Ditemukan 735 data
12 — 7
pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karenapercerian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkanmaksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah 1975, masa iddah yangdimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undangundangnomor 7 tahun 1989 yang telah dibah
10 — 0
alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukbidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 da dibah
34 — 2
perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan satu sama lainnya;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah terurai diatas; === 25 nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn n=Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukanperkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut PengadilanAgama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. ( vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
7 — 0
hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum IslamMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dantidak melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi Pasal 119Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
18 — 10
No. 0402/Pdt.G/2015/PAJPAgama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankanbiaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukummajelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalahmasalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2003 dan telah dibah lagi dengan Undangungdag Nomor
8 — 1
Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya jo. pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan dibah untuk keduakalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana
6 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
6 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
8 — 0
No. 216/Pat.P/2019/PAJUMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulusebelum pemeriksaan pokok perkara
9 — 0
cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
6 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
12 — 0
cukup dengan keterangan danbuktibuktinya dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan im ditunjuk kepada hal halsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat(1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
RADIANSYAH
23 — 3
PN.BDGbernama DIAN RADIANSYAH yang seharusnya RADIANS YAH Bahwa maksud dan tujuaan Pemohon merubah nama tersebut dengan namayang baru itu dengan alasan karena nama yang tertera dalam Akta Lahir anakpemohon tersebut tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yang telahtertera pada dokumen seperti Kartu Penduduk, kartu Keluarga, Akte kelahirandan Akte Nikah,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukansebagaimana dibah
16 — 3
telah cukupdan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada gugatannya sertamohon diyatuhkan putusan atas perkaranya ini ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, di tunjuk berita acarasidang sebagai bagian yang dipertimbangkan dalam putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti di atas ;Menimbang, bahwa perkara ini tentang perkawinan maka sesuai ketentuanpasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana yang telah dibah
13 — 6
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untukmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawaipencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, maka menurut~ ketentuan Pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah
7 — 7
sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malanguntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989yang telah dibah
5 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/
402 — 64
XXXXXXXXXX, telah menerangkan dibah sumpahnya sebagai berikut:e Bahwa, saksi adalah tetangga dekat dengan pemohon.Bahwa, betul Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXX dantelah dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur yangbernama XXXXXXXXXX dan dari sejak lahir sampai saat ini tetapdalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.e Bahwa, suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggaldunia pada tahun 2007 di Jakarta, karena sakit.e Bahwa, sepengetahuan saksi penetapan ini diperlukan untukmengurus
HARRI CITRA KESUMA, SH
Terdakwa:
IRHAMUDDIN BIN ABDUL HAMID
13 — 3
Farah Dibah menyimpulkan bahwa pemeriksaandilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kwalitatif denganmenggunakan reagen Ganja (THC) serta dari test tersebut didapati hasil bahwaUrine Terdakwa terdapat unsur Ganja (THC).Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika No.
Farah Dibah menyimpulkan bahwapemeriksaan dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kwalitatifdengan menggunakan reagen Ganja (THC) serta dari test tersebut didapati hasilbahwa Urine Terdakwa terdapat unsur Ganja (THC),bahwa oleh TerdakwaNarkotika jenis shabu tersebut digunakan di rumah milik nenek Terdakwa diGampong Pereupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo.
5 — 0
paniteraPengadilan Agama selambatlambatnya 30 hari setelah putusanini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinanputusan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agamayang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat atau kepada kantor urusan agama yang mencatatnikahnya dahulu, untuk diadakan pencatatan sebagaimanamustinya; eee eee eee eee eee eeeMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka seSuai pasal 89 ayat (1) Undangundang11Nomor 7 tahun 1989 yang telah dibah