggal 27 September 2013.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnyadengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang sahamsebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) juncto Pasal 81ayat (1) UUPT);Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:1) 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasarmenentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau2) Dewan Komisaris.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aguo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT.

(4)Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris ;Ayat (5)Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;c.

RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah,karena apabila seandainya benar (quod non) Direksi (incasuPenggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihakyang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah DewanKomisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79ayat (6) dan (7) jo.

No. 08/Pdt.G/2010/PNLsm diPengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaranketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan SuratKeputusan pengesahan RUPS PT.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010.

Penunjukan saudari Kuistini/dan saudari Indah dengan mengajukan warkahTanggal 7 Agustus 2014 yang mengatakan kesepakatan RUPS oleh saudariKuistini kepada notaries Kurnia, sedangkan para pemegang saham baruHalaman 7 Putusan Nomor. 315/Padt/2016/PT SMGmenerima sahamnya pada Tanggal 13 Agustus 2014.

Saudari Kuistini dengan itikad mengangkat dirinya sebagai Direktur Utamatanpa persetujuan RUPS sebagaimana pembagian saham menurut AktaNotaris pada Tanggal 13 Agustus 2014 tentang pembagian saham oleh Bpk.Untung Kantjono kepada masingmasing pihak penerima saham namundengan cara membujuk untuk mendapatkan restu dari Bok.

Untung danlbu Sindi Wati telah mengadakan RUPS menetapkan struktur organisasi yangDengan demikian menjadi tidak sah karena tidak karena tidak diketahui olehpenerima saham yang baru sesuai akta Tanggal 13 Agustus 2014. 3.

Saudari Kuistini penetapan besaran gajinya sebesar 15 juta per bulan tanpapemberitahuan dan persetujuan RUPS, tetapi meminta persetujuan Bpk.Untung Kancono dan memanipulasi gaji Komisaris utama dengan menundahak gaji komisaris utama selama 6 bulan tanpa alasan yang jelas sejak Maret2014 sampai Agustus 2014. 2022202222 ene nee nnn ne neeDengan demikian Saudari Kuistini bersama pengurus yang lain melanggarHak Komisaris Utama demi kepentingan dirinya, tanpa alasan apapun yangseharusnya dibicarakan RUPS

Setiap kali undangan RUPS oleh Komisaris Utama untuk membahaspertanggungjawaban keuangan dan kinerja, saudari Sindi Wati dan Kuistiniselalu menghindar dengan menghindari undangan RUPS oleh KomisarisUtama. Dan saudari Kuistini tidak pernah mengadakan RUPS.Dengan demikian saudari Kuistini tidak pernah membuka akses untukpemeriksa keuangan PT. Legowo dengan tidak mau menyerahkan daftarRekening Koran Bank Mandiri dan dokumen lain.Halaman 8 Putusan Nomor. 315/Padt/2016/PT SMG5.

Permintaan tersebutdisampaikan baik dalam RUPS Tahunan, RUPS LB maupun melaluiSirkuler Resolusi Pengganti RUPS ;Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan :Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonanpemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT :Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan Pengadilan ;Bahwa selain Perseroan tidak menyesuaikan AD II nya dengan UUPT,ORGAN PERSEROAN JUGA

No. 830 K/Pdt/2012Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Perseroan mengadakan RUPSLB ke1 pada 10 Desember 2010 dengan agenda Pembubaran danPenunjukan Presiden Direktur sebagai Likuidator, namun kuorumkehadiran tidak terpenuhi karena hanya dihadiri oleh 40% pemegangsaham sehingga RUPS LB ke1 tidak dapat dilanjutkan ;. PENYELENGGARAAN RUPS LB ke2 ;Pasal 89 ayat (2) dan (8) UUPT :Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai dapat diadakan panggilan RUPS kedua.

;Oleh karena kuorum kehadiran pada RUPS LB ke1 tidak terpenuhisehingga gagal mengambil keputusan yang sah, maka Perseroanmengadakan RUPS LB ke2 pada 29 Desember 2010, namundemikian RUPS LB ke2 pun tidak dapat mengambil keputusan yangsah karena tidak terpenuhinya kuorum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan penetapan yang dapatdijalankan lebih dahulu sebagai berikut :1.MENETAPKAN :MENYATAKAN PERSEROAN BUBAR DEMI HUKUM ;2.

Bukit Kalisari Artha Makmur, namundikarenakan tempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat

Undang Undang No 40 tahun 2007Pasal 82 ayat 3 :Dalam panggilan RUPS dicantumkantanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2Maret 2020 tersebut sudah diakui sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidakhadir

dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justru malahsebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempat RUPS LBtersebut yang seharusnya Penggugat mengkonfirmasi terlebihdahulu lokasi yang akan dilakukan RUPS LB tersebut sebelummengirimkan undangan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I.Sehingga dengan demikian, dalil penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadirdalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020 tersebut adalah tidakbenar dan tidak berdasarkan fakta, mengingat Tergugat danTurut Tergugat

;Bahwa RUPS yang pertama dilakukan di aula Hotel UtamaRaya kemudian kami pindah di Hotel Bintang, RUPS keduadilakukan di Hotel Banyuglugur;Bahwa hasil RUPS semua pihak hadir dan menghasilkan BeritaAcara terkait materi kKeuangan dan rekonstruksi dan laporankeuangan;Bahwa yang mengusulkan RUPS itu adalah dari Dwi BudiParanata;Bahwa di RUPS pertama Dwi Budi Paranata hadir tapi dari MeiSuryawandan B.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT.

Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPS LUAR BIASAtersebut.

Tembusan Berita Acara RUPS atau AktaPernyataan Keputusan RUPS mengenaiHalaman 21 dari 45 hal. Putusan No.494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel2d2dPerubahan Susunan Direksi dan/atau DewanKomisaris; dan2.

pembuatan Notulen RUPS LUARBIASA tersebut oleh Turut Tergugat atas Perintah Messrs.

, untuk dibuatkan AKTA RUPS LUARBIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01DESEMBER 2009.Seharusnya yang benar tertulis dan terbaca pada pada halaman (28) Positaangka (7) adalah: Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang: Tergugat untuk Meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan NOTULEN RUPS LUARBIASA Tertanggal 01 DESEMBER 2009, yang sudah ditanda tangani olehseluruh Peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktu itu; yang untuk kemudianoleh Tergugat

RUPS LUAR BIASA Tertanggal 01 DESEMBER2009, yang sudah ditanda tangani oleh seluruh Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapat beberapa Perubahan Susunan Pemegang Sahamdan Komisaris, sebagai berikut:I.

NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT)GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010,mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHOyang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksiThomas Wio selaku Notaris dengan katakata sebagai berikut : Pak Thomas iniada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.

No. 82 K/Pid/2016saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatantersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidakmenghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat puntidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan.

Terlebih lagi kalau dilihat Judul AktaNo. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolaholah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS,sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orangyang membaca judul akta tersebut menjadi keliru.

tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebutdibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:1.

Pasal 79 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan :Pasal 78 ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhirPasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS sesuai dengan PermohonanPemegang saham, Jangka waktu Pemanggilan RUPS, Quorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilanKeputusan RUPS, serta penunjukan Ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atauanggaran dasar dan/atau ;b.

alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan olehpemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 27 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN BksDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayata) (5) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertaHalaman 28

(DALAMPKPU) in casu Termohon Intervensi I/Pemohon Asal:PERMOHONAN RUPS LUAR BIASA TERHADAP PT.

kecil atau DewanKomisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima, maka Pemohon RUPS yang adalah pemegang sahammengajukan permohonan RUPS ke Dewan Komisaris dan Dewan Komisarisyang mengadakan sendiri RUPS tersebut dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima.

menurut Pasal 78 UU No.40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

Bahwa sejak didirikannya PT KDEpada tanggal 02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya Gugatan aquo, Para Tergugat tidak pernah11.melakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan LaporanTahunan kepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS Tahunansebagaimana diamatkan UUPT dan Anggaran Dasar.Bahwa menurut hukum Para Tergugatbertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan Laporan Tahunankepada RUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 jo. Pasal 66 jo.

PT KDE RUPS sebagaimana diamanatkandalam Pasal 63 jo.

Sampai gugatan a quo didaftarkan di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat, PENGGUGAT BELUM PERNAH BERINISIATIPUNTUK MENYELENGGARAKAN RUPS LUAR BIASA DIMAKSUD.Jangankan berinisiatip untuk meminta diselenggarakan RUPS LuarBiasa, DIUNDANG UNTUK HADIR DI DALAM RUPS LUAR BIASAYANG PERNAH DISELENGGARAKANPUN PENGGUGAT JUGATIDAK BERKENAN UNTUK MENGHADIRINYA, dan justru mengajukangugatan di pengadilan (Bukti T7)6.

RUPS tidak terselenggara karena Penggugat pernah diundang untukmelakukan RUPSLB tidak berkenan hadir; (Bukti T7)c.

Foto copy Surat Undangan RUPS No.169/XI/KDE/2015, tanggal 17November 2015 tanggal 17 November 2015 kepada BEATRICE ELsebagai Direktur PT. Kaisheng Energy, diberi tanda T.1, TT.I, TT.3, TT.41;2. Foto copy Surat Undangan RUPS No. Surat Undangan RUPS No.170/X!l/KDE/2015, tanggal 17 November 2015 tanggal 17 November 2015 kepadaBEATRICE EL sebagai Direktur PT. Kaisheng Dinamika Energy, diberitanda T.I, TT.I,TT.3, TT.41.1;3.

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejakTanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaran RUPS Tahun 2015 yangumumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap Bulan Juni. Dengan demikianmasa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasional adalah Bulan Juni2015.

Salah satu agenda yang diputuskan dalam RUPS tersebut adalahpemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur Operasional terhitung sejakTanggal 1 Juli 2014. Hal ini diketahui Penggugat berdasarkan informasi lisan daripemegang saham lokal. Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebutdi atas baru diketahui Penggugat pada Tanggal 3 November 2014 sebagailampiran surat tanggapan somasi Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 31 Oktober2014 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat; (Bukti P).11.

Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPS yangbertujuan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Operasional. Atasperbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak dapat membela diri dalam RUPStersebut. RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikan Penggugat tanpaalasan yang dibenarkan secara hukum.

Bahwa Keputusan RUPS Tanggal 16 Juni 2014 yang berkaitan denganPemberhentikan Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri dalam RUPS adalah bertentangan denganketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas. Selengkapnya ketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2)berbunyi: (7).Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkanalasannya. (2).

Dalam Pasal 105 Ayat (2) sudah sangatjelas mengatur bahwa sebelum RUPS memberhentikan seorang direktur, makaterlebin dahulu mendengarkan pembelaan diri dari direktur yang bersangkutan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan terlebih dahulukepada Penggugat untuk membela diri di dalam RUPS.

Kalpataru Investama telah mengajukan permohonanpencabutan Persetujuaan PMA bahkan jauh sebelum ia mulaimelaksanakan sebagian PraSyarat sebagaimana dimaksuddalam RUPS Sirkuler;Bahwa, oleh karena PraSyarat yang diatur dalam RUPS Sirkulerbelum seluruhnya terpenuhi, maka secara hukum RUPS Sirkulertersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan permohonanpencabutan Persetujuaan PMA.

Kalpataru Investama kepada Penggugatsecara penuh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2010;Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam butir Ill RUPS Sirkuler,RUPS Sirkuler baru berlaku efektif sejak tanggal terakhirpenandatanganan oleh pemegang saham dan tunduk padapemenuhan PraSyarat dari Perjanjianperjanjian (in casuPerjanjian Pengakhiran dan Perjanjian Jual Beli SahamBersyarat);Oleh karena penerbitan Obyek Sengketa tersebut didasarkanpada dokumen RUPS Sirkuler yang secara hukum tidak dapatdipergunakan, maka

Apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dikutip padaangka 1 di atas menunjukkan bahwa Penggugat mewajibkanTergugat untuk taat dan tunduk kepada isi RUPS Sirkuler PT.Malaya Sawit Khatulistiwa. Bahkan pokok utama isi gugatanPenggugat di dalam perkara ini didasarkan pada asumsi yangmenyatakan bahwa Tergugat terikat pada isi RUPS Sirkulertermaksud;3. RUPS Sirkuler merupakan perikatan perdata yang dibuat oleh PT.Malaya Sawit Khatulistiwa, PT.

No. 34 K/TUN/2012 c) Bahwa RUPS Sirkuler tertanggal 24 April 2010 tersebut belumberlaku efektif baik secara formal maupun subtantial, oleh karenaseluruh pra syarat yang diatur dalam RUPS Sirkuler tersebut belumdipenuhi oleh PT. Kalpataru Investama.Bahwa, pra syarat sebagaimana diatur dalam RUPS Sirkuler tersebutmelingkupi keseluruhan persyaratan, yang berlaku secara kumulatif,guna mengakhiri kerjasama penanaman modal antara Pemohon Kasasi(d/h. Terbanding/Penggugat) (i.c. MSK Plantation Pte.

Pembanding/Tergugat) telah menerbitkan objeksengketa in litis dengan mempergunakan dokumen RUPS Sirkulertertanggal 24 April 2010 sebagai dasar pertimbangan, padahal padasaat itu, RUPS Sirkuler tersebut belum berlaku efektif secara hukum.Bahwa seharusnya Termohon Kasasi (d/h.

Pst(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.;(6) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambilkeputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batall.; (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDireksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.; (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh

Satria Maju BersamaNo.5 tanggal 16 Agustus 2011).Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPT.

;Menimbang, bahwa keputusan RUPS Luar Biasa tentang PemberhentianPenggugat selaku Direktur PT.

Satria Maju Bersama, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 91 UndangUndang RI No.40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi.; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 UndangUndang RI No.40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas : (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling iambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku berakhir.; ~ (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanPerseroan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (2).;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

sMODAL DASAR, SEHINGGA RUPS TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT PERSEROAN.Oleh karena itu Rapat Umum Pemehang Saham tanggal 1 Oktober 2007yang dituangkan dalam Akta RUPS Ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT adalah TIDAK SAH dan BATALDEMI HUKUM:Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 aquo sebagaimana

RUPS kedua tanggai 1 Oktober 2007, kondisi di PT.

"Dari ketentaan tersebut diatas telah jelas mengatur bahwa apabila RUPS pertama tidak mencapai kuorum 2/3 maka dapat dilanjutkan dengan RUPS yangke2 dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.4.

Artinya keputusan RUPS ke2 adalah sah bilamana disetujui paling sedikit 40 % (empatpuluh persen) dari suara yang dikeluarkan, akan tetapi peserta RUPS ke2 dari seluruh jumlah suara yang hadir 60 % (enam puluh persen) saham hadir,semua setuju dengan hasil keputusan RUPS dimaksud.Hal 65 dari 95 hal.

UU No. 40 Tahun 2007, pada pokoknya menegaskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggai RUPS diadakan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar denganmencantumkan tanggai, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggai dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan ;Bahwa kemudian pasal 75 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut

Menyatakan bahwa RUPS-LB PT. Duta Tambang Gunung Perkasa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 yang dipimpin Ketua Rapat Tergugat adalah Tidak Sah;3. Menghukum Tergugat untuk melakukan RUPS-LB kembali dengan dihadiri oleh THOMAS, CITRA HARTANTO, PT. PETRO INDAH INDONESIA atau Kuasanya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah berdasarkan Pasal 78 UU PT yangmenerangkan; (1)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir; (3) Dalam RUPS tahunan,harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); (4) RUPS lainnya dapatHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdidiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan

;"5) Bahwa selanjutnya, terkait prosedur pelaksanaan RUPS, Pasal 79 UU PTUU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhsaham dengan hak

Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

dan permohonanpenetapan kuorum RUPS;17) Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memerjksadan mengadili perkara aquo bahwa gugatan Penggugat yangmempersoalkan RUPS PT.

kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

., dimana Penggugat jugamempertanyakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Megalestari Unggul yang diselenggarakan pada tanggalPAGE28 Januari 2013 ;b. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menilaibenar atau tidaknya Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megalestari Unggul yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., begitujuga terhadap mekanisme RUPS dimaksud ;Cc.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (6) UU PT, disebutkanDalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, dengan demikiantanpa adanya obyek sengketa, pada dasarnya keputusan RUPSsudah mengikat sejak ditutupnya RUPS tersebut ;d.

TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atautidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh parapenghadap ; Bahwa Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadapkebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakahmekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT terjadinyaperubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalahsejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak

Bahwa PENGGUGAT di dalam posita mencantumkan adanya pemalsuantanda tangan dalam RUPS dan pengakuan Notaris tentang kebenaranmateriil RUPS, padahal materi keduanya adalah ranah peradilan umum yangsemestinya dibuktikan di Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata UsahaNegara iBerdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalahkabur atau Obscuurlibe!

Bahwa yang didalilkan olen Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyaadalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengadaan RUPS yangdilakukan oleh Perseroan, dan karenanya yang berwenang untuk mengadiliperkara Pembatalan Akta sebagaimana RUPS yang telah diadakan tersebutadalah Pengadilan Negeri;5.

Nomor 510 PK/Pdt/2015seluruh saham PT Kasih Bunda Mulia selebinnya dipegang oleh Termohonsekaligus selaku Direkturnya;Bahwa sejak didirikan hingga saat permohonan ini diajukan Termohonbelum pernah menjalankan kewajibannya melakukan RUPS untukmenyampaikan laporan tahunan PT Kasih Bunda Mulia sebagaimanaketentuan wajid yang harus dilaksanakan oleh Direktur berdasarkanAnggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon melakukan RUPS untukmenyampaikan

Nomor 510 PK/Pdt/201510.11.12.13.14.15.16.Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diselenggarakan tanggal 4 April2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembali mengundangTermohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agenda yang samapada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yang kedua kalinyatanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh Termohontersebut didukung oleh hasil audit yang dilakukan oleh Audit Independendari

RUPS ketiga PTKasih Bunda Mulia sangat kami perlukan agar ada kepastian hukummengenai jumlah quorum serta keputusan yang dapat diambil dalam RUPSdengan jumlah suara yang kurang dari ketentuan undangundang;Halaman 3 dari 7 hal.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum V2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan Sdr.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum 2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan sdr. Velly Sumartini selaku Direktur serta pengangkatanHalaman 4 dari 7 hal. Put.