Ditemukan 3981 data
Viona Prisca Agashi Binti Supriyono
20 — 12
Hujjah Syar'iyyah di dalam Kitab /lanatut Thalibin Juz Il halaman 319 :Sed Lexa; oj jrigh eloll Joi cui)Artinya :Apabila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka waliHakimlah yang mengawinkannya ;2. Huyjah syariyyah didalam Kitab Qolyubi halaman 225 :On Gs Hoe All ati Ob Zep Sbdlaic Garllast Ga anyOg pole Gh dials a: jel any aaArtinya :Merupakan keharusan untuk menetapkan adanya sikap adlal dari waliagar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutanHlm. 13 dari 15 him.
15 — 7
, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018 /PA.LPKdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jz solArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
12 — 3
yang berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jz solArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
16 — 10
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaiamana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 dan perubahannyabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah
93 — 49
dihibahkankepada anak kedua bernama dr.Saidatul Hayati;Menimbang bahwa pertimbanganpertimbangan dalam konvensi diambilalin sebagai pertimbangan dalam rekonpensi dan menjadi satu kesatuan yangtidak terpisahkan dalam putusan ini;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI16Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 dan perubahannyabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah
16 — 6
adalah tidak terdapatnyahalangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuksementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujjah syar'iyyah
23 — 13
Putusan No.0040/Pdt.G/2016 /PA.LKArtinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakanpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu juga mengetengahkandalil/nujjah syar'iyyah dari Kitab Syarqowi Ala atTahrir halaman 302 yanguntuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyisebagai berikut:Artinya: Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, makajatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai denganbunyi lafadznya;Menimbang
83 — 17
Termohon, dengan demikian permohonanPemohon tentang penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon patutdikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 tetang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah
10 — 1
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;5 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :6wYlyO Wg eo Hlolhiclglarg Ul dw wold lis J blot > wii 15 L7login 7 Moo VI YS wi Li Ijadyg log) lic Ew & pits olgd avo (5 Ley Y leo slWai lb aslb galbHal. 13 dari 16 halaman Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Mtp89
12 — 2
Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tanggaa quo;Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri olehPenggugat dan Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannyayang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untukbercerai dengan Tergugat, sehinggga telah menjadi fakta tersendiri yangsemakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaranitu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihhujjah syar'iyyah
19 — 7
/TUADA.MA/X/2002 tanggal 2 Oktober2002 maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timuruntuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan SerpongTangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah
10 — 9
berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz sollArtinya: Kemudharatan harus disingkirkaMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
17 — 7
PA.AGMMenimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :xed SI 5gArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
16 — 1
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;6 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :7Hal. 13 dari 16 halaman Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.MtpIg to Hl is lLiclglarmg Jl aw wo lal lis oJ la Ig do is 5 198ve uve La Lacy log) Lio I Qu dps I lao aro Us, VlLoosl x VioBas L aalle lgalle gin z Meo i910
17 — 10
Agama Kecamatan Air Batu untuk dicatat perceraianPenggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan AgamaKisaran Nomor WAA11/233/HK.05/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, semua biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA PengadilanAgama Kisaran Tahun 2016, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amarputusan ini;Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah
9 — 8
beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah
52 — 27
mengucapkan ikrar talak di depan sidang PengadilanAgama Pandan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah
10 — 4
seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah
20 — 12
mengucapkan talak di depan sidangPengadilan Agama Pandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah
10 — 9
seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah