Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
173 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — JAMILA binti JAMAWIYAH vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPVINSI JAWA TIMUR, DKK
52 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 357 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20151).
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20152.4.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015Bahwa.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — SUHARTO VS PEMERINTAH KOTA MAGELANG;
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 483 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 483 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggading RT.04 RW.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dan/atau belummemeriksa secara seksama dalam penyelesaian sengketa Informasi Publikantara Kun Wirawiyasa, ST. dan Suharto melawan Walikota Magelang;Bahwa secara keliru Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalamputusannya yang menyatakan menetapkan bahwa informasi mengenai SalinanSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) PT. Kuntjup PT.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yangmenerangkan bahwa:Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketa di KomisiInformasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;2 Bahwa batas waktu mengajukan gugatan keberatan sebagaimana diatur didalamPasal 37 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011adalah 14 hari.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, ; NABI DG. NGINGA ,HALIMAH DG. SAGA., dkk.
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — Ha. DJARINA PAPUTUNGAN, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, TRINI A.P. WORUNTU, A.Ptnh, dkk.
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 PK/TUN/2010
    PUTUSANNomor 77 PK/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1Ha. DJARINA PAPUTUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Buyat DusunIIJ BolaangMongondow ;Ha. SUTARTI MODEONG, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Buyat DusunVI BolaangMongondow ;Ha.
    Tujuh, Kelurahan Malalayang Satu LingkunganIX, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Mei 2007 ;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata ParaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 108 K/TUN
    (seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh meterpersegi) atas nama Fatly Fuad Achmad tersebut ;Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng di keduatingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 K/TUN/2008, tanggal 15 Juli 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : FATLY
    2007 Nomor 11/G.TUN/PTUNModo ;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :e Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN
    Djarina Paputungan, dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikanamar putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2008 tanggal 15 Juli 2009,sekedar mengenai tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado serta tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali ditolak meskipun dengan perbaikan amar, makaPara Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
63 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201652.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/20165.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201616.bahwa Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan TUN itu memilikiwilayah kewenangannya sendiri sehingga Pengadilan TUN dalam hal iniPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seakan begitu saja melepaskankewenangan mengadili perkara TUN dalam perkara a quo, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUNtersebut jelas terlinat bahwa muara dari semua kebijakan atau keputusanTUN adalah masuk dalam wilayah kewenangan (kompetensi absolut) dariPeradilan
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201617.18.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — R. AGUNG WIBOWO, Amd.Im, S.H., M.Si. vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
172 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/TUN/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — SITI MANUR SIMBOLON, ; CAMAT MUARA BADAK,. SUMIYATUN,
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 K/TUN/2011
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/2011Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/794/VIV2009tanggal 24 Agustus 2009;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;2.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1SUMIYATUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sentosa Nomor 18Samarinda Sebagai TERGUGAT;A. Jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2007 bagian dalamEksepsi No. 2 bahwa Tergugat adalah Isteri sah Alm. Prof. Drs.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 19. Atau setidaktidaknya Penggugat telah membaca putusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMDtanggal 23 Januari 2008, pada tahun 2008 sehingga dapatdipastikan Penggugat telah mengetahui keputusan Penggugatberupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/IND.IX/2006 tanggal27 September 2006 (obyek sengketa) pada tahun 2008;10.
    Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 1Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota : Ketuattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.Panitera Pengganti :ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya :1. Materai Rp. 6. 000.2. Redaksi Rp. 5.000,3.
    Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 210 K/TUN/2010
    Nomor 210 K/TUN/2010Luas 715 m?
    Nomor 210 K/TUN/20103.
    Nomor 210 K/TUN/2010b.
    Nomor 210 K/TUN/20102.
    Nomor 210 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. DADAN ABDUL RAHMAN, S.H.
47 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 500 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRKONKRETBahwa objek gugatan adalah keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentangperubahan hukuman disipilin atas nama Dadan Abdul Rahman, S.H.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFR3.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRd. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 12Maret 2014 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksamaalasan banding adminstratif yang bersangkutan.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat (BAPEK) pada tanggal 12 $=Maret 2014 ##Nomor016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama DadanAbdul Rahman, S.H.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/2010
Tanggal 22 September 2010 —
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 K/TUN/2010
    PUTUSANNo.102 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SURABAYA,berkedudukan di Surabaya, yang diwakili oleh : K.H.ABAIDILLAH MUHAMMAD JOESOEF (MOCHAMAD UBEIDM.A.
    No.102 K/TUN/2010Of Tomorrow (CITO) Blok US2 No.12 Jl.
    No.102 K/TUN/2010dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No.102 K/TUN/2010Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena sebenarnya pihakPenggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan sengketa Tata UsahaNegara ini sudah tepat dan masih dalam tenggang waktu yang telahditetapbkan UndangUndang, sehingga harusnya diterima.
    No.102 K/TUN/2010Biayabiaya :1.Meterai........... Rp. 6.000,2.RedakSi.......... Rp. 5.000.3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.102 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ASAHAN DAULAY vs. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
87 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 152 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 152 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :ASAHAN DAULAY, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan StafSekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, bertempat tinggal Kompek BPPBlok Z 1/5 RT. 007 /RW. 08, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, JakartaUtara 14140.Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbandingmelawan :GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan
    No. 152 K/TUN/2013hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/ PN.JKT.PST. tanggal 10Desember 2008, apalagi Penggugat telah mengabdi sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak1 Januari 1985 sampai dengan bulan Agustus 2011 (sekitar 26tahun), oleh karena itu.
    No. 152 K/TUN/2013Menyatakan Terdakwa Drs .
    No. 152 K/TUN/2013g.
    No. 152 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
157 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 7 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Jaksa Agung R.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Il. Dalam Eksepsi;Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterimaseluruhnya;Ill.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016dihadapan G de Bock, Notaris Cirebon sesuai Akta Hibah tanggal 17Oktober 1957.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Adapun salah satu amar Penetapannya; Memberikan ijin kepada PemohonNy.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — GEORGE RAWUNG., MOH. MUNDARI, dkk. ; MANGGALAK SJAHLUDIN LUMBAN GAOL., KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 262 K/TUN/2010
    No. 262 K/TUN/2010 Sebelah Belakang/Selatan : Jalan Kemayoran Barat VI; Sebelah Kiri/Timur : Rumah Martin Limanta No.14 ;Bahwa Penggugat Moh.
    No. 262 K/TUN/20101984 No: 231/1984 seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010diatas tidak termasuk dalam objek sengketa Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010 Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK vs. PUNADIN
85 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016atas nama SOEWARDI dan terakhir atas namaNY.BINTARTI;(3).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20165.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20167.
    Putusan Nomor 134/K/TUN/20164).
    Putusan Nomor 134/K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ISKANDAR ZULKARNAIN vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
152 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/TUN/2016
    No. 13/B/1991/PT TUN JKT, tanggal 27011992 jo.No. K/TUN/1992 tanggal 06021993, jo. No. 01/PK/TUN/1994tanggal 1210/1994 dinyatakan batal SHGB No. 116/Kebonsirihatas nama PT. Jaman Sentosa, dan SHGB No. 138/Kebon Sirihatas nama PT.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/201611.Pelepasan dan Penjualan tanggal 3 Agustus 1968 antara Ny.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2016Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :304/ Kebon Sirih;4.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/20164.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-06-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BERAU vs I. H. Y. HARYADI., II. NY. CHRISTINE;
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013g Sebidang tanah milik Ny. Christine (Penggugat ID) luas 150 M2 dengan AktaPelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 209/CTR/TV/1996tanggal 15 April 1996, seluas 150 M2 beserta bangunan rumah konsturksi batutype 45 M2 atas nama Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013c Sebidang tanah milik Herdian Tri Yulianto, luas 150 M2 dengan AktaPelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah No. 208/CTR/IV/1996 tanggal 15 April 1996 beserta bangunan rumah konstruksi batutype 54 M2;d Sebidang tanah milik Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013PUTUSANNomor 275 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ BERAU,berkedudukan di Jalan Dr. Murdjani, Nomor 1, Tanjung Redeb Berau;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, DK vs. M. DAHLAN HS
142 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 229 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Kecamatan Langkapura), Kota Bandar Lampung;Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Achmad Harris,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S.T.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016g.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding Nomor78/BDG/2002/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasasi Nomor 241K/TUN/2003yang amarnya tidak menerima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena KepalaKantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terlambat menyampaikanmemori kasasi;.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Mahkamah Agung RI Nomor 241K/TUN/2003, Jo.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — Hj. ADRIANA RIZAL, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DKK
98 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 105 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017mengaku sebagai ahli waris, karena tidak menyebutkan SuratKeterangan Waris atau Penetapan Waris dari Pengadilan yangmenerangkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm.
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017No. 24 Tahun 1997 Jo.
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017dengan Sertipikat Hak Milik No. 1271/P.Karya tanggal 13 Agustus 1983,Gambar Situasi No. 1297 tanggal 11 April 1983 luas tanah 860 M2 a/n.
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017Bahwa Petugas Ukur (Adrian) Termohon Kasasi cg.
    Putusan Nomor 105 K/TUN/2017Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meteral ........ ee Rp 6.000,00 ttd/.2. ROGAKSI sci: snseceuseanse Rp 5.000,00 Joko A. Sugianto, S.H.3. Administrasi ............. Rp489.000,00 Jumlah ....... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 18 Februari 2011 — PT. ASIAN PACK CHEM, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap